Setelah Mangkrak Bertahun-tahun, Tol Becakayu Diresmikan Presiden Jokowi Bulan Depan

Setelah mangkrak dan terhenti pembangunannya bertahun-tahun, ruas tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu atau Becakayu Seksi 1 akan segera diresmikan pada bulan November 2017 mendatang. Sejak dimulai pembangunannya pada bulan November 2014, tol sepanjang 21,04 km ini akan melengkapi sistem jaringan jalan tol pada kawasan metropolitan Jabodetabek.Presiden Jokowi sejak awal menjalankan roda pemerintahan memutuskan bahwa proyek tol ini masuk dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) bersama dengan 245+2 proyek lainnya.Saat ini progres konstruksi Tol Becakayu yang terdiri dari 2 seksi sepanjang 21 km telah mencapai keseluruhan 45,61 persen. Dari progres tersebut, konstruksi Seksi 1 (Kasablanka-Jaka Sampurna) khususnya seksi 1B dan 1C yang menghubungkan Cipinang Melayu-Pangkalan Jati-Jakasampurna sepanjang 8,26 km siap diresmikan pada bulan November 2017. Sedangkan keseluruhan jalan tol Becakayu diharapkan tuntas terhubung pada tahun 2019.“Saya ingin melihat langsung ke lapangan progres Tol Becakayu dan akan saya laporkan kepada Presiden di sidang kabinet,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang mengunjungi Tol tersebut, Minggu (22/10/2017). Sedangkan untuk seksi 1A dari DI Panjaitan-Cipinang (Casablanca) sepanjang 3,19 km ditargetkan rampung pada Mei 2018.Menteri Basuki mengatakan sebelum diresmikan akan digelar festival jalan tol sebagai bagian dari sosialisasi penggunaan Tol Becakayu. Meski baru sebagian yang diresmikan, namun kehadiran tol ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di Jalan Raya Kalimalang dan Tol Jakarta Cikampek akibat penumpukan volume kendaraan di Gerbang Tol Halim.Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja menambahkan kehadiran tol Becakayu ini akan menambah kapasitas jalan serta menambah pilihan pengguna jalan sekaligus membantu mengurangi waktu tempuh perjalanan. Saat ini waktu tempuh bagi warga Kota Bekasi yang menuju Jakarta adalah sekitar dua jam perjalanan pada jam puncak, diharapkan menjadi lebih singkat 20%.Kehadiran Tol Becakayu akan meningkatkan kelancaran lalu lintas kendaraan logistik melalui jalan tol Cikampek menuju Cikarang, Karawang, Purwakarta dan Bandung.“Apabila telah rampung seluruhnya, pengguna jalan dari Bekasi menuju Jakarta Pusat atau ke Jakarta Utara tidak perlu lagi melewati tengah kota tetapi bisa memanfaatkan Tol Becakayu,” katanya. Hal ini dikarenakan Tol Becakayu akan terkoneksi dengan Tol Wiyoto Wiyono dan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR).Mengenai pembebasan lahan, saat ini sudah tidak lagi menjadi hambatan dengan adanya skema dana talangan dari investor yang kemudian diganti oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Pada tahun 2017, Kementerian PUPR menargetkan panjang tol di Indonesia akan bertambah 568 km. Sementara pada tahun 2019, tol baru ditargetkan akan bertambah 1.851 km. [presidenri.go.id]

Read More »

