Presiden Jokowi: Manfaatkan Teknologi untuk Menjadi Raksasa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan era digital harus dimanfaatkan dengan baik bukan justru dibendung atau ditolak. Sebab, dengan digital akses terbuka luas.Hal tersebut diungkapkannya pada saat membuka sekaligus meresmikan acara Indonesia Digital Byte (IDByte) 2017 di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (28/9/2017)."Saya ingin memulai kalau sekarang kita hidup di era keterbukaan, dan dalam era persaingan, dengan telekomunikasi dengan perkembangan konektivitas, seperti tiket murah, orang bisa dengan mudah dan bisa ke mana-mana," kata Jokowi.Jokowi menyebutkan, sejak teknologi berkembang membuat dunia semakin terbuka, banyak perusahaan yang berlomba-lomba mengejar inovasi-inovasi baru yang memberikan pelayanan hingga kemudahan bagi para penggunanya."Saya mendapatkan laporan di Tiongkok dan bahkan di India sekarang beli gorengan saja pakai aplikasi apapun," tambah dia.Menurut Jokowi, digital ekonomi yang terkoneksi dengan internet lebih memudahkan sebuah perusahaan memberikan pelayanan bahkan dikenal banyak kalangan."Artinya sebuah perusahaan yang terkoneksi internet dia muncul di seluruh dunia, dan perusahaan yang sukses internet bisa berkembang cepat sekali, bisa menjadi raksasa dengan cepat," jelas dia.Lanjut Jokowi, dari 13 perusahaan yang nilai usahanya besar di dunia sekitar delapan perusahaan merupakan berbasis teknologi, seperti Facebook, Twitter, Amazon, Alibaba, Apple dan lainnya."Kalau kita mau sejahtera kita harus menyambut perkembangan ini, tidak ada pilihan, perkembangan seperti ini tidak bisa dibendung, tidak bisa ditolak, kalau kita menutup diri terhadap inovasi seperti ini, kita akan kehilangan daya saing, justru kita harus manfaatkan inovasi," tukas dia. [detik.com]

Read More »

Soal Isu Senjata, Wiranto: Pernyataan Saya Tidak Serang Panglima

Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal senjata menuai kontroversi. Gatot dan Menko Polhukam Wiranto pun menghadap Presiden Jokowi. Namun Wiranto mengaku pertemuannya itu tak bicara soal polemik isu senjata."Saya menghadap Presiden itu untuk menyampaikan kondisi dan melaporkan tentang perkembangan situasi yang berkembang saat ini (bukan hanya 5.000 senjata). Jadi tidak ada yang aneh biasa saja, tidak ada yang perlu diributkan," ujar Wiranto usai menghadiri Apel Akbar Pancasila dan Bela Negara di UIN Raden Fatah, Palembang, Kamis (28/9/2017).Pertemuan itu dilakukan kemarin (27/9) sore di Istana Kepresidenan Jakarta. Selepas pertemuan, Gatot dan Wiranto sama-sama tak memberikan keterangan dan langsung meninggalkan Istana.Menurut Wiranto, dia menghadap Jokowi berkaitan dengan tugas sebagai Menko Polhukam untuk menciptakan susana kondusif agar kegiatan seluruh kementerian berjalan stabil. Bahkan, dalam setiap peryataan di media dirinya tidak pernah menyudutkan siapa pun, termasuk Panglima TNI."Semua kegiatan di kementerian kan harus berjalan dengan stabil dan dalam setiap pernyataan pers saya sebenarnya tidak ada tujuan menyerang siapapun," sambunya.Wiranto menjelaskan soal isu pengadaan senjata pada Minggu (24/9) dalam konferensi pers. Menurut dia, angka 5.000 senjata yang disampaikan Gatot hanya kesalahan komunikasi saja.Dia kemudian meminta masyarakat untuk tidak meributkan soal pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang pembelian 5.000 senjata api. Selain itu, Wiranto meminta masyarakat secara bersama-sama untuk lebih mengutamakan perlawanan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Di mana ideologi atau paham ini disebut akan lebih mebahayakan dan dapat menimbulkan suasana konflik. [detik.com]

