Meninjau Bendungan Karian, Awali Kunjungan Kerja Presiden Jokowi ke Provinsi Banten

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo pagi ini, Rabu, 4 Oktober 2017, melakukan kegiatan kunjungan kerja ke Provinsi Banten. Sekira pukul 07.00 WIB, Kepala Negara didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak dari Istana Kepresidenan Bogor dengan menggunakan mobil.Di sana, Presiden akan melakukan peninjauan Bendungan Karian, yang berlokasi di Kelurahan Pasirtanjung, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.Setelah meninjau bendungan, Presiden akan melakukan silaturahmi dengan Kepala Desa Se-Banten di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Tidak jauh dari lokasi silaturahmi, Presiden beserta rombongan akan melakukan penanaman jagung.Penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang mengakhiri kegiatan Presiden di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.Presiden dan Ibu Iriana akan bermalam di Kabupaten Serang dan esok harinya akan menghadiri upacara peringatan ke-72 Hari TNI Tahun 2017 di Kota Cilegon.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Beri Fasilitas Bebas Visa Banyak Negara, Jokowi Presiden: Katanya Terorisnya Masuk, Teroris Kan Dari Kita

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo (Jokowi) membuka alasan mengenai tindakan pemerintah yang gencar memberikan fasilitas bebas visa kunjungan bagi wisatawan dari mancanegara. Tercatat, sudah lebih 140 negara yang warga negaranya diberikan fasilitas bebas visa kunjungan untuk berwisata di Indonesia.Menurut Presiden, Indonesia memiliki semua destinasi yang dibutuhkan dibutuhkan wisatawan. Produknya ada, tapi semua paham bahwa bertahun-tahun wisatawan internasional kita enggak pernah tembus ke angka 10 juta. Padahal Thailand di atas 30 juta, Malaysia di atas 24 juta lebih.Padahal, produk kita 10 kali mereka yang mereka punya, mungkin 15 kali dari yang mereka punya.“Thailand terus berkembang, Malaysia terus berkembang, Singapura terus berkembang. Dan Thailand denger terkahir sudah tembus ke 35 juta per tahun. In ada apa ini, kita ini ada apa?,” ungkap Presiden setengah bertanya saat memberikan sambutan pada Penutupan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Tahun 2017, di Ballroom, Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan (3/10).Presiden mengaku sudah menyampaikan ke Menteri Pariwisata bahwa target pada 2019 ini sebanyak 20 juta harus ketemu. Taruhannya jabatan. “Ya enak aja enggak diberi target, jadi menteri enggak diberi target terlalu enak buat,” ucapnya.Oleh sebab itu, lanjut Presiden, 2 tahun yang lalu pemerintah membikin program bebas visa. Ia menyebutkan, dulu Singapura, Malaysia sudah bebas visanya 170 negara. Kita saat itu baru 14. Sekarang angsung meloncat sekarang kita sudah 140 negara.Diakui Presiden, ada yang mengingatkannya jika kita terlalu membuka (bebas visa) nanti akan ada teroris yang masuk. Namun, Presiden mengaku tidak takut. Ia menegaskan, kalau Kalau negara lain buka negara kita juga harus berani buka. “Mereka 170 di kanan-kiri kita, 170 dibuka bebas visa, kita baru 14, gimana mau bisa bersaing,” ujar Presiden seraya menambahkan, alasan takut teroris masuk hanya alasan saja.“Saya sudah minta Malaysia negara mana yang sudah dibuka, Singapura mana yang sudah dibuka, sudah langsung saya perintah ini langsung buka, ini buka semuanya, buka, sudah,” ungkap Presiden Jokowi.Sekarang, menurut Presiden Jokowi, sudah 140 negara. Ia meyakini, hasilnya akan terlihat nanti pada 2019 angka (kunjungan wisawatan mancanegara) berapa. Kita, dari 7 juta akan meloncat ke berapa.“Ini negara-negara gini-gini ini, bebas visa, ya negara lain dibuka kok kita enggak berani buka. Katanya teroris masuk. Teroris kan dari kita,” papar Presiden yang disambut senyum peserta penutupan Rakornas KADIN.Kapal WisataDalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyinggung masalah tidak adanya tempat parkir bagi kapal wisata. Presiden mempertanyakan hal ini karena kita ini negara kepulauan yang memiliki 17.000 pulau tapi kita tidak punya yang namanya terminal cruise, yacht tidak punya.“Ya gimana kapal pesiar mau datang ke kita, suruh parkir di mana? Di Ciliwung? Lucu sekali kita ini,” ucap Presiden Jokowi.Ia membandingkan dengan Singapura yang memilki banyak terminal cruise. Padahal, lanjut Presiden, bikin seperti itu (terminal cruise) setahun 10 bisa. “Ini sangat simple sekali gitu lho. Kemarin di paripurna saya sudah sampaikan, dalam 2 tahunini bangun 10,” kata Presiden Jokowi.Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala Bekraf Triawan Munaf, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. [setkab.go.id]

