Perppu Ormas Disahkan, Pemerintah Kini Bisa Bubarkan Ormas

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas akhirnya disahkan oleh DPR sebagai undang-undang melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).Perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang melalui mekanisme voting sebab seluruh fraksi pada Rapat Paripurna gagal mencapai musyawarah mufakat meskipun telah dilakukan forum lobi selama dua jam.Tercatat tujuh fraksi yang menerima Perppu tersebut sebagai undang-undang yakni fraksi PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura.Namun Fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima Perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi Perppu yang baru saja diundangkan itu.Sementara itu tiga fraksi lainnya yakni PKS, PAN, dan Gerindra menolak Perppu Ormas karena menganggap bertentangan dengan asas negara hukum karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas."Kita telah mendapatkan hasil, dengan total 445 anggota, sebanyak 314 anggota menerima dan 131 menolak. Dengan demikian dengan mempertimbangkan catatan yang telah dipertimbangkan maka paripurna menyetujui Perppu No. 2 tahun 2017 menjadi undang-undang," lanjut Fadli.Dengan disahkannya Perppu Ormas menjadi Undang-undang, maka pemerintah melalui regulasi ini memiliki wewenang untuk membubarkan sebuah ormas yang mengancam NKRI dan bertentangan dengan Pancasila.Pembubaran ormas merupakan tahapan sanksi terakhir yang akan dijatuhkan kepada ormas yang melanggar. Sebelumnya, pemerintah melalui menteri terkait akan memberikan peringatan tertulis hingga penghentian kegiatan.Jika sanksi penghentian kegiatan tak digubris, pemerintah baru akan menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum alias pembubaran. [kompas.com]

Read More »

Presiden Jokowi: Kalau Saya Tegur Kepala Daerah, Itu Memang Tugas Saya

Presiden Joko Widodo menegaskan, ia bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung di daerah.Hal ini ditegaskan Jokowi saat ia mengundang sekitar 500 bupati, wali kota, dan gubernur ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017).Saat menyampaikan ini, Jokowi menampilkan sebuah bagan di layar besar. Bagan tersebut menunjukkan bahwa posisi Presiden berada di atas pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.Ada tulisan bahwa Presiden berwenang menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah daerah, dan memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan baik pusat dan daerah."Ini jelas sekali posisi Presiden ada di mana dan Pemda di mana, jelas. Jadi kalau Saudara saya cek, saya tegur, itu memang tugas saya," kata Jokowi.Jokowi meminta kepala daerah yang hadir untuk melihat lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.UU ini jelas mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah."Jangan berpikir karena ada otonomi daerah jadi lepas penuh. Tidak seperti itu," ujar Jokowi.Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memang sempat menegur gubernur, bupati, dan wali kota yang daerahnya memiliki pertumbuhan ekonomi hingga serapan anggaran yang rendah. [kompas.com]

Read More »

