Video Jokowi, Ahok, dan Djarot Diputar, Lautan Pasukan Oranye Bertepuk Tangan

Rangkaian acara peresmian 100 ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di kawasan Monas diawali dengan pemutaran video cuplikan kegiatan tiga gubernur yang pernah menjabat di Jakarta, dimulai dari Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, sampai Djarot Saiful Hidayat, Selasa (10/10/2017).Saat giliran Jokowi, salah satu cuplikan video yang ditampilkan adalah ketika Jokowi turun ke gorong-gorong. Ada juga cuplikan video ketika Jokowi dilantik.Saat giliran Basuki atau Ahok, cuplikan video aktivitas sehari-hari Ahok saat melayani warga di Balai Kota ditampilkan. Pasukan oranye yang berkumpul di kawasan Monas bertepuk tangan. Ada juga video saat Ahok meresmikan RPTRA Kalijodo.Saat giliran Djarot, cuplikan yang ditampilkan adalah ketika Djarot meresmikan beberapa program, seperti Koridor 13 Transjakarta, Simpang Susun Semanggi, dan pencanangan trotoar di Jalan Sudirman-Jalan MH Thamrin.Di ujung video, terdapat foto-foto perbandingan kondisi Jakarta dulu dan kini. Misalnya seperti foto kondisi kali, Simpang Susun Semanggi, hingga arus lalu lintas ke Ciledug.Lagu "Bendera" dari band Cokelat menjadi backsound video tersebut. Setelah video usai, pasukan oranye dan warga lain yang berkumpul di Monas langsung bertepuk tangan."Saya pribadi nonton videonya tersentuh dan bangga," ujar pembawa acara.Setelah itu, Djarot melakukan teleconference dengan warga di lima wilayah kota dan satu kabupaten.Djarot menanyakan kondisi RPTRA di masing-masing wilayah. Peresmian 100 RPTRA yang dibangun dengan dana APBD 2017 ini juga akan diiringi oleh alunan musik 100 keyboardist. [kompas.com]

Read More »

Pelantikan Anies-Sandi Sama seperti Pelantikan Gubernur Lain

Acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 di Istana Kepresidenan pada 16 Oktober 2017 mendatang, dipastikan sama seperti pelantikan gubernur dan wakil gubernur lain."Sama seperti (pelantikan gubernur) yang sebelum-sebelumnya," ujar Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (10/10/2017).Pertama, gubernur dan wakil gubernur terpilih, yakni Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, diantar Kepala Biro Protokol Istana Kepresidenan untuk menghadap Presiden Joko Widodo di Ruang Kredensial, Istana Merdeka.Di ruangan itu juga, Presiden Jokowi kemudian akan menyerahkan gulungan kertas kepada Anies-Sandi. Gulungan kertas tersebut adalah petikan surat keputusan presiden tentang pelantikan menjadi gubernur dan wakil gubernur.Usai itu, Presiden Jokowi akan memimpin pasukan kirab. Jokowi berada di depan pasukan. Di belakang Jokowi ada gubernur dan wakil gubernur terpilih dan di belakangnya lagi mengikuti pasukan kirab.Pasukan kirab itu sendiri merupakan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Mereka membawa sejumlah alat musik marching band dan dimainkan sepanjang kirab.Dari Istana Merdeka, rombongan kirab akan menuju ke Istana Negara untuk melakukan prosesi pelantikan."Pelantikan sendiri rencana dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB sore. Acara pelantikannya juga sama saja kayak yang lain-lain," ujar Heru.Heru memastikan, acara pesta rakyat yang rencananya dilaksanakan usai pelantikan tidak terkait dengan acara pelantikan yang diatur oleh protokoler kepresidenan."Itu di luar, di luar Istana. Itu urusannya mereka, urusannya Pemda DKI. Mungkin di sana lebih ramai karena kan lebih banyak orang," ujar Heru.Ia juga memastikan, Presiden Joko Widodo tidak menghadiri acara itu. [kompas.com]

Read More »

Jelang Pilkada, Presiden Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Tak Lupa Program Strategis

