FPI: Indikasi Kebangkitan PKI Tidak Bisa Dipungkiri Lagi

Ketua umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis mengomentari isu PKI yang santer dibicarakan. Ia menyebut indikasi kebangkitan PKI tidak bisa dipungkiri lagi."Kebangkitan komunis di Indonesia ini sudah jelas nyata, sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Tidak bisa dibilang itu hanya isu, tidak bisa. Ini sudah jelas terang benderang," kata Ahmad Sobri usai mengikuti kegiatan shalat subuh bersama di Masjid At-tin, Jakarta Timur, Rabu (27/9/2017).Ahmad mengatakan kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta beberapa waktu lalu membuat dirinya yakin akan indikasi tersebut. Ia juga menilai pemerintah terkesan membiarkan acara yang dituduhkan berkaitan dengan PKI."Dengan kegiatan mereka di LBH kemarin itu semakin menunjukkan kepada kita bahwa mereka serius betul dan sudah membuat persiapan-persiapan. Apalagi kita lihat bagaimana ternyata pemerintah terkesan membiarkan acara PKI tersebut," tutur Ahmad.Ahmad mengaku pihaknya sudah lama memantau segala kegiatan yang berbau isu PKI. Ia juga telah menghimpun indikasi-indikasi bangkitnya PKI di Indonesia ke dalam satu buah kajian."Sudah lama memantau (indikasi kebangkitan PKI). Berapa tahun yang lalu kami sudah membuat kajian menghimpun aneka macam indikasi-indikasi kebangkitan PKI di Indonesia. Ada sekitar 800 halaman kajian," ujarnya.Kajian tersebut telah dikirimkan kepada Presiden Joko widodo dan juga ke beberapa instansi penegak hukum yang terkait."Sudah kami serahkan ke Presiden, Mabes Polri, Pangkostrad, Mabes TNI. Kami sudah sampaikan ke semua instansi yang berkaitan dengan kebangkitan PKI," imbuhnya.Menurutnya, institusi-institusi penegak hukum kurang teguh dalam mencegah timbulnya indikasi kebangkitan PKI. Ahmad berpendapat bahwa indikasi-indikasi yang muncul saat ini sudah menguatkan kebangkitan tersebut."Ini masalahnya tidak adanya kebulatan tekad dari pemerintah untuk mencegah itu. Seperti misalnya Presiden Jokowi ngebel (bertelepon) kepada panglima TNI dan Polri untuk tidak mensweeping baju-baju yang ada, nah itu kan kontraproduktif. Ini masalahnya tidak adanya kebulatan tekad dari pemerintah untuk mencegah itu. Jadi indikasi itu sifatnya memperkuat," ucap Ahmad.Presiden Jokowi sebelumnya telah menegaskan tidak ada ruang untuk komunisme di Indonesia. Negara dengan sangat tegas melarang keberadaan PKI."Saya mau bicara mengenai masalah yang berkaitan dengan PKI. Karena sekarang ini banyak isu bahwa PKI bangkit, komunis bangkit," kata Jokowi di hadapan para mahasiswa dan warga Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Sabtu (3/6).Jokowi mempertanyakan soal desas-desus kebangkitan komunisme di Indonesia. "Pertanyaannya, di mana? Di mana? Karena jelas, susah jelas, di konstitusi kita jelas, ada TAP MPR bahwa komunisme dilarang di negara kita Indonesia," tegas Jokowi. [detik.com]

Read More »

Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Mendagri: Bukan Karena Pilkada Langsung