Sah! Perppu Ormas Resmi Jadi UU

DPR mengesahkan Perppu Nomor 2/2017 menjadi UU. Kini Perppu tentang ormas resmi menjadi undang-undang menggantikan UU nomor 17 tahun 2013.Pengambilan keputusan pengesahan Perppu Ormas menjadi UU dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Rapat sempat berjalan alot karena sikap fraksi mengenai Perppu ini terbelah.Ada 3 peta kekuatan terkait sikap fraksi dalam Perppu Ormas. PDIP, Hanura, NasDem, dan Golkar telah menyatakan mendukung perppu itu disahkan menjadi undang-undang pengganti UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas.Kemudian 3 fraksi yaitu PKB, Demokrat, dan PPP juga mengatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi UU namun dengan catatan. Mereka meminta dilakukan revisi bila UU itu disahkan menjadi UU. Sementara itu Gerindra, PKS, dan PAN masih tegas konsisten sejak awal menyatakan menolak Perppu Ormas.Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon ini, sejumlah anggota dewan menyampaikan pandangan. Sikapnya sama seperti dengan sikap resmi masing-masing fraksi.Rapat sidang paripurna juga sempat diskors untuk lobi-lobi. Hadir dalam sidang Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan Menkominfo Rudiantara.Hasilnya, 7 fraksi sepakat dengan Perppu Ormas namun dengan catatan akan ada revisi setelah disahkan menjadi UU. Namun 3 fraksi yakni PAN, Gerindra, dan PAN tetap tegas menolak.Voting pun kemudian dilakukan. Dengan 7 fraksi melawan 3 fraksi, Perppu Ormas akhirnya disepakati untuk menjadi UU."Dari total 445 yang hadir, setuju 314, 131 (anggota) tidak setuju . Maka rapat paripurna menyetujui Perppu nomor 2/2017 tentang ormas menjadi UU," kata Fadli sambil mengetuk palu tanda pengesahan.Perppu ini mengatur soal ormas. Salah satu aturan yang mencolok dalam perppu ini adalah soal pembubaran ormas yang dianggap radikal atau bertentangan dengan ideologi Pancasila tanpa melalui jalur pengadilan. Sejak bergulir atau diterbitkan pemerintah pada Juli 2017, Perppu Ormas memang telah menuai banyak pertentangan, terutama dari ormas yang berbasis agama Islam.Satu ormas telah dibubarkan dengan dasar Perppu itu yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Perppu Ormas dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh HTI dalam rangka judicial review. Selain itu, HTI juga melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dicabutnya status badan hukum HTI melalui Perppu Ormas.Dalam upaya pengesahan Perppu Ormas menjadi UU, lobi-lobi telah dilakukan antar-fraksi dan juga oleh pemerintah kepada DPR. Pemerintah sendiri masih membuka pintu dengan berbagai masukan selama poin soal ideologi Pancasila tidak diganggu gugat, termasuk soal revisi bila perppu disahkan menjadi undang-undang."Kami dari pemerintah yang penting musyawarah mufakat dulu, apa pun ini menyangkut ideologi Pancasila, negara punya aturan, dan Pancasila itu komitmen bukan hanya pemerintah, tapi juga anggota DPR, seluruh fraksi-fraksi seluruh partai politik saya kira sudah komitmen dengan namanya Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," tegas Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (23/10)."Soal mau revisi oke, tapi apa dulu dong revisinya? Oke saja kalau misalnya mengenai hukuman oke. Tapi yang sudah final ya Pancasila. Jangan ada agenda lain di luar Pancasila, harus dicantumkan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI itu prinsip sudah final," imbuh dia. [detik.com]

Read More »

Presiden Jokowi Geram Soal Rel Kereta Sulsel, Menhub: Sekarang sudah 40 Km

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin geram. Sebab, ada proyek infrastruktur yang sudah 3 kali groundbreaking tapi jalan di tempat.Proyek tersebut, kata Jokowi, adalah pembangunan rel kereta api di Sulawesi Selatan (Sulsel). Jalur sepanjang kurang lebih 145 kilometer (km) ini merupakan tahap pertama dari pembangunan jalur kereta api Trans-Sulawesi dari Kota Makassar menuju Kota Parepare.Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan proyek rel kereta itu sekarang sudah mencapai 40 km. Pernyataan Jokowi itu, menurut Budi, terjadi sebelum ia menjabat sebagai Menhub."Itu sebelum saya jadi Menhub. Sekarang sedang diselesaikan 40 km," kata Budi kepada detikFinance, Selasa (24/10/2017).Budi menambahkan, sepanjang 100 km sisanya akan dikerjakan melalui kerja sama dengan pihak swasta."Sisanya kita selesaikan dengan swasta. Ini Korea (Selatan) sedang lakukan kunjungan ke sana. Kita sudah koordinasikan juga dengan Bappenas," kata Budi.Proses groundbreaking pembangunan kereta api lintas Makassar-Parepare ini pertama kali dilaksanakan pada Senin, 18 Agustus 2014 di Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.Jalur kereta api ini pada awalnya dibangun jalur tunggal, tetapi lahan yang disiapkan memungkinkan untuk dibangun jalur ganda. Jalur ini direncanakan mempunyai 23 stasiun pemberhentian kereta. [detik.com]

