Sri Mulyani Sebut Peserta Tax Amnesty tak Perlu Minta SKB Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi keluhan wajib pajak yang merasa kesulitan bahkan ditolak saat meminta permohonan surat keterangan bebas (SKB) setelah ikut tax amnesty atau pengampunan pajak.Perlu diketahui, SKB dianggap oleh para peserta tax amnesty sebagai insentif bagi mereka untuk mendapatkan pembebasan pajak penghasilan (PPh) saat melakukan balik nama atas harta yang dideklarasikan.Ani mengatakan berdasarkan laporan yang diperoleh dari Dirjen Pajak Ken Dwijugiastiadi, SKB tidak perlu dikeluarkan sebab, wajib pajak saat melaporkan suerat pernyataan harta (SPH) dianggap telah mewakili."Saya sudah cek ke Pak Ken persoalannya apa? Kemungkinan itu persoalannya bahwa para notaris yang akan balik nama atas aset-aset yang dideklarasikan waktu itu mereka butuh SKP. Yang seharusnya tidak perlu. Karena dengan SPH yang dulu diterbitkan di tax amnesty itu sudah memadai," kata Ani di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu 15 November 2017.Dengan adanya SPH tersebut, kata Ani, secara UU sudah diterima sebagai deklarasi bahwa harta yang dilaporkan adalah atas nama wajib pajak yang bersangkutan. Sehingga tak perlu lali mendapatkan SKB untuk mendapatkan pembebasan pajak saat mengurus balik nama."Kalau sekarang mereka akan legalisasi dari aset tersebut sebenarnya tidak perlu lagi SKP. PMK-nya sudah jelas," ujar dia.Namun demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan bahwa dirinya telah meminta pada Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa laporan tersebut. Ani menjamin, jika memang ada persoalan yang dihadapi wajib pajak, pihaknya siap membantu."Tapi saya minta semua jajaran pajak, Dirjen dan seluruh kanwil untuk periksa seberapa banyak kasus itu dan apa penyebabnya sehingga menimbulkan berita mengenai berbagai hal yang tidak benar mengenai peprpajakan," jelas dia.Sebagai informasi, ketentuan mengenai SKB tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam aturan tersebut tertulis: Pajak penghasilan terhutang atas pengalihan hak dibebaskan dengan syarat terlebih dulu memperoleh surat keterangan bebas pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang diberikan fasilitas pengampunan pajak.Pembebasan pajak penghasilan berlaku untuk penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan bangunan yang masih atas nama pihak perantara (nominee), pemberi hibah, pewaris, atau salah satu ahli waris. Selain itu, berlaku juga untuk pengalihan harta berupa saham. [metrotvnews.com]

Read More »

Ignasius Jonan Lakukan Transparansi Keterbukaan Pajak Bidang Pertambangan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sedang mendorong keterbukaan transparansi pajak bagi perusahaan pertambangan di seluruh Indonesia."Bapak Presiden dan Menteri Keuangan juga menginginkan adanya keterbukaan dalam perpajakan. Jadi, sekarang kami minta setiap dokumen yang diajukan itu harus mencantumkan NPWP sampai Beneficial Ownership," jelas Jonan dikutip dari Antara, Rabu, 15 November 2017.Terkait kepemilikan saham di perusahaan tambang, semua perusahaan harus dimiliki oleh perorangan, tidak boleh mengatasnamakan Badan."Kalau beneficial owner harus orang, tidak bisa Badan," tegas Jonan.Jonan mengaku, upaya ini penting dilakukan agar kepemilikan saham industri tambang memiliki kejelasan. Hal ini diharapkan tidak menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan mampu mencegah korupsi, penghindaran pajak, pembiayaan terosisme, dan praktik pencucian uang.Untuk mencegah hal tersebut, beberapa waktu yang lalu, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.Permen ESDM tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan iklim investasi di sektor ESDM.Sebelumnya, Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta menandatangani 13 Naskah Amandemen Kontrak Perjanjian Karya/Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B).Penandatanganan ini sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara yang mengamanatkan ketentuan pada KK dan PKP2B harus disesuaikan dengan Undang-Undang dan Peraturan turunannya.Sejumlah 13 PKP2B tersebut terdiri atas :- Empat PKP2B Generasi I atas nama PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Berau Coal, dan PT Kideco Jaya Agung.- Satu PKP2B Generasi II atas nama PT Barasentosa Lestari.- Delapan PKP2B Generasi III masing-masing atas nama PT Intitirta Primasakti, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Lahai Coal, PT Maruwai Coal, PT Pari Coal, PT Ratah Coal, dan PT Sumber Barito Coal.Selain itu, terkait isu penting dalam renegosiasi Amandemen PKP2B adalah pertama tentang wilayah perjanjian dan kelanjutan operasi penambangan. [metrotvnews.com]

