Try Sutrisno: Kalau Anti-Pancasila, Jangan Hidup di Indonesia

Wakil Presiden keenam RI Try Sutrisno mengatakan, disahkannya Perppu Nomor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi UU, menegaskan bahwa tak boleh ada ormas yang bertentangan den gan Pancasila."Organisasi anti-Pancasila kok hidup di Indonesia. Kalau kamu anti-Pancasila, jangan hidup di sini," ujar Try saat ditemui usai diskusi, di KantorPara Syndicate, Jakarta, Kamis (26/10/2017).Try mengatakan, ideologi selain Pancasila yang tumbuh di Indonesia akan membahayakan sendi-sendi negara.Ideologi tersebut secara perlahan menggerogoti Pancasila yang merupakan warisan founding fathers."Kita juga orang Islam. Tapi kalau ditarik jadi politik, negara harus menjadi negara Islam, no! Tidak ada," kata Try.Try menilai, disahkannya Perppu tersebut menjawab permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini. Persoalan itu terutama mengenai keberadaan ormas yang landasan acuannya menyimpang dari Pancasila.Bahkan, hendak membentuk negara Islam di Indonesia yang memegang teguh keberagaman."Induknya semua harus NKRI dan Pancasila. Tidak boleh ada lagi ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI," kata dia.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas akhirnya disahkan oleh DPR sebagai undang-undang melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).Tercatat tujuh fraksi yang menerima Perppu tersebut sebagai undang-undang yakni fraksi PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura.Namun Fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima Perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi Perppu yang baru saja diundangkan itu.Sementara itu, tiga fraksi lainnya yakni PKS, PAN, dan Gerindra menolak Perppu Ormas karena menganggap bertentangan dengan asas negara hukum karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas.Dengan disahkannya Perppu Ormas menjadi UU, maka pemerintah memiliki wewenang untuk membubarkan sebuah ormas yang mengancam NKRI dan bertentangan dengan Pancasila. [kompas.com]

Read More »

Mendagri: Bela Negara Bukan Pegang Senjata, tetapi Wawasan Kebangsaan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan pentingnya membangun wawasan kebangsaan, salah satunya dengan membangkitkan kembali gerakan bela negara.Menurut Tjahjo, bela negara bukan soal bagaimana memegang senjata. Contoh nyata yang bisa dilakukan adalah dengan menghormati lambang-lambang negara dan memahami ideologi bangsa."Saya kira itu (bela negara) penting. Bukan pegang senjata, tetapi membangun wawasan kebangsaan," ucap Tjahjo dalam kuliah umumnya di Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/10/2017).Tjahjo menambahkan, sejak dirinya menjabat sebagai Mendagri, dirinya selalu memerintahkan kepada anak buahnya untuk melaksanakan upacara pengibaran bendera Merah Putih.Kata dia, hal itu, dapat memupuk rasa kecintaan terhadap tanah air serta menumbuhkan semangat nasionalis."Mengorganisir masyarakat untuk bela negara di manapun berada, bahkan sampai ke desa-desa," katanya.Sementara itu, Rektor Universitas Pertahanan Letjen I Wayan Midhio mengatakan, konsep bela negara penting untuk diterapkan di setiap perguruan tinggi untuk menangkal paham-paham radikal yang diindikasikan sebagai akar persoalan terosisme."Kita perlu menghasilkan kader intelektual bela negara sehingga tercapai tujuan nasional melalui sistem pertahanan negara yang kuat," tutur Wayan. [kompas.com]

Read More »

