Istana Tunggu Permohonan, Anies-Sandi Justru Tunggu Undangan Presiden Jokowi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan masih menunggu undangan dari Presiden Joko Widodo untuk bertemu. Dia dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak akan mengajukan permohonan kepada Istana untuk bertemu Kepala Negara."Belum ada undangan dari Pak Presiden karena disampaikan juga verbal. (Kami) menunggu. Enggak (meminta bertemu) karena beliau yang bilang nanti akan berkabar," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (20/10/2017) malam.Sandiaga mengatakan dia tidak tahu apa yang akan dibicarakan dengan Jokowi saat bertemu nanti. Dia dan Anies juga tidak menyiapkan hal khusus yang akan dibicarakan."Isunya juga enggak ditentukan. Jadi kami akan datang aja, terus menunggu dari Pak Presiden apa yang akan dibahas," kata Sandi.Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya menyebut Anies-Sandi belum mengajukan surat permohonan untuk bertemu Jokowi."Permintaan secara resmi untuk bertemu sampai saat ini belum ada," kata Pramono di Istana Bogor, Rabu lalu.Jika permohonan bertemu Presiden sudah dilayangkan, lanjut Pramono, memang masih ada permasalahan yang membutuhkan penyelesaian antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni light rail transit (LRT) dan mass rapid transit (MRT). [kompas.com]

Read More »

Projo Bentuk Tim Kampanye untuk Tingkatkan Elektabilitas Jokowi

Foto : Biro Pers SetpresKetua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, memastikan Projo sudah mulai bekerja untuk memenangkan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.Budi mengakui, elektabilitas Jokowi sebagai petahana saat ini masih belum aman. Survei Indikator Politik pada 17-24 September 2017 menunjukkan, responden yang memilih Jokowi saat tidak diberikan pilihan nama hanya mencapai 34,2 persen."Betul, Pak Jokowi belum mencapai 50 persen. Meskipun yang tertinggi tapi harus bekerja lebih keras lagi," kata Budi dalam diskusi "Siapa Cawapres Jokowi?" yang digelar Projo di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).Menurut Budi, kerja keras diperlukan tidak hanya dari Jokowi, kabinet atau pun partai pendukungnya. Peran relawan juga penting guna meningkatkan elektabilitas Jokowi.Apalagi, dalam rapat kerja nasional Projo beberapa waktu lalu, Jokowi sendiri sudah menekankan soal pentingnya peran relawan ini."Jadi kami bentuk tim, ada tim kampanye, pemantauan, media sosial dan lain lain. Pokoknya kami terus mengorganisir diri, semua teman daerah sudah saya minta untuk konsolidasi merapatkan barisan untuk Pilpres 2019," kata Budi.Menurut Budi, tim kampanye ini akan menyosialisasikan capaian-capaian yang sudah berhasil diraih oleh pemerintahan Jokowi.Budi mengakui, saat ini ada kecendrungan masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi belum tentu memilih mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Faktor primodrialisme kembali muncul dalam memilih pemimpin. Hal seperti ini lah juga yang akan diluruskan oleh Projo."Kami jelaskan ke publik ini loh tipe pemimpin yang harus berlanjut sampai 2024. Karena perubahan sudah kelihatan nyata dalam 3 tahun ini," ucap Arie.Terkait calon wakil presiden, Projo menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Budi Jokowi punya otoritas menentukan wapres yang bisa melengkapi dan menjalankan program sebaik-sebaiknya."Jangan sampai wapres dipilih karena banyak kepentingan politik, kepentingan rakyat harus kita utamakan," ucap Budi.Di forum yang sama, pengamat politik Bruhanudin Muhtadi mengingatkan elektabilitas Jokowi yang masih di angka 34,2 persen belum aman untuk seorang petahana.Oleh karena itu, sosok cawapres akan sangat menentukan. Ia menyarankan Jokowi memilih cawapres yang memiliki basis suara berbeda sehingga bisa meningkatkan elektabilitas.Selain itu, Burhan juga mengingatkan Jokowi mengenai fenomena masyarakat memilih berdasarkan faktor primodrialisme. [kompas.com]

Read More »