Read More »

Utamakan Perkuat Lembaga Yang Sudah Ada, Pemerintah Tunda Pembentukan Densus Tipikor

Setelah menyelenggarakan Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah pihak terkait, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tubuh Polri.“Diputuskan bahwa pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda, untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10) siang.Menurut Wiranto, pilihan penundaan dipilih pemerintah karena alasan menyangkut anggaran dan pengaturan struktur kelembagaan dan kepegawaian Densus Tipikor.Ia menjelaskan, Menteri PANRB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) harus menerima terlebih dahulu usulan secara struktur kelembagaan dan kepegawaian, juga harus ada persetujuan antara dua lembaga antara Polri dan Kejaksaan untuk penyusunan struktur organisasi itu.Sementara terkait masalah anggaran, Wiranto mengingatkan, bahwa pada hari Rabu (25/10) besok, anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sudah harus disahkan oleh sidang paripurna, sehingga sangat singkat sekali waktunya untuk mempersiapkan anggaran bagi Densus Tipikor.Meski demikian, menurut Menko Polhukam Wiranto, Presiden Jokowi tetap mempertimbangkan usul pembentukan Densus Tipikor yang disampaikan Polri itu.Namun untuk membentuk Densus Tipikor seperti diusulkan Kapolri, Menko Polhukam menjelaskan, masih dibutuhkan payung undang-undang karena ada niat menyatukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di dalamnya.“Karena memang lembaga ini harus dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Bagaimana mengenai masalah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan satu atap, itu tentu butuh payung undang-undang-undang,” kata Wiranto.Oleh karena itu, lanjut Menko Polhukam Wiranto, Rapat Terbatas akhir lebih mengutamakan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi.“Dalam pembahasan itu, sekarang ini yang kita utamakan adalah memperkuat lembaga-lembaga yang sudah ada, terutama KPK. Maka isu mengenai ini (Densus Tipikor) kita berhenti dulu. Tidak usah kita perpanjang lagi isu mengenai Densus Tipikor ini,” ungkap Wiranto.Namun demikian, Wiranto mengingatkan KPK untuk memperbaiki kinerjanya. “Ini kan warning bagi KPK bahwa perlu adanya introspeksi diri untuk memperkuat kelembagaanya itu sehingga tugas-tugas KPK lebih efektif ke depan,” tambah Wiranto.Selain dihadiri Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, rapat pembahasan soal rencana pembentukan Densus Tipikor ini dihadiri juga oleh Menkopolhukam Agus Rahardjo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif, Menteri PANRB Asman Abnur dan pejabat terkait lainnya. [setkab.go.id]

Read More »

Selenggarakan RKP, Presiden Jokowi Berikan Arahan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota se-Indonesia

Pemerintah menyelenggarakan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) yang dihadiri Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh wilayah Indonesia. Tercatat sebanyak 576 Kepala Daerah direncanakan hadir dalam RKP yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10).Para Kepala Daerah akan mendengarkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelum mendengar arahan Presiden, para Kepala Daerah menyimak paparan singkat dari 3 (tiga) Menteri Koordinator, yakni Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri Koordinator Bidang PMK.Memasuki tahun ke-4, Pemerintahan Presiden Jokowi – Wakil Presiden Jusuf Kalla terus mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan yang dilakukan saat ini tidak lagi Jawa Sentris tetapi sudah berorientasi Indonesia Sentris.Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan yang ada. Pemerintah juga mendorong pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup juga dilakukan melalui pemberian bantuan sosial bagi masyarakat di berbagai bidang. Baik di pendidikan (KIP), kesehatan, dan jaminan sosial lainnya. Bantuan dana desa diberikan untuk mendorong pembangunan dan memperkuat program pemberdayaan di desa-desa.RKP yang diadakan setiap tahun ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mengonsolidasikan seluruh kepala daerah dalam rangka menyukseskan program pembangunan.Pada tahun sebelumnya, pemerintah juga menyelenggarakan rapat koordinasi yang diikuti para Gubernur dari seluruh Indonesia. Rakor diselenggarakan untuk menindaklanjuti keluhan-keluhan yang ada di masyarakat dan mempercepat program-program yang ada di pemerintahan.Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi memberikan arahan terkait pemberantasan pungutan liar, penyederhanaan perizinan, pembebasan lahan, dan investasi di bidang pariwisata. [setkab.go.id]