Wiranto: UU Ormas Tak akan Dipakai Pemerintah Menghabisi Lawan Politik

0Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan sewenang-wenang dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas) yang telah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang.Wiranto mengatakan, pemerintah telah menjamin peraturan tersebut tidak akan ditujukan untuk menghabisi lawan politik."Kan perppu sudah menjadi UU tinggal kita laksanakan, dengan jaminan yang sudah kita sampaikan. Pemerintah tidak sewenang-wenang, bukan menghabisi ormas Islam, bukan dipakai politik, bukan instrumen untuk menghabisi lawan politik," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2017).Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu juga menyampaikan kesepakatan pemerintah terkait desakan sejumlah fraksi di DPR dan kalangan masyarakat sipil untuk merevisi UU.Sejumlah fraksi di DPR menilai UU Ormas berpotensi melanggar hak asasi manusia atas kebebasan berkumpul dan berserikat. Salah satu ketentuan dalam UU tersebut yang diprotek terkait weweang pemerintah berhak membubarkan sebuah ormas tanpa melalui proses pengadilan lebih dulu."Sudah dicatat semua. Tidak hanya kemarin. Sebelumnya sudah dicatat semua yang diinginkan teman-teman parpol. Tapi intinya kemauan baik. Kita lepaskan atribut itu dengan yang positif untuk meyakinkan bahwa UU ini untuk menjaga tegaknya NKRI, terutama menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara," kata Wiranto.Sebelumnya DPR telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) sebagai undang-undang melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).Fraksi yang pro dan kontra terhadap penerbitan Perppu Ormas nampaknya tidak dapat mencapai kata sepakat meski proses lobi dilakukan selama dua jam, hingga akhirnya Rapat Paripurna menetapkan mekanisme voting.Sebanyak tujuh fraksi menerima Perppu tersebut sebagai undang-undang yakni fraksi PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura.Meski demikian, fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima Perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi Perppu yang baru saja diundangkan itu.Sementara, tiga fraksi lainnya yakni PKS, PAN, dan Gerindra menolak Perppu Ormas karena menganggap bertentangan dengan asas negara hukum karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas. [kompas.com]

Read More »

Alasan Pemerintah Tak Pilih Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional

Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi salah satu tokoh yang diajukan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2017.Namun, pemerintah memutuskan untuk tidak memilih mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.Wakil Ketua Dewan Gelar Jimly Asshiddiqie mengatakan, Gus Dur bukan tidak memiliki kualifikasi untuk dipilih sebagai pahlawan nasional. Akan tetapi, pemerintah lebih memilih tokoh yang berasal dari abad ke-17 dan abad ke-18. Hal ini dilakukan agar penilaian menjadi tidak bias."Kalau yang masih baru nanti bias kami menilai. Bisa saja generasi yang akan datang menilainya," kata Jimly, usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/10/2017).Jimly mengatakan, tokoh seperti Gus Dur pasti memenuhi berbagai syarat dan kualifikasi untuk menjadi pahlawan nasional.Namun, menurut dia, terlalu cepat apabila gelar pahlawan itu disematkan tidak lama setelah Gus Dur wafat pada 2009 lalu."Terlalu cepat. Bukannya tidak memenuhi syarat dan tidak layak," kata Jimly."Isitilah kasarnya kuburannya masih basah," tambah dia. Ketua Dewan Gelar Ryamizard Ryacudu mengatakan, tiga tokoh yang dipilih tahun ini berasal dari luar Pulau Jawa, yakni Provinsi Aceh, Provinsi Riau, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.Dari Provinsi Aceh, tokoh yang diajukan adalah Malahayati. Dari Provinsi Riau, yang diusulkan adalah Mahmud Marzuki.Sementara, dari NTB, tokoh yang diusulkan Tuan Guru Kyai Haji (TGKH) Muhammad Zainuddin Abdul Majid atau dikenal dengan nama Hamzanwadi.Ryamizard mengatakan, Dewan Gelar memilih berdasarkan sembilan nama yang diajukan oleh Kementerian Sosial.Menurut Mensos Khofifah Indar Parawansa, selain sembilan nama itu, Kementerian Sosial juga menyampaikan kembali beberapa nama tokoh yang diusulkan sebagai pahlawan nasional.Usulan tersebut telah melalui telaah tim TP2GP dan dinyatakan memenuhi syarat.Mereka antara lain, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Lafran Pane yang dikenal karena mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). [kompas.com]