Read More »

Menteri tak Memenuhi Target Harus Siap Dicopot

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo tak pernah membiarkan menteri-menterinya bekerja tanpa target. Target dinilai penting mengukur prestasi can pencapaian pembantu Presiden.Ancamannya tak main-main. Mereka yang berkinerja buruk harus menerima bila dicopot. Dalam tiga tahun pemerintahannya, Jokowi sudah dua kali merombak kabinet. "Taruhannnya jabatan. Enak saja enggak diberi target. Jadi menteri enggak diberi target terlalu enak buat saya," kata Jokowi saat menutup Rakornas Kadin 2017 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa malam 3 Oktober 2017.Salah satu yang diberi target tinggi oleh Presiden Jokowi ialah Menteri Pariwisata Arief Yahya. Dia diminta meningkatkan sektor pariwisata dengan capaian puluhan juta wisatawan mancanegara pada 2019.Menurut Jokowi, target tersebut cukup realistis mengingat potensi pariwisata Indonesia begitu besar. Di antaranya Labuan Bajo, Raja Ampat, Gili Trawangan, Danau Toba, Candi Borobudur, dan Gunung Bromo."Saya bilang ke Menpar, target 2019 20 juta wisman harus ketemu," tegas dia.Manta Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, potensi pariwisata harus dikelola maksimal agar mampu bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand dengan jumlah wisman mencapai 30 juta per tahun. Untuk memudahkan pencapain target itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bebas visa bagi 140 negara. Kebijakan ini dipercaya dapat menggenjot jumlah wisatawan dari tahun-tahun sebelumnya."Oleh sebab itu dua tahun lalu kita bikin program bebas visa. Saya lihatSsingapura sudah 170, kita baru 140. Negara lain bisa gitu kenapa kita tidak," ucap Jokowi. [metrotvnews.com]

Read More »

Presiden Jokowi Minta Pengusaha Cermat Lihat Peluang Bisnis

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo mengharapkan kecermatan pelaku usaha dalam melihat peluang bisnis. Meski saat ini era digitalisasi tengah berkembang pesat, namun masih ada perkembangan lain yang tidak kalah penting dan memiliki peluang usaha yang besar."Yaitu beberapa ratus juta penduduk di Tiongkok, India, Amerika Selatan, Afrika, saat ini dalam proses naik kelas untuk menjadi konsumen golongan kelas menengah (middle class)," ujar Presiden saat memberikan sambutan dihadapan para peserta Rapat Kerja Nasional (Rakornas) 2017 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang digelar pada Selasa, 3 Oktober 2017, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.Menurutnya, yang membedakan antara kelas menengah dengan kelas bawah adalah gaya hidup, lifestyle. Oleh karena itu, para pelaku usaha harus bisa mencermati peluang bisnis yang ada pada middle class lifestyle."Ini kan masalah peluang, dan ratusan juta penduduk sedang dalam proses untuk bergabung ke global middle class. Inilah peluang bisnis besar, jangan sampai dilewatkan. Jangan kita gagal menggarapnya," ungkapnya.Apalagi Indonesia merupakan negara besar yang memiliki potensi yang melimpah, mulai dari sumber daya alam hingga pariwisata. Potensi tersebut harus dimanfaatkan dengan baik agar bisa memenangkan kompetisi dengan negara-negara lain."Jangan sampai negara tetangga kita justru yang menggarap dan menjadi saingan kita. Ini cepat-cepatan. Siapa yang duluan dia yang akan dapat. Jadi kita harus tau lifestyle industri ini apa," ucap Presiden.Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Kepala BKPM Thomas Lembong dan Ketua Umum KADIN Rosan Roeslani.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Saat Presiden Jokowi Buka Rahasia Kebugaran di Depan Para Pengusaha

