Menteri PAN-RB: Anak Pejabat Juga Tak Lulus Seleksi CPNS

Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau seleksi CPNS 2017 berjalan dengan lancar dan transparan. Pemerintah mengklaim, seleksi CPNS bebas dari praktik curang.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur menegaskan, dalam seleksi ini, tidak ada pihak yang mampu meloloskan peserta CPNS."Kemarin kita sudah buka formasi untuk 61 kementerian, saya berharap dengan penerimaan PNS yang baru sekarang menjadi benchmark, bahwa menjadi PNS tidak ada lagi bantu-membantu. Tidak ada lagi ada orang yang menjadi fasilitator menjadikan orang jadi PNS," kata dia di Kementerian PAN-RB Jakarta, Selasa (14/11/2017).Dia menambahkan, bahkan anak pejabat pun bisa tidak lolos seleksi. Peserta yang lolos, menurut dia, sesuai dengan kompetensi."Alhamdulilah penerimaan kemarin lancar. Dan bahkan anak pejabat tidak lulus," ujar dia.Sistem yang baik ini menjadi acuan sistem seleksi CPNS tahun depan. Rencananya, pemerintah akan kembali membuka seleksi di awal tahun.Dia mengatakan, rencana penerimaan CPNS ini telah disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Asman bilang, saat ini berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas kemampuan anggaran pemerintah."Dan ini sudah saya ajukan Bapak Presiden. Saya berharap Bapak Presiden menyetujui. Kemudian saya bersama Menteri Keuangan sedang menghitung berapa cost yang dibutuhkan penerimaan 2018," tutur dia. [liputan6.com]

Read More »

Teken 13 Kontrak Batu Bara, Menteri ESDM: Penerimaan Meningkat US$ 68 Juta

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menandatangani 13 naskah amandemen Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Penandatanganan dilakukan di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/11/2017).Penandatanganan ini sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 169 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur Kontrak Karya (KK) dan PKP2B harus disesuaikan dengan Undang-Undang dan Peraturan turunannya."Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada semua perwakilan PKP2B ini. Sebelum pembahasan RKAP sudah selesai semua. Sesuai amanat UU Minerba ya," kata Jonan dalam sambutannya.Jonan mengatakan, dengan adanya penandatanganan ini, maka dapat meningkatkan penerimaan negara hingga sebesar US$ 68 juta."Dari yang tandatangan ini, bahwa ada penerimaan negara yang meningkat US$ 68 juta. Karena ini semata-mata karena amanat Undang-Undang (UU) untuk bisa meningkatkan penerimaan negara. Bapak-bapak Gubernur dan Pemda ada kerja sama yang lain," terang Jonan.Kementerian ESDM pun melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan rumusan penerimaan negara yang sesuai amanat Pasal 169 ayat (c) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu terdapat peningkatan penerimaan negara dan disepakati perusahaan.Jonan menambahkan, hingga akhir tahun masih tersisa 18 PKP2B yang belum melakukan penyesuaian dengan ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009."Ada 18 lagi yang saya harapkan sampai akhir tahun ini sudah selesai. Sebelum pembahasan RKAP sudah selesai semua," tandasnya.Adapun ke 13 PKP2B tersebut terdiri atas :-4 PKP2B Generasi I atas nama PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Berau Coal, dan PT Kideco Jaya Agung-1 PKP2B Generasi II atas nama PT Barasentosa Lestari-8 PKP2B Generasi III masing-masing atas nama PT Intitirta Primasakti, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Lahai Coal, PT Maruwai Coal, PT Pari Coal, PT Ratah Coal dan PT Sumber Barito Coal. [detik.com]

Read More »