Tiga Tahun Jokowi-JK, Waketum Demokrat Singgung Jasa-jasa SBY

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyoroti soal hasil kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang kerap dibanggakan, misalnya proyek infrastruktur.Menurut dia, capaian pemerintah dalam bidang infrastruktur bukan 100 persen dilakukan oleh pemerintahan saat ini, melainkan telah dimulai pada pemerintahan sebelumnya." Infrastruktur mana yang 100 persen dilakukan oleh pemerintahan ini? Belum ada kan?" kata Syarief dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10/2017).Ia mencontohkan, pembangunan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) yang diresmikan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, kata dia, SBY mengatakan bahwa jembatan tersebut digagas Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri.Semua proyek pembangunan, menurut Syarief, merupakan proyek berkelanjutan, bukan proyek tunggal pemerintahan.Syarief menambahkan, pemerintahan SBY sudah merancang masterplan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia pada 2011 hingga 2014. Ada Rp 1.227 triliun yang dicanangkan untuk infrastruktur.Namun, karena proyeknya jangka panjang maka dilanjutkan pada pemerintahan Jokowi."Seharusnya Pak Jokowi harus bangga karena dia memiliki kapitalisasi yang luar biasa. Ekonomi Indonesia lagi bagus-bagusnya. Kita pernah masuk investment grade. Jadi tidak mulai dari nol," tuturnya.Ia juga menyinggung soal jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah. Ide tersebut merupakan proyek berkelanjutan dari era Presiden Megawati."Ide pertama dari Ibu Megawati, dituntaskan oleh SBY dengan segala perundang-undangannya dan dinikmati oleh Presiden Jokowi. Ini bukti bahwa pembangunan sustainable. Jadi jangan ada klaim sendiri," kata Syarief. [kompas.com]

Read More »

Presiden Jokowi Ajak Umat Muslim Teladani Sikap Kecintaan Bangsa Para Kiai

Foto : Biro Pers SetpresPara kiai di Tanah Air dikenal memiliki sikap kepedulian dan kecintaan yang tinggi pada bangsa dan negara. Bahkan, sejak sebelum perang kemerdekaan, para kiai sudah menerapkan ungkapan 'Hubbul Wathan Minal Iman' yang memiliki makna cinta Tanah Air adalah sebagian dari iman.Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh umat Islam untuk mencontoh sikap dan teladan para kiai. Ajakan ini disampaikan Kepala Negara saat memberikan sambutan dalam acara Haul dan Khotmil Qur’an Pondok Pesantren Khas Kempek di Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat, 20 Oktober 2017.“Teladan pada kiai itu menunjukkan bahwa Islam dan kehidupan kebangsaan adalah selaras, beriringan dan bukan bertentangan,” ujar Presiden.Di samping itu, Presiden juga meyakini bahwa kerukunan dan kebinekaan bangsa Indonesia yang masih terjaga hingga saat ini tak lepas dari peran para kiai, termasuk K.H. Aqil Siraj dan semua santri Pondok Pesantren Khas Kempek, Cirebon.“Ini yang membuat iri negara-negara lain terhadap Indonesia,” tutur Presiden.Keberhasilan inilah yang selalu disampaikan Presiden saat bertemu dengan para Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang berkunjung ke Indonesia maupun saat konferensi internasional. Salah satunya, saat bertemu dengan Emir Qatar di Istana Kepresidenan Bogor, pada Rabu, 18 Oktober 2017 yang lalu."Ketemu Syeikh Tamim, Emir Qatar, saya sampaikan hal yang sama. Beliau juga baru tahu bahwa Indonesia memiliki 17 ribu pulau. Saya tunjukkan gambar-gambarnya, ini yang namanya Bali," ungkapnya.Hal tersebut dilakukan Presiden bukan tanpa alasan, karena selama 41 tahun Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Qatar, namun belum pernah sekalipun seorang Emir Qatar berkunjung ke Indonesia."Tiga tahun yang lalu beliau saya undang. Saya ketemu beliau di Qatar, saya undang. Syeikh Tamim, dimohon kehadirannya di Indonesia. Ditunggu kehadirannya oleh masyarakat Indonesia. Saya sampaikan 250 juta masyarakat Indonesia menunggu Syeikh Tamim Al Thani," ucap Presiden.Oleh sebab itu, saat Syeikh Tamim memenuhi undangan tersebut beberapa hari yang lalu, Presiden pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Presiden menggunakan kesempatan tersebut untuk menunjukkan sejumlah tempat indah yang ada Indonesia, seperti Bali dan Raja Ampat.Apalagi Syeikh Tamim diketahui memiliki hobi menyelam dan keindahan alam Indonesia membuatnya berjanji untuk kembali lagi ke Indonesia."Apa yang dibisikkan Syeikh Tamim kepada saya? 'Presiden Jokowi, nanti saya kembali lagi ke Indonesia. Tapi saya tolong diantar menyelam di Raja Ampat ya'," ujar Presiden menceritakan kekaguman Syeikh Tamim.Selain memperkenalkan destinasi wisata, kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Presiden untuk menarik investor dari Qatar ke Indonesia. Hasilnya, kedua negara sepakat untuk melakukan kerja sama di bidang infrastruktur dan turisme. Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Kapolda: 9 Orang Diamankan dari Demo di Dekat Istana

