Resmikan Perpustakaan Tertinggi di Dunia, Presiden Jokowi: Nanti Akan Saya Tes Pelayanannya

Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/9) pagi. Berdiri di atas lahan seluas 11.975 meter persegi dengan luas bangunan 50.917 meter persegi, dengan ketinggian bangunan 126,3 meter dengan 24 lantai dan tiga basement, perpustakaan ini diklaim sebagai perpustakaan nasional tertinggi di dunia.“Ini persiapan diri untuk masuk ke masa depan. Karena sudah digagas Presiden Sukarno 65 tahun yang lalu, baru kita kerjakan pada saat ini. Ini dikerjakan 2 tahun 6 bulan dan selesai dengan kondisi yang sangat baik,” kata Presiden Jokowi dalam pidato peresmiannya.Presiden berharap, Perpusnas ini mampu meningkatkan minat baca kepada anak-anak kita, kepada generasi Y, kepada generasi Z yang mempunyai pola pikir dan perilaku jauh berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, generasi-generasi kita.Selain lebih senang baca tulisan atau baca berita di smartphone atau di tablet, menurut Presiden, juga sedikit yang masih baca koran cetak. Hal ini, karena sekarang mereka bisa lihat berita apapun dengan sekali klik, melihat live streaming tinggal llik, meihat video, juga bisa langsung masuk ke Netflix. Sehingga berita apapun dalam waktu yang cepat bisa mereka baca.Toleransi durasi membaca mereka, lanjut Presiden, juga semakin pendek. Sekarang rata-rata kalau dalam 3 menit pertama tulisannya sudah tidak menarik, dibaca tidak menarik, langsung tidak mau baca sisanya, sudah.“Itu sudah polanya seperti itu,” ungkap Presiden Jokowi.Menurut Presiden, sekarang ini memang sudah eranya terobosan-terobosan digital.Semuanya, semua hal bergerak berkembang dengan cara yang tidak diduga, inovasinya cepat sekali. Dan kalau kita tidak ikut berubah, kita tidak cepat melakukan revolusi digital, ya ditinggal.“Jadi saya senang sekali Perpusnas sekarang sudah mulai pengembangan serba digital, serba elektronik. Tadi saya diberi tahu akan ada e-resources, e-books, e-journal, dan macam-macam e- yang lainnya,” kata Presiden Jokowi.Akan Tes PelayananNamun Presiden Jokowi mengaku dirinya akan melakukan tes dulu nanti, benar tidak sudah full digital atau baru namanya saja elektronik. Menurut Presiden, dirinya akan anti diam-diam menyuruh orang untuk mencoba layanan di Perpusnas yang baru ini.“Harus dites, kalau enggak dites nanti jangan-jangan hanya… Benar tidak sudah gampang untuk minjam dan mengembalikan buku. Benar tidak sudah bisa diakses koleksi digitalnya di Perpus ini lewat smartphone,” papar Presiden seraya menambahkan, ini penting sekali, penting, penting pelayanan seperti itu.“Akan saya cek, akan saya tes dengan cara saya,” kata Presiden Jokowi menekankan.Tampak hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu, diantaranya Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M uhadjir Effendy, dan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir, dan Kepala Perpustakaan Nasional Muh. Syarif Bando. [setkab.go.id]

Read More »