Pemerintah Tunaikan Janji di Sektor Pertanian

Pemerintah dinilai berhasil menunaikan janji kepada rakyat Indonesia di sektor pertanian. Berbagai capaian diwujudkan dan bahkan mampu mengekspor beberapa komoditas pangan ke luar negeri.Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) RI Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi pangan Membangun Padi Organik 300 Ribu Hektare, di Kalimantan Tengah. Rapat tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi IV DPR RI Hamdani, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Dandrem 102/Pjg Kolonel Arm Muhammad Naudi Nurdika, Polda Kalimantan Tengah dan seluruh Bupati dan Kepala Dinas Pertanian di Kalimantan Tengah."Dulu pemerintah berjanji, harus swasembada beras pada tahun ketiga. Pada tahun kedua, kita sudah swasembada beras," kata Amran, di komplek perkantoran Gubernur Kalimantan Timur, Palangkaraya, Senin 13 November 2017.Tak hanya beras, Amran menyebutkan, beberapa komoditas lain juga mengalami peningkatan prduksi. Salah satunya jagung. "Dulu kita impor jagung dari Argentina, tapi tahun ini angka impor jagung kita nol," ungkap dia.Selanjutnya, komoditas bawang. Selain memenuhi kebutuhan nasional, Amran mengklaim bahwa Indonesia sudah bisa mengekspor bawang ke berbagai negara. "Kemudian, cabai. Empat komoditas sudah selesai," ujarnya.Berbagai capaian tersebut menbuat dunia internasional mulai mempercayai kemampuan agraris Indonesia. Bahkan, indeks ketahanan pangan Indonesia di skala dunia kini berada di urutan 20 besar."Indonesia berada di urutan 16. Mengalahkan Amerika, Tiongkok, dan India," ucap Amran. [metrotvnews.com]

Read More »

Pemerintah Presiden Jokowi Bagikan 23 Ribu Ha Tanah Bersertifikat ke Masyarakat

Foto : Biro Pers SetpresPemerintah Presiden Joko Widodo menyatakan telah membagikan 23 ribu tanah yang selama ini terlantar pada masyarakat untuk tujuan reforma agraria. Pemeberian tanah tersebut sekaligus dilengkapi dengan sertifikat.Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan selain digunakan untuk kepentingan pembangunan, tanah terlantar yang diambil alih oleh negara juga diperuntukkan untuk dibagikan pada masyarakat umum untuk dimanfaatkan."Sekarang ini yang sudah kita bagikan baru 23 ribu Ha," kata Sofyan di kantor Kementerian ATR, Jakarta Selatan, Selasa 14 November 2017.Dirinya mengatakan, masyarakat yang dibagikan merupakan penduduk yang tak jauh dari lokasi tanah menganggur tersebut. Misalnya saja di Cianjur, tanaha terlantar yang dibagikan sekitar 40 Ha"Yang tinggal di situ lebih dari 300 keluarga, jadi kita lakukan penataan kembali mana untuk jalan, mana untuk fasilitas umum mana untuk ini, selebihnya kita berikan kepada rakyat," tutur dia.Namun, Mantan Menko Perekonomian ini mengatakan membereskan persoalan tanah terkantar tak semudah yang dipikirkan, terkadang ada dilematika yang harus dihadapi, seperti pemilik hak guna usaha (HGU) yang tak mau menyerahkan tanahnya hingga harus behadapan di pengadilan tata usaha.Dia bilang, tidak seperti tanah atau lahan yang diberikan pada PT Garam, atau Polri dan TNI relatif lebih mudah ketika dibebaskan. Dia bilang, pemerintah juga memberikan tanah menganggur pada TNI dan Polri untuk digunakan sebagai pusat pendidikan, serta PT Garam sebagai lahan produksi garam."Di Semarang 30 Ha Polri memerlukan untuk Pusdiklat. Di Sukabumi 40 Ha kita berikan untuk pelatihan TNI," jelas dia. [metrotvnews.com]

Read More »

