Senyum Jonru Ginting Saat Berbaju Tahanan dan Diborgol

Foto: ANTARA FOTO/Reno EsniTersangka kasus dugaan ujaran kebencian, Jonru Ginting berbaju tahanan usai diperiksa di Polda Metro Jaya. Dia tampak tersenyum.Jonru Ginting berjalan keluar dari ruang penyidikan dengan pengawalan petugas kepolisian usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (1/10).Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan penahanan terhadap Jonru. Jonru tampak memakai celana pendek hitam dan sandal. Jonru kemudian dibawa masuk ke mobil.Seperti diketahui, Jonru mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis (28/9/2017) lalu. Dia diperiksa, kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Dia sebelumnya diadukan atas terkait dengan status Facebook yang dianggap menghina Joko Widodo dan kedua posting Facebook yang disebut mempelesetkan nama Muannas Al Aidid.Jonru F Ginting tidak menyesali posting-annya di media sosial yang kemudian dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian. Menurut Jonru, ucapannya itu sama sekali tidak mengandung ujaran kebencian. "Itu cuma bisa-bisanya mereka aja tuh. Iya mereka mau memelintir ucapan saya," ujar Jonru kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (28/9/2017). [detik.com]

Read More »

Seskab: Jangan Sampai Pernyataan Pejabat Berpengaruh Pada Kredibilitas Perbaikan Ekonomi

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para pejabat pemerintah, mulai dari menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, dan Kapolri untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi, dan fokus pada tugas masing-masing, terus bekerja sama, terus bersinergi, sudah cukup jelas dan tidak perlu ditafsirkan, dimaknai apapun.Ia menegaskan, memang sekarang ini konsentrasi pemerintahan ini sedang bekerja untuk melakukan perbaikan, terutama perbaikan di bidang ekonomi.Upaya ini hasilnya sudah ada, dari ease of doing business semakin bagus, kemudian index competitiveness semakin bagus, investment grade kita semuanya sudah WTP.“Jadi secara basic ini sudah cukup bagus, jangan sampai kemudian karena ada pro kontra dalam pernyataan itu membuat kredibilitas atau kepercayaan itu terpengaruh,” kata Pramono kepada wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10) sore.Seskab meyakini, apa yang disampaikan oleh Presiden, baik secara terbuka maupun tertutup, insya Allah, yang menjadi keinginan pemerintahan ini untuk tahun depan pertumbuhan ekonomi semakin baik, kemudian juga inflasi tertahan dengan angka yang sekarang bahkan akan lebih turun, kemudian juga APBN betul-betul dikonsentrasikan untuk APBN yang pro rakyat.“Dengan demikian, maka langkah-langkah inilah yang akan dilakukan oleh pemerintahan pada saat ini,” ujarnya.Stabilitas PolitikMengenai stabilitas tahun politik 2018, Seskab Pramono Anung mengemukakan, pada bulan April kan sudah mulai daftar calon sementara. Bulan Juli masuk Agustus sudah ada nominasi calon presiden dan wakil presiden, kemudian juga ada Pilkada. Padahal tahun 2018, kita juga akan ada Asian Games, ada IMF World Bank Annual Meeting di Bali, sehingga banyak peristiwa yang menjadi peristiwa besar.“Nah karena sudah masuk dalam tahun proses tahapan politik, sehingga dengan demikian hal-hal yang terjadi dalam dalam internal pemerintahan itu harus diatur secara lebih baik, transparan, terbuka, kalau ada perbedaan ya diselesaikan dalam rapat terbatas. Itu yang menjadi arahan Bapak Presiden,” tegas Pramono.Terkait dengan soliditas kabinet, Seskab menjamin kalau kabinet solid-solid saja. Bahwa dalam memberikan statement kemudian ada perbedaan, menurut Seskab, itulah yang harus diselesaikan dan hari ini terselesaikan dalam banyak persoalan.“Bukan hanya yang hanya tersampaikan di publik, yang belum pun kita juga bicarakan dalam rapat sidang kabinet terbatas maupun sidang hari ini. Dan juga Menko, para Menko diminta untuk mengkoordinasikan kementerian dan lembaga-lembaga yang ada,” ujar Seskab. [setkab.go.id]

Read More »

Mau Maju Capres atau Cagub, Seskab: Seyogianya, Pejabat Pemerintah Melaporkan ke Presiden