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis menyebut ada sembilan orang yang diamankan dalam demo yang berlangsung di dekat Istana Merdeka. Idham menyebut sembilan orang itu bisa dijerat dengan Pasal 406 dan Pasal 170 KUHP."Ada sembilan orang yang kita amankan. Saya sudah kirim ke Polda," kata Idham di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/2017)."Kemungkinan nanti kita akan kenakan Pasal 406 dan 170," sambung Idham.Idham menyebut sembilan orang itu diduga melakukan perusakan barang perlengkapan milik Polri dan fasilitas umum. "Sementara melakukan perusakan, baik terhadap inventaris anggota Polri maupun taman dan fasilitas umum," ucap Idham.Dalam demo ini, ada mahasiswa yang terluka. Namun ada juga anggota polisi yang terluka.Massa mahasiswa bertahan hingga malam di depan kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Polisi sudah mengimbau agar massa membubarkan diri karena sudah melewati batas waktu demo pada pukul 18.00 WIB.Massa yang terdiri atas mahasiswa itu sebelumnya beraksi mengkritik 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. [detik.com]

Read More »

Rasa Pilpres 2014 Diprediksi Terulang di 2019

Pemilihan Umum Presiden 2014 diprediksi akan terulang di Pilpres 2019. Capres diprediksi hanya diisi dua calon, Joko Widodo dan Prabowo Subianto.Ketua Projo Budi Arie Setiadi optimistis Jokowi kembali terpilih di Pilpres 2019. Menurutnya, kandidat penantang Jokowi hanya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto."Kita sampai saat ini mengindikasikan pak Prabowo sebagai calon serius penantang pak Jokowi," kata Budi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, Jumat 20 Oktober 2017.Budi punya alasan kuat. Prabowo memiliki kendaraan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden pada pilpres 2019. Apalagi, dari beberapa hasil survei, elektabilitas Prabowo sangat diperhitungkan.Sementara itu, belum ada sosok lain yang memiliki kekuatan untuk menyaingi Jokowi dan Prabowo."Prabowo serius karena punya partai, yang lain enggak punya. Makanya kami perhitungkan pak Prabowo sebagai lawan serius," jelas dia.Prabowo belum mengutarakan niatnya untuk kembali bertarung dalam pemilihan presiden. nama Prabowo kembali mencuat sejak aktif membantu kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno.Dalam beberapa survei, nama Prabowo kerap disandingkan menjadi lawan Jokowi. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi bahkan menyandingkan nama Jokowi dan Prabowo dalam head to head pilihan masyarakat."Kalau head to head antara Jokowi dan Prabowo, pak Jokowi mendapatkan 58 persen," kata Burhanudin. [metrotvnews.com]

Read More »

Menteri Susi: Kali Ini Kita Buktikan, Negara Menang Lawan Mafia!

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku senang dengan putusan Pengadilan Negeri Sabang terhadap kasus Silver Sea 2.Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 21/pidsus/2017/PN SAB, negara dimenangkan pada kasus Silver Sea 2."Kali ini kita buktikan negara menang melawan mafia. Itu saya rasa suatu hal yang monumental," kata Susi, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kompleks Widya Chandra V, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).Menurut dia, hal ini juga merupakan keberhasilan Kejaksaan Agung, TNI Angkatan Laut, dan Satgas 115 yang mengawali penangkapan kapal tersebut.Adapun kapal Silver Sea 2 merupakan kapal pengangkut ikan berbendera Thailand berukuran 2.285 GT yang ditangkap oleh TNI Angkatan Laut pada 12 Agustus 2015 di perairan Sabang, Aceh.Kapal tersebut ditangkap karena melakukan pelanggaran, yakni mematikan Automatic Identification System (AIS) dan Vessel Monitoring System (VMS). Kapal Silver Sea 2 diduga melakukan transhipment ilegal di wilayah tangkapan ikan di wilayah Indonesia.Selama proses penyidikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan metode pemeriksaan genetika ikan untuk mengidentifikasi asal usul ikan campuran yang berada di dalam palkah Silver Sea 2.Berdasar hasil DNA, ikan campuran yang berada di dalam palkah Silver Sea 2 identik dengan sampel ikan hasil tangkapan, salah satunya berasal dari cold storage milik PT Benjina Pusaka Resources (PT PBR).Selain itu, hasil DNA juga menyebutkan bahwa ikan campuran berasal dari Laut Arafura yang merupakan wilayah operasi PT PBR. "Kendalanya, mereka juga hebat-hebat, penasehat hukumnya juga hebat-hebat. Tarik ulur berat," kata Susi.Pemilik kapal Silver Sea 2 Yotin Kuarabiab sebelumnya menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukumnya. Yusril pun sempat melayangkan somasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan karena lambatnya proses penyidikan, serta mengakibatkan kerugian bagi Yotin.Pada akhirnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri Sabang, Kamis (19/10/2017) memutuskan terdakwa atas nama Yotin Kuarabiab yang merupakan warga negara Thailand dan nahkoda kapal Silver Sea 2 telah terbukti melanggar pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.Kemudian, majelis hakim memutuskan terdakwa dijatuhi denda sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.Selain itu, dokumen, kapal ikan Silver Sea 2, dan ikan campuran sebanyak 1.930 MT sudah dilelang pada 24 Februari 2016 dan berhasil mendapatkan dana senilai Rp 20,579 miliar. [kompas.com]