Sri Mulyani: Banyak Kepala Desa Tak Siap Kelola Dana Miliaran

Dana desa menjadi sorotan banyak pihak, seiring dengan peningkatan alokasi anggaran pada setiap tahun dan potensi adanya kebocoran. Untuk periode 2017 saja, pemerintah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 60 triliun.Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan kebocoran terjadi karena mekanisme penggunaan anggaran belum baik. Apalagi Kepala Desa cenderung kaget saat menerima uang yang bernilai miliaran rupiah."Banyak Kepala Desa yang enggak pernah siap untuk tiba-tiba dapatkan uang dari yang tadinya Rp 500 juta sekarang capai minimal Rp 800 juta sampai Rp 2,5-3 miliar. Mereka yang tadinya enggak pernah menerima dan kelola uang sebanyak itu langsung di desa dalam bentuk cash itu adalah satu persoalan sendiri. Jadi kesiapan," jelas Sri Mulyani di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/9/2017).Ada sekitar 75.000 desa di Indonesia yang mendapatkan dana tersebut. Sri Mulyani menyebut, baru 10% yang memiliki kapasitas untuk mengelola dengan tepat, yaitu bisa bermanfaat untuk masyarakat."Itu butuh kepemimpinan untuk rembuk desa, ini uang sekian buat apa, apa yang dibutuhkan. Desa yang pernah saya kunjungi, dia langsung pimpinan bisa identifikasi rumah tangga miskin langsung dibikin WC itu sesuatu yang bisa dilakukan, 40 rumah jelek diperbaiki," paparnya.Dari setiap anggaran yang dikeluarkan, Kepala Desa beserta pengelola harus bisa menjelaskan ke masyarakat. Sehingga kepercayaan tetap terjaga dalam pelaksaan program. "Jadi kepemimpinan, kualitas kepemimpinan jadi penting," imbuhnya.Selanjutnya adalah pihak yang menjadi pelaksana. Hambatan sekarang yaitu banyak masyarakat desa tidak memiliki kemampuan untuk langsung menjalankan proyek."Persoalannya apakah masyarakat desa bisa didik bisa jadi tukang, jalan dan lain-lain. Itu hal yang memang clear konkret di masyarakat. Belum kalau desa inginkan buat yang disebut badan usaha desa. Ini Bumdes bentuknya seprti apa, aset buat apa, gimana kegiatan ekonomi, siapa yang kerja, produk apa, produk jadi sesuatu yang dipasarkan siapa yang beli. Itu kan satu entitas," terang Sri Mulyani.Pemantauan dan perbaikan terus akan dilakukan agar dana desa bisa terelisasi sesuai dengan idenya. Apalagi alokasi anggarannya terus meningkat. "Jangan sampai muncul opini macam-macam. di satu sisi mau naik terus, di sisi lain ada kekhawatiran tinggi enggak jadi apa-apa. Kita harap dana desa itu kemiskinan di akar rumput bisa selesai karena menyentuh masyarakt langsung," pungkasnya. [detik.com]

Read More »

Kahiyang Ayu, Putri Presiden Jokowi akan Menikah Awal November 2017

Putri Presiden Joko Widodo Kahiyang Ayu akan segera menikah. Ibu Negara Iriana Jokowi mengatakan pernikahan akan digelar pada awal November 2017."Awal November," jawabnya singkat saat baru tiba di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Kamis (14/9/2017).Iriana kini mulai mempersiapkan pernikahan ini."Masih persiapan awal saja," tuturnya.Adapun Iriana tiba di bandara pukul 10.10 WIB dengan pesawat Garuda Indonesia GA 222. Pesawat sempat tertunda 20 menit.Sejumlah persiapan pernikahan Kahiyang memang sudah beredar di media sosial. Salah satunya saat Kahiyang melakukan foto prewedding bersama calon suaminya. [detik.com]

Read More »

Minta Akuntansi Negara Berorientasi Hasil, Presiden Jokowi: Banyak Inefisiensi APBN dan APBD