Read More »

Menko Luhut: Kita Tangani Kejorokan Sungai Citarum

Foto : Dok. Kemenko KemaritimanKebersihan Sungai Citarum menjadi salah satu sorotan dalam rapat koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Jawa Barat di Hotel Intercontinental, Dago Pakar, Kota Bandung, Rabu (27/9/2017). Sungai Citarum dinilai masih tercemar limbah industri dan rumah tangga."Kami juga bersepakat dengan Bapak Gubernur, kami akan menangani kejorokan sungai Citarum," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan seusai rapat, Rabu sore.Luhut mengatakan, Sungai Citarum memiliki predikat buruk di dunia internasional. Padahal, sunga tersebut pada jaman dahulu menjadi penyangga kehidupan masyarakat di beberapa daerah di Jawa Barat."Sungai Citarum menjadi sungai yang paling tercemar di seluruh dunia," ujarnya.Luhut menambahkan, limbah di Sungai Citarum yang sulit dientaskan memberikan dampak negatif yang cukup panjang."Ini akan mempengaruhi kebersihan laut, air minum pertanian, dan akhirnya mencelakai generasi akan datang karena keracunan limbah yang begitu banyak di sungai Citarum," tuturnya.Luhut meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk berkoordinasi dengan kabupaten/kota yang wilayahnya terlintasi Sungai Citarum agar bisa bekerja sama membersihkan sungai tersebut."Kami sepakat minggu depan rapat memulai mengidentifikasi masalah dan siapa berbuat apa. Dengan demikian bisa dituntaskan," tuturnya.Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, selama hampir dua periode penuh masa jabatannya sejak tahun 2008 lalu, Pemprov Jawa Barat telah berupaya keras untuk menormalisasi Sungai Citarum.Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan lantaran tingkat pencemaran yang cukup tinggi."Citarum sudah kami tangani sejaak 2008, ada Citarum Bestari sudah kita gulirkan sejak 2014. 20 kilometer pertama 20 kilometer kedua (sudah dibersihkan). Dampaknya ada, tapi kita ingin lebih berdampak signifikan," tuturnya.Pria yang akrab disapa Aher ini berharap Citarum bisa kembali bersih sebelum Jawa Barat dimaksimalkan sebagai provinsi yang fokus untuk mengembangkan industri dan perdagangan. "Jangan sampai cerita industri, cerita perdagangan, airnya tidak dibicarakan dengan baik. Bahaya betul kita tidak bicara air. Air ini berdampak di berbagai hal kehidupan sebagai air minum, irigasi dan industri," tandasnya.Rapat koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Jawa Barat yang digelar oleh Bank Indonesia membicarakan tentang mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi melalui peningkatan dan pemerataan kapasitas infrastruktur. [kompas.com]

Read More »