Read More »

Jusuf Kalla Minta Anies-Sandi Atasi Macet dan Banjir Ibu Kota

Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/10/2017). Banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, khususnya terkait berbagai persoalan yang membelit ibu kota."Ngobrol tentang Jakarta apa permasalahannya dan mereka juga melaporkan apa yang sudah mereka lakukan, itu saja," ungkap Kalla.Kalla pun meminta kepada Anies-Sandi untuk melakukan upaya-upaya guna mengatasi persoalan macet, banjir, dan kebersihan di Jakarta."Pokoknya fokus lah dulu bagaimana mengatasi kemacetan, mengatasi kebersihan, mengatasi banjir. Kemudian menata sesuai dengan janji kampanyenya," kata dia.Pada kesempatan itu, Kalla juga sempat memberikan oleh-oleh untuk Anies-Sandi pasca dirinya pulang dari Turki beberapa waktu lalu. Oleh-oleh tersebut adalah foto gorong-gorong yang ada di istana Topkapi Istanbul, Turki."Saya bilang begini, banjir itu apa sih? Banjir itu kalau air masuk lebih banyak dari pada yang keluar. Mengatasi itu selokannya (gorong-gorong) ya harus bersih. Tidak boleh ada selokan permanen dibeton," kata dia."Di sini sebenarnya sudah ada. Tapi saya lihat di Turki itu semua selokan berlubang dan bisa diangkat. Sehingga semua orang harus bertanggung jawab membersihkan selokan depan rumahnya. Itu akan memperlancar air," lanjut Kalla.Dengan itu, kata Kalla, banjir yang tiap tahun melanda Jakarta akan bisa dicegah atau minimal dikurangi."Itulah saya bilang semua selokan harus bisa diangkat, kalau ada air masuk. Saya bilang ini seluruh Istanbul sudah begitu. Semua tidak ada selokan permanen kayak kita, ruko-ruko itu harus ada lubangnya," tutup Kalla. [kompas.com]

Read More »

Ignasius Jonan, Sri Mulyani dan Rini Lapor Soal Freeport ke Presiden Jokowi

Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin sore ini melaporkan soal perkembangan negosiasi PT Freeport Indonesia kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).Rini dan Budi datang dalam satu mobil sekitar pukul 16.26 WIB. Selanjutnya disusul oleh Sri Mulyani dan Jonan 20 menit kemudian dan langsung menuju ruangan pertemuan dengan Presiden Jokowi."Hitung-hitungan itu dilakukan oleh Pak Jonan, Bu Ani, dan Bu Rini, ini barusan, jadi mau lapor. Hari ini ada meeting," ungkap Budi di Istana Negara, Kamis (26/10/2017).Budi menjelaskan, ketiga menteri sudah rapat secara intensif dalam beberapa hari terakhir. Namun, mantan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk tersebut tidak mau membocorkan hasilnya."Saya belum tahu hasilnya. Kita ikut pemerintah. Kita hanya pelaksana," imbuhnya.Bila negosiasi selesai, maka selanjutnya proses divestasi Freeport. Inalum rencananya akan menjadi holding dari BUMN pertambangan untuk meraup mayoritas saham Freeport."Kan dijadikan jadi satu (holding) jadi size pinjam lebih besar, kita ikut pemerintah mau sekaligus atau bertahap," terangnya. [detik.com]

Read More »