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo berencana mengumpulkan gubernur, bupati, wali kota beserta ketua DPRD se-Indonesia, dalam waktu dekat.Presiden akan membicarakan banyak hal. Salah satunya untuk memastikan bahwa proyek strategis nasional di penjuru Indonesia tidak terganggu dengan agenda politik dalam Pilkada 2018."Dari berbagai hasil rapat kabinet, hasil beliau berkeliling, ini juga sudah memasuki tahun politik. Tapi yang penting, silakan mau Pilkada serentak, mau Pilpres, tapi memastikan program strategis nasional Pak Jokowi harus jalan," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (10/10/2017)."Yang target tahun depan selesai, harus diselesaikan. Jangan sampai terganggu karena kesibukannya kepala daerah yang mungkin dia kader partai. Dia harus ingat bahwa punya janji program kepada pemerintah, kepada masyarakat. Itu saja," lanjut dia.Meski begitu, Tjahjo menampik bahwa melalui pertemuan itu, Presiden Jokowi ingin memaksakan agar proyek strategis nasional bisa rampung pada 2019 mendatang.Tjahjo menegaskan, yang akan dikejar oleh Presiden Jokowi adalah proyek strategis nasional yang memang direncanakan atau ditargetkan rampung pada tahun terakhir Jokowi menjabat sebagai Presiden itu. Selebihnya, disesuaikan dengan rencana masing-masing proyek.Selain itu, Presiden juga akan mengingatkan kepala daerah untuk tak menerbitkan peraturan yang menghambat dunia investasi."Jangan sampai investor luar dan dalam negeri itu terhambat hanya gara-gara birokrasi, aturan yang dibuat manusia. Jadi, tidak harus dikaji lagi, disinkronisasi lagi, enggak. Kalau (peraturan) sudah dianggap enggak bisa cepat, dipangkas saja," ujar Tjahjo.Tentang kapan pertemuan akbar tersebut dilaksanakan, Mendagri belum bisa memastikannya. Ia menyerahkan agenda tersebut kepada Menteri Sekretariat Negeri dan Sekretaris Kabinet. [kompas.com]

Read More »

Sukses Tol Laut, Ini Strategi Presiden Jokowi Selanjutnya

Program tol laut yang diinisiasi kan oleh Presiden Joko Widodo telah berhasil menurunkan disparitas harga di wilayah timur Indonesia. Kini pemerintah akan berupaya meningkatkan perdagangan barang dari wilayah timur ke barat.Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dengan adanya program tol laut yang sudah berjalan sejak 2015 telah mampu menurunkan harga barang di wilayah timur hingga 25%. Itu karena adanya kemudahan dan peningkatan arus pengiriman barang ke wilayah timur."Tol laut itu untuk menyuplai disparitas di wilayah timur. Berkaitan dengan tol laut kita sudah bisa tekan harga 20-25%," tuturnya di The Hermitage Hotel, Jakarta, Selasa (10/10/2017).Namun, kata Budi, tugas pemerintah belum selesai. Pemerintah saat ini berupaya untuk memicu adanya transaksi perdagangan dari wilayah timur. Sebab dia menilai ada potensi pengiriman balik barang dari wilayah timur."Tugas kita belum selesai, karena ada tugas lagi di wilayah timur dengan meningkatkan trade. Dengan adanya potensi arus kembali ke Surabaya maka mustinya ada satu trading. Kita lagi improve trading-trading di timur agar ini bukan hanya memberikan harga yang lebih murah saja," tambahnya.Sebelumnya diberitakan, berdasarkan data yang telah diolah dari Kementerian Perdagangan, sejumlah bahan pokok yang dibawa oleh tol laut ke beberapa daerah telah terjadi penurunan harga. Di Larantuka, Flores, Nusa Tenggara Timur misalnya tercatat harga beras, gula pasir, minyak goreng kemasan, tepung terigu dan triplek 3 mm terjadi penurunan dari bulan Agustus 2016 ke bulan Juni 2017.Harga beras turun 17% dari Rp 12.000/kg menjadi Rp 10.000/kg, harga gula pasir turun 17% dari Rp 18.000/kg menjadi Rp 15.000/kg, harga minyak goreng kemasan turun 12% dari Rp 17.000/kg menjadi Rp 15.000/kg, harga tepung terigu turun 20% dari Rp 10.000/kg menjadi Rp 8.000/kg, dan triplek 3 mm turun 4% dari Rp 55.000 menjadi Rp 53.000.Penurunan harga juga terjadi di daerah Fak-Fak, pada komoditas beras dan gula pasir yang masing-masing turun 13% dan 16%. Di daerah Dobo, gula pasir dan tepung terigu masing-masing turun 19% dan 7%, dan di daerah Anambas, Kepulauan Riau, gula pasir dan beras masing-masing turun 14% dan 6%.Harga semen juga tercatat turun di beberapa wilayah pegunungan di Papua. Di Wamena, harga semen yang semula Rp 500 ribu/sak saat ini sudah turun menjadi Rp 300 ribu/sak. Di Puncak Jaya, harga semen semula Rp 2,5 juta/sak kini menjadi Rp 1,8 juta/sak, di Jayapura turun dari Rp 95 ribu/sak menjadi Rp 85 ribu/sak dan di Nabire turun dari Rp 85 ribu/sak menjadi Rp 75 ribu/sak.Dalam perjalanannya program tol laut yang dimulai sejak 2015 hingga tahun 2017 memiliki 13 rute. Rute-rute tersebut menyinggahi sebanyak 41 pelabuhan singgah di Indonesia, di mana 7 rute di antaranya ditugaskan ke Pelni dan 6 lainnya ke swasta. [detik.com]