Menhub Bahas Proyek Infrastruktur di Indonesia dengan Empat Negara

Masih memanfaatkan rangkaian acara The 4th Asia Europe Meeting Transport Minister Meeting (ASEM TMM), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengadakan pertemuan bilateral dengan empat negara peserta, yaitu Korea Selatan, Singapura, Hungaria dan Tiongkok serta satu organisasi internasional, yaitu European Union (EU) untuk membahas kerja sama proyek infrastruktur di Indonesia."Hari ini saya bertemu dengan empat negara, yaitu Korea Selatan, Singapura, Hungaria dan Tiongkok serta European Union. Saya langsung sampaikan beberapa proyek infrastruktur dan mereka menyambut baik. Seperti dengan Korea Selatan, kita bicara tentang kemungkinan investasi terkait pengoperasian beberapa fungsi bandara," jelas Menhub di Hotel Westin Nusa Dua Bali pada Rabu (27/9).Selanjutnya Menhub menjelaskan hal yang dibicarakan dengan delegasi Singapura, yaitu terkait dukungan di ICAO dan IMO serta kemungkinan kerjasama lainnya untuk meningkatkan kapasitas."Dengan delegasi Singapura, kita saling mendukung di organisasi ICAO dan IMO. Delegasi mereka banyak bicara tentang kemungkinan kerjasama dan keinginan untuk menjalin hubungan baik untuk meningkatkan kapasitas melalui penambahan konektivitas," terang Menhub.Kemudian dengan delegasi Tiongkok, ada beberapa proyek yang dibicarakan yaitu Kuala Namu dan Kuala Tanjung."Bersama Tiongkok kita banyak membahas proyek terutama proyek di Sumatera Utara yaitu di Kuala Namu dan Kuala Tanjung. Kedua proyek ini sudah berjalan, jadi jika ada investasi tidak ada jeda atau proyeknya jalan terus. Secara khusus saya juga sampaikan kepada Tiongkok untuk mempercepat proyek kereta api cepat," ujar Menhub.Bersama dengan delegasi Hungaria, kerja sama yang dibicarakan di bidang pendidikan, dan juga dengan delegasi EU terkait dengan hubungan antara Indonesia dan Eropa."Delegasi Hungaria tadi dibicarakan kerja sama dibidang pendidikan. Hungaria juga memberikan proposal untuk menangani kereta api, penerbangan serta pembuatan bus. Sedangkan dengan EU, hal yang dibicarakan terkait peningkatan fungsi-fungsi (rute) penerbangan dari Indonesia ke Eropa," papar Menhub.Lebih lanjut Menhub merasa senang karena proyek-proyek infrastruktur Indonesia yang ditawarkan ASEM TMM mendapatkan apresiasi dan dukungan dari negara-negara anggota ASEM."Upaya untuk menawarkan proyek infrastruktur Indonesia disambut dengan baik, kita mendapat apresiasi secara internasional karena kita menawarkan proyek tersebut dengan proposal yang jelas. Yaitu melalui pameran, penerbitan buku peluang investasi transportasi di Indonesia dan kedalaman studi yang sudah dilaksanakan," lanjut Menhub.Menurut Menhub, langkah selanjutnya akan dilakukan one on one meeting dengan pihak swasta dan negara-negara tersebut sebagai kelanjutan dari pembicaraan dalam pertemuan bilateral. [dephub.go.id]

Read More »

Menko Puan Maharani Tambah Penerima Bantuan PKH Menjadi 10 Juta

Foto : Dok. Kemenko PMKMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Puan Maharani berencana menambah jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari enam juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM)."Bantuan sudah lama didistribusikan untuk PKH sebanyak enam juta KPM akan ditambah menjadi 10 juta KPM pada 2018," kata Puan Maharani di Tanah Datar Sumatera Barat, Rabu.Puan mengatakan pemberian bantuan PKH merupakan program prioritas pemeritahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terkait kesejahteraan rakyat.Bantuan PKH menurut Puan didistribusikan kepada ibu rumah tangga, ibu hamil dan wanita masa nifas sebesar Rp1,89 juta per KPM dibagi empat tahapan per tahun.Selain PKH, Puan menyebutkan pemerintah pusat juga membagikan bantuan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi 17,9 juta siswa SD, SMP, SMA/SMK, pesantren dan anak yatim piatu.Nilai nominal bantuan KIP bagi siswa SD sebesar Rp450 ribu per orang, SMP (Rp750 ribu per orang) dan SMA/SMK (Rp1 juta per orang).Puan menegaskan bantuan tunai PKH untuk membeli bahan makanan bergizi, sedangkan bantuan KIP dibagikan setiap Juni-Juli saat kenaikan kelas untuk membeli perlengkapan sekolah sepertu seragam, sepatu dan buku pelajaran.Pada kesempatan itu, Puan sempat membagikan bantuan secara simbolis kepada 100 ibu rumah tangga penerima PKH dan siswa SD di Tanah Datar Sumatera Barat.Di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat tercatat bantuan PKH mencapai lebih dari 6.000 KPM dan KIP sebanyak 22.000 pelajar. [antaranews.com]

Read More »