Menaker Selidiki Pelanggaran di Pabrik Petasan yang Meledak

Sedikitnya 47 orang tewas dan 46 orang lainnya luka-luka dalam ledakan pabrik petasan di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri pun ikut angkat bicara.Hanif mengatakan, pihaknya akan langsung mengecek apakah ada pelanggaran yang dilakukan perusahaan pemilik pabrik itu terkait ketenagakerjaan."Saya sudah lihat beritanya dan memerintahkan jajaran saya untuk menangani," kata Hanif di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2017).Sejauh ini dirinya belum mendapatkan laporan terkait hal tersebut. Namun Hanif memastikan akan memberi sanksi bila ditemukan pelanggaran, seperti mempekerjakan anak di bawah umur atau keselamatan kerja."Itu nanti akan jadi pelanggaran," kata dia.Ditegaskan Hanif, sanksi terberat adalah pencabutan izin usaha jika ditemukan ada pelanggaran. Tetapi dia masih belum bisa memastikan.Pabrik petasan ini diketahui milik PT Panca Buana Cahaya Sukses. Pemiliknya disebut bernama Indra Liono (40) dan diketahui berada di Malaysia."Informasinya, yang bersangkutan sedang dalam perjalanan dari Malaysia ke Indonesia," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis kepada detikcom. [detik.com]

Read More »

Menteri Kesehatan tak Setuju Program Revolusi Putih Prabowo Subianto

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek tak setuju dengan program revolusi putih. Revolusi putih merupakan program pemberian tambahan makanan berupa susu, kacang hijau, dan telur rebus untuk pelajar sekolah tidak mampu di DKI Jakarta."Saya agak enggak setuju. Susu kalian tahu dari mana? Dari sapi. Cukup enggak sapi kita? Sebanyak 250 juta penduduk mesti dapat dari mana?" kata Nila usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 26 Oktober 2017.Program revolusi putih ini dicanangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal itu pun sempat disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar dijalankan.Nila mengaku lebih cenderung memilih ikan untuk bisa dikonsumsi masyarakat. Sebab, jumlahnya lebih banyak ketimbang sapi yang menghasilkan susu.Menurut dia, ikan juga kaya akan protein sama dengan susu. "Makan protein itu dari ikan begitu banyak kok. Jangan mengharapkan dari daging. Bu Susi sudah capek-capek nenggelemin kapal," imbuh Nila.Nila pun mengingatkan asupan gizi yang diterima manusia harus seimbang antara karbohidrat dan protein. Selain susu, protein dan karbohidrat juga terkandung dalam kacang hijau dan nasi."Gizi itu seimbang. Karbohidrat berapa, protein berapa? Kacang hijau, nasi ganti jagung. Kamu makan beli buah anggur, makan itu kesemek," kata dia. [metrotvnews.com]

Read More »