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menolak anggapan banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi akhir-akhir ini karena besarnya biaya yang mereka keluarkan saat mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Menurut Mendagri, kasus korupsi adalah kasus individu yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan sistem Pilkada langsung.“Pihak yang harusnya disalahkan dalam kasus ini adalah individu terkait. Tindak korupsi kata tidak dilakukan seorang diri, namun beberapa pihak terlibat di dalamnya. Ada bawahannya yang salah memberitahu, pihak ketiga juga (membujuk),” kata Tjahjo, di Jakarta, kemarin.Pernyataan tersebut disampaikan Tjahjo menanggapi banyaknya Kepala Daerah yang dijadikan tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini. Kepala Daerah tersebut di antaranya Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Bupati Pamekasan Ahmad Syafii, Walikota Tegal Siti Masitha Soeparno, Walikota Batu Edi Rumpoko, Walikota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi, dan terakhir Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.Sistem Sudah BagusMendagri Tjahjo Kumolo menilai, sistem Pilkada langsung selama ini sudah bagus karena yang terpilih adalah figur yang dikenal dan dipilih langsung oleh rakyat. Tinggal bagaimana rakyat memilih calon yang dinilai berintegritas dan memiliki rekam jejak baik.Soal kemungkinan perubahan sistem Pilkada langsung, Mendagri mengingatkan, bahwa Pemerintah juga tak mungkin mengubah pelaksanaan pilkada lewat mekanisme tak langsung karena harus mengubah aturan perundang-undanganya terlebih dahulu.“Mengubah undang-undang itu butuh waktu bertahun-tahun. Saya kira sistem sudah bagus kok. Ini kan maunya langsung yang kenal rakyat. Langsung yang dipilih rakyat,” ungkap Tjahjo.Menurut Mendagri, sistem pilkada langsung sudah tepat. Sebab, rakyat dapat memilih langsung pemimpin daerahnya. Tinggal bagaimana rakyat memilih calon yang dinilai berintegritas dan memiliki rekam jejak baik.Terkait seleksi di Partai Politik (Parpol), Mendagri enggan mengaitakannya. Karena, menurut Mendagri, ada sejumlah parpol yang melakukan seleksi ketat kepada calon yang hendak diusungnya maju dalam pilkada. [setkab.go.id]

Read More »

Bertemu Menteri Jepang, Menhub Bahas MRT hingga Kereta Cepat JKT-SBY

Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Negara Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang, Takao Makino di sela acara Asia-Europe Meeting, Transport Ministers Meeting 2017 (ASEM TMM) di Bali. Pertemuan tersebut membahas dan memastikan tiga proyek terlaksana sesuai jadwal."Kami hari ini bertemu dengan Jepang kita membahas 3 proyek yang kita sampaikan ke mereka," kata Budi di Ruang Jasmine, di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/9/2017).Budi menyebut ketiga proyek tersebut antara lain Mass Rapid Transit (MRT), proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dan Pembangunan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat. Budi menjelaskan mengenai proyek MRT akan tetap sesuai jadwal operasi yakni awal 2019 dan untuk pembangunan Pelabuhan Patimban juga diharapkan sesuai rencana."Dan untuk kereta api cepat Jakarta-Surabaya, kita akan menyelesaikan studi paling lambat pertengahan November ini. Jepang dan Indonesia menyampaikan rekomendasi yang lebih detail," Ucapnya.Budi menyebut ketiga proyek ini bentuk simbol keakraban kerja sama antara Indonesia dan Jepang selama ini. "Proyek ini kerja sama Indonesia-Jepang dari tahun-tahun ini dalam umur yang panjang 60 tahun. indonesia menghargai semoga proyek ini menjadi kenyataan dan menjadi simbol keakrabkan Indonesia-Jepang," kata dia.Sementara itu, Makino optimistis tiga proyek tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Jepang merasa senang proyek-proyek tersebut nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia."Melalui ini, kami cukup yakin bisa mencapai pembangunan tiga project sesuai yang ditetapkan. Jepang akan mendukung tiga proyek itu agar bermanfaat," ucap dia. [detik.com]

Read More »