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mensinyalir, saat ini masih banyak terjadi inefisiensi, baik APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).“Saya sudah cek satu per satu, banyak sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan yang ada, coba dilihat satu per satu, tidak jelas hasil yang akan dicapai,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017, di Istana Negara, pada hari Kamis (14/9) pagi. Rakernas ini bertema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera”.Menurut Presiden, masih banyak kegiatan yang tidak jelas hasilnya, yang tujuan dan sasarannya tidak berorientasi pada hasil. Kegiatan-kegiatan ini hanya berorientasi asal menyelesaikan laporan, SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) sudah, dah rampung. Sementara sasaran tidak berorientasi pada hasil.“Hati-hati dengan ini, percuma kita membuat kegiatan-kegiatan, program-program, tapi hasilnya tidak kelihatan,” tegas Pesiden.Presiden menyindir, banyak sekali yang ukuran-ukuran kinerjanya tidak jelas. Kemudian juga banyak tidak ada keterkaitan program dengan sasaran pembangunan. Lepas sendiri-sendiri. Kemudian kalau dirinci lagi, tidak sesuai dengan maksud kegiatan.“Kemana nggak jelas juga. Inilah saya kira banyak inefisiensi di APBN/APBD yang perlu kita perbaiki besar-besaran,” ujar Presiden Jokowi.Berorientasi HasilPresiden Jokowi meminta agar akuntansi keuangan negara harusnya berorientasi kepada hasil, bukan kepada prosedur. Ia menyebutkan, yang lalu-lalu kita terlalu banyak membuat aturan-aturan, pagarnya dibuat tinggi-tingi. Tetapi nyatanya, yang lompat juga masih banyak sekali. “Untuk apa pagar kalau yang lompat juga masih bisa,” ujarnya dengan nada bertanya.Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada Menteri Keuangan agar dalam membuat prosedur laporan itu yang simpel, yang sederhana. Permintaan ini, menurut Presiden, sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan engan melakukan revisi PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 168, menjadi PMK Nomor 173,Presiden mengingatkan, bahwa niat kita bekerja bukanlah membuat laporan tetapi menghasilkan sesuatu. Karena itu, ia meminta agar dibuah prosedur yang simple, yang sederhana. “Urusan SPJ sederhana, jangan sampai bertumpuk-tumpuk laporan,” ujarnya seraya menambahkan, agar dibuat saja maksimal 2-3 laporan.“Itu sudah maksimal untuk saya. Ruwet lagi itu sudah. Yang paling penting gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diikuti, hasilnya jelas, sudah,” sambung Presiden.Menurut Presiden Jokowi, kita harus rombak semuanya, harus berani. sehingga kita semakin cepat bergeraknya, semakin cepat memutuskan, dan tidak terjebak kepada laporan, laporan, laporan.“Yang penting meskipun laporannya hanya 2, yang paling penting akuntabel, gampang dicek, gampang dikontrol, pengawasannya mudah, pengawasannya mudah diikuti.Saya kira itu,” tegas Presiden Jokowi.Pada Rakernas ini, pemerintah memberikan penghargaan bagi Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten) yang telah mendapat opini terbaik dari BPK yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian minimal selama 5 kali berturut-turut.Penerima Penghargaan tersebut adalah Mahkamah Agung, Kementerian Perdagangan, Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kabupaten Ogan Komering Ilir.Hadir dalam kesempatan ini diantaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Seskab Pramono Anung, Menhub Budi Karya Sumadi, Menpar Arief Yahya, Mendag Enggartiasto Lukita, Kepala BKPM Thomas Lembong, Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretaris Jenderal, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dan pimpinan kementerian/lembaga. [setkab.go.id]

Read More »