Presiden Jokowi Ingatkan Persaudaraan Kunci Hadapi Tantangan Bangsa

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo pada Kamis (26/10) pagi, meresmikan Rapat Kerja Nasional Perwakilan Umat Buddha di Indonesia (Rakernas Walubi). Acara tersebut diselenggarakan dengan bertempat di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta.Tiba sekira pukul 09.15 WIB, Presiden tampak didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto.Di awal sambutannya, Kepala Negara menyatakan sukacitanya untuk dapat bertemu kembali dengan para pengurus Walubi. Sebelumnya, pada Agustus lalu, para pengurus Walubi diterima kedatangannya oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara."Hari ini saya datang untuk bertemu langsung dengan seluruh jajaran pengurus Walubi dari seluruh Indonesia. Saya sangat berbahagia sekali karena melalui pertemuan-pertemuan seperti ini kita bisa mendiskusikan tantangan-tantangan kebangsaan yang kita hadapi baik sekarang maupun di masa mendatang," ujarnya.Menurut Presiden, tantangan-tantangan kebangsaan itu sesungguhnya dapat dihadapi oleh bangsa Indonesia melalui semangat kebersamaan dan persaudaraan antarelemen bangsa dan antarumat beragama. Hal itu disebutnya merupakan fondasi terpenting bagi bangsa untuk menghadapi segala tantangan."Saya ingat salah satu nilai yang diajarkan Buddha adalah Metta, pengembangan cinta kasih untuk diri sendiri, orang lain, dan bahkan untuk semua makhluk. Sekali lagi, Metta adalah fondasi dalam membangun rasa persaudaraan, persahabatan, dan pengorbanan. Nilai-nilai itu yang saya percaya akan terus dipraktikkan para umat Buddha di Indonesia dan menjadi landasan membangun keharmonisan kita," ucapnya.Presiden meyakini bahwa semangat cinta kasih sebagaimana menjadi kepercayaan umat Buddha itu dalam praktiknya dapat diimplementasikan secara horizontal dengan membantu sesama. Dalam acara itu sendiri, turut diperlihatkan sejumlah kegiatan Walubi yang aktif membantu masyarakat yang membutuhkan."Semangat yang sama juga sedang dijalankan oleh pemerintah untuk membantu rakyat kita yang membutuhkan dan mengangkat serta harkat martabat manusia Indonesia agar merdeka dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan," mantan Gubernur DKI Jakarta ini menanggapi.Presiden menambahkan bahwa pemerintah juga sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja, tapi juga merata di seluruh pelosok Nusantara. Tujuannya jelas, untuk mengurangi tingkat kesenjangan sosial antarwarga dari berbagai daerah.Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengingatkan bahwa Indonesia terlahir sebagai negara besar dengan banyak budaya dan segala perbedaannya. Bila perbedaan-perbedaan tersebut dapat dipersatukan, menurutnya Indonesia akan memiliki kekuatan besar untuk dapat bersaing."Oleh sebab itu saya mengajak kita semuanya untuk terus membangun persatuan, membangun persaudaraan di antara kita. Jangan sampai kita terpecah belah karena perbedaan suku atau agama. Inilah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita," tuturnya.Mengakhiri sambutannya, Presiden berharap agar Rakernas Walubi yang diselenggarakan ini dapat melahirkan rumusan program-program kerja yang dapat menguatkan rasa persaudaraan, rasa persatuan bangsa, dan bersama pemerintah mengurangi kemiskinan, menekan ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Densus Tipikor Ditunda, Kapolri: Kami Loyal pada Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri ditunda. Kapolri Jenderal Tito Karnavian siap dan patuh atas permintaan Jokowi."Densus tipikor ditunda itu perintah Presiden, kami laksanakan. Polri loyal kepada Presiden. Perintah Presiden untuk tunda, kami tunda. Kami tetap mempersiapkan seperti apa organisasinya kalau seandainya terjadi misalnya perubahan (keputusan Presiden)," ujar Tito di auditorium STIK/PTIK, Jl Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017).Tito juga menyampaikan di hadapan Jokowi saat rapat kabinet terbatas (ratas) soal Densus Tipikor. Tito yakin Densus Tipikor dapat memberantas secara masif kasus korupsi."Bahkan saya udah sampaikan di ratas, kalau saya mau mengaktifkan penanganan korupsi ini, ini mungkin OTT-nya, penangkapan bisa kami laksanakan tiap 2, 3 hari sekali," kata Tito.Tito membandingkan penanganan korupsi dengan penanganan mafia pangan dan mafia pungli yang dilakukan Polri. Dia menilai penanganan mafia pangan dan pungli cukup membuktikan kinerja Polri."Contohnya saja satgas pangan dua bulan saja 322 perkara. Ya kan? Kartel-kartel itu. Kemudian kita lihat Satgas Saber Pungli dalam setahun 1.100 perkara. (Tangkap koruptor) gampang, karena yang korupsi juga banyak ini," terang dia.Tito menjamin Densus Tipikor tidak tumpang tindih dengan lembaga penegak hukum lainnya. Menurutnya, KPK dan Kejaksaan Agung dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing."KPK tetap jalan, monggo, nggak ada masalah. Nggak akan terganggu dengan adanya Densus apa pun namanya juga. Jaksa juga nggak akan terganggu," jelas Tito. [detik.com]

Read More »