Read More »

Saat Presiden Jokowi Sopiri Sultan HB X Naik Mobil Golf di Istana

Foto : Biro Pers SetpresUsai melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam VIII menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Presiden Joko Widodo mengajak keduanya bersama pasangan masing-masing untuk foto bersama. Foto bersama digelar di salah satu ruangan di Istana Negara.Pantauan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/10), setelah sesi foto bersama itu, Jokowi, Ibu Negara Iriana Widodo, Sri Sultan HB X, dan GKR Hemas menuju ke Istana Merdeka. Mereka menuju Istana Merdeka menggunakan mobil golf.Foto : Biro Pers SetpresYang menarik, Jokowi yang mengemudikan mobil itu, sedangkan Sri Sultan HB X berada di kursi penumpang depan. Sementara di kursi penumpang belakang, duduk Iriana dan GKR Hemas.Lalu, Sri Paku Alam VIII dan Gusti Kanjeng Bendara Raden Ayu Adipati Paku Alam menaiki mobil golf di belakangnya untuk menuju ke Istana Merdeka. Terlihat Jokowi berbincang sambil bersenda gurau dengan Sri Sultan HB X.Foto : Biro Pers SetpresBegitu juga Iriana dan GKR Hemas terlihat membicarakan sesuatu diselingi gelak tawa. Di Istana Merdeka, Jokowi dan Iriana beserta Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru kembali berfoto bersama.Rencananya setelah foto bersama, Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam VIII akan menggelar konferensi pers di Kantor Presiden. [kumparan.com]

Read More »

Presiden Jokowi Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo sore ini secara resmi melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2017-2022. Pelantikan keduanya digelar di Istana Negara pada Selasa, 10 Oktober 2017.Penetapan tersebut sesuai dengan mekanisme yang berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.Untuk diketahui, sebelum keduanya diambil sumpah, petikan Surat Keputusan Presiden diserahkan terlebih dahulu oleh Presiden Joko Widodo kepada calon gubernur dan wakil gubernur di Ruang Kredensial Istana Merdeka.Setelahnya, Presiden dengan didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Sri Sultan dan Paku Alam berjalan kaki menuju tempat pelantikan di Istana Negara. Momen ini kita kenal dengan sebutan prosesi kirab di mana keempatnya diiringi oleh pasukan kehormatan Paspampres selama berjalan menuju Istana Negara.Setibanya di Istana Negara, calon gubernur dan wakil gubernur diambil sumpah oleh Presiden dan dilantik dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Sri Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Masa Jabatan Tahun 2017-2022."Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur/wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," demikian Presiden memimpin pengucapan sumpah jabatan.Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir. Setelah itu, Presiden dan Ibu Iriana bersama Gubernur dan Wakil Gubernur DIY serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno beserta anggota DPRD DIY berfoto bersama di depan Istana Merdeka.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