Presiden Jokowi Resmikan Gedung Perpustakaan Nasional Tertinggi di Dunia

Presiden Joko Widodo, Kamis (14/9/2017) siang, meresmikan gedung Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat."Dengan mengucapkan bismilahirrahmanirrahim, saya resmikan gedung layanan fasilitas perpustakaan nasional yang baru," ujar Jokowi.Simbolisasi peresmian dilakukan dengan penekanan sirine bersama-sama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir, Kepala Perpustakaan Nasional Muh Syarif Bando dan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saeful Hidayat.Dalam sambutannya, Presiden menyebut gedung perpustakaan nasional yang dibangun sejak dua tahun empat bulan yang lalu dan memiliki 27 lantai itu merupakan gedung perpustakaan tertinggi di dunia."Dulu, ini hanya tiga lantai, enggak ada yang mau datang ke sini. Sekarang 27 lantai plus satu lantai basement. Jadi enggak kaget kalau gedung ini tertinggi di dunia untuk gedung perpustakaan," ujar Jokowi.Berdiri di atas lahan seluas 11.975 meter persegi dengan luas bangunan 50.917 meter persegi dan bangunan setinggi 126,3 meter, gedung perpustakaan nasional ini dirancang dengan konsep green building dengan konsumsi energi 150 kwh/mm2 per tahun.Pembangunan gedung ini menggunakan anggaran multi years (2013-2016) yang menelan biaya Rp 465.207.300.000.Adapun, fasilitas yang ada di gedung ini, antara lain ruang layanan keanggotaan perpustakaan nasional, ruang teater, ruang zona promosi budaya baca, data center, layanan anak, lansia dan disabilitas, layanan koleksi buku langka hingga layanan multimedia. [kompas.com]

Read More »

Presiden Jokowi Buka Rakernas Akuntansi Pemerintah di Istana

Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 dibuka di Istana Negara. Acara ini langsung dibuka oleh Presiden Jokowi."Kami telah menjalankan program-program prioritas yang masuk dalam nawacita," kata Menkeu Sri Mulyani mengawali acara di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).Sri Mulyani juga memaparkan tentang alokasi Belanja Perlindungan Sosial yang mencapai Rp 180,1 T atau 8,6 persen dari APBN. Tahun depan, kata dia, anggaran itu akan bertambah sampai hampir Rp 300 triliun."Anggaran infrastruktur meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dipastikan dari DAU yang didedikasikan untuk infrastruktur," kata Sri Mulyani.Setelah itu ada penyerahan penghargaan kepada kepala lembaga dan kepala daerah yang meraih opini WTP 5 tahun berturut-turut. Barulah kemudian Jokowi menyampaikan sambutan pembukaan.Jokowi menekankan pada simplifikasi pembuatan laporan. Sehingga hasil kerja lebih terlihat ketimbang hanya laporannya saja."Berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur," kata Jokowi.Jokowi meminta ke depannya laporan hanya 2-3 saja. Selama ini dia menerima hingga ratusan laporan dari tiap lembaga. [detik.com]

Read More »

KTP Elektronik Anda Rusak? Silahkan ke Dukcapil Setempat Untuk Ganti Yang Baru

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempersilahkan masyarakat pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El) yang rusak karena berbagai alasan untuk menggantikannya dengan KTP El yang baru.“Bila ada KTP El rusak silahkan masyarakat datangi Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat untuk minta diganti. Saat ini blanko tersedia cukup karena lelang sudah berjalan,” kata Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (13/9) kemarin.Zudan mengakui dari 175 juta lebih KTP El yang sudah dicetak, ada beberapa di antaranya yang mengalami kerusakan, seperti mengelupas yang disebabkan oleh beberapa faktor. Namun Dirjen Dukcapil Kemendagri itu meyakini, jumlah KTP El yang rusak tidak banyak.“Kami akui ada yang rusak atau mengelupas, tapi jumlahnya tidak banyak. Karena ini bisa kita ketahui dari permohonan penggantian KTPel karena rusak, belum tentu dalam setiap hari ada yang meminta ganti KTPel karena rusak,” jelas Zudan.Kerusakan KTP El itu, diduga Zudan, karena human eror saat mencetak yang tidak memperhatikan suhu printer. Ia menyebutkan, pencetakan KTPel disyaratkan dengan suhu printer antara 160 -170, dan ini dapat dilihat di layar printer. Suhu printer ini sangat berpengaruh bagi kualitas blanko teresebut. Suhu tersebut harus benar-benar pas, tidak boleh lebih atau kurang.“Jika suhu printer kurang dari yang disyaratkan mengakibatkan laminating pada kartu akan cepat mengelupas, jika suhu printer lebih dari yang disyaratkan dapat mengakibatkan kartu KTPEl akan melengkung,” ungkap Zudan.Zudan menambahkan Dukcapil sudah melakukan penyebaran blanko KTPel di seluruh daerah di Indonesia. Seperti misalnya, Tuban ada 2.476 keping blanko, kemudian sisa blangko di Kota Bandung 2.100 keping, Kota Surabaya ada 4.510 keping.Mengenai banyaknya aduan yang KTP El yang proses percetakannya lama, Zudan mengatakan hasil sidak menunjukan ada yang tidak nyambung dalam komunikasi antara dinas dengan masyarakat pemohon. Sebab kenyataannya, menurut Zudan, di kantor Dinas Dukcapil banyak KTP El yang sudah dicetak dan belum diambil.“Ketika dihubungi masyarakat tersebut sudah pindah ke luar kota, kemudian ada yang mengecek di kecamatan, padahal pencetakan itu ada di dinas kabupaten. Komunikasi ini tentu harus dibangun oleh para kepala dinas. Tapi selama ini sudah ada pengumuman sampai ke desa-desa blangko KTP El yang sudah dicetak,” pungkas Zudan. [setkab.go.id]