Terkait dengan tahun politik di 2018, dimana awal, mungkin Februari itu sudah partai-partai sibuk dengan pencalegan, kemudian Agustus proses penentuan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung berharap agar proses tersebut jangan kemudian mengganggu konsentrasi pemerintah.Terkait dengan kemungkinan adanya menteri kabinet kerja, Panglima TNI atau Kapolri yang dicalonkan dalam Pilkada ada Pemilihan Legislatif (Pileg), menurut Seskab, tentunya semua siapapun yang mau maju di Pilkada, mau maju di pemilu legislatif, di jabatan-jabatan politik lainnya ya seyogianya melaporkan kepada Presiden.Termasuk menjadi calon presiden?“Semuanya dilaporkan kepada Presiden,” kata Pramono Anung kepada wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10) sore.Namun diakui Seskab, sejauh ini belum ada menteri atau pejabat lainnya yang melaporkan untuk maju Pilkada menjadi Calon Gubernur (Cagub), apalagi mau jadi Capres/Cawapres.Kalau Bu Khofifah, sudah belum lapor juga?“Kalau,” kata Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung dengan tertawa. [setkab.go.id]

Read More »

Jelang Akhir Jabatan, Djarot Terima Kasih ke Jokowi dan Ahok

Foto : Biro Pers SetpresGubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengucapkan terima kasih kepada mantan Gubernur DKI sebelum dirinya, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Djarot hari ini telah menerima rekomendasi DPRD DKI terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017."Itu kan bahan masukan bagi pemerintah selanjutnya. Prinsipnya, saya bersama Pak Jokowi dan Pak Basuki Tjahaja Purnama menyatakan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Dewan atas pemerintahan 2013-2017. Tentunya ada kelemahan di sana-sini dan itu sebagai bahan masukan yang baik dan diselesaikan di masa selanjutnya," kata Djarot di DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017).Sebelumnya, dalam rapat paripurna istimewa, anggota DPRD DKI Meity Magdalena Ussu membacakan rekomendasi dari DPRD terhadap LKPJ pada akhir masa jabatan Gubernur DKI Jakarta periode 2013-2017. DPRD mengapresiasi kinerja pembangunan yang dilakukan dalam lingkup Pemprov DKI."Tahun 2013-2017 kepemimpinan di Provinsi DKI Jakarta mengalami tiga kali pergantian kepemimpinan, yaitu Bapak Joko Widodo, Bapak Basuki Tjahaja Purnama, dan Bapak Djarot Saiful Hidayat. Ketiga pimpinan tersebut telah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta yang telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan. Hingga hasilnya dapat kita rasakan bersama oleh masyarakat Provinsi DKI Jakarta," ujar Meity.Ia melanjutkan DPRD memberikan apresiasi kepada ketiga pimpinan Provinsi DKI selama masa jabatan 2013-2017 atas apa yang dilakukan karena telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.Di bidang pembangunan, DPRD mengapresiasi dalam hal pengendalian banjir, rob, dan genangan air dalam kurun 5 tahun. Selain itu, terdapat penambahan jalan dan jembatan walaupun belum berhasil secara signifikan mengatasi kemacetan."Meskipun belum berhasil secara signifikan mengatasi kemacetan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya secara maksimal untuk meminimalisir kemacetan yang ada di Ibu Kota," ujar Meity.DPRD juga mengapresiasi tentang kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota, misalnya terkait pengadaan ruang terbuka hijau, walaupun baru mencapai 10% dari target 30%. Selain itu, DPRD mengapresiasi pembangunan rumah susun yang telah mencapai 5.177 unit hunian dari target 2.443 unit hunian. [detik.com]

Read More »

Ingatkan Soal Perizinan, Presiden Jokowi: Jangan Biarkan Pelaku Usaha ‘Wait and See’