Read More »

Sudah Boleh Masuk AS, Panglima TNI Hanya Berangkat jika Diperintah Presiden

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo kecewa sempat dilarang masuk Amerika Serikat.Gatot pun menegaskan ia tidak akan terbang ke Amerika Serikat meski sudah diizinkan untuk memasuki wilayah negara itu. Panglima TNI hanya akan masuk ke AS apabila diperintah langsung oleh Presiden Joko Widodo."Kalau ditanya kapan saya berangkat lagi, karena saya sudah melapor, saya berangkat hanya atas perintah Presiden. Tanpa itu, saya tidak punya inisiatif apa pun juga sekarang," kata Gatot di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).Gatot mengatakan, saat ia mengetahui dilarang masuk ke wilayah AS pada Sabtu pekan lalu, ia langsung melaporkan ke Presiden.Sebab, Gatot berniat berangkat ke AS mewakili pemerintah memenuhi undangan hadir di Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization pada 23-24 Oktober.Saat melapor, Jokowi pun meminta Gatot untuk tidak perlu berangkat ke AS."Ya kenapa terjadi seperti itu. Ya sudah tidak usah berangkat. Mau berangkat gimana," kata Gatot menirukan kata-kata Jokowi.Menurut Gatot, sampai saat ini tak ada arahan dari Presiden untuk berangkat ke AS."Presiden (bilang) enggak berangkat, saya enggak berangkat," ucap Gatot.Amerika Serikat sebelumnya telah memastikan mencabut larangan atas kedatangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke wilayahnya.Hal tersebut disampaikan Wakil Duta Besar AS di Indonesia ketika menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kantor Kemenlu, Jakarta Pusat pada Senin (23/10/2017)."Mereka menyampaikan larangan itu juga tidak ada, sudah dicabut dan Jenderal Gatot (sudah diperbolehkan) untuk melanjutkan kunjungannya ke AS," ujar Menlu Retno di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin.Selain itu, melalui Wakil Dubes AS, Pemerintah AS secara resmi melayangkan permohonan maaf atas peristiwa pelarangan itu. AS pun berharap Jenderal Gatot tetap datang ke Negara Paman Sam itu.Namun, Wakil Dubes AS juga belum mengetahui permasalahan yang membuat Panglima TNI sempat dilarang masuk AS. [kompas.com]

Read More »