Menhan AS Sampaikan Maaf ke Menhan RI soal Penolakan Panglima TNI

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Jim Mattis menyampaikan permintaan maaf atas insiden penolakan masuknya Panglima TNI Gatot Nurmantyo ke AS, Minggu kemarin, kepada Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu.Menurut Mattis, hal itu diharapkan tidak akan terulang kembali mengingat hubungan kerja sama pertahanan yang telah terjalin baik selama ini. Ryamizard pun berharap apapun masalah yang melatarbelakanginya dapat segera diselesaikan oleh Pemerintah AS dan hal ini tidak akan mengganggu hubungan baik kedua negara, terutama dalam bidang pertahanan.Seperti keterangan tertulis dari Kementerian Pertahanan RI yang diterima Metrotvnews.com, Selasa 24 Oktober 2017, pertemuan kedua menhan ini dilakukan di sela-sela Sidang ke-11 ADMM dan Sidang ke-4 ADMM PLUS yang dihelat di Clark, Pampanga, Filipina.Insiden penolakan Gatot masuk ke AS berawal dari ia hendak menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization pada 23-24 Oktober di Washington DC. Namun, saat hendak berangkat dirinya ditolak masuk.Hal ini membuat semua pihak geram. Pasalnya, dia mendapat undangan resmi dari rekan dan seniornya, Jenderal Joseph F. Dunford. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto menanggapi pelarangan masuknya Panglima TNI ke wilayah Amerika Serikat (AS) oleh US Custom and Border Protection.Pada Sabtu 21 Oktober, posisi Panglima TNI beserta delegasi masih berada di Bandara Soekarno-Hatta dan hendak check-in.Gatot siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates. Namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS.Padahal, saat itu, Gatot dan delegasi sudah mengantongi visa dari AS untuk hadir dalam acara tersebut.Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pun sudah memanggil Wakil Duta Besar AS, Erin Elizabeth McKee untuk meminta penjelasan, sebab Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph Donovan sedang tidak ada di Jakarta. [metrotvnews.com]

Read More »

Presiden Jokowi Hadiri Rembuk Nasional 2017

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo pada Senin (23/10) malam, menghadiri acara Rembuk Nasional 2017 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Dalam acara tersebut, Kepala Negara mendapatkan sejumlah rekomendasi hasil pembahasan para peserta Rembuk Nasional 2017 terkait sejumlah permasalahan bangsa.Presiden pun meyakini jika rekomendasi tersebut bertujuan untuk membawa Indonesia menuju gerbang kemajuan."Kita semua saya kira sama, kita ingin membawa negara kita, Indonesia ini ke gerbang kemajuan, membawa negara berkembang menjadi negara maju, mengobarkan semangat, mengobarkan ide, mengobarkan gagasan pada kemajuan-kemajuan negara dan bangsa," ujar Presiden mengawali sambutannya.Namun langkah tersebut tidaklah mudah. Terdapat sejumlah ancaman dan perubahan global yang saat ini sedang melanda seluruh sektor di dunia, termasuk Indonesia."Tapi kita juga harus sadar bahwa perubahan-perubahan sekarang ini, sudah masuk hampir ke semua sektor," ungkapnya.Utamanya di bidang teknologi informasi yang berubah dengan begitu cepatnya. Bahkan perubahan tersebut dirasakan langsung oleh Presiden saat berkunjung ke sejumlah perusahaan."Dua tahun lalu saat saya masuk ke markas di Silicon Valley saya betul kaget karena dunia berubah cepat. Ke google saya shock dan kaget betul, ke plug and play, masuk ke facebook, google, twitter, terakhir masuk ke Alibaba," kata Presiden.Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersiap diri mengantisipasi perubahan di masa mendatang.“Kalau tidak ingin ditinggal, ya secepat-cepatnya kita harus berubah, dari semua sektor kita harus berani. Harus berani mengubah, harus berubah,” ucap Kepala Negara.Presiden mengingatkan bahwa di masa mendatang semua sektor akan berbasiskan digital. "Ke depan semuanya basis digital. Sangat berbahaya sekali kalau kita tidak mulai. Kalau tidak bisa ambil, ditinggal kita," ungkapnya.Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa salah satu hambatan adalah banyaknya peraturan yang ada sehingga menyulitkan melakukan antisipasi terhadap perubahan yang terjadi."Saya minta pakar hukum mengurusi 42 ribu peraturan ini. Paling tidak separuh hilang untuk mempercepat lari kita. Ingin lari tapi masalahnya di sini," ucap Presiden.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Presiden Jokowi: Gubernur Jangan Banyak Bikin Aturan, DPR Cukup 1-2 UU

Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya aturan atau regulasi yang ada di Indonesia. Dia bahkan sempat mengeluhkan persoalan ini kepada kepala daerah hingga DPR."Saya sampaikan ke gubernur, bupati, jangan buat perda lagilah. Setahun (cukup) satu atau dua, cukup. Saya juga sudah omong ke DPR, nggak usah setahun 40 UU, 1-2 cukup asal berkualitas," kata Jokowi saat menghadiri acara Rembuk Nasional 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017).Jokowi mengatakan Indonesia memiliki sekitar 42 ribu regulasi, baik yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah."Negara ini memang kebanyakan aturan. Regulasi ada berapa coba? Baik UU, PP, perpres, keppres, permen, pergub, perwalkot, 42 ribu banyak tumpang tindih bertentangan," ujar dia.Jokowi mengatakan banyaknya regulasi itu menyebabkan terjadinya tumpah tindih aturan. Dia pun meminta agar kepala tidak usah membuat perda lagi.Bahkan Jokowi juga meminta kepada DPR tak perlu membuat terlalu banyak regulasi. Yang penting regulasi yang dibuat berkualitas."Saya masih pusing mengatasi 42 ribu aturan ini. Saya minta pakar hukum urusi 42 ribu ini. Paling tidak separuh hilang, untuk mempercepat lari kita," katanya. [detik.com]

Read More »

Presiden Jokowi: Ingat, Agustus-September 2018 Sudah Ada Capres-Cawapres

Presiden Joko Widodo menghadiri kegiatan Rembuk Nasional 2017. Di hadapan peserta acara itu, Jokowi mengingatkan tahun depan akan dimulai pesta demokrasi Pemilihan Presiden."Saya mau ingatkan, tahun depan tahun politik. Agustus, September, sudah ada capres dan cawapres. Perlu saya ingatkan, dah saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan," kata Jokowi saat sambutan 'Rembuk Nasional 2017' di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2016).Tak ada penjelasan lanjut dari Jokowi soal pernyataan tersebut. Dia hanya menegaskan ingin sekedar mengingatkan.Acara Rembuk Nasional 2017 tersebut dihadiri oleh beberapa orang yang dulunya terlibat sebagai relawan Jokowi di Pilpres 2014 lalu. Dalam kegiatan ini, ada 12 ketua bidang Rembuk Nasional yang didampingi 16 rektor membacakan sekaligus memberikan rekomendasi untuk pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).Acara ini sendiri mengangkat tema 'Tiga Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla: Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat'. Ketua Dewan Pengarah Rembuk Nasional 2017 Sidharto Danusubroto mengatakan, banyak capaian yang baik selama tiga tahun Jokowi memimpin pemerintahan."Banyak pencapaian yang diperoleh di berbagai sektor. Tercapai penurunan kemiskinan di berbagai pelosok desa. Angka tingkat pengangguran pada Februari 2017 adalah angka terendah sejak 18 tahun terakhir," kata Sidharto.Jokowi sendiri mengatakan rekomendasi tersebut bisa saja jadi Nawacita kedua. Namun tentu harus dipelajari lebih dulu."Ini (hasil Rembuk Nasional) mungkin bisa kita pakai untuk Nawacita yang kedua," kata Jokowi.Jokowi mengatakan, melalui program unggulan yang baik, dia ingin membawa Indonesia ke arah kemajuan."Kita ingin membawa negara kita Indonesia ke gerbang kemajuan, mengobarkan semangat, ide, gagasan pada kemajuan negara dan bangsa," katanya.Ada 12 rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Rembuk Nasional 2017 kepada Jokowi. Rekomendasi tersebut terbagi dalam beberapa bidang.Adapun rekomendasi di bidang Polhukam, yakni:1. Jelang tahun politik yang akan dimulai tahun depan, perwujudan Nawacita harus tetap jadi prioritas. Untuk itu, seluruh penyelenggara negara diharapkan selalu konsisten, berkomitmen, dan fokus dalam mengawal Nawacita serta menghindari kegaduhan yang terindikasi, terstruktur, agar terjaga kohesi dan keharmonisan demi kepentingan bangsa dan negara.2. Di bidang pertahanan, akselerasi Minimum Essential Forces menjadi kebutuhan. Tentunya ini harus disertai dengan akuntabilitas yang terukur agar setiap rupiah yang dibelanjakan negara dimanfaatkan baik-baik. Pembinaan prajurit TNI yang profesional, terlatih, dan terjamin kesetiaannya. Postur pertahanan juga dapat berkontribusi positif terhadap upaya Indonesia sebagai poros maritim dunia.3. Indonesia tidak bisa mengabaikan perubahan cepat yang terjadi dalam dunia internasional saat ini. Terorisme dan peredaran narkoba transnasional menjadi bentuk ancaman asimetris di berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, Indonesia harus lebih aktif terlibat di PBB dan forum-forum internasional lainnya. Partisipasi aktif tersebut juga diharapkan mampu mengoptimalkan upaya perlindungan terhadap para WNI, khususnya para TKI di luar negeri.4. Masalah Papua harus diselesaikan secara komprehensif melalui pendekatan kesejahteraan. Kita harap bahwa penguatan SDM di Papua dalam formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan di Papua dapat meningkatkan rasa saling percaya.5. Program e-KTP harus diselesaikan. Pendataan WN penting bagi kelancaran pembangunan dan pelaksanaan pilkada, pileg dan pilpres yang akan datang.6. Penegakan hukum, kita harus tetap memprioritaskan kepastian hukum. Peran KPK dalam pemberantasan korupsi harus diperkuat. Tumpang tindih kewenangan antarlembaga harus dihindari. Untuk penanggulangan korupsi secara efektif, maka sinergi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan. Dan tidak kalah pentingnya komitmen atas penegakan hak asasi manusia juga harus tetap terlaksana demi kualitas demokrasi dan perkuat komitmen kita untuk menghadirkan kembali negara dalam menjaga kebinekaan Indonesia. [detik.com]