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga agar jangan membiarkan investasi, investor, pelaku-pelaku usaha ini wait and see. Ia menyebutkan, mereka-mereka ini kalau ditanya ngomongnya terus wait and see.“Artinya kalau ada masalah, ada problem, segera di kementerian-kementerian ini diselesaikan,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10) siang.Presiden menegaskan, dunia usaha harus didukung, harus difasilitasi, harus dibantu. Karena yang bisa membuka lapangan pekerjaan, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan infrastruktur, itu mereka. 60-70 persen itu ada di mereka.“Jadi tolong ini yang berkaitan dengan perizinan, sekali lagi, yang berkaitan dengan investasi betul-betul kita perhatikan,” pinta Presiden.Soal KemiskinanSebelumnya pada awal pengantarnya, Presiden Jokowi menekankan, agar masyarakat yang terkena dampak letusan dari Gunung Sinabung dan yang kedua dari Gunung Agung, dibantu secara maksimal dari semua sisi.Kemudian yang berkaitan dengan Rakhine State dan pengungsi yang ada di Bangladesh maupun di Myanmar, menurut Presiden, pemerintah juga tetap konsen untuk terus membantu saudara-saudara kita yang menghadapi musibah itu.Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018, Presiden Jokowi minta agar lebih difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan, yang pertama, kemiskinan. “Anggaran yang berkaitan dengan ini agar betul-betul diperhatikan dan ditambah,” pesannyaKemudian yang kedua, yang berkaitan dengan pengangguran, ini nanti berkaitan dengan investasi dan lain-lainnya.Yang ketiga, yang berkaitan dengan ketimpangan, menurut Presiden, mulai Oktober ini akan dimulai masalah hutan sosial, masalah pembukaan Bank Wakaf Mikro.Sidangkabinet paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, para menteri kabinet kerja, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. [setkab.go.id]

Read More »

Jaga Ketentraman, Presiden Jokowi Minta Para Menteri, Panglima TNI, Kapolri Tidak Buat Kegaduhan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, politik harus kondusif. Oleh sebab itu, ia meminta para menteri kabinet kerja, Panglima TNI, Kapolri, dan lain-lain agarjangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung.Kalau ada permasalahan antar lembaga, antar kementerian, Presiden meminta agar diselesaikan secara kondusif. “Bahas di tingkat Menko, kalau di tingkat Menko belum selesai, bahas di tingkat ke Pak Wapres, kalau masih belum selesai bisa ke saya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10) siang.Presiden mengingatkan, bahwa tahun 2018 sudah masuk ke tahun politik. Ada Pilkada, ada tahapan Pileg, ada tahapan Pilpres, sudah masuk. Oleh sebab itu, Presiden menekankan, sekali lagi jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi.“Kita bekerja saja, sudah, bekerja saja. Dan kalau ragu-ragu agar diangkat ke Rapat Terbatas. Sekali lagi, kita ingin terus menjaga keteduhan, ketentraman, ketenangan, persatuan di antara kita dan juga di masyarakat,” tegas Presiden Jokowi.Sebagai Kepala Pemerintahan, sebagai Kepala Negara, sebagai Panglima tertinggi Angkatan Darat, Laut, dan Udara, Presiden memerintahkan kepada para pejabat pemerintah agar fokus pada tugas masing-masing, terus bekerja sama, terus bersinergi.“Jaga stabilitas politik, jaga stabilitas ekonomi, tingkatkan kinerja-kinerja kita, tingkatkan prestasi-prestasi kita dalam mendukung semua program yang berkaitan dengan pembangunan negara kita,” pungkasnya.Sidang kabinet paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, para menteri kabinet kerja, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. [setkab.go.id]

Read More »

Mendagri Siap Dipanggil KPK Terkait Kasus KTP-el

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan mengomentari sidang yang mengabulkan praperadilan Ketua DPR Setya Novanto. Namun, Tjahjo siap jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan keterangan dan data tambahan terkait KTP elektronik.Tjahjo mengtakan, ia dan jajaran Dirjen Kemendagri bersedia memberikan keterangan. "KPK kalau toh harus minta tambahan kesaksian saya, pak Dirjen atau dan lain-lain kami siap. Yang penting hukum sudah ranah KPK, tetap dengan asas praduga tak bersalah," kata Tjahjo di TMP Kalibata, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin 2 Oktober 2017.Tjahjo enggan mengomentari hasil sidang yang menggugurkan status Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam proyek KTP-el. Karena, masalah hukum bukan ranah Kemendagri. "Itu urusan KPK, domain KPK," kata Tjahjo.Tjahjo menegaskan, pihaknya hanya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Apalagi, Kemendagri masih fokus menyelesaikan permasalahan kartu tanda penduduk elektronik (KPT-el). "Bisa memperoleh NIK (nomor induk kependudukan), dengan KTP-el," kata dia.Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan Ketua DPR Setya Novanto. Ketua Umum Golkar itu lepas dari status tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Hakim tunggal Cepi Iskandar menilai, penetapan tersangka KPK terhadap Novanto menyimpang. Dia menganggap langkah KPK tidak sah sehingga dengan keputusan ini, penetapan tersangka Novanto tidak memiliki kekuatan hukum."(Pengadilan) memerintahkan termohon (KPK) menghentian penyidikan terhadap Setya Novanto," kata Cepi. [metrotvnews.com]