Menhub: Tanjung Priok Harus Efisien Jika Ingin Jadi Pelabuhan Transit

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai Pelabuhan Tanjung Priok terlebih dulu harus efisien jika ingin menjadi pelabuhan transit atau transhipment port seperti di Singapura."Saya pikir ini suatu cita-cita, keinginan yang baik. Yang namanya transhipment itu akan terjadi baru akan diminati, baru akan terjadi, apabila efisien," kata Budi dalam diskusi yang bertajuk "Mewujudkan Transhipment Jakarta Port" di Jakarta, Selasa.Untuk mencapai efisiensi, dia menjelaskan, harus tercipta tarif yang murah dan mudah dalam seluruh prosesnya, terutama pindah kapal (transhipment). "Murah dan tidak complicated dan enggak ada preman," ujarnya.Di samping itu, lanjut dia, Pelabuhan tanjung Priok harus melayani tujuh hari dalam seminggu, saat ini diketahui baru lima hari dalam seminggu.Hal itu, menurut dia, membuat para pelaku usaha beralih ke negara tetangga untuk mengirimkan barangnya."Sabtu-Minggu itu boleh masuk, tapi enggak ada yang tanda tangan dokumen, artinya barang itu enggak bisa keluar, enggak cleared," ucapnya.Terkait tarif, Budi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk mengevaluasi harga yang ditetapkan di Pelabuhan Tanjung Priok yang dinilai kurang kompetitif."Kita bandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan yang menjadi kompetitor kita, kalau di sana 10, di sini 20, turunkanlah jadi 12 atau 13, kalau sudah sama ya bagus," tuturnya.Karena itu, Budi mengusulkan agar Pelabuhan Tanjung Priok diuji coba mengalami perombakan secara keseluruhan, termasuk jajaran pimpinannya."Priok itu kita jadikan satu kantor di mana ada pimpinan baru yang memang tidak ada latar belakang pelabuhan, sebagian besar diganti semuanya. Dengan lembaran baru itu, kita akan menerima masukan berbagai pihak, SOP apa yang bermasalah, orang mana saja yang kurang kooperatif," ujarnya.Budi mengajak seluruh pihak, baik itu Kementerian Perhubungan sendiri, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untu bersama-sama menciptakan pelabuhan yang efisien.Adapun, untuk peningkatan volume, Ia mengimbau agar seluruh pengiriman barang dipusatkan di Tanjung Priok untuk mendorong adanya kapal yang berlayar langsung."Kemanfaatan ekonomis dan waktu akan dinikmati oleh pemain-pemain kita sendiri dan akhirnya orang yakin untik membuat industri di Indonesia. Kalau kita sendiri tidak mau menciptakan harga yang lebih singkat, rasa percaya diri investor belum ada," ujarnya.Namun, dia mengatakan dengan hadirnya perusahaan pelayaran Prancis, Compagnie Maritime d`Affretement - Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM), yang berlayar seminggu sekali, memberikan tanda-tanda peningkatan daya saing.Meskipun, dia berharap lebih dari seminggu sekali ditambah dengan pengoperasian kapal RoRo (Roll on/Roll off) untuk barang yang belum berjalan signifikan.Saat ini, Budi menyebutkan tingkat keterisian CMA-CGM masih berkisar di 50 persen.Namun, seiring dengan dikebutkan pembangunan Pelabuhan Patimban, dia berharap bisa merangsang daya saing dari Pelabuhan Tanjung Priok sendiri."Kalau kita memberikan suatu layanan yang baik, dengan harga murah, waktu pendek dengan dua pelabuhan akan menyedot investasi ke sini, tinggal kita menata diri kita untuk kompetitif. Mudah-mudahan dengan adanya Patimban ini, Priok lebih mengerti akan ada kompetisi," katanya.Dalam kesempatan sama, Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G Masassya mengaku pihaknya sudah menyiapkan agar Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pelabuhan transit."Bukan cuma jadi transhipment, tapi secara geografis sudah strategis di antara pelabuhan lain, kita sudah datangkan mother vessel (kapal induk), peralatan dan pelayanan sudah memadai, kami sudah digitalisasi," katanya.Sementara itu, Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea Cukai Fajarudin mengatakan seluruh pengiriman dokumen sudah sistem daring (online)."Cara dukung transhipment, kuncinya harus lakukan simplifikasi, otomatisasi, fasilitas kepabeanan supaya bisa mengurangi biaya logistik nasional," ujarnya. [antaranews.com]

Read More »