Mensos Khofifah Hibur Anak-Anak Pengungsi Gunung Agung

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menghibur ratusan anak-anak di tiga posko pengungsian Gunung Agung, Bali, Rabu (27/9).Khofifah mendatangi tiga titik pengungsian sekaligus yakni Kecamatan Abang Karangasem, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, dan Desa Pengotan Kabupaten Bangli.Khofifah yang didampingi Tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP) Kementerian Sosial mengajak anak-anak bermain, bernyanyi, dan bercerita. Tidak ketinggalan hadiah mainan berupa raket bulutangkis, bola plastik, mobil-mobilan, dan lain sebagainya juga dibagikan Khofifah untuk para anak-anak pengungsi.“Ayo jangan berebut, untuk main bareng-bareng ya,” kata Khofifah.Kepada anak-anak, Khofifah berpesan untuk tetap semangat belajar menggapai cita-cita dan bersabar dalam menghadapi situasi bencana seperti ini.Khofifah mengatakan, hiburan kepada anak-anak di pengungsian sangat penting guna menghindarkan anak-anak pada situasi yang membuat mereka stress. Ajakan bernyanyi dan bermain, menurut Khofifah, mampu membuat anak-anak sejenak melupakan bencana yang telah memaksa mereka berada di pengungsian.“Situasi canggung pasti dirasakan anak-anak karena atmosfer di pengungsian sangat jauh berbeda sekalipun mereka berkumpul bersama keluarga,” imbuhnya.Khofifah menceritakan, dalam layanan dukungan psikososial anak-anak dikumpulkan dalam tenda di ruang terbuka. Oleh tim mereka diceritakan dongeng rakyat, diajak bernyanyi, dan bermain. Semua itu dilakukan setelah seluruh anak pulang dari sekolah. Salah seorang anak, Wayan (12) warga Kecamatan Abang mengatakan sangat terhibur dengan berbagai permainan yang diselenggarakan tim LDP Kementerian Sosial.“Pokoknya senang, banyak sekali dongeng yang diceritakan. Disini juga banyak teman-teman,” tuturnya.Senada, Angga (9) anak di pengungsian Desa Pengotan mengatakan sangat senang bisa bertemu langsung dengan Menteri Sosial. Ini adalah kali pertama Ia bisa bertemu dengan seorang menteri.Gelombang Pengungsi Gunung AgungSementara itu, kunjungan ketiga titik pengungsian tersebut dilakukan Khofifah juga guna mengecek secara langsung ketersediaan logistik untuk para pengungsi. Menurutnya, masalah utama yang harus terselesaikan dalam bencana adalah ketersediaan logistik yang cukup. Sesuai data Kementerian Sosial, sedikitnya dibutuhkan 30 ton beras per hari untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh pengungsi Gunung Agung.Namun demikian, lanjut Khofifah angka tersebut dipastikan bertambah mengingat gelombang pengungsi terus bertambah. Hal tersebut tidak bisa dibendung karena berkaitan dengan psikologis warga.“Berdasarkan data BNPB, kalau kemarin Selasa (26/9) jumlah pengungsi ada 75.000 jiwa yang tersebar di 357 titik pengungsian maka per hari ini, Rabu (27/9) melonjak hingga 96.086 jiwa di 430 titik,” tuturnya.“Intinya jangan sampai ada pengungsi yang tidak terpenuhi kebutuhan permakanan karena logistik habis,” tambah dia.Diterangkan Khofifah, sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahu 2012 pasal 11 dan 12 disebutkan bahwa Bupati/walikota mempunyai kewenangan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana yang terjadi di wilayahnya paling banyak 100 ton dalam kurun waktu 1 tahun. Jika lebih maka harus mendapatkan persetujuan gubernur.Sedangkan Gubernur, mempunyai kewenangan menggunakan CBP untuk paling banyak 200 ton dalam kurun waktu 1 tahun. Dan jika lebih, maka harus mendapatkan persetujuan Menteri.Khofifah mengapresiasi sikap gotong royong yang ditunjukkan para pengungsi dan aparat pemerintah setempat. Utamanya dalam penyediaan permakanan lewat dapur umum. Ia berharap pengungsi tetap mengikuti instruksi aparat pemerintahan dalam menyikapi situasi bencana ini.“Jangan percaya kabar hoax apapun, tetap ikuti instruksi pemerintah,” tegasnya.Selain mengunjungi tiga titik pengungsian tersebut, Khofifah juga mendatangi Pos Pemantau Gunung Agung di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Di tempat tersebut Khofifah memperoleh data kondisi kekinian Gunung Agung yang masih berstatus awas. [presidenri.go.id]