Read More »

Kabupaten Seram Bagian Barat di Maluku, Titik ke-25 Terwujudnya BBM Satu Harga Presiden Jokowi

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Ego Syahrial mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hari Senin (2/10), meresmikan lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa SPBU Mini di Dusun Wailey, Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.Peresmian SPBU Mini ini dilakukan bersama Kepala BPH Migas, M. Fanshurullah Asa, Senior Vice President (SVP) Fuel Marketing & Distribution PT Pertamina (Persero) Gigih Wahyu Hari Irianto, Bupati Seram Bagian Barat M. Yasin Payapo, dan Anggota Komisi VII DPR RI, Mercy Chriesty Barends.Dalam sambutannya Ego menyampaikan bahwa terwujudnya BBM Satu Harga merupakan agenda prioritas Pemerintah, dengan beroperasinya SPBU Mini ini, maka masyarakat di Amalatu dapat menikmati BBM dengan harga yang sama seperti di Pulau Jawa."Peresmian SPBU Mini Amalatu merupakan bagian dari Program BBM Satu Harga yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, agar harga BBM yang sama dapat dinikmati oleh rakyat di seluruh Indonesia, khususnya di kawasan timur dan daerah 3T: Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Semangatnya sangat jelas, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Alhamdulillah, Puji Tuhan, pada hari ini masyarakat di Amalatu akhirnya bisa menikmati BBM dengan harga yang sama dengan saudara-saudara kita di Pulau Jawa, " ujar Ego.Ego juga menerangkan bahwa sebelumnya warga di Kecamatan Amalatu harus menempuh jarak sejauh 50 kilometer untuk membeli BBM, dengan harga berkisar antara Rp.10.000 hingga Rp.12.000 per Liter. Kini, warga dapat memperoleh BBM dengan harga Rp.6.450 per liter untuk Premium dan Rp.5.150 per liter untuk Biosolar "Warga Kecamatan Amalatu tidak perlu lagi menempuh jarak sejauh 50 kilometer untuk membeli BBM. SPBU Mini Amalatu menyediakan BBM jenis Premium dengan harga Rp.6.450 per liter dan Rp.5.150 per liter untuk Biosolar," tegas Ego.Direktorat Jenderal Migas bersama BPH Migas dan PT Pertamina (Persero) terus melakukan pemetaan lokasi sasaran program BBM Satu Harga. "Untuk wilayah Maluku, setelah Seram Bagian Barat, akan ada dua kabupaten lain yang didirikan lembaga penyalur BBM, yaitu Buru dan Kepulauan Aru", lanjut Ego.Sesuai peta jalan (roadmap) BBM Satu Harga, pada tahun 2017 akan didirikan 54 lembaga penyalur. Hingga saat ini telah beroperasi 24 lembaga penyalur, dan Amalatu adalah yang ke-25. Total kapasitas BBM di SPBU Mini Amalatu adalah sebesar 60 kiloliter (kl), dengan rincian 20 kL untuk Premium, 20 kl Pertalite, dan 20 kl Biosolar. BBM disalurkan secara langsung kepada konsumen pengguna dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga akan mendorong perkembangan perekonomian di daerah.Sementara itu, Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa (Ifan) menyatakan bahwa BPH Migas bertugas untuk mengawal agar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM khusus penugasan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia dengan harga yang sama."Penyaluran BBM di wilayah 3T bukan merupakan hal yang mudah mengingat