Hapus Golongan 1.300-4.400 VA, Ignasius Jonan: Kalau Menolak Enggak Apa-apa

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) berencana menyederhanakan golongan pelanggan listrik rumah tangga non-subsidi ke 5.500 VA.Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengatakan rencana itu dilakukan karena melihat dari pasokan listrik yang bakal terus bertambah setiap tahunnya. Hingga tahun 2025 nanti, Jonan memperkirakan pasokan listrik akan bertambah sekitar 40.000 MW."Begini pertama kan jumlah kapasitas daya listrik naik terus. Sekarang sih naiknya belum seberapa, tapi nanti 2019,2020,2021,2025 paling kurang ada pertambahan sebesar 40.000 MW," kata Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/11/2017).Jonan mengatakan, perkiraan tambahan pasokan itu didapat dari Program 35.000 MW dan penyelesaian proyek percepatan kelistrikan (Fast Track Program/FTP)."Jadi dari 35.000 MW program pemerintah sekarang tambah yang sisa Fast Track Program (FTP), satu-dua yang diselesaikan kurang lebih 40.000 MW lah ya," jelasnya.Tambahan itu nantinya tidak hanya dimanfaatkan oleh pihak pelaku industri maupun pengusaha, namun juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah berencana untuk menaikkan daya listrik rumah tangga."Nah begini, 40.000 MW ini listrik ini mau diberikan ke siapa saja? Apakah hanya untuk industri atau perusahaan besar atau dunia usaha saja kan bukan, untuk masyarakat juga. Makanya ini kita naikan dayanya. Supaya masyarakat jg kalau mau menikmati listrik lebih banyak itu bisa," jelasnya.Namun Jonan mengatakan, bahwa kebijakan ini tak wajib diikuti oleh seluruh masyarakat. Pemerintah tidak memaksa masyarakat yang tidak bersedia untuk menaikan daya listrik rumah tangganya. Namun pemerintah tetap akan melakukan sosialisasi dan melihat tanggapan masyarakat terkait dengan rencana ini."Kalau enggak mau enggak apa-apa kok. Gini ya, nanti saya sudah minta PLN untuk buat FGD dan buat survei, secara online mungkin menggunakan juga portal-portal yang komersial. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini selesai. Nanti biar PLN menjelaskan tanggapan masyarakat dulu bagaimana," pungkasnya. [detik.com]

Read More »

Presiden Jokowi Dorong Penyelesaian RCEP Selesai Tahun 2018

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo mendorong agar target penyelesaian perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada tahun 2018 dapat tercapai. Hal tersebut ia sampaikan pada RCEP leaders meeting, yang berlangsung di sela-sela KTT ASEAN di Manila, Rabu, 14 November 2017.“Saya berharap perundingan RCEP dapat segera diselesaikan. Penyelesaian RCEP akan memberikan pesan kuat bahwa integrasi ekonomi dapat menguntungkan semua pihak,” kata Presiden Jokowi.Menurut Presiden, proses perundingan yang telah berjalan selama 5 tahun itu belum dapat mencapai kesepakatan atas isu-isu utama khususnya di bidang perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi. “RCEP akan menjadi pakta perdagangan bebas terbesar di dunia dengan jumlah penduduk mencapai hampir setengah populasi dunia,” ujarnya.Di depan seluruh Kepala Negara dan Pemerintahan peserta perundingan RCEP, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya pemberian mandat kepada para perunding untuk bersikap lebih fleksibel, pragmatis dan realistis tanpa mengorbankan kualitas dari perjanjian itu sendiri. “Saya paham perbedaan level ambisi yang berbeda merupakan tantangan yang tidak dapat kita abaikan. Namun RCEP merupakan “living document” sehingga masih terus dapat kita kembangkan seiring dengan jaman,” ucapnya.RCEP merupakan konsep perjanjian perdagangan bebas antara 10 negara ASEAN dengan enam negara mitra yaitu Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Perundingan RCEP secara formal dimulai sejak bulan November 2012 saat KTT ASEAN di Kamboja. Adapun proyeksi ekonomi dari RCEP ditaksir memiliki GDP gabungan sebesar 31,60 persen dari GDP dunia; dan mewakili 28,5 persen perdagangan global. Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Presiden Jokowi: ASEAN dan India Generator Ekonomi Dunia