3 Tahun Bangun Infrastruktur, Ini Capaian Presiden Jokowi

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo (Jokowi) dalam masa pemerintahannya gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur. Sejumlah proyek pembangunan baik di pusat hingga daerah terus dikebut.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan terdapat sejumlah capaian pembangunan infrastruktur yang berhasil dibangun selama masa pemerintahan Jokowi. Mulai dari jalan, bendungan, hingga perumahan."Jalan tol, bendungan, pembangunan jaringan irigasi, perumahan sudah cukup berhasil kalau dibanding tahun 2 sebelumnya. Kemudian air minum, kemudian kawasan perbatasan, itu jalan nasional, kita tahun ketiga lebih dari 2650 km dibangun, padahal targetnya 2.650 km. Jalan tol tahun ini akan 568 km tambahannya. Tahun 2019 sampai 1.581 km. Jadi itu sedang kami siapkan," katanya di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (10/10/2017).Menurutnya, capaian-capaian tersebut membuat daya saing infrastruktur RI menjadi semakin meningkat."Jalan tol, bendungan jaringan irigasi, rumah, air minum, perbatasan, itu yang bisa menyebabkan daya saing infrastruktur kita naik," jelasnya.Walau demikian, ada juga beberapa proyek infrastruktur yang belum mencapai target. Antara lain penataan kawasan kumuh, hingga masalah sanitasi. Basuki menilai, budaya masyarakat menjadi tantangan tersulit untuk mencapai target tersebut."Ada yang mungkin masih terseok-seok, kita kerja keras untuk bisa dekati target kawasan kumuh, sanitasi. Itu mungkin harus kerja keras untuk bisa mendekati target," terangnya.Lebih lanjut Basuki mengatakan, dirinya sedang mempersiapkan laporan capaian pembangunan infrastruktur kepada Jokowi. Saat ini, dirinya sedang menyusun laporan tersebut."Kami baru diperintahkan buat laporan satu halaman, untuk masing-masing kementerian. Nah kami sudah siapkan, mana yang paling berhasil, mana yang mungkin tidak tercapai," jelasnya. [detik.com]

Read More »

Pemerintah Presiden Jokowi: Tak Ada Rencana Jual BUMN

Beberapa hari terakhir ini merebak isu penjualan BUMN dan anak-anak usahanya. Isu yang santer beredar ini membuat Komisi VI DPR menggelar rapat dengan Kementerian BUMN.Menteri BUMN, Rini Soemarno, masih dilarang menghadiri setiap rapat di DPR. Kehadiran Rini diwakili oleh Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.Airlangga yang juga pernah menjadi Ketua Komisi VI DPR, menegaskan tidak ada rencana pemerintah menjual BUMN."Saya mohon izin mewakili (Menteri BUMN), isu penjualan BUMN saya tegaskan tidak ada," kata Airlangga, di ruang rapat Komisi VI Komplek DPR, Jakarta, Selasa (10/10/2017).Dia mengungkapkan, tak ada pelepasan kepemilikan BUMN alias privatisasi, yang ada hanyalah pencatatan saham anak usaha BUMN di Bursa Efek Indonesia, melalui mekanisme initial public offering (IPO)."Di dalam tahun ini 4 anak BUMN akan IPO. Dan di sini saya tegaskan penjualan BUMN akan lewat privatisasi sesuai dengan UU yang berlaku. Tentunya ada surat resmi dari pemerintah ke DPR," ujar Airlangga.Keempat anak usaha perusahaan pelat merah yang segera IPO tersebut yakni PT Garuda Aero Asia, PT PP Presisi, PT Wika Gedung, dan PT Jasa Armada Indonesia."Disebutkan anak BUMN yang IPO adalah GMF listing hari ini dengan dana yang diperoleh Rp 1,13 triliun , kedua PT PP Presisi Rp 3 triliun, ketiga PT Wika Gedung sedang mendaftar di OJK dengan dana diharapkan Rp 3 triliun, keempat di sektor marine service lagi daftar di OJK," ungkap Airlangga.Lanjut dia, pemerintah juga tetap melanjutkan rencana holding BUMN yakni BUMN pertambangan, migas, perumahan, jalan tol, dan keuangan."Pemerintah juga akan lanjut holdingisasi. Progres holding yang terbentuk holding Semen Indonesia, Holding Pupuk Indonesia, holding kebun, dan yang sedang dalam proses di sektor migas, dan sebagainya," pungkas Airlangga.Seperti diketahui, merebaknya isu penjualan BUMN ini mengemuka setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung mengenai anak dan cucu usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai 800 perusahaan. Ia menginginkan agar anak hingga cucu BUMN disatukan alias dimerger.Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam acara penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2017, Selasa (3/10/2017). Jokowi menyampaikan hal ini merespons keluhan pengusaha yang menyebut proyek infrastruktur dikuasai BUMN hingga anak dan cucu usahanya."Silakan tanya menteri yang hadir, kemarin saya marahin enggak? Ya betul BUMN ada 118, tapi anak dan cucunya hampir 800. Tapi yang buat anak cucu cicit bukan saya, kan sudah ada dari dulu. Kenapa ngomongnya baru sekarang Bapak Ibu? Jangan-jangan juga ada yang main politik," kata Jokowi.Jokowi mengatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada menterinya agar 800 anak dan cucu BUMN dimerger, bahkan kalau perlu dijual."Saya sudah perintahkan kemarin, yang 800 dimerger atau kalau perlu dijual. Ngapain BUMN ngurusin katering, nyuci baju. Langsung saya tunjuk langsung. Saya terbiasa blakblakan seperti itu. Untuk apa begitu?" tegas Jokowi. [detik.com]

