Presiden Jokowi Kembali Ingatkan Jangan Sampai karena Pilpres Indonesia Pecah

Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan warga agar bersatu. Jangan sampai karena ada agenda politik, bangsa Indonesia terpecah belah.Jokowi mengatakan Indonesia dianugerahi Allah suku dan bahasa yang beragam. Untuk itu, anugerah tersebut harus terus dijaga dan dirawat."Oleh sebab itu, saya mengajak mari kita semua untuk terus menjaga karena 87 persen penduduk Indonesia adalah muslim dan Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Inilah yang harus kita jaga, harus kita rawat persaudaraan kita, persatuan kita, ukhuwah wathaniyah kita harus kita rawat," kata Jokowi.Hal tersebut disampaikan Jokowi saat mengunjungi Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani di Kecamatan Siralaya, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (23/11/2017). Dalam kunjungannya, Jokowi ditemani Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi.Jokowi mengingatkan jangan sampai karena agenda politik, seperti pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden, persaudaraan di Indonesia menjadi pecah."Jangan sampai ada sesuatu hal kita jadi pecah. Kita ingin seluruh warga negara Indonesia bersatu, sebagai saudara sebangsa setanah air. Oleh sebab itu, jangan sampai karena pilihan bupati, karena pilihan wali kota, atau karena pilihan gubernur, atau karena pilihan presiden, kita jadi pecah. Jangan jadi pecah," kata Jokowi.Jokowi pun mengatakan rakyat dipersilakan memilih pemimpin yang baik menurut pribadi masing-masing. Setelah pemilihan, bangsa harus bersatu kembali."Silakan kalau ada pilihan coblos yang paling baik, dipilih. Kalau ada pilihan yang paling baik, presiden, silakan dicoblos. Tetapi setelah pilihan itu, marilah kita kembali sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Mari kembali menjaga ukhuwah islamiyah kita. Itu titipan saya," tegas Jokowi.Terkait dengan kunjungannya ke Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani di Kecamatan Siralaya, Lombok, hal itu merupakan balasan atas kedatangan Ketua YPPP Syaikh Zainuddin Anjani, Hj Sitti Raihanun Zainuddin, ke Istana pada 9 November 2017. Saat itu pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan kepada KH Zainuddin Abdul Madjid."Beliau ini, Hajah Sitti Raihanun, sudah tiga kali ke Istana. Saya hadir sebagai imbal balik dari kehadiran beliau. Beliau hadir terakhir pada 9 November lalu pada saat almarhum Maulana Syaikh Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Madjid diberikan gelar pahlawan. Beliau hadir pada saat penerimaan anugerah itu," kata Jokowi. [detik.com]

Read More »

Presiden Jokowi Ziarah ke Makam Pahlawan Nasional Zainuddin Abdul Madjid

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambangi Pondok Pesantren Darunahdlatin Nahdlatul Wathon, Lombok. Dalam kesempatan itu, Jokowi berziarah ke makam Pahlawan Nasional Maulana Syaikh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.Kehadiran Jokowi di Pondok Pesantren Darunahdlatin Nahdlatul Wathon, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Lombok Timur, NTB, Kamis (23/11/2017), disambut lantunan selawat dari para santri.Jokowi, yang ditemani Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, berjalan dari kantor pondok pesantren menuju makam Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Setiba di makam, Jokowi dan yang lainnya berdoa di samping makam.Setelah berdoa, Jokowi menaburkan bunga ke makam. Dilanjutkan dengan bertemu dan berdialog dengan para santri.Jokowi mengaku senang bisa menyambangi pondok pesantren tersebut. Terlebih, pimpinan Ponpes Darunahdlatin Nahdlatul Wathon, Hj Sitti Raihun, yang juga ibunda Gubernur NTB Zainul Majdi, datang ke Istana Kepresidenan Jakarta pada saat penganugerahan gelar pahlawan bagi ayah Sitti Rauhun, Zainuddin Abdul Madjid."Beliau hadir, Ibu Umi Hajah Sitti Rauhun untuk menerima gelar pahlawan dari ayahanda. Alhamdulillah tadi saya juga sudah ziarah ke makam beliau. Ini merupakan kebahagiaan bagi saya," kata Jokowi. [detik.com]

Read More »