Foto : Biro Pers SetpresASEAN dan India memiliki potensi yang sangat besar yakni pasar bersama yang mencapai 2 milyar orang dan total GDP USD4,5 miliar. Oleh karenanya ASEAN India selayaknya dapat menjadi salah satu generator ekonomi dunia.Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika menghadiri KTT ke-15 ASEAN-India yang juga dihadiri oleh PM India Narendra Modi. Pertemuan tersebut digelar di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina pada hari Rabu, 14 November 2017.“Namun, neraca perdagangan dan investasi kita masih jauh dari optimal,” ujar Presiden.Indonesia juga mengapresiasi kemajuan kerja sama kemitraan ASEAN-India selama 25 tahun. Sebagai momentum untuk mendorong penguatan kerja sama menuju puncak perayaan ASEAN-India Commemorative Summit tahun depan“Saya ingin garis bawahi optimalisasi kerja sama ekonomi ASEAN-India sebagai prioritas bersama,” kata Kepala Negara.Optimalisasi kerja sama ekonomi tersebut dilakukan melalui berbagai langkah termasuk melalui percepatan penyelesaian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).“Keberhasilan RCEP mengirimkan pesan kuat bahwa integrasi ekonomi dapat menghasilkan manfaat bagi semua,” tutur Presiden.Presiden mengingatkan bahwa hingg kini dunia masih terus dibayangi ketidakpastian. “Untuk itu ASEAN dan India perlu perkuat kerja sama penguatan arsitektur keamanan kawasan dan kerja sama maritim termasuk melalui EAS dan IORA di Samudra Hindia, dan penyelesaian ASEAN-India Maritime Transport Agreement,” ujar Presiden.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Fans Berat Joko Widodo, Hamawi Namai Warung Kopinya “Jokowi”

Ada yang menarik dari warung kopi yang ada di Jalan Imam Bonjol, Banyuwangi. Warung tersebut diberi nama Jokowi, singkatan dari nama Presiden Indonesia saat ini yaitu Joko widodo.Selain menyediakan kopi, pemilik warung kopi ini juga menyediakan aneka macam gorengan yang diberi nama-nama unik seperti Hongkong Kemunafikan, Tahu Petis Anti Galau dan Roti Bohong.Pemilik warung kopi sederhana tersebut adalah pasangan Pak Wi (60) dan Bu Is (57). Mereka berdua sengaja memberi nama Jokowi, karena keduanya pengagum Presiden Joko Widodo, bahkan sejak masih menjabat sebagai gubernur Jakarta."Saya ini fans beratnya Pak Jokowi. Kebetulan nama lengkap saya Hamawi dan sering dipanggil Wi. Pelanggan manggil Pak Wi Pak Wi dan sambil guyonan dipanggil Pak Jokowi. Ya sudah dikasih nama saja Warung Jokowi," kata Pak Wi sambil tersenyum kepada Kompas.com, Senin malam (13/11/2017).Pak Wi sendiri sudah berjualan sejak tahun 1991 dan berpindah tiga kali karena tempat yang digunakan berjualan digusur.Sejak setahun terakhir dia memilih berjualan di depan halaman rumah kontrakannya yang berbatasan langsung dengan jalan raya."Sudah capek jualan digusur terus, padahal jualannya saya ini malam hari sampai dini hari jadi nggak ganggu jalan. Disuruh nggak boleh jualan ya sudah nggak jualan di sana padahal sekitarnya masih ada gerobak lain yang buka. Saya nggak mau melanggar aturan," cerita Pak Wi.Sebelum di rumah, dia sempat berjualan di Pasar Induk Banyuwangi mulai jam 17.00 WIB sampai jam 03.00 WIB. Pembelinya adalah para pedagang dan juga pembeli di Pasar Induk Banyuwangi.Sejak berjualan di depan rumah kontrakannya, penghasilan Pak Wi menurun drastis. Untuk gorengan, dia mendapatkan uang paling banyak Rp 300.000. Itu pun belum dipotong modal jualan.Rata-rata pembeli gorengannya adalah langganan lama dari Pak Wi dan Bu Is yang kebetulan lewat."Sekarang kalau beli gorengan dibungkus dibawa pulang. Kalau dulu kan beli gorengan makan di tempat sambil nongkrong dan ngopi. Kalo di sini nggak ada tempatnya. Halamannya sempit," ceritanya.Untuk nama-nama unik gorengannya, Bu Is punya cerita sendiri. Karena warung kopinya diberi nama warkop Jokowi, maka pelanggannya juga yang memberi nama gorengannya dengan nama Hongkong Kemunafikan, Tahu Petis Anti Galau dan Roti Bohong.Hongkong sendiri adalah sejenis bakwan, terbuat dari tepung yang dicampur dengan sayuran kemudian digoreng berbentuk bulat pipih."Saat itu Pak Joko Widodo sudah jadi persiden. Kita berharap pemerintahannya bersih dan terhindar dari orang-orang munafik, orang-orang yang suka bohong dan kita rakyatnya nggak galau lagi. Kalau ada yang kayak gitu dimakan saja kayak gorengan," kata Bu Is sambil tertawa.Untuk gorengannya sendiri, Bu Is menjualnya seharga Rp 500 per biji untuk Hongkong Kemunafikan, Tahu Petis Anti Galau dan Roti Bohong, sedangkan onde-onde dan pisang goreng dijual Rp 1000 per biji."Murah saja jualnya. Kalau harganya dinaikkan kasihan langganan," ungkap nenek dua cucu tersebut.Bu Is berharap, dia bisa mendapatkan modal agar punya tempat berjualan khusus sehingga tidak perlu berpindah-pindah lagi.Selain itu, dia berharap seandainya Presiden Joko Widodo berkunjung ke Banyuwangi, bersedia mencicipi kopi dan gorengannya."Siapa tahu nanti Pak Presiden mau datang ke sini karena keluarga kami memang pengagum berat beliau. Semoga Pak Presiden dan keluarga sehat semua," ucap Bu Is. [kompas.com]