Read More »

Sri Mulyani: Bangun Infrastruktur Bukan Kemewahan Tapi Keharusan

Pemerintah ambisius membangun infrastruktur bukan karena ingin dianggap pamerkan kemewahan. Infrastruktur adalah sebuah keharusan. karena Indonesia sudah sangat tertinggal."Dengan populasi tinggi, kebutuhan akan infrastruktur bukan sesuatu yang menjadi masalah kemewahan tapi menjadi suatu keharusan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Auditorium PTIK, Jakarta, Jumat (20/10/2017).Anggaran infrastruktur menjadi yang terbesar kedua di bawah anggaran pendidikan. Jika dibandingkan dengan negara yang pendapatan per kapitanya sama, indeks gap infrastruktur Indonesia di bawah garis rata-rata."Dalam indeks infrastruktur di dunia, Indonesia termasuk negara yang memiliki infrastruktur gap di bawah rata-rata income perkapita yang sama, kalau Jokowi bangun banyak infrastruktur itu bukan kehobian, bukan karena kemewahan tapi itu adalah untuk menciptakan suatu connectivity, baik secara fisik, politik, muapun dari sisi ekonomi," ungkap dia.Dia mencontohkan, seperti dana desa yang menjadi salah satu instrumen fiskal guna mengurangi kemiskinan di pedesaan. Keberhasilan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terjadi di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah.Menurut Sri Mulyani, kepala desa di sana bisa memanfaatkan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya."Saya senang Pak Junaidi (Kepala Desa Ponggok), yang bisa membangun desanya, kalau semua kepala desa seperti Pak Junaidi, maka Rp 60 triliun pasti akan kurangi kemiskinan, kesenjangan dan menjadi grassroot growth yang bagus," ungkap dia.Oleh karena itu, pemerintah dalam setiap penyusunan APBN mengalokasikan anggaran infrastruktur dalam jumlah yang besar."Jadi memprioritaskan infrastruktur dan menjaga dari sisi tata kelola, makanya kalau Kemenkeu memberikan masukan kepada menteri BUMN, ESDM, Perhubungan, PU itu dalam rangka menjaga tujuan membangun infrastruktur menjadi persoalan serius dari sisi tata kelola dan sustain keuangan," terangnya. [detik.com]

Read More »

Projo Serahkan Pilihan Cawapres kepada Jokowi

Foto : Biro Pers SetpresKetua Umum organisasi relawan Jokowi Projo, Budi Arie Setiadi menyatakan pihaknya menyerahkan pilihan pasangan untuk calon wakil presiden 2019 sebagai pendamping kepada Presiden Joko Widodo."Siapa pun tidak ada masalah bagi Projo. Projo itu Jokowi, jadi apapun yang diputuskan Jokowi Projo ikut," kata Budi dalam acara diskusi bertajuk "Siapa Calon Wapres Jokowi" yang diselenggarakan Projo di Jakarta Selatan, Jumat.Budi mengatakan sejauh ini ada beberapa nama kandidat calon pendamping Jokowi yang muncul di berbagai hasil survei antara lain Gatot Nurmantyo, Tito Karnavian, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan serta Puan Maharani.Projo sama sekali tidak mempersoalkan siapapun yang nantinya terpilih menjadi cawapres pendamping capres Jokowi pada Pilpres 2019.Budi menekankan diskusi yang diselenggarakan pihaknya hanya untuk menyaring masukan publik terkait nama-nama kandidat yang pantas mendampingi Jokowi.Projo sendiri saat ini tengah membentuk tim pemantauan Pilpres 2019. [antaranews.com]