Read More »

Ibu Iriana Jokowi Memaafkan Pelaku Ujaran Kebencian

Foto : Biro Pers SetpresIbu Negara Iriana Joko Widodo memafkan pelaku ujaran kebencian secara pribadi. Masyarakat diminta bijak dalam menggunakan media sosial (medsos)."Saya belum bertemu Bu Iriana, tapi saya memahami apa yang dialami oleh Presiden, Ibu Negara maupun keluarganya. Secara pribadi disampaikan, dimaafkan saja," kata Juru bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi saat dihubungi Metro TV, Rabu 13 September 2017. Johan menyampaikan, medsos sedianya digunakan secara santun dan bukan tempat untuk saling menghujat dan menghina. Meski bebas dalam penggunaan, konten medsos dibatasi Undang-undang Informasi Transaksi elektronik (UU ITE) serta dibatasi hak orang lain. "Termasuk Presiden dan Ibu Negara, dalam konteks ini pihak Polri yang sudah melakukan upaya hukum karena apa yang di-posting itu ada Undang-undang yang dilanggar, ini menurut pihak kepolisian," ujar Johan. Meski telah memaafkan pelaku, perkara tetap dilanjutkan secara hukum. Menurut Johan, upaya hukum selanjutnya akan diserahkan kepada pihak kepolisian. "Tentu Presiden dan Ibu Negara menyerahkannya kepada pihak Polri, apakah memang yang dilakukan melanggar Undang-undang atau tidak," kata Johan. Polisi membekuk penyebar ujaran kebencian terhadap Ibu Negara Iriana Jokowi di Palembang, Sumatera Selatan. Ujaran itu tersebar di media sosial.Penangkapan dilakukan di sebuah rumah di Jalan Jepang, Palembang. Polisi membekuk tersangka sekira pukul 21.30 WIB, Senin 11 September 2017.Tersangka berinisial DI. Warga Palembang itu dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat 3 atau Pasal 28 Ayat 2 Tahun 2008 tentang pencemaran nama baik. DI menggunakan sosial media untuk menyebarkan pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik Ibu Negara.Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto mengatakan penangkapan dilakukan setelah mendapat informasi dari Patroli Cyber. Menurut Kapolda, tersangka beberapa kali mengunggah ujaran kebencian di sosial media.Agung menerangkan pengungkapan kasus bermula saat polisi menangkap seorang wanita asal Bandung, Jabar, berinisial DW. Di akun instagramnya, DW mengungkapkan pernyataan yang dinilai melecehkan nama istri Presiden RI Joko Widodo."Setelah diidentifikasi, ternyata DW bukan pemilik akun tersebut," kata Agung di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung.DW mengaku akun itu dibuat dan digunakan seorang pria asal Palembang. DI merupakan warga Palembang."Dia hanya di-tag (istilah dalam Instagram) saja, sedangkan pelaku aslinya adalah DI. Dia dan tersangka selama ini hanya berhubungan lewat dunia Maya seperti chat dan video call," bebernya.Mendapatkan informasi tersebut, polisi langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap DI di Palembang. Penangkapan, kata Agung, dilakukan untuk menghindari gangguan keamanan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Jabar dan Sumsel tahun depan. [metrotvnews.com]