Presiden Jokowi Teken PP Payung Hukum Terhadap Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 390 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 14 September 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, atau pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Menurut PP ini, Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan Pelayanan Publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing Daerah.Dalam PP ini disebutkan, bentuk Inovasi Daerah meliputi: a. b. c. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah..“Kriteria Inovasi Daerah meliputi: a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; b. memberi manfaat bagi Daerah danf atau masyarakat; c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan; d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan e. dapat direplikasi.Sementara usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari: a. kepala Daerah; b. anggota DPRD; c. ASN; d. Perangkat Daerah; dan e. anggota masyarakat.Inisiatif sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat: a. bentuk Inovasi Daerah; b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan; c. tujuan Inovasi Daerah; d. manfaat yang diperoleh; e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan f. anggaran, jika diperlukan.Selanjutnya, proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak. Menurut PP ini, tim independen beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan, dan dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.“Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada kepala Daerah,” bunyi Pasal 10 ayat (3) PP ini.Selanjutnya, Kepala Daerah menetapkan keputusan Kepala Daerah mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.Ditegaskan dalam PP ini, Keputusan kepala Daerah sebagaimana dimaksud disampaikan oleh kepala Daerah kepada Menteri. Selanjutnya, Menteri melakukan pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagai dasar pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud, tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.Untuk itu, menurut PP ini, pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.“Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan,” bunyi Pasal 17 ayat (3) PP ini.Namun PP ini juga menegaskan, Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.Penerapan Inovasi DaerahPenerapan hasil Inovasi Daerah, menurut PP ini, ditetapkan dengan: a. Perda, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau b. Perkada, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.“Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan,” bunyi Pasal 20 ayat (3) PP ini.Sementara di ayat berikutnya disebutkan, penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh kepala Daerah kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Perda atau Perkada ditetapkan.Berdasarkan laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud, menurut Menteri melakukan pembahasan untuk mengkaji kemungkinan penerapannya pada Daerah lain dan penyiapan kebijakan nasional yang dapat melindungi hasil Inovasi Daerah tersebut. Pembahasan ini dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan yang menjadi objek inovasi dan/atau perguruan tinggi.Selain itu, menurut PP ini, Menteri memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah.“Penilaian terhadap Daerah yang mengembangkan lnovasi Daerah didasarkan pada kriteria: a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik; dan b. dapat diterapkan pada Daerah lain,” bunyi Pasal 23 PP ini.PP ini juga menyebutkan, Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah terhadap Inovasi Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Menteri.Dalam hal insentif diberikan dalam bentuk fiskal, PP ini menegaskan, pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 15 September 2017. [setkab.go.id]

Read More »

Warga Jakarta Bisa Naik MRT Mulai Maret 2019

Progres konstruksi mass rapid transit (MRT) Jakarta fase pertama saat ini telah mencapai 80,15%. Capaian ini terdiri dari pengerjaan struktur bawah tanah sebesar 90,22%, dan struktur layang sebesar 70,16%.Berdasarkan data PT MRT Jakarta, seperti dikutip Rabu (27/9/2017), konstruksi MRT Jakarta ditarget rampung pada Juli 2018. Seluruh konstruksi tersebut meliputi pembangunan jalur layang, jalur bawah tanah, depo, railway system dan pemasangan rel.Setelah konstruksi selesai di Juli 2018, proses menuju operasi MRT di Maret 2019 terlebih dahulu akan diawali oleh proses tes integrasi kereta dan commisioning hingga akhir 2018. Kereta kemudian diujicoba operasinya pada awal tahun sesudahnya, sebelum akhirnya beroperasi pada Maret 2019.Saat ini pemasangan track railway atau rel kereta sudah mencapai 1.360 meter, dari keseluruhan total panjang rel sekitar 36 ribu meter."Dengan perkembangan ini, dapat dipastikan MRT akan beroperasi sesuai jadwal," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar.Saat ini PT MRT Jakarta juga tengah mempersiapkan sumber daya manusia menuju operasionalnya nanti. Perusahaan telah mengirimkan beberapa karyawan untuk menjalani pelatihan masinis di Malaysia. Secara keseluruhan, persiapan operasi dan maintenance yang terdiri dari kesiapan institusi (regulasi, SOP, program, dan lain-lain) serta SDM saat ini baru mencapai 31,93%. [detik.com]

Read More »