Penjelasan Lengkap AS soal Penolakan terhadap Jenderal Gatot

Sikap lembaga Bea-Cukai dan Penjaga Perbatasan Amerika Serikat atau Customs and Border Protection (CBP) USA yang menolak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memicu protes dari pemerintah Indonesia. Meski pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanan dan duta besarnya di Indonesia sudah meminta maaf, hal itu dirasa belum cukup.Pihak AS diminta memberikan penjelasan soal alasan mereka menolak Jenderal Gatot. Sejumlah pejabat RI pun bereaksi keras atas sikap AS yang menolak Jenderal Gatot tersebut.detikcom mencoba menghubungi pihak CBP USA untuk meminta konfirmasi. Salah seorang juru bicara CBP AS, Daniel Hetlage, merespons permintaan konfirmasi dari detikcom pada Selasa (24/10/2017). Dia menjawab mewakili Department of Homeland Security (DHS) atau Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat.Menurut dia, pada Sabtu, CBP USA menerima informasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta bahwa Jenderal Gatot akan berkunjung ke AS. Di Bandara Soekarno-Hatta, sesuai protokol keamanan Amerika Serikat, Jenderal Gatot pun menjalani serangkaian prosedur pemeriksaan."Upaya dilakukan oleh Customs and Border Protection AS dan Departemen Luar Negeri AS untuk mengatasi penolakan dan membersihkan penumpang untuk perjalanan sebelum penumpang tiba di bandara (AS)," kata Daniel."Sayangnya, dia ditolak (untuk boarding)," tambah Daniel.Pihak CBP dan Kedubes AS di Jakarta berkoordinasi untuk mengatasi masalah penolakan tersebut. Setelah dinyatakan clear dan Jenderal Gatot dinyatakan bisa ke Amerika, pihak CBP dan kedutaan pun mencarikan tiket maskapai lain. Namun solusi itu ditolak Jenderal Gatot dan rombongan."Penumpang itu diberi nomor penerbangan lain dan masuk ke board. Dia (Jenderal Gatot) memilih untuk tidak bepergian," kata Daniel.Kedutaan Besar AS, Departemen Pertahanan AS, termasuk CBP, pun meminta maaf atas ketidaknyamanan Jenderal Gatot dan rombongan. "Kami menyesal bahwa penumpang (Jenderal Gatot) dan istrinya merasa tidak nyaman. Kami berkomitmen untuk kemitraan strategis kami dengan Indonesia sebagai cara untuk memberikan keamanan dan kemakmuran bagi kedua negara kita dan terus berupaya untuk memperdalam hubungan tersebut," kata Daniel.Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang membidangi masalah pertahanan, Meutya Viada Hafid, mengatakan penolakan AS terhadap Jenderal Gatot melalui lembaga Customs Border Protection perlu disikapi serius. Pasalnya, jika merujuk pada situs cbp.gov, orang yang dilarang masuk ke AS termasuk kategori membahayakan."Custom Border Protection ini tugasnya menjaga sebagai border dari masuknya orang-orang berbahaya dan juga memproteksi ekonomi," ujar Meutya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/10)."Kita nggak mau ada kegaduhan lagi di dalam negeri sehingga kita betul-betul minta AS untuk jelaskanlah kenapa asal-muasal ada red flag atau pelarangan tersebut," tambah Meutya, yang juga politikus Partai Golkar.Berikut ini penjelasan lengkap juru bicara CBP, Daniel Hetlage, kepada detikcom.I'm responding on behalf of DHS so the below is attributable to a DHS spokesperson:The U.S. Embassy in Jakarta informed the office of Indonesian General Gatot, who was scheduled to travel to the U.S. for a conference, that due to U.S. security protocols when he arrived at the airport he may be delayed in his ability to board his flight. Efforts were made by U.S. Customs and Border Protection and the U.S. Department of State to address the boarding denial and clear the passenger for travel before the passenger arrived at the airport.Unfortunately, he was denied boarding. The issue with his boarding approval was quickly resolved through coordination between the individual's office, CBP, the U.S. Embassy in Jakarta and other U.S. government partners.The passenger was rebooked on another flight and cleared to board. He chose not to travel. The U.S. Government is dedicated to ensuring that all persons traveling to the United States are screened and properly vetted. We regret that the passenger and his wife were inconvenienced. We are committed to our Strategic Partnership with Indonesia as a way to deliver security and prosperity to both our nations and continue working to further deepen that relationship." [detik.com]

Read More »