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo (Jokowi) membagi rahasia kebugarannya di depan para pengusaha. Rahasianya adalah kelapa hijau."Kelapa yang sudah ekspor, sekarang ini betul-betul sangat dicari airnya," kata Jokowi di pidato penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang Indonesia (Kadin) 2017 di Ballroom Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/10/2017).Dia membahas kelapa hijau sebagai komoditas baru selain sawit, kopi, atau cokelat. Kata dia, kelapa hijau memang bermanfaat bagi kesehatan. Dia yang semula tak mengonsumsi kelapa hijau, kini menjadi rutin meminum buah dari pohon khas kawasan tropis ini."Dulunya saya nggak pernah minum. Sekarang saya minum seminggu tiga kali. Saya lihat memang sangat bermanfaat, terutama kelapa hijau," kata Jokowi."Kalau mau segar terus, minum kelapa hijau," saran Jokowi.Ada pula tanaman komoditas lainnya seperti teh, kayu manis, hingga gula aren. Permintaan dari luar negeri akan hasil-hasil tanaman itu terbilang banyak. Jokowi mendorong agar para pengusaha serius menggarap bisnis ini."Pala, vanila, nggak pernah dikerjakan secara besar-besaran. Dulu pala itu, Vietnam belajar ke kita. Sekarang, dia (Vietnam) lebih gede dari kita," kata Jokowi. [detik.com]

Read More »

Bank Dunia Ramal Ekonomi RI Cuma Tumbuh 5,1%, Ini Respon Menko Darmin

Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5,1% tahun ini. Proyeksi yang tercatat dalam laporan terbaru yang bertajuk Indonesia Economic Quarterly (IEQ) untuk edisi Oktober 2017 itu berubah dari proyeksi sebelumnya 5,2%.Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, prediksi Bank Dunia mempertimbangkan pengurangan subsidi yang dialihkan ke sektor lain. Apabila tidak dilakukan maka anggaran tersebut tidak memberikan dampak signifikan yang memacu pertumbuhan ekonomi."Itu kan cara pandang World Bank, dia selalu pandangannya, udahlah kurangi subsidi supaya bisa dipakai yang lain. Kalau enggak jadi dikurangin subsidinya pertumbuhan ekonominya jadi rendah," kata Darmin usai penutupan Rakornas Kadin 2017 di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/10/2017).Meski demikian, Darmin mengatakan, subsidi bukan satu-satunya elemen penentu pertumbuhan ekonomi. Masih ada beberapa hal lain yang juga diikutsertakan dalam mendapatkan angka pertumbuhan ekonomi.Darmin menilai target pertumbuhan ekonomi di level 5,2% masih sangat bisa dicapai di tahun ini. Hal ini melihat masih banyaknya potensi investasi dari dalam dan luar negeri dan potensi ekspor."Subsidi bukan jadi satu satunya penentu. Masih ada urusan investasi, ekspor, kalau saya tidak buru buru sepakat sama World Bank. Kita masih bisa mencapai hal tersebut jika kita bisa kembangkan investasi baik dari luar maupun dari dalam. Kita juga bisa mendorong ekspor," ujar Darmin.Selain itu, meski pertumbuhan konsumsi sedikit lebih rendah di bawah 5%, Darmin meyakini masih bisa membaik hingga akhir tahun. Terutama jika investasi terus digenjot."Ada online tapi gabungannya totalnya, tidak banyak berubah. Tidak ada penurunan, yang tadinya 5% sekarang 4,94% ada penurunan tapi sedikit. Artinya, perubahan perubahan sedikit gitu bisa berbalik lagi apabila kita investasi membaik, ekspor membaik," tutur Darmin."Kalau untuk 5,2% konsumsi enggak banyak berubah, paling 4,95%. Kita akan fokus kepada investasi. Kedua, ekspor, baru deh pengeluaran pemerintah," tutup Darmin. [detik.com]

Read More »