Read More »

Menteri Desa Minta Dana Desa untuk Bangun Embung

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo meminta para bupati di seluruh daerah agar memanfaatkan sekitar Rp200 s/d Rp500 juta Dana Desa (DD) untuk membangun embung air.Eko Putro saat berkunjung ke Parigi Moutong di lokasi Gelar Teknologi Tepat Guna, Rabu, mengatakan bahwa embung air desa bukan hanya digunakan untuk pertanian tetapi juga embung air dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain oleh masyarakat di desa setempat.Menurutnya, campur tangan pembangunan embung air desa menggunakan dana desa cukup efisien dilakukan, hal ini tidak lain untuk kepentingan warga masyarakat desa."Embung air itu bukan hanya diperlukan pertanian, tapi setiap embung yang jadi, pemerintah akan membagikan pompa air gratis, bibit ikan gratis sehingga embung tersebut menjadi sumber protein hewan yang murah bagi masyarakat desa," jelas Eko.Embung atau cekungan penampung (retention basin) adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air baik sungai maupun danau.Embung digunakan berfungsi untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir serta dapat berfungsi sebagai pengairan.Sebagaimana nawacita Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo berkomitmen membangun dari desa untuk kesejahteraan masyarakat, lewat dana desa yang dikucurkan maka desa dituntut mandiri dengan membentuk sejumlah perangkat-perangkat pendukung untuk meningkatkan kualitas produksi masyarakat.Selain embung, Menteri Eko Putro juga meminta agar dana desa senilai Rp50 juta dimanfaatkan untuk pembangunan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang diarahkan menjadi lembaga perekonominan desa untuk mengakomodir hasil produk masyarakat."Saya harap Rp50 juta minimun dari dana desa dipakai membentuk Badan Usaha Milik Desa nanti pemerintah pusat akan mendampingi melalui PT Mitra Bumdes Nusantara yang akan dibangun di setiap desa," katanya.Eko mengatakan tujuan mitra Bumdes tersebut untuk mendampingi setiap Bumdes yang jadi dan memberikan komoditi bersubsidi seperti gas, pupuk dan sembako lainnnya serta hibah-hibah pemerintah lainnya. [antaranews.com]

Read More »

Cerita Ignasius Jonan Genjot Pasokan Listrik ke Daerah Terpencil

Foto : Dok. Kementerian ESDMMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan membeberkan beberapa prinsip pemerintah dalam mewujudkan energi berkeadilan di Indonesia.Mantan bos PT Kereta Api Indonesia (Persero) ini memastikan, energi berkeadilan merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945."Tema tahun hari pertambangan adalah energi berkeadilan, menunjukkan kita mencoba mengamanatkan amanah UUD 1945, dalam rangka menciptakan yang lebih baik, sehingga ada beberapa prinsip yang bisa disimak," kata Jonan saat acara Subroto Award di Jakarta, Rabu (27/9/2017).Prinsip yang pertama, kata Jonan, meningkatkan rasio elektrifikasi nasional untuk menerangi seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, rasio elektrifikasi sudah mencapai 92,8%, target pemerintah hingga 2019 mencapai 97%.Jonan meminta kepada seluruh stakeholder sektor ketenagalistrikan dan juga PLN merealisasikan rasio elektrifikasi sebesar 99% pada 2019."Terutama wilayah terpencil, jauh, dan perbatasan. Jadi saya selalu ngomong berkali-kali, 2.500 desa lebih yang sudah dipasang lampu pakai solar sistem, dan dibiayai APBN. Masa 72 tahun merdeka ada 2.500 desa lebih yang tidak ada listrik," jelas dia.Prinsip yang kedua, kata Jonan, program pemerataan dan keterjangkauan. Menurut dia, masih ada juga sekitar 10.000 desa yang akses ketenagalistrikannya terbatas.Prinsip selanjutnya, pemerintah akan menjaga keberlanjutan pasokan energi. Maksudnya, menyeimbangkan antara penggunaan bahan bakar minyak dengan energi baru terbarukan. Selain itu, Kementerian ESDM tetap menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.Sedangkan prinsip yang terakhir, kata Jonan, adalah menciptakan tata kelola yang baik, bahasa lebih gambangnya adalah penyederhanaan perizinan di sektor ESDM."Jadi saya sudah dorong terus, saya harapkan bagaimana otoritas atau regulator itu tidak menjadi halangan kegiatan bermasyarakat, ini yang pesan Bapak Presiden," tutup Jonan. [detik.com]