Read More »

Apresiasi Kinerja Tiga Tahun Jokowi-JK, Ini Respons Pengusaha

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengapresiasi kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JKJ) selama 3 tahun ini. Banyak hal yang telah dilakukan dan tentu berdampak positif bagi perekonomian.Selain mengapresiasi, Apindo juga memberikan sejumlah catatan selama 3 tahun Jokowi-JK memimpin Indonesia. Pertama, tentang pembangunan infrastruktur. Pemerintahan Jokowi sangat konsisten dalam pembangunan infrastruktur antara lain, jalan, energi, dan sumber air.Ini disadari karena secara umum pertumbuhan investasi untuk public infrastructure di Indonesia masih ketinggalan dibanding Vietnam, China, India, dan Malaysia. Pembangunan public infrastructure memberi landasan bagi pertumbuhan jangka panjang."Persoalannya, pengeluaran pemerintah yang sangat besar bisa mengganggu fiskal karena pajak yang dikejar dari sektor swasta bisa menyebabkan ekonomi malah mundur, karena itu diperlukan titik yang optimal," tutur Ketua Tim Ahli Apindo, Sutrisno Iwantono, kepada detikFinance, Jumat (20/10/2017)"Pada jangka pendek pembangunan infrastruktur tidak secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat. Khusus untuk pembangunan infrastruktur ini perlu didorong partisipasi sektor swasta, karena selama ini didominasi BUMN," lanjunya.Kedua, ada perbaikan dalam pemerataan yang ditandai dengan penurunan koefisien Gini dari 0,40 pada 2015 menjadi 0,39 pada Maret 2017. Tetapi, penurunan ini masih perlu ditingkatkan. Hal ini dikaitkan dengan angka penurunan kemiskinan yang masih berjalan lambat.Misalnya, pada Maret 2017 adalah 10,6% rasio penurunan sekitar 0,2% dibanding Maret 2016. Selain itu, ada gejala perpindahan kemiskinan dari desa ke kota, karena rakyat miskin di pedesaan urbanisasi ke kota."Ke depan upaya mengembangkan ekonomi kerakyatan di pedesaan perlu mendapat prioritas. Terutama memberdayakan kembali koperasi yang saat ini telah jarang terdengar. Koperasi seyogyanya menjadi wadah bagi pelaku UKM dalam perjuangan ekonominua," jelas Iwantono.Ketiga, Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran Rp 5%-5,01%. Untuk negara skala besar, pertumbuhan itu tergolong tinggi. Namun, untuk negara berkembang seperti Indonesia, laju pertumbuhan itu perlu ditingkatkan lagi dengan menjamin kelanjutan pertumbuhan dari tahun ke tahun.Keempat, untuk mencapai itu tentu iklim investasi harus terus menerus diperbaiki. Berbagai paket deregulasi dan debirokratisasi telah rutin dilakukan. Hal ini positif, hanya saja diperlukan monitoring dan kepastian tentang pelaksanaan di lapangan.Seringkali penyederhanaan aturan dari pusat tak dijalankan pemerintah daerah."Sebagai contoh izin gangguan atau HO telah dihapuskan tapi tetap saja banyak daerah yang belum melaksanakan. Izin TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) perhotelan berlaku selamanya tetap saja ada daerah yang belum melaksanakan. Hal semacam ini perlu ketegasan dari pemerintah pusat," tegas Iwantono, yang pernah menjabat Ketua KPPU itu.Kelima, banyak pengusaha saat ini masih positioning wait and see karena ada kegaduhan yang tidak perlu. Sering petunjuk dari presiden sudah jelas tapi pada level bawahnya tidak lancar.Banyak sekali kegaduhan yang menyebabkan pengusaha menunda pengambilan putusan bisnis. Misalnya penggerebekan pabrik beras (PT IBU), soal kartel ayam, masalah daging, lelang gula rafinasi, dan lain-lain."Ditambah lagi adanya ketakutan adanya revisi Undang-Undang Anti Monopoli yang akan mengenakan denda sampai 30% omzet. Kegaduhan ekonomi kiranya perlu dihindarkan," tuturnya."Hal-hal teknis semacam ini tentu diharapkan bisa diminimalisir. Secara keseluruhan 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK sangat wajar diberikan apresiasi," pungkasnya. [detik.com]

Read More »