Presiden Jokowi Hadiri Munas Alim Ulama NU di Lombok

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Beberapa menteri dan tokoh hadir dalam acara ini.Acara digelar di Masjid Raya Hubbul Wathan, Kota Mataram, Kamis (23/11/2017). Jokowi tiba di lokasi acara pukul 13.50 WIB.Jokowi tampak mengenakan kemeja putih lengan panjang dibalut jas warna biru dan bagian kaki mengenakan kain sarung warna hijau. Kehadiran Jokowi ditemani Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi.Saat memasuki acara, banyak warga NU yang berusaha mendekat dan bersalaman dengan Jokowi.Beberapa tokoh NU yang hadir yakni, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Rais Aam NU yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj. Hadir juga Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian."Kehadiran bapak ibu sekalian adalah kehormatan bagi kami. Hadirnya bapak ibu sekalian membawa keberkahan bagi kami semua," kata Tuan Guru Bajang Zainul Majdi dalam pidato pembukaan acara.Untuk diketahui, acara ini berlangsung dari 23 hingga 25 November 2017 di Lombok. Tema kegiatan ini yakni "Memperkokoh Nilai Kebangsaan Melalui Gerakan Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga". [detik.com]

Read More »

Ke Ponpes Bareng Gubernur NTB, Presiden Jokowi Didoakan Menang Pilpres 2019

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambangi Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani, Lombok. Dalam kunjungannya ini, Jokowi didoakan terpilih kembali pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.Jokowi tiba di Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani di Kecamatan Siralaya, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) sekira pukul 09.00 WITA, Kamis (23/11/2017). Kehadiran Jokowi disambut oleh Ketua YPPP Syaikh Zainuddin Anjani, Hj Sitti Raihanun Zainuddin dan Sekretaris YPPP Syaikh Zainuddin Anjani, KH Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani.Jokowi yang didampingi Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi masuk ke ruangan pimpinan ponpes untuk berbincang secara tertutup.Sekitar 15 menit kemudian, pertemuan selesai. Jokowi dan Zainul Majdi bersama Sitti Raihanun dan KH Lalu Gede berjalan kaki menuju ke masjid pondok pesantren. Ribuan santri sudah berkumpul di sana.Kehadiran Jokowi disambut meriah dengan lantunan shalawat dan ayat-ayat suci. Banyak santri yang berusaha mendekat untuk bersalaman dan berfoto dengan Jokowi.Setelah masuk ke gedung, Jokowi, Tuan Giru Bajang Zainul Majdi dan pimpinan ponpes duduk bersila di panggung. Di sana, KH Lalu Gede membuka acara dan memimpin doa bersama."Kita doakan semoga Bapak Presiden kita selalu dalam keadaan sehat, diberikan umur yang panjang dan tentunya terpilih kembali pada Pilpres 2019 mendatang," kata Lalu Gede."Amin, amin ya Allah," sahut para santri serentak. [detik.com]

Read More »

Sebelum ke Medan, Presiden Jokowi akan Buka Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Mataram

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo hari ini, Kamis, 23 November 2017 akan membuka Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) yang dihelat di Masjid Raya Hubbul Wathan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun sebelumnya, Presiden Jokowi akan bersilaturahmi ke sejumlah pondok pesantren yang ada di Provinsi NTB. Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani yang berada di Kecamatan Suralaya, Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu pondok pesantren yang akan dikunjungi Kepala Negara.Selain itu, Presiden Jokowi akan melanjutkan perjalanan dengan berkendara mobil menuju Kabupaten Lombok Timur untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar Pondok Pesantren Darunahdlatin Nahdlatul Wathon yang berlokasi di Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong.Sore harinya, Presiden beserta rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 melalui Bandar Udara Internasional Lombok.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Jokowi dan JK Belum Bahas Siapa Pengganti Mensos Khofifah