lokasi geografis dan ongkos angkut yang tinggi, sehingga perlu dipastikan tepat sasaran peruntukkannya. BPH Migas mengemban amanah untuk mengawal agar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM khusus penugasan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia dengan harga yang sama. Tidak boleh ada industri dan oknum yang menikmati Program BBM Satu Harga. Jangan sampai ada hal-hal yang dapat mempersulit masyarakat yang membutuhkan BBM," terang Ifan.Selain Memberikan penugasan baru kepada Badan Usaha penerima penugasan untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian pada lokasi tertentu, BPH Migas juga menetapkan kewajiban Badan Usaha Penerima Penugasan untuk menyediakan dan mendistribusikan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada lokasi tertentu.Selain itu, BPH Migas juga melakukan pengaturan, pengawasan dan Verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian JBT dan JBKP."Terakhir, BPH Migas akan memberikan sanksi berupa teguran tertulis terhadap Badan Usaha penerima penugasan yang melakukan pelanggaran atas kewajiban Badan Usaha dalam penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP," tegas Ifan.Sepanjang Oktober 2017, akan ada 4 lembaga penyalur yang akan beroperasi, pertama di Kecamatan Paloh (Kabupaten Sambas - Kalimantan Barat). Kedua, Kecamatan Nusa Penida (Kabupaten Klungkung - Bali). Yang ketiga di Kecamatan Una-Una (Kabupaten Tojo Una-Una - Sulawesi Tengah), dan keempat di Kecamatan Kabaruan (Kabupaten Kepulauan Talaud - Sulawesi Utara).Menurut SVP Fuel Marketing & Distribution PT Pertamina (Persero) Gigih Wahyu Hari Irianto, SPBU Mini Amalatu merupakan SPBU ke-5 yang telah diresmikan dari 25 rencana lokasi tertentu program BBM Satu Harga di wilayah MOR VIII. Pendirian SPBU ini merupakan wujud energi berkeadilan dan diharapkan membawa dampak positif bagi perekonomian, khususnya masyarakat Seram Bagian Barat.Anggota Komisi VII DPR RI, Mercy Chriesty Barends berharap ke depan tidak ada lagi wilayah 3T. Selain itu, dengan semakin banyak berdiri SPBU di wilayah yang sulit dijangkau, akan meminimalisir munculnya spekulan harga BBM."Kami berdiri utk kepentingan masyarakat. Wilayah 3T, kedepan kita harapkan tidak ada lagi, semua jadi pusat kota. Dengan bertambahnya infrastruktur seperti (SPBU) ini, SPBU akan tambah banyak, dan pemain spekulan BBM akan semakin kecil. Harapan kami dengan terbangunnya infrastruktur SPBU akan meningkatkan roda perekonomian ditingkat lokal. Di sisi lain menjadi bridging for peace, agar hubungan silaturahmi lebih terjaga. Akan membangun rasa persaudaraan bagi masyarakat Maluku ke depan," ungkap MercySementara Bupati Seram Bagian Barat, M. Yasin Payapo, mengungkapkan apresiasinya atas berdirinya SPBU ini dan berharap dapat dukungan Pemerintah Pusat saat akan membangun SPBU lainnya."Kehadiran SPBU ini sebuah penghargaan bagi kami, diharapkan bisa memacu perkembangan ekonomi di daerah ini. Di sini ada 11 kecamatan, 92 desa dan 126 dusun. Mudah-mudahan bukan hanya SPBU ini saja, kita rencanakan membangun SPBU lagi, mudah-mudahan dimudahkan dalam prosesnya," harap Yasin. [esdm.go.id]