Read More »

Kemendagri Usul Anies-Sandi Dilantik Presiden Jokowi 16 Oktober

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan soal waktu pelantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wagub DKI Jakarta. Kemendagri mengusulkan Anies-Sandi dilantik pada 16 Oktober 2017 di Istana Negara."Idealnya kita mengusulkan ini tentatif. Kita harapkan karena 15 Oktober itu adalah akhir masa jabatan Gubernur DKI, maka pelantikannya tanggal 16 Oktober 2017. Itu sifatnya usulan pada Pak Presiden, resmi sudah kita ajukan sedang dikoordinasikan pihak Setneg untuk kepastiannya," ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).Kemendagri masih berkoordinasi dengan Sekretariat Negara (Setneg) untuk pelantikan Anies-Sandi. Sebab, pelantikan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Sri Paduka Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY akan dilakukan dalam waktu berdekatan."Mudah-mudahan nanti juga ada jadwal sebelum mendahului ini kan Gubernur Jogja juga dilakukan di Istana. Apakah digabung dengan DKI atau tidak, kita menunggu keputusan dari pihak Mensesneg," tutur Sumarsono.Kemendagri menyerahkan sepenuhnya kepada Istana Negara soal jadwal pelantikan Anies-Sandi. Pihaknya hanya memberi usul."Jadwalnya di luar kendali saya, kendali Mendagri, karena kita hanya bisa mengusulkan dan sangat bergantung kesibukan beliau, Presiden yang akan melantik. Tapi saya yakin bahwa Jakarta adalah prioritas, begitu Jogja juga prioritas," paparnya.Seperti diketahui, Anies dan Sandi menjadi pemenang pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Anies-Sandi akan mengisi jabatan yang kini diemban Djarot Saiful Hidayat. [detik.com]

Read More »

Panglima TNI Tolak Disebut Berpolitik soal Isu 5.000 Senjata

Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh instansi di luar TNI dinilai politis. Gatot menolak anggapan itu."Di sini (DPR) tempat banyak orang berpolitik, kan. Kalau orang berpolitik di sini, itu bodoh yang saya lakukan. Konstituen saya pada kabur semuanya," kata Gatot di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).Menurut Gatot, dia tak mungkin berpolitik karena akan ditinggal oleh pihak-pihak. Lagi pula, menurut dia, ucapannya di publik sering ditentang. Karena itu, menurutnya, tak mungkin ia sedang berpolitik."Iya kan, konstituen saya kabur kan sebagian. Buktinya banyak yang berseberangan. Kalau saya politik, oh kamu baik-baik, kok PKI baik-baik semuanya, baik semuanya, ini kan. Nah, itu baru," jelas dia.Sebelumnya, Ketua Setara Institute Hendardi angkat bicara mengenai isu panas 5.000 pucuk senjata. Ia menyarankan Presiden Jokowi berhati-hati menyikapi polemik yang bermula dari pernyataan Gatot ini. Ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan."Presiden Jokowi mesti berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI. Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya, maka tindakan atas Gatot Nurmantyo haruslah merupakan tindakan normatif dan biasa-biasa saja, sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang," ujar Hendardi dalam keterangannya, Senin (25/9). [detik.com]

Read More »