Read More »

Cerita Presiden Jokowi yang Tak Mau Dibohongi Groundbreaking Proyek

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan saat ini pemerintah memang fokus melakukan pembangunan infrastruktur. Untuk itu dia rutin melakukan pengecekan pembangunan infrastruktur."Sekarang fokus infrastruktur di mana-mana, yang kita cek, awasi infrastruktur. Tadi ada yang sampaikan, jangan hanya jadi 'Panglima Infrastruktur'. Sekarang fokus di situ dulu, jangan berbelok ke yang lain," kata Jokowi saat menghadiri acara Rembuk Nasional 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017).Jokowi menjelaskan, kenapa dia rutin mengecek pembangunan infrastruktur. Sebab dia ingin ada kontrol yang baik."Semua saya awasi betul, datang ke satu tempat bisa sampai enam kali. Kenapa gitu ya? Memang dalam manajemen kalau enggak ada kontrol tidak akan jadi," katanya.Jokowi juga mengatakan, jika tak rutin ditinjau, maka proyek pembangunan itu hanya 'mentok' pada groundbreaking saja."Saya datang dua kali, menteri empat kali, dirjen delapan kali. Iya dong menterinya lihat sudah siap belum, dirjennya tengak-tengok dua hari. Kalau di kantor terus, lepas lah. Iya hanya groundbreaking saja kalau enggak dilihat ya hanya groundbreaking," jelasnya.Bicara soal groundbreaking, Jokowi mengaku 'trauma'. Pasalnya dia pernah nyaris dibohongi di beberapa kali proyek pembangunan, pasalnya proyek tersebut hanya sebatas groundbreaking."Ada jalur kereta di-groundbreaking tiga kali, saya mau ke sana dibilang jangan ke sana, sudah groundbreaking tiga kali. Saya minta Menhub kerjakan dulu, min 7 km saya datang. Tek, tek, tek, sudah 12 km saya datang," katanya."Sudah di-groundbreaking tiga kali, dibohongi. Saya enggak mau dibohongi!" tambahnya. [detik.com]

Read More »

Presiden Jokowi: UU Jangan Dijadikan Proyek!