Presiden Jokowi Inginkan Pelaku Usaha Antisipasi Perubahan Tren Dunia

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo mengapresiasi semangat tinggi yang dimiliki para pelaku usaha saat berdiskusi mengenai perkembangan dunia usaha di Tanah Air. Bahkan, Presiden berjanji akan kembali meluangkan waktunya untuk melanjutkan diskusi tersebut."Saya akan menyediakan waktu saya full setengah hari akan saya atur waktunya untuk lebih mendetailkan tadi yang disampaikan," ujar Presiden saat memberikan sambutan dihadapan para peserta Rapat Kerja Nasional (Rakornas) 2017 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang digelar pada Selasa, 3 Oktober 2017, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.Meskipun demikian, Kepala Negara berpesan agar para pelaku usaha selalu optimis dalam menjalankan usaha di Tanah Air. Mengingat saat ini tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia sudah semakin meningkat, mulai dari menjadi negara ke-4 tujuan investasi hingga peringkat kemudahan berbisnis yang berada di posisi 91 dari sebelumnya berada di posisi 106."Kalau angka seperti ini diragukan, ini yang meragukan sebetulnya bukan dunia usaha, saya yakin ini orang politik. Atau politikus yang nyambi dengan dunia usaha. Ada apa gitu lho," ungkapnya.Disamping itu, optimisme dalam dunia usaha juga bisa dilihat dari masih tingginya daya beli masyarakat. Walaupun banyak toko yang tutup, namun jasa kurir yang melayani usaha daring melonjak hingga 130 persen. Bahkan jasa perusahaan di bidang sewa gudang meningkat 14,7 persen dan pajak pertambahan nilai (PPN) saat ini menembus angka 12,14 persen."Artinya, disitu ada aktivitas ekonomi. Kalau tidak, itu naik dari mana? Kenapa masih tidak percaya? Angka ini angka riil. Kalau tidak ada kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah, tidak mungkin muncul angka ini," kata Presiden.Selain itu, perkembangan yang cukup signifikan di sejumlah bidang ekonomi turut menyumbangkan optimisme di kalangan dunia usaha. Di antaranya kenaikan sektor perdagangan sebesar 18,7 persen, sektor industri naik 16,36 persen dibanding tahun lalu, sektor pertanian sebesar 23 persen, hingga pertambangan ekspor yang sudah pulih dan mulai merangkak naik sebesar 30,1 persen."Angka seperti ini kalau tidak disampaikan isunya hanya daya beli turun. Saya lihat siapa yang berbicara, politik oh tidak apa. Kalau pengusaha murni saya ajak bicara. Kalau orang politik kan memang tugasnya itu, membuat isu-isu untuk 2019. Sudah kita blak-blakan saja," ucap Presiden. Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan pentingnya para pelaku usaha mencermati secara detail masa transisi yang tengah melanda dunia usaha saat ini. Pemerintah lanjutnya, akan berupaya membantu para pelaku usaha dari segi kebijakan."Saya setuju pertama mengenai BUMN. Ya betul BUMN ada 118, tapi anak dan cucunya hampir 800. Saya sudah perintahkan kemarin, yang 800 dimerger," tutur Presiden.Tak lupa, para pelaku usaha di seluruh daerah di Tanah Air akan dirangkul pemerintah untuk bersama-sama memperbaiki kualitas dunia usaha Indonesia."Kita blak-blakan saja, belum semuanya baik dan masih banyak yang harus kita benahi. Karena kalau nanti yang mengerjakan pemerintahan, birokrasi, beda. Sentuhannya beda. Tapi kalau masukannya konkrit, satu perintah, ini dikerjakan," ucap Presiden.Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Kepala BKPM Thomas Lembong dan Ketua Umum KADIN Rosan Roeslani.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Bank Dunia Ramal Ekonomi RI Cuma Tumbuh 5,1%, Ini Menko Darmin

Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5,1% tahun ini. Proyeksi yang tercatat dalam laporan terbaru yang bertajuk Indonesia Economic Quarterly (IEQ) untuk edisi Oktober 2017 itu berubah dari proyeksi sebelumnya 5,2%.Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, prediksi Bank Dunia mempertimbangkan pengurangan subsidi yang dialihkan ke sektor lain. Apabila tidak dilakukan maka anggaran tersebut tidak memberikan dampak signifikan yang memacu pertumbuhan ekonomi."Itu kan cara pandang World Bank, dia selalu pandangannya, udahlah kurangi subsidi supaya bisa dipakai yang lain. Kalau enggak jadi dikurangin subsidinya pertumbuhan ekonominya jadi rendah," kata Darmin usai penutupan Rakornas Kadin 2017 di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/10/2017).Meski demikian, Darmin mengatakan, subsidi bukan satu-satunya elemen penentu pertumbuhan ekonomi. Masih ada beberapa hal lain yang juga diikutsertakan dalam mendapatkan angka pertumbuhan ekonomi.Darmin menilai target pertumbuhan ekonomi di level 5,2% masih sangat bisa dicapai di tahun ini. Hal ini melihat masih banyaknya potensi investasi dari dalam dan luar negeri dan potensi ekspor."Subsidi bukan jadi satu satunya penentu. Masih ada urusan investasi, ekspor, kalau saya tidak buru buru sepakat sama World Bank. Kita masih bisa mencapai hal tersebut jika kita bisa kembangkan investasi baik dari luar maupun dari dalam. Kita juga bisa mendorong ekspor," ujar Darmin.Selain itu, meski pertumbuhan konsumsi sedikit lebih rendah di bawah 5%, Darmin meyakini masih bisa membaik hingga akhir tahun. Terutama jika investasi terus digenjot."Ada online tapi gabungannya totalnya, tidak banyak berubah. Tidak ada penurunan, yang tadinya 5% sekarang 4,94% ada penurunan tapi sedikit. Artinya, perubahan perubahan sedikit gitu bisa berbalik lagi apabila kita investasi membaik, ekspor membaik," tutur Darmin."Kalau untuk 5,2% konsumsi enggak banyak berubah, paling 4,95%. Kita akan fokus kepada investasi. Kedua, ekspor, baru deh pengeluaran pemerintah," tutup Darmin. [detik.com]