Kemendagri Sediakan 25,9 Juta Blanko Cadangan E-KTP

Foto : Dok. KemendagriMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa hingga September pihaknya telah menyediakan 25,9 juta lembar blanko cadangan untuk menuntaskan E-KTP dan memenuhi kebutuhan 2018.Dari 25,9 juta blanko tersebut, 7 juta lembar sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia, 7,4 juta telah ditandatangan kontrak, dan 11,5 juta lembar sedang diupayakan melalui E-Katalog sektoral, kata Tjahjo Kumolo di Padang, Sumbar, Selasa malam (26/9).Sementara hingga saat ini tercatat sudah 175.949.127 warga negara Indonesia yang sudah merekam data kependudukan dari total 261.142.385 jiwa penduduk Indonesia per semester satu 2017.Kemudian tercatat sebanyak 189.630.855 penduduk yang wajib memiliki E-KTP termasuk 4.381.144 jiwa yang berada di luar negeri.Ia mengakui proses E-KTP sempat tersendat karena ada 98 pejabat di Kemendagri yang dalam satu tahun terakhir harus menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK terkait pengusutan kasus korupsi E-KTP, sehingga secara psikis mempengaruhi kinerja.Ia menargetkan pada tahun ini semua E-KTP sudah selesai dan para bupati dan wali kota akan diberikan data penduduk yang sudah direkam per desa atau kelurahan dalam bentuk flashdisk.Jadi kepala daerah tinggal lihat penduduk desa ini jumlahnya sekian, pria dan wanita jumlahnya sekian, sekolahnya sampai SMA sekian, ada data golongan darah hingga pekerjaan, kata dia.Ia meminta bagi kota yang kecil pemerintah daerah langsung datang ke rumah masyarakat untuk mencocokan data E-KTP.NIK gandaTjahjo juga mengungkapkan bahwa sekarang ini masih terdapat 800 ribu penduduk yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK) ganda sehingga menjadi kendala dalam penuntasan pembuatan KTP elektronik."Saat ini ada tujuh juta lebih masyarakat butuh E-KTP yang sudah ada surat keterangannya dan sudah 94 persen diproses, namun masih ada 800 ribu penduduk NIK ganda yang 60 persennya sekolah di luar negeri," katanya.Menurutnya, temuan NIK ganda tersebut contohnya ada satu nama yang punya tiga E-KTP dan sampai saat ini kami masih belum dapat menemukan nama ibu kandung yang asli."Misal ada nama yang sama, alamat sama tapi nama ibu kandung kan tidak bisa diubah," ujarnya. [antaranews.com]

Read More »

Polemik Pernyataan Panglima TNI soal Senjata, Ini Respons Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, perihal sikap Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.Hal ini terkait sikap Gatot yang menjadi sorotan publik beberapa pekan terakhir. Mulai dari pemutaran film Gerakan 30 September sampai pada penyebutan adanya pengadaan 5.000 pucuk senjata."Itu Presiden yang berhak menilai," ucap Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (26/9/2017).Pria yang kerap disapa JK ini pun enggan mengomentari adanya komunikasi yang berbeda, baik dengan Panglima TNI maupun dengan BIN ataupun kepolisian. Menurutnya, apa yang dijelaskan Menko Polhukam Wiranto soal pengadaan senjata, sudah menjawab semuanya."Kalau itu, saya mengikuti saja penjelasan daripada Pak Wiranto Menko Polhukam. Saya kira sangat jelas itu," ungkap JK.Dia menegaskan, apa yang disampaikan Wiranto, sebenarnya sudah meluruskan apa yang terjadi. Oleh karena itu, tak perlu lagi ada perdebatan."Pak Gatot bilang (setelah) itu, baru Pak Wiranto. Pak Wiranto yang meluruskan," kata Jusuf Kalla. [liputan6.com]

Read More »