Read More »

Presiden Jokowi Kebut Pembangunan Jalan Perbatasan RI-Malaysia di Kaltara

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mempercepat proses pembangunan jalan di kawasan perbatasan. Baik jalan akses maupun jalan paralel perbatasan.Lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembangunan jalan terus dikebut guna menghubungkan kota-kota terdekat dengan kawasan perbatasan. Tujuannya ada untuk membuat keterisolasian wilayah perbatasan yang selama ini tak memiliki akses jalan.Adapun jalan paralel perbatasan yang tengah dibangun saat ini adalah Malinau-Langap 57,72 km, Langap-Long Kemuat 93,45 km, Long Kemuat-Long Pujungan 66,30 km, Long Pujungan-Long Nawang 221,63 km, Long Nawang-Long Metulang 48 km dan Long Metulang-Long Boh 116,80 km."Paralel perbatasan itu sekarang ada dilaksanakan ada dua paket. Pertama dari Long Boh ke malinau. Yang satu lagi pekerjaan jalan," kata Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan, Timbul Manahan Pasaribu saat ditemui di lokasi proyek, Minggu (1/10/2017).Bagaimana kondisinya saat ini?"Jadi memang belum tuntas. Karena masih ada 200 km yang belum tembus. Artinya masih tertutup hutan. Diharapkan bisa rampung terbuka semua 2019," jelas dia.Pekerjaan yang sekarang tengah dikebut, kata dia, adalah pengaspalan jalan yang secara bertahap ditargetkan bisa rampung semua di tahun 2019."Jadi di dekat perbatasan sana, ada kurang lebih 10 km (belum teraspal) . Tahun ini kita aspal 3 km. Nanti bertahap, mungkin dalam 2 tahun itu sudah habis (selesai) beraspal yang 10 km," sebut dia.Bersamaan dengan itu, saat ini juga tengah dibangun jalan akses perbatasan yang akan tersambung dengan jalan paralel tersebut. Jalan itu terdiri dari Malinau-Mensalong 28,60 km, Mensalong-Simpang Tiga Apas 55,80 km, Simpang Tiga Apas-Simanggaris 75,72 km, Simanggaris-Batas Negara (Serudong) 20,69 km, Simanggaris-Sei Ular 41,94 km. [detik.com]

Read More »

Diterima Presiden Jokowi, Atlet Paragames Tanya Soal Jadi PNS, Bonus, Hingga Sepeda

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menko PMK Puan Maharani dan sejumlah menteri menerima atlet, pelatih, dan official National Paragames Commitee (NPC) yang menjadi juara umum pada ASEAN Para Games 2017, di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 17-23 September 2017, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10) pagi.Dalam sambutannya Presiden mengucapkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, pelatih, serta kontingen Indonesia di ASEAN Paragames 2017, yang meraih prestasi luar biasa mengharumkan nama bangsa, negara, dengan meraih 126 medali emas, 75 perak, dan 50 perunggu.“Angka emas 126, perak 75, perunggu 50 juga bukan sebuah prestasi yang biasa, tapi betul-betul sebuah prestasi, tadi targetnya 107 tapi dapatnya 126. Yang gini-gini yang kita mau. Ditarget 107 dapatnya lebih, bukan targetnya lebih dapetnya kurang,” kata Presiden Jokowi.Presiden mengingatkan, tahun depan, kita masih memiliki sebuah event yang lebih besar lagi. Ia berharap prestasi seperti ini bisa ditingkatkan, bukan dipertahankan tapi ditingkatkan lagi hingga menjadi lebih baik.Minta Jadi PNS Hingga SepedaSaat diberi kesempatan berdialog, sejumlah atlet paragames bertanya soal bonus, meminta diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga hadiah sepeda.Menjawab pertanyaan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan, untuk bonusnya ia sudah bisik-bisik Menteri, kalau bisa 1 hari-2 hari, Kamis ini bisa dicairkan. “Itu perintah saya biar prosedurnya segera dipercepat,” ungkapnya.Adapun soal keinginan atlet dan pelatih paragames untuk diangkat menjadi PNS, menurut Presiden, untuk jadi PNS ada aturannya. “Mungkin akan di BUMN (Badan Usaha Milik Negara), mungkin, Pak Menteri mungkin biar mengatur,” ujarnya.Sedangkan terhadap permintaan sepeda yang disampaikan atlet atlet catur tunanetra Wilman Margaretha, Presiden Jokowi tidak langsung menjawab, namun memberikan pertanyaan terlebih dahulu. “Pertanyaannya olahraga apa yang paling berat?,” ujarnya yang langsung dijawab Wilman olahraga catur.Presiden: Ngangkat kuda, ngangkat benteng, pegang menteri lagi. Sudah, nanti saya kirim. Jawabannya ternyata pada bisa semua, saya kira tadi sulit.Menyambut Asian Para Games 2018 yang akan digelar di Jakarta, Presiden Jokowi berpesan agar para atlet berkonsentrasi, sehingga bisa meraih prestasi yang lebih meningkat.“Saya kira apa kita juga pengin prestasi di Asian Games ini bisa terulang lagi, artinya ada peningkatan yang melompat dari kita sehingga bisa menjadi kebanggaan negara, kebanggaan rakyat karena kita menjadi tuan rumah,” pungkas Presiden Jokowi.Ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Ketua Inasgoc Erick Tohir. [setkab.go.id]

Read More »