Read More »

Luhut Pastikan Reklamasi Pulau C dan D Dilanjutkan

Menko Kemaritiman, Luhut Panjaitan, memastikan proses reklamasi Pulau C dan D di Teluk Utara Jakarta akan dilanjutkan. Sedangkan reklamasi Pulau G tengah dalam proses finalisasi."Reklamasi, setelah berlarut minggu lalu kita rapat itu C dan D sudah selesai. Semua persyaratan pengembang yang diminta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ada 11 titik sudah dipenuhi, jadi tidak ada alasan berlama-lama. Mengenai Pulau G lagi difinalisasi, kami berharap minggu depan selesai," kata Luhut, di kantor Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).Dengan adanya reklamasi, lanjut Luhut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendapatkan Rp 77,8 triliun. Dana ini digunakan untuk membangun tanggul raksasa di utara Jakarta untuk mengantisipasi tenggelamnya Jakarta."Dan saya pikir ada baiknya setelah saya dalami bahwa Pemda akan dapat 15% dari reklamasi itu, dan hitungannya nilainya hampir 77,8 triliun, dan uang itu akan untuk membangun giant sea wall," tutur Luhut.Deputi bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko bidang Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin, menambahkan persyaratan untuk melanjutkan reklamasi sudah dipenuhi tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat."Pulau C dan D sudah selesai. Pulau G sekarang sedang rapat untuk secara teknis apa lagi, karena dinas LH DKI sudah menyatakan semua persyaratan teknis sudah dipenuhi, tinggal keputusan pemerintah pusat," kata Ridwan."Perintah ratas (rapat terbatas) adalah mengintegrasikan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dengan reklamasi, jadi tidak melihat secara terpisah," tambah Ridwan. [detik.com]

Read More »

Kepada Ulama, Presiden Jokowi Bertanya, “Bagaimana Kabar Negatif tentang Saya?”

Foto : Dok. SetkabPresiden Joko Widodo menggali informasi miring tentang dirinya yang beredar di masyarakat kepada para ulama Jawa Tengah yang diundang ke Istana Presiden, Jakarta, Rabu (13/9/2017) sore."Tadi Pak Jokowi kan bertanya, bagaimana kabar negatif tentang saya? Terutama isu PKI dan segala macam," ujar Suada, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, Cilacap, Jawa Tengah, usai pertemuan.Para ulama pun berkomitmen untuk meluruskan informasi miring yang menyebutkan bahwa Jokowi adalah PKI.Suada menambahkan, masyarakat semestinya jangan percaya begitu saja informasi yang diterima. Apalagi, informasi tersebut tak jelas sumbernya serta menyudutkan seseorang.Suada menambahkan, Jokowi memulai karier politiknya sebagai Wali Kota Solo. Dalam proses menjadi orang nomor satu di Solo itu, pemerintah pastinya memiliki catatan mengenai silsilah Jokowi dan saat itu tidak ada yang mempersoalkan keluarganya."Saya kira ketika beliau dijadikan Wali Kota Solo kan itu umat Islam hampir milih semua. Semua partai berbasis Islam itu juga kan memilih semua. Kalau dia PKI masak iya sih?" ujar Suada.Selain soal kabar bohong dan isu negatif, ulama dan Presiden juga membahas sejumlah topik, mulai dari bantuan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Rohingya, pendidikan karakter serta bank wakaf mikro.Suada mengaku gembira karena pertemuan berlangsung hangat dan berkesan tidak berjarak. Ia berharap komunikasi serupa terus terjalin hingga di masa mendatang. [kompas.com]

Read More »