Read More »

Presiden Jokowi Resmi Lantik Sultan dan Pakualam Jadi Gubernur dan Wagub DIY

Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Gusti Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Pakualam X telah resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali. Mereka dilantik oleh Presiden Joko Widodo.Prosesi pelantikan berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (10/10/2017) sore hari.Sultan dan Pakualam mengenakan setelan seragam kepala daerah warna putih. Prosesi pertama berlangsung di Istana Merdeka, yakni prosesi penyerahan petikan Surat Keputusan Presiden kepada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2017-2022. Jokowi menyambut dan menyalami keduanya yang memasuki pintu utama Istana Merdeka. Iringan drum band bertalu-talu mengiringi langkah Jokowi, Sultan, dan Pakualam menuju Istana Negara, 50 meter dari Istana Merdeka. Kirab ini berlangsung sampai mereka masuk ruangan, prosesi kedua dimulai.Di dalam sudah ada pejabat-pejabat, antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, dan lain sebagainya.Sultan dan Pakualam menuturkan sumpah jabatan dibawah Alquran. Sumpah dituntun oleh Jokowi. "Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur/sebagai Wakil Gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD Negara RI Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," tutur Jokowi ditirukan Sultan dan Pakualam.Akhirnya dalam pelantikan ini, keduanya kemudian menandatangani berita acara pengambilan sumpah. Maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107P/2017, Sri Sultan HB X menjadi Gubernur DIY dan Pakualam X menjadi Wakil Gubernur DIY. [detik.com]

Read More »

Tahun 2018, Presiden Jokowi Siapkan Anggaran Rp 20 Triliun Pembangunan Infrastruktur di Sumatera