Read More »

Kemkominfo: 4,6 Juta Umkm Telah Go Online

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan 4,6 juta UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro) atau sekitar sembilan persen delapan juta total UKM telah masuk dalam perdagangan online."Kami punya target mengonlinekan delapan juta UMKM hingga 2019, namun sekarang baru 4,6 juta," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 15 November 2017.UMKM, menurut dia, pada akhirnya dapat memasarkan produknya lebih luas melalui platform online, sekaligus juga memberikan ruang bagi munculnya para pelaku-pelaku enterpreneur baru."Misalnya saat ini, dengan go jek, sudah bisa melalui dapur langsung dikirim ke pemesan, asal punya brand, tidak perlu lagi misalnya punya rumah makan, asal bisa pandai masak," katanya.Deputi Produksi dan Pemasaran Kemenetrian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta mengatakan, pihaknya sejak lama telah mendorong UKM untuk terlibat dalam ekonomi digital.Kementerian Koperasi dan UKM terus melakukan pendampingan terhadap para UKM untuk dapat go online.Ia mengatakan, saat ini UMKM yang memiliki kapasitas yang memadai terus didorong Kementerian untuk online. Diantaranya dengan meningkatkan kemampuan dan kapasitas sehingga produk yang dijual memiliki standar kualitas yang tinggi."Seperti misalnya tentang hak cipta, jangan sampai kita sudah promosikan ternyata dimiliki orang lain," katanya.Ia mengatakan, UKM go online yang terdata Kementerian Koperasi dan UKM mencapai 3,79 juta. [metrotvnews.com]

Read More »

Menteri BUMN Bidik Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menargetkan peningkatan produktivitas tanaman tebu dengan menanam tebu di lahan milik PTPN XII yang dikerja samakan dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, hari ini."Kami harapkan produktivitas tanaman tebu bisa mencapai 100 ton per hektare (ha) dengan rendemen sekitar 8 persen, sehingga dapat meningkatkan kapasitas pabrik gula dan mewujudkan swasembada gula," kata Rini di Kabupaten Jember dikutip dari Antara, Rabu, 15 November 2017.Menurutnya produktivitas tebu di 2017 masih rendah yakni kurang dari 100 ton per ha dan tingginya curah hujan menyebabkan rendemen tebu juga turun yakni sekitar 7,5 persen, sehingga diharapkan tahun depan bisa ditingkatkan."Kerja sama petani dengan BUMN baik itu perbankan maupun produsen pupuk melalui penandatanganan atau MoU tadi diharapkan semuanya bisa tepat waktu, tepat penananam, tepat pemupukan, sehingga dapat berdampak pada peningkatan produktivitas tebu," tuturnya.Pemerintah melalui Kementerian BUMN terus memberikan dukungan terhadap kontribusi sektor pertanian bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan dukungan tersebut salah satunya dilakukan dengan mendorong kontribusi sub sektor perkebunan tebu melalui program-program yang ditujukan untuk mendorong peningkatan produktivitas tebu.Total luas tanam tebu di Indonesia saat ini mencapai 450 ribu hektare (ha) yang terdiri dari luas perkebunan rakyat sebesar 266 ribu ha, perkebunan negara 67 ribu ha dan perkebunan swasta sebesar 118 ribu ha dengan rata-rata produksi tebu rakyat secara nasional berada di bawah 80 ton per ha dengan tingkat rendemen dibawah 8 persen."Pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas tebu rakyat untuk mencapai swasembada gula nasional melalui peran dan kontribusi BUMN," katanya.Melalui strategi pengembangan tebu rakyat, BUMN berperan dalam memfasilitasi pendanaan bagi petani tebu, membantu pengadaan pupuk nonsubsidi untuk petani tebu rakyat, melakukan supervisi untuk meningkatkan produktivitas tanaman tebu, meningkatkan komunikasi dengan petani tebu rakyat, serta membuat kontrak giling sebagai jaminan pengelolaan tebu rakyat."Pemerintah terus mendorong agar sektor pertanian beserta subsektor di dalamnya dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi bangsa. Petani tebu adalah pelaku utama swasembada gula dan dalam rangka mendorong tercapainya swasembada gula, maka peningkatan kapasitas petani penting dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tebu dan rendemennya," ujarnya.Lahan perkebunan tebu di Jawa Timur saat ini tercatat seluas 203.566 ha yang terdiri dari perkebunan tebu rakyat 184.211 ha, perkebunan negara 18.950 ha dan perkebunan swasta 656 ha. Perkebunan tebu di Jawa Timur merupakan yang terluas di Indonesia atau tercatat sebesar 44 persen dari total perkebunan tebu nasional."Saya sudah beberapa kali berkunjung ke Jatim khusus untuk mengikuti perkembangan tebu rakyat agar tetap tumbuh kembang demi mendukung swasembada gula nasional. Dengan penggunaan teknologi yang tepat guna dan mekanisasi untuk menyongsong tahun 2018, saya harapkan dapat membangkitkan semangat petani Jatim dengan peningkatan target produksi menjadi rata-rata diatas 100 ton/ha dan rendemen diatas 9 persen," katanya.Ketua Umum Dewan Pembina DPP Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) HM Arum Sabil mengatakan produksi gula nasional tahun ini diperkirakan turun dari 2,5 juta ton ke 2,3 juta ton karena ada sebagian tanaman tebu yang tidak dirawat dengan baik akibat kendala pembiayaan dan pupuk."Saat ini dicanangkan peningkatan produktivitas khusus petani yang memiliki luas lahan diatas 2 ha dengan mendapatkan kredit komersial tanpa jaminan dengan avalis pihak pabrik gula setempat, sehingga diharapkan dapat mewujudkan swasembada gula," tuturnya.Sedangkan untuk ketersediaan pupuk nonsubsidi kepada petani tebu akan disiapkan kios-kios resmi melalui distributor khusus yakni koperasi petani, badan usaha petani untuk menyalurkan pupuk nonsubsidi kepada petani tebu, sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman tebu petani"Kami juga berharap kepada pemerintah, agar dalam menghitung harga pokok produksi (HPP) tidak memasukkan komponen biaya subsidi, sehingga riil biaya produksi nonsubsidi baik kreditnya maupun pupuknya, sehingga petani punya gairah untuk bertani dan nilai ekonomi bertani," tambahnya. [metrotvnews.com]