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengaku sudah melihat aktifitas Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa kini disibukan dengan kegiatan persiapan Pilkada Jawa Timur 2018. Meski begitu, JK menyatakan belum ada pembahasan dengan Presiden Jokowi soal siapa pengganti Khofifah di kabinet."Belum, belum. Belum mengatakannya," kata JK di kantornya, Jakarta, Rabu (22/11/2017).JK menilai, saat ini aktifitas politik yang dijalani Khofifah telah mengurangi waktu kerjanya sebagai Menteri Sosial. "Ya kalau sangat sibuk urusan itu (Pilkada Jatim) tentu mengurangi waktunya untuk kegiatan-kegiatan formal. Terkecuali kalau dia urus itu hanya sabtu, minggu, seperti biasalah bisa," kata JK.Meski demikian, dia menghormati keputusan Khofifah yang akan segera melaporkan ke Presiden Jokowi jika urusan politiknya sudah selesai."Tapi seperti yang disampaikan sendiri Ibu Khofifah, dia akan melapor Presiden setelah semuanya sudah lengkap, selesai," jelas JK.Khofifah-Emil DardakMenteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengakui akan berduet dengan Bupati Trenggalek Emil Dardak di Pilkada Jawa Timur."Saya dan Pak Emil akan mengikuti Pilgub Jawa Timur 2018," ucap Khofifah di Jakarta, Selasa (21/11/2017).Dia menuturkan, selama penjajakan, Emil-lah yang bisa membangun komunikasi dengannya."Saya rasa pernah menyampaikan ketika ditanya siapa wakilnya, saya menyampaikan yang direkomendasi dari forum kiai adalah dua nama. Saya sampaikan, izinkan saya mengkomunikasikan dan memusyawarahkan dengan partai-partai pengusung. Jadi komunikasi yang terbangun itu dengan Bupati Trenggalek, Pak Emil," jelas Khofifah.Khofifah mengatakan, dia dan Emil Dardak sudah mengantongi rekomendasi dari Ketua Umum Partai Demokrat. Meski begitu, Khofifah mengaku akan berkeliling untuk mendapat dukungan dari partai lain."Yang rekomendasi B1-KW (surat pernyataan dukungan) hari ini Partai Demokrat. Kita akan musyawarah keliling saling menyesuaikan waktu masing-masing," ujar Khofifah. [liputan6.com]

Read More »

Panglima TNI Sebut Tuntutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Papua Tak Masuk Akal

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan tiga tuntutan yang diajukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata di Papua yang menyandera 1.300 warga di Kampung Kimbely dan Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.Gatot mengatakan, tuntutan kelompok tersebut tidak masuk akal dan sulit dipenuhi oleh pemerintah."Apa yang dituntut oleh kelompok kriminal separatis bersenjata tersebut, mereka meminta yang tidak masuk akal," ujar Gatot di sela sambutannya pada acara Malam Akrab Musyawarah Nasional Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017) malam.Kelompok penyandera, kata Gatot, mengajukan tiga tuntutan. Pertama, mereka meminta PT Freeport harus segera ditutup.Kedua, militer Indonesia harus ditarik keluar dari Papua dan diganti dengan pasukan Keamanan PBB.Ketiga, Pemerintah Indonesia harus menyetujui pelaksanaan pemilihan bebas atau referendum. Artinya rakyat Papua bisa menentukan nasib sendiri. Kemudian kantor Pemda Papua dan Papua Barat ditutup dan diganti dengan pemerintah perwalian PBB."Inilah kemudian yang mendorong TNI untuk melakukan langkah-langkah pembebasan sandera," kata Gatot.Pada Jumat (17/11/2017) siang, pasukan gabungan TNI-Polri akhirnya melakukan operasi terpadu untuk mengevakuasi 344 warga desa.Proses evakuasi sandera yang berlangsung dari pukul 11.00 WIT hingga 12.00 WIT dikabarkan sempat diwarnai baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata separatis bersenjata dan TNI-Polri.Menurut Gatot, sebelum operasi terpadu untuk membebaskan warga, Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar telah melakukan mediasi terhadap kelompok bersenjata. Bahkan upaya mediasi sampai melibatkan kepala suku, tokoh adat dan tokoh agama.Namun usaha negosiasi tersebut tidak menemukan titik temu, sebab kelompok bersenjata meminta tuntutan yang tidak masuk akal dan sulit dipenuhi."Kapolda di sana menggunakan tokoh-tokoh adat, kepala suku, tokoh-tokoh agama mulai dari pendeta, pastor bahkan perwakilan Uskup dan negosiasi secara intensif kemudian juga menyebarkan pamflet. Sudah berbagai cara namun apa yang dituntut oleh gerakan kriminal bersenjata separatis tersebut tidak masuk akal," ucapnya. [kompas.com]