Presiden Joko Widodo bicara soal banyaknya undang-undang alias regulasi di Indonesia. Dia pun menegaskan jangan sampai UU dijadikan proyek oleh pihak yang ingin cari untung.Jokowi mengatakan Indonesia memiliki banyak sekali regulasi, mulai pusat hingga daerah. Akibatnya, regulasi itu banyak yang tumpang tindih."Negara ini memang kebanyakan aturan. Regulasi ada berapa coba? Baik UU, PP, perpres, keppres, permen, pergub, perwalkot, 42 ribu banyak tumpang tindih bertentangan," kata Jokowi saat menghadiri acara Rembuk Nasional 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017).Jokowi mengatakan tahun lalu pemerintah sudah menghapus 3.153 peraturan daerah. Namun banyak yang kemudian dimohonkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi."Di-JR MK, kalah. Kalah. Kita sudah semangat, Pak, Bu, menteri semua, saya sampaikan ini 42 ribu kalau itu dihapus kajian, 100 tahun nggak akan rampung. Lihat, hapus, lihat, hapus," kata Jokowi.Dikatakan Jokowi, banyak menteri yang senang dengan penghapusan perda tersebut. Namun, setelah ditinjau ulang di MK, dan kalah, hal itu menjadi masalah lagi."Menteri sudah senang, hapus, ketemu 3.153, di MK kalah. Itu problem besar kita ada di sini. Kenapa di lapangan tak bisa diputuskan gara-gara ini salah satunya, gara-gara ini karena terlalu banyak aturan," jelas Jokowi.Untuk itu, Jokowi menegaskan agar kepala daerah tidak membuat perda lagi. Bahkan Jokowi juga meminta kepada DPR tak perlu membuat terlalu banyak regulasi."Setahun satu atau dua cukup. Saya juga sudah omong ke DPR, nggak usah setahun 40 UU, 1-2 cukup asal berkualitas," katanya.Untuk itu, Jokowi pun menegaskan, jangan sampai regulasi-regulasi yang ada dijadikan 'proyek'."Jangan UU dijadikan proyek. Karena ke depan bukan negara kuat mengalahkan negara kecil, nggak. Ke depan itu negara cepat akan kalahkan negara lambat," tegasnya."Saya masih pusing mengatasi 42 ribu aturan ini. Saya minta pakar hukum urusi 42 ribu ini. Paling tidak separuh hilang, mempercepat lari kita. Ingin lari tapi problem di sini," tambah Jokowi. [detik.com]

Read More »

3 Tahun Jokowi-JK: 10 Kawasan Industri Dibangun

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengatakan sejak tahun 2015 hingga 2017, telah dibangun 10 kawasan industri di Indonesia.Adapun kawasan industri baru tersebut terletak di berbagai wilayah, pertama di Pulau Jawa ada tiga kawasan dan tujuh kawasan industri baru di luar Pulau Jawa dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 38.432 orang."Dalam upaya mendorong penyebaran industri yang merata sekaligus mewujudkan Indonesia sentris, Kemenperin telah memfasilitasi pembangunan kawasan industri khususnya di luar Pulau Jawa,” ungkap Airlangga saat konfrensi pers capaian sektor industri dalam 3 tahun pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla di Kemeneprin, Jakarta, Senin (23/10/2017).Untuk kawasan industri baru di luar Pulau Jawa yang telah beroperasi, antara lain di Sei Mangkei (Sumatera Utara), Morowali (Sulawesi Tengah), Bantaeng (Sulawesi Tenggara), Palu (Sulawesi Tengah), dan Konawe (Sulawesi Tenggara).“Potensi pembangunan kawasan industri masih cukup besar dengan adanya sumber kekayaan alam yang tersebar, sehingga pada dua tahun mendatang diprediksi pertumbuhan kawasan industri baru akan terus meningkat,” tambah Airlangga.Sementara itu, dalam program prioritas untuk menumbuhkan populasi industri, selama periode tahun 2015-2017, jumlah unit usaha industri menengah dan sedang mengalami peningkatan mencapai 4.433 unit usaha sampai kuartal II tahun 2017."Jika dibandingkan tahun 2014 sebanyak 1.288 unit usaha," kata Airlangga.Menperin mengatakan, peningkatan ini ditargetkan akan terus berlangsung pada periode dua tahun ke depan hingga mencapai 8.488 unit usaha di akhir tahun 2019.Sedangkan, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh industri pada periode tahun 2015-2017 juga meningkat dari 15,39 juta orang pada tahun 2014 menjadi 16,57 juta orang sampai kuartal II tahun 2017."Ditargetkan akan terus bertambah sampai akhir tahun 2019 hingga mencapai 17,1 juta orang tenaga kerja yang akan terserap oleh industri nasional," ungkapnya.Menurutnya, pembangunan kawasan industri diperlukan guna menarik minat investor, penyerapan tenaga kerja, hingga pemerataan ekonomi agar tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. [kompas.com]