Menkes: Stok Obat Bagi Pengungsi Gunung Agung Masih Cukup

Foto : Biro Pers SetpresMenteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, stok obat bagi pengungsi Gunung Agung masih cukup. Untuk penanganan pengungsi masih bisa diambil dari buffer stock kabupaten-kabupaten tempat warga Gunung Agung mengungsi."Stok obat masih cukup. Untuk Klungkung misalnya, sementara diambil dari buffer stock Dinas Kesehatan Klungkung, begitu juga Karangasem," kata Moeloek, Selasa (26/9/2017).Jika kekurangan obat, cadangan penyangga provinsi bisa digunakan. Namun jika masih kurang, maka cadangan nasional bisa digunakan.Moeloek mengatakan, hasil dari koordinasi yang dilakukannya dengan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, kebutuhan obat-obatan masih cukup. Namun yang harus dilakukan saat ini adalah mengatur manajemen distribusi. Sehingga bantuan tidak disalurkan berlebihan."Kita tidak tahu akan berapa lama jadi harus diatur," kata Moeloek.Selain itu, manajemen tim medis juga diatur. Selain perawat di Dinas Kesehatan, pihaknya juga mengerahkan perawat dan mahasiswa. Mereka membaginya ke dalam beberapa shift agar semua pengungsi yang membutuhkan mendapat pelayanan maksimal. Shift-nya diatur sedemikian rupa sehingga bisa melayani semua pengungsi yang membutuhkan. "Mahasiswa juga kita ajak ambil bagian, baik keperawatan maupun kedokteran tapi shift-nya perlu diatur juga," tutupnya. [kompas.com]

Read More »

Menko Luhut: Presiden Minta Bandara Internasional Jawa Barat Selesai 2018

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden meminta agar Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang berada di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sudah selesai Juni 2018, agar bisa dimanfaatkan khususnya untuk ibadah haji."Presiden mau BIJB selesai Juni tahun depan, karena bandara ini sangat penting," kata Luhut di Majalengka, dikutip dari Antara, 26 September 2017. Luhut mengatakan Presiden juga memerintahkan agar bandara tersebut sudah digunakan saat pelaksanaan ibadah haji 2018. Menurut dia, kedatangannya ke BIJB Kertajati adalah salah satu tindak lanjut pertemuan yang dilakukan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Jakarta beberapa waktu lalu."Ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan kami di Jakarta beberapa waktu lalu dan kami ingin penyelesaian BIJB cepat," tuturnya.Dia menambahkan pembebasan tanah sebagai penunjang bandara harus secepatnya, agar pembangunan ini sesuai dengan target yaitu pada bulan Juni 2018.Permasalahan pembebasan tanah, lanjut Luhut, merupakan wewenang dari bupati dan bupati juga sudah berjanji bisa secepatnya membebaskan tanah yang ada disekitarnya."Saya sudah meminta supaya harus selesai, ini tidak bisa ditunda-tunda," tambah dia. [metrotvnews.com]

Read More »

Presiden Jokowi Beri Bantuan Senilai Rp 7,2 M ke Pengungsi Gunung Agung

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya membagikan buku tulis dan pakaian kepada para pengungsi Gunung Agung. Ia juga memberikan bantuan logistik senilai Rp 7,2 miliar."Besarnya bantuan ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap para pengungsi terkait erupsi Gunung Agung. Bantuan ini didistribusikan ke kantong-kantong pengungsian, mendirikan dapur umum, serta menyiapkan tim layanan dukungan psikososial," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat di Bali, Selasa (26/9/2017).Harry menyampaikan hal ini saat mendampingi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, yang mendampingi Presiden Jokowi di Pos Pengungsian GOR Swacepura, Klungkung, Bali. Harry menjelaskan bantuan itu berupa matras sebanyak 18.230 lembar, masker 520.000 lembar, beras 12 ton, ember 2.000 buah, gayung 2.000 buah, dan kidsware 1.100 paket. "Kemensos juga sudah menyalurkan berbagai bantuan logistik untuk pengungsi terkait erupsi Gunung Agung senilai Rp 4,8 miliar, bantuan berupa bahan makanan, tenda, dan perlengkapan pengungsian," ujar Harry.Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Widodo mengunjungi 4 pos pengungsian Gunung Agung, yakni di Manggis, Ulakan, Tanah Ampo, dan Klungkung. Ia meminta masyarakat mengikuti terus arahan pemerintah daerah dan pemerintah pusat demi keselamatan semuanya."Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh warga di sekitar Gunung Agung untuk patuh kepada seluruh instruksi petugas gubernur, bupati, BNPB, agar kita semuanya sekuat tenaga bisa meminimalisir seluruh dampak yang ada dari Gunung Agung ini. Dan kita semua memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar meringankan cobaan ini," kata Jokowi. [detik.com]

Read More »