Read More »

Sri Mulyani: Presiden Bangun Indonesia Sentris

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rabu malam hadir sebagai pembicara dalam acara Projo Public Lecture. Projo adalah organisasi masyarakat pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Pro Jokowi.Sri Mulyani tiba di lokasi sekitar pukul 19.45 WIB mengenakan pakaian berwarna hitam. Topik yang diangkat dalam acara ini adalah Indonesia Menuju Kekuatan Utama Ekonomi Dunia.Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani menjelaskan bagaimana mencapai cita-cita Indonesia melalui anggaran yang ada. Misalnya, dalam memajukan kesejahteraan umum dengan mengurangi angka kemiskinan dan tingkat kesenjangan melalui pembangunan yang merata, termasuk membangun infrastruktur."Dalam memajukan kesejahteraan umum, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengatasi kesenjangan dan Presiden bangun Indonesia bukan Jakarta sentris, bukan Jawa sentris, it is Indonesia sentris," kata Sri Mulyani di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017).Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan juga dilakukan melalui anggaran yang ada atau sekitar 20% dari APBN. Kualitas pangan bagi anak-anak pemerus bangsa juga harus diperhatikan sehingga anak-anak Indonesia bisa tumbuh cerdas."Konteks kali ini lebih sederhana, kira-kira konkretnya apa di dalam konteks Indonesia tujuan dan misi kemerdekaan maka ekonomi harus tumbuh cukup tinggi berkelanjutan. Inklusif, berkeadilan dan terus memerangi kemiskinan dan kesenjangan," ujar Sri Mulyani.Sri Mulyani juga membeberkan tantangan ekonomi Indonesia masih terasa meskipun kondisi ekonomi berangsur membaik. Tantangan yang perlu diwaspadai adalah pelemahan pertumbuhan ekonomi China dari kisaran 10% atau bahkan di atasnya menjadi anjlok hingga ke level 6%.Ketidakpastian ekonomi dunia juga masih berlanjut seiring masih adanya gejolak politik di Korea Utara dan negara-negara Timur Tengah ditambah lagi dengan adanya ancaman terorisme dan dampak perubahan iklim yang mulai terasa ikut mempengaruhi perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia."Ketidakpastian geopolitik Korea Utara, middle east apa yang terjadi di berbagai belahan dunia, serangan terorisme dan perubahan iklim menciptakan down side risk," terang Sri Mulyani.Akan tetapi, level pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menjadi nomor tiga terbaik di antara anggota G20, di bawah China dan India.Sri Mulyani menambahkan, APBN memiliki tiga fungsi, antara lain alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam fungsi alokasi, anggaran dialokasikan untuk apa dan berapa besar yang diharapkan dapat memberikan dampak ke pertumbuhan ekonomi.Dalam fungsi distribusi, anggaran dialokasikan dalam bentuk subsidi yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Fungsi stabilisasi adalah APBN berfungsi menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi agar berjalan dalam jalurnya."APBN 2018 tahun depan Rp 2.220 triliun belanja republik di mana Rp 847 triliun melalui kementerian-kementerian dan lemabaga dan Rp 766 triliun kepada Pemda melalui transfer ke daerah dan Rp 600 triliun belanja non KL (Kementerian/Lembaga). Rp 2.220 triliun akan dapat dari penerimaan pajak dan non pajak Rp 1.894,7 triliun, pajaknya Rp 1.618 triliun, PNBP, royalti, dividen Rp 275 triliun dan hibah Rp 1,2 triliun," jelas Sri Mulyani.Defisit APBN 2018 dirancang di level yang lebih rendah dibandingkan tahun ini 2,67%, yaitu 2,19% terhadap PDB. Rasio ini termasuk yang kecil dibandingkan negara lain di dunia."Defisit 2,19% dari total GDP nasional termasuk defisit paling kecil di dunia," pungkas Sri Mulyani. [detik.com]

Read More »