Read More »

BBM Satu Harga, Mayoritas Beroperasi di Indonesia Timur

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah meresmikan titik ke-26 dari Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang berlokasi di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Minggu (15/10) lalu. "Dari 26 titik penyaluran BBM Satu Harga yang telah mulai beroperasi di tahun 2016 dan 2017, sebagian besar berlokasi di wilayah Indonesia Timur, yakni di 17 Kabupaten," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana.Dari 17 Kabupaten di Indonesia Timur tersebut, 8 Kabupaten di antaranya telah menikmati harga BBM yang sama dengan Pulau Jawa sejak tahun 2016, yakni Kabupaten Pegunungan Arfak, Puncak, Yalimo, Nduga, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Intan Jaya, seluruhnya terletak di Pulau Papua. 9 lokasi lainnya, yakni Kabupaten Sumbawa, Sumba Timur, Wakatobi, Seram Bagian Barat, Halmahera Selatan, Kepulauan Talaud, Pulau Morotai, Sorong Selatan, dan Paniai, mulai menikmati BBM Satu Harga pada tahun ini."Dengan beroperasinya Lembaga Penyalur BBM Satu Harga, masyarakat di wilayah Indonesia Timur dapat membeli BBM jenis Premium dan Solar dengan harga yang sama dengan di Pulau Jawa. Sebelumnya masyarakat di lokasi-lokasi tersebut harus membeli BBM dengan harga yang tinggi, akibat sulitnya distribusi ke wilayah tersebut," tutur Dadan.Saat ini terdapat 33 lokasi penyaluran BBM Satu Harga lainnya yang sedang dalam tahap pembangunan, 12 di antaranya berlokasi di Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua. Pada bulan Oktober dan November 2017, Pemerintah akan meresmikan 3 titik BBM Satu Harga, yakni di Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara; Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali; dan Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah.Program BBM Satu Harga merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo di Yahukimo, Provinsi Papua pada 18 Oktober 2016 lalu. Kementerian ESDM bersama BPH Migas dan PT Pertamina (Persero) berkomitmen menambah jumlah penyalur BBM di seluruh Indonesia guna mewujudkan program BBM Satu Harga untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah. Ditargetkan hingga akhir tahun ini dapat diselesaikan 54 titik penyaluran BBM Satu Harga dan diharapkan dapat terbangun 150 lembaga penyalur di 148 titik hingga akhir 2019. [esdm.go.id]

Read More »

Presiden Jokowi Teken PP 43/2017, Anak Korban Tindak Pidana Bisa Ajukan Ganti Rugi

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi.Melalui PP tersebut, hak- hak anak di bawah umur yang menjadi korban suatu tindak pidana diyakini akan terpenuhi."PP ini menjawab masalah restitusi, ganti rugi. Apakah pakai uang, sita rumah, atau tuntutan khusus dari keluarga korban, diatur," ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (23/10/2017).MekanismeKepala Biro Hukum dan Humas Kementerian PPPA Hasan menambahkan, PP ini berlaku untuk anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi, kekerasan fisik, pisikis, seksual, eksploitasi, dan perdagangan manusia.Orangtua atau wali korban dapat mengajukan restitusi kepada penyidik di kepolisian atas tindak pidana yang dialami anaknya.Tidak hanya kepada penyidik kepolisian, restitusi juga bisa diajukan kepada penuntut di kejaksaan."Nanti (pengajuan restitusi) dibacakan (di sidang) bersamaan dengan tuntutan pidana (oleh jaksa)," ujar Hasan.Jika hakim menyetujui pengajuan restitusi, hakim akan memasukkannya jadi satu bagian dengan vonis.Pihak panitera akan mengirim salinan putusan itu kepada jaksa. Selanjutnya, jaksa yang memiliki wewenang agar pelaku memenuhi tuntutan restitusi tersebut."Jadi jaksa yang memberitahukan pelaku untuk memenuhi restitusi. Itu paling lama sebulan setelah informasi restitusi itu disampaikan. Si pelaku harus memenuhinya," ujar Hasan.Dalam waktu dekat, Kementerian PPA akan berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung untuk menyosialisasikan PP tersebut agar dapat segera dilaksanakan. [kompas.com]

Read More »