Foto : Agus SupartoMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan manfaat pembangunan infrastruktur harus bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur tahun 2018 baik yang dibiayai oleh APBN di Kementerian PUPR maupun alokasi APBD Pemerintah Daerah harus dicermati dengan baik prioritas pembangunan infrastruktur yang akan diselesaikan. “Pembangunan infrastruktur dalam era Presiden Joko Widodo bukan bertujuan bermewah-mewahan, namun untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal infrastruktur dari negara-negara lain. Infrastruktur merupakan pilihan logis dan strategis untuk meningkatkan daya saing kita,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menyampaikan paparannya dihadapan para Gubernur se-Sumatera pada acara Rapat Koordinasi Gubernur se-Wilayah Sumatera yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kota Jambi, Senin (10/9/2017). Saat ini ranking daya saing Indonesia berdasarkan Global Competitive Index yang dikeluarkan World Economic Forum, berada pada peringket 36 atau telah meningkat dari sebelumnya di peringkat 41. Indeks daya saing infrastruktur juga meningkat dari tahun lalu ranking 60, maka tahun ini berada di ranking 52. “Anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp 106,9 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran infrastruktur di Pulau Sumatera berkisar Rp 20,32 triliun,”jelas Menteri Basuki. Nantinya dikatakan Menteri Basuki, anggaran Rp 20,32 triliun untuk Pulau Sumatera tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan air dan pangan sebesar Rp 7,42 triliun, peningkatan konektivitas jalan dan jembatan sebesar Rp 8,86 triliun, infrastruktur Cipta Karya sebesar Rp 2,52 triliun dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp 1,51 triliun. Diakui Menteri Basuki bahwa tantangan disparitas di Pulau Sumatera masih besar dimana kegiatan ekonomi masih dominan di bagian timur dibandingkan barat. Hal ini juga terkait dengan kondisi geografis Pulau Sumatera, dimana potensi kebencanaan menjadi perhatian dalam membangun infrastruktur. “Namun tantangan tersebut harus kita jawab dengan tepat. Dibangunnya jalan tol di pesisir timur Sumatera, akan diikuti pembangunan ruas tol penghubung (feeder) seperti Tol Padang-Pekanbaru dan Bengkulu-Palembang,” jelasnya. Jalan tol Trans Sumatera yang terdiri dari 24 ruas dengan total panjang mencapai 2.704 km yang terdiri dari 2.004 km jalan tol di Pantai Timur dan 700 km jalan tol penghubung (feeder) diantaranya Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Medan-Binjai, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Palembang Indralaya, dan Pekanbaru-Padang."Diluar APBN, kebutuhan investasi untuk pembangunan ruas tol di Sumatera mencapai Rp 130 triliun," tegas Menteri Basuki. Dukungan infrastruktur dilakukan melalui pendekatan wilayah untuk mendukung berbagai kawasan industri melalui akses jalan, perumahan, dan jaringan air minum. Kemudian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti Danau Toba, Tanjung Kelayang dan Mandeh, dan kawasan pedesaan prioritas. Selain itu mendukung lumbung pangan nasional di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung melalui pembangunan bendungan antara lain Rajui, Keureto, Tigadihaji, dan jaringan irigasi dalam skala masif. Sedangkan pada tahun 2017, pembangunan infrastruktur yang dilakukan khususnya di Pulau Sumatera, diantaranya permukiman nelayan tepi air di Bengkulu, program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) Kepulauan Riau, pembangunaan SPAM Broni di Kota Jambi dengan kapasitas 600 liter/detik yang melayani hingga 48.000 sambungan rumah, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Blang Bintang berkapasitas 250 ton sampah/hari, dan pembangunan SPAM regional di Bengkulu. Untuk perumahan dilakukan pembangunan rusun di Lampung Tengah dan Bengkulu, rumah khusus nelayan Kampung Melayu Bengkulu dan Belitung Timur. Rusun pondok pesantren juga dibangun di 6 lokasi dengan jumlah unit setiap rusunawa sebanyak 30 kamar. Rusunawa untuk mendukung kegiatan belajar para santri berada di Pesantren Babul Ulum Diniyah Islamiyah di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Musthofawiyah Purba Baru di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Pesantren terpadu Prof. Dr. Hamka di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Thoriqoh Bahrul Musyahadah di Kabupaten Komering Ulu dan Al Ishlah di Kabupaten Komering Ilir, Sumatera Selatan, dan Pesantren Riyadlatul Ulum Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Selain rusun juga dibangun rumah swadaya di Padang, dan pembangunan infrastruktur pendukung Asian Games XVIII di Sumatera Selatan yang diperkirakan akan rampung akhir tahun ini. Pada acara tersebut juga diadakan pemberian penghargaan forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) kepada 22 perusahaan swasta yang telah memberikan kontribusinya dalam pembangunan Provinsi Jambi serta penandatanganan nota kesepakatan Gubernur Se-Sumatera. [pu.go.id]

Read More »