Read More »

Presiden Jokowi: Kita Harus Sadar Ditinggal Singapura, Malaysia, dan Vietnam

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Indonesia sudah tertinggal dari negara-negara tetangga. Kini negara ini harus cepat berubah."Kita memiliki potensi besar, tapi kita juga harus menyadari bahwa kita ini sudah ditinggalkan oleh tetangga-tetangga kita," kata Jokowi di panggung Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Partai NasDem, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).Jokowi berbicara dalam rangka pidato pembukaan Rakernas partai yang dipimpin Surya Paloh itu. Soal ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangganya, Jokowi sering mendiskusikan masalah ini dengan Ketum NasDem Surya Paloh."Singapura, kita ditinggal. Malaysia, kita ditingal. Vietnam, kita juga sudah kalah," kata Jokowi.Yang menyebabkan Indonesia tercecer dari Singapura, Malaysia, dan Vietnam adalah faktor produktivitas, etos kerja, dan pola pikir. Maka perlu adanya perubahan yang cepat terhadap ketiga faktor itu.Jokowi menyatakan pemerintahannya telah mengusahakan pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan infrastruktur sengaja tidak dipusatkan di Pulau Jawa, melainkan di pulau-pulau yang jauh dan belum terlalu tersentuh pembangunan."Karena untuk memenangkan kompetisi, bukan yang lain-lain," kata dia. [detik.com]

Read More »

Presiden Jokowi: Bekerja untuk Rakyat adalah Kampanye yang Baik

Presiden Joko Widodo mengatakan, bekerja untuk rakyat adalah kampanye yang efektif.Hal itu diungkapkan Jokowi dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-6 sekaligus pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017) malam.Awalnya, Presiden mengingatkan belasan ribu fungsionaris Nasdem se-Indonesia yang hadir pada acara itu, bahwa tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun politik."Sebentar lagi akan ada Pilkada, tahun depannya lagi ada Pemilu, baik legislatif atau presiden. Kita ingin suasana bangsa ini harus tetap tenang," ujar Jokowi.Jokowi menegaskan, masyarakat Indonesia tidak boleh terganggu oleh proses demokrasi.Jika rakyat tenang dan senang, maka akan memberikan kontribusi positif bagi aspek stabilitas negara, baik keamanan atau ekonomi."Kalau rakyat senang dan tenang, kita semuanya juga bisa terus bekerja, memenuhi kebutuhannya rakyat. Karena bekerja untuk rakyat adalah kampanye yang baik," lanjut dia.Pernyataan Jokowi tersebut disambut tepuk tangan dan sorak-sorai peserta acara. [kompas.com]

Read More »

Presiden Jokowi ke NasDem: Parpolnya Surya