Read More »

CEO AirAsia: Saya Kagum Pada Presiden Jokowi

CEO Grup AirAsia Tony Fernandes menyatakan kagum pada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pujiannya itu tertuju pada upaya pembangunan industri pariwisata di Indonesia."Saya sangat kagum pada Presiden Jokowi. Dia presiden yang luar biasa. Presiden yang sangat fokus pada pariwisata di negaranya, dan juga infrastruktur," kata Tony pada perayaan 50 tahun Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Pangkalan AU Filipina (PAF), Manila, Selasa (14/11/2017).AirAsia saat ini masih fokus untuk melayani penerbangan di kawasan ASEAN. Dia ingin tetap melayani penumpang dengan ongkos yang murah sehingga makin banyak masyarakat yang bisa terbang. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan transportasi memiliki keterkaitan dengan pariwisata."Ongkos terbang yang lebih murah membuat orang lebih banyak yang bisa terbang. Ongkos itu bukan hanya soal tiket pesawat, tapi juga pajak, ongkos transportasi, dan lainnya. Karena kadang dapat ditemui ongkos taksi menuju bandara lebih mahal dibandingkan ongkos terbang itu sendiri," ujar Tony.Dia memberi contoh pilihan moda transportasi yang tak terlalu banyak di Filipina. Tapi hal tersebut menurutnya masalah klasik yang dapat diatasi. Sementara, untuk Indonesia sendiri, AirAsia akan berupaya membuka rute baru."Indonesia juga sebuah negara yang berebeda, kita harus meihat dan menjangkau bukan hanya Bali. Di luar Bali dan Jakarta, AirAsia akan mendorong penerbangan ke wilayah lainnya di Indonesia," tuturnya.Hingga saat ini, AirAsia Group telah menerbangkan penerbangan domestik dan internasional di 15 kota di Indonesia yang diantaranya, Jakarta, Bali, Bandung, Lombok, Manado, Padang, Pekanbaru, Solo, Yogyakarta, Banda Aceh, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Untuk rute penerbangan internasional, AirAsia sudah melayani penerbangan ke Jakarta, Medan, Bali, dan Yogyakarta serta berencana membuka rute penerbangan baru ke Lombok hingga Nusa Tenggara Timur.Sebagaimana diketahui, pemerintah ingin membuka destinasi pariwisata alternatif selain Bali. Ada 10 destinasi wisata baru yang menjadi fokus yakni Danau Toba, Belitung, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Bromo, Mandalika, Labuan Bajo, dan Morotai.Di era Jokowi, bandara baru juga terus dibangun. Beberapa bandara yang sudah diresmikan di antaranya Bandara Miangas di Sulawesi Utara, Rantai di Natuna, Nop Goliat Dekai di Yahukimo Papua, dan Sultan Thaha di Jambi.Beberapa proyek pembangunan bandara juga sedang dilaksanakan seperti Bandara Kertajati dan Kulon Progo. Pemerintahan Jokowi juga memberlakukan bebas visa terhadap 169 negara untuk meningkatkan wisatawan mancanegara. [detik.com]

Read More »