Penyebaran Penyakit Makin Cepat, Presiden Jokowi: Perlu Kerja Sama Lintas Praktisi Kesehatan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, dunia saat ini memang sudah terasa datar, terasa dekat, pergerakan manusia makin cepat antar negara, antar benua, dan pertukaran informasi berlangsung lebih cepat lagi. Dalam hitungan detik sebuah informasi sudah tersebar ke seluruh dunia, tapi itu juga, menurut Presiden, artinya penyebaran wabah penyakit menjadi semakin cepat.“Bahkan perkembangan kondisi global dapat mengakibatkan terjadinya penyebaran wabah penyakit lama, maupun penyakit baru, seperti emerging diseases, new emerging disease, yang setiap saat dapat menjadi ancaman kesehatan dunia dan kesehatan nasional,” kata Presiden Jokowi saat membuka Konferensi Internasional dan Table Top Exercise untuk Global Health Security Tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10) pagi.Perkembangan global seperti perubahan iklim yang ekstrem, menurut Kepala Negara, dapat berujung pada bencana alam, dan mendatangkan penyakit.Meningkatnya populasi penduduk dunia yang memberi beban lebih kepada lingkungan, dan makin terbatasnya ketersediaan sumber daya makanan serta energi dan air bersih, diyakini Kepala Negara, juga dapat memunculkan penyakit menular yang akut, yang kronik, atau kejadian luar biasa seperti pada diare, kolera, TBC, dan hepatitis.Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan tentang flu burung, flu babi, SARS, Ebola, Anthrax, bahkan HIV AIDS, yang kini sudah dapat dicegah penyebaran globalnya berkat kerjasama seluruh pemangku kepentingan sektor kesehatan dunia.Presiden Jokowi juga mengingatkan, perlunya mewaspadai perkembangan teknologi yang disalahgunakan oleh para teroris dengan bioterorisme. Sebuah bentuk terorisme dengan cara memasukkan bahan-bahan kimia atau biologis yang berbahaya ke dalam makanan, ke dalam minuman, ataupun menyebarkannya dalam ruangan tertutup, hingga terjadi kepanikan internasional serta memunculkan ancaman kesehatan nasional dan global.Untuk mencegah munculnya ancaman kesehatan, menurut Presiden, diperlukan tiga bentuk kerja sama. Pertama, kerja sama lintas praktisi kesehatan dalam sebuah negara.“Di Indonesia Kami menyebutnya sistem kesehatan pertahanan negara, yang komponennya meliputi kesehatan TNI, kesehatan pemerintah pusat, kesehatan pemerintah daerah, dan masyarakat,” ujar Presiden.Yang kedua, lanjut Presiden, diperlukan kerja sama lintas sektor dalam sebuah negara. Ia menegaskan, sekat-sekat ego antar organisasi harus diruntuhkan demi menjaga kesehatan masyarakat.“Tepatnya harus ada kerja sama yang kuat antara sektor kesehatan, sektor imigrasi, sektor pariwisata, ekspor impor, peternakan, pertanian, termasuk badan lainnya seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan,” kata Presiden menekankan.Ketiga, Presiden menegaskan, diperlukan kerja sama lintas negara karena yang dihadapi adalah masalah global. “Keahlian dan kemampuan Saudara-saudara harus saling terhubung satu sama lain untuk menghadapi ancaman kesehatan global tersebut. Perkuat jaringan kita, putuskan jaringan penyakitnya,” tutur Presiden Jokowi.Tampak hadirdalam acara ini Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kapolri Tito Karnavian, Mensesneg Pratikno, Direktur WHO, delegasi perwakilan negara sahabat, dan para peserta konferensi. [setkab.go.id]

Read More »

Menteri Agama Tepis Fitnah Liar soal Beredarnya Whiskey Halal

Gambar botol minuman keras jenis whiskey dan anggur merah dengan label 'halal' tersebar di media sosial. Selain berlabel halal, gambar yang mirip poster iklan itu bertulisan 'free alcohol'."Setelah sertifikasi halal dirampok dari MUI, kini ada bir dengan label halal," tulis salah satu poster yang tersebar di media sosial itu seperti dilihat detikcom, Selasa (24/10/2017).Salah seorang netizen pemilik akun twitter @yusuf_dumdum kemudian melaporkan hal tersebut kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin lewat media sosial itu. Dia juga me-mention akun @DivHumasPolri dalam cuitannya."Fitnah yg ditujukan ke menteri @lukmansaifuddin sungguh kejam & biadab. Sudah ribuan yg share & percaya. Astagfirullah. Cc @DivHumasPolri," tulisnya.Cuitan Yusuf langsung ditanggapi oleh Lukman. Menurut Lukman, apa yang disebar di dunia maya itu merupakan bentuk fitnah."Mereka yg memfitnah telah melecehkan nalar publik. Mereka pikir publik akan begitu saja mempercayai hal yg sama sekali tak masuk akal," kata Lukman dalam akun Twitter-nya, Senin (23/10/2017) malam.Kementerian Agama telah meresmikan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pembentukan badan ini sesuai dengan UU No 30 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. [detik.com]

Read More »