Menkominfo: Refarming 2,1 GHz Bikin Internet Makin Ngebut

Setelah mengumumkan Indosat Ooredoo dan Hutchison 3 Indonesia (Tri) sebagai pemenang lelang, pemerintah akan melakukan penataan ulang atau refarming frekuensi 2,1 GHz. Bila telah rampung, akan memberikan imbas makin lancarnya internet di perkotaan.Demikian diutarakan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat berbincang usai peluncuran Go-Bills di markas Go-Jek, Jakarta, Rabu (22/11/2017).Pria yang kerap disapa Chief RA itu menjelaskan bahwa dilelangnya frekuensi 2,1 GHz tidak terlepas dari peningkatan trafik data di perkotaan. Untuk mengimbangi hal tersebut maka dimanfaatkan sisa spektrum yang ada di frekuensi 2,1 GHz.Maka pada akhir September silam, Kominfo membuka lelang. Selang sebulan, diumumkan bahwa operator seluler Tri dan Indosat sebagai pemenangnya. Kedua operator ini yang telah melakukan penawaran tertinggi dengan nilai Rp 423 miliar untuk spektrum 5 MHz.Setelah proses lelang selesai, berlanjut ke penataan ulang frekuensi. Proses ini diperlukan karena penetapan kanal pada rentang 2,1 GHz tersebut berada pada kondisi yang tidak berdampingan dengan pita frekuensi radio yang telah ditetapkan sebelumnya.Dengan pita frekuensi radio yang berdampingan, maka akan memberikan keuntungan yang maksimal bagi semua operator dalam menggelar jaringan seluler. Dampaknya, masyarakat akan merasakan kecepatan dan kualitas akses mobile broadband yang relatif jauh lebih baik.Penataan ulang frekuensi 2,1 GHz sudah berlangsung mulai Selasa tengah malam kemarin, (21/11/2017). Proses ini diharapkan dapat rampung pada awal tahun depan."Refarming sudah dimulai, Insya Allah April 2018 selesai. Biar kita cepat menikmati kualitas layanan data yang lebih baik di kota," pungkas Rudiantara. [detik.com]

Read More »

Tangkal Hoax, MenPAN-RB Kumpulkan Humas Pemerintah di Palembang

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur menggelar pertemuan bersama seluruh pejabat humas serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Palembang. Dia berharap seluruh pejabat humas melakukan inovasi saat menyampaikan informasi ke masyarakat untuk menangkal berita bohong alias hoax."Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat, penggunaan media sosial untuk menyebarkan berita hoax juga semakin beragam. Untuk itu, pemerintah tidak boleh kalah dan harus mampu mengatasi persoalan-persoalan ini melalui inovasi penyampaian informasi humas pemerintah," terang Asman saat membuka acara Sinergi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) yang diikuti seluruh pejabat humas di Indonesia, di Hotel Novotel, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (22/11/2017).Dalam kesempatan itu, Asman meminta seluruh elemen berperan aktif menangkal hoax yang sudah menjamur dan meresahkan warga. Jadi setiap informasi yang disampaikan harus dapat dipastikan kebenarannya ketika sampai ke masyarakat.Dengan peran humas tersebut, dia optimistis peredaran berita hoax bisa ditangkal. Apalagi menjelang pelaksanaan Asian Games 2018 ataupun saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, berita hoax diprediksi bakal marak."Semua berita hoax dapat ditangkal kalau humas itu memberikan informasi sampai pada masyarakat. Jadi humas memang harus cepat respons dan saat menyampaikan informasi harus sampai pada masyarakat, tidak boleh berputar-putar, tidak boleh lama," sambungnya.Untuk menangkal hoax, Asman juga akan memperbaiki sistem rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia menegaskan tidak boleh lagi ada kolusi atau titipan-titipan dari pejabat. Seluruh calon ASN harus bisa bersaing melalui kemampuan masing-masing."Sekarang sistem rekrutmen tidak bisa dibantu oleh pejabat, oleh beking-bekingan. Semua harus menjadi ASN melalui proses rekrutmen berdasarkan kemampuan masing-masing calon, sehingga mulai dari daerah sampai pusat semua sama-sama mendukung ini, " tutupnya.Terakhir, dia meminta warga tidak menyiarkan berita-berita hoax karena dapat merugikan warga lain. Dia juga berpesan agar seluruh kebijakan disampaikan langsung oleh pemerintah melalui pejabat humas dan media informasi pemerintah secara resmi. [detik.com]

Read More »