Read More »

Donald Trump Mau Pangkas Tarif Pajak, Presiden Jokowi Beri Tugas Khusus Sri Mulyani

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, akan memangkas tarif pajak dalam waktu dekat. Rencana tersebut memicu optimisme luar biasa terhadap perekonomian AS ke depan.Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata juga memantau kebijakan tersebut. Ia langsung memerintahkan Sri Mulyani agar menyiapkan kajian, beserta perbandingan dengan tarif yang berlaku di Indonesia."Tentang tarif PPh karena Donald Trump ingin turunkan tarif PPh, Indonesia seperti apa yang akan dilakukan, kita diminta akan membuatkan kajian serius mengenai perbandingan tarif itu," kata Sri Mulyani, usai dipanggil Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/10/2017).Arahan tersebut segera ditindaklanjuti oleh Sri Mulyani. Tim nantinya juga akan dibantu oleh Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, beserta eselon I Kementerian Keuangan lainnya.Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani juga menyampaikan realisasi penerimaan pajak hingga September 2017 telah mencapai Rp 770,16 triliun atau 60% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2017 yang sebesar Rp 1.283,6 triliun.Kepada Jokowi, Sri Mulyani menjelaskan, realisasi tersebut menggambarkan kondisi ekonomi masih baik. Khususnya dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh 14-15%, di mana berasal dari aktivitas transaksi jual beli masyarakat."Dan presiden menyatakan oh kalau situasinya seperti ini berarti kita jaga kalau optimisme ini positif," tegas Sri Mulyani. [detik.com]

Read More »

Di Depan Ratusan Pengusaha, Presiden Jokowi Buka-bukaan Soal Ekonomi RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan kondisi ekonomi terkini di hadapan ratusan pengusaha Indonesia di tengah suara-suara pesimisme yang muncul dalam beberapa waktu terakhir."Saya ingin menyampaikan beberapa hal, agar timbul optimisme dunia usaha. Tadi pak Raden Pardede menyebutkan kita sebetulnya angkanya jelas, tapi kenapa enggak confident, kepercayaan itu sudah ada," ujar Jokowi saat menutup Rakornas Kadin 2017 di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/10/2017).Predikat layak investasi alias investment grade yang didapatkan dari tiga lembaga pemeringkat internasional menjadi bukti bahwa iklim investasi di Indonesia baik. Selain itu, kata Jokowi peringkat Indonesia sebagai negara tujuan investasi juga naik yang mampu menggaet lebih banyak investor luar negeri."Contoh investment grade, ada Moddy's, S&P, apalagi? Kenaikan negara tujuan investasi dari 8 ke 4. Ini juga kepercayaan. Ease of doing business dari 120 sekarang 91," kata Jokowi.Ia pun heran jika pencapaian tersebut masih dianggap sebagai omong kosong belaka. Ia berseloroh bahwa yang tidak percaya terhadap angka-angka tersebut merupakan pihak yang berseberangan dengannya."Ini kepercayaan. Kalau angka seperti ini diragukan, ini yang meragukan sebetulnya bukan dunia usaha, saya yakin ini orang politik atau politikus yang nyambi dengan dunia usaha," ujar Jokowi diikuti tawa hadirin.Selain itu, tingkat inflasi dalam beberapa tahun ini juga berhasil dijaga di kisaran 3%. Angka ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meredam gejolak harga berhasil."Bapak ibu tahu semuanya, kalau pertumbuhan ekonomi kalau dibanding negara G20 masuk 3 besar. Inflasi, tahun ini 3,35%, 3,02%, tahun ini saya pastikan di bawah 4%," kata Jokowi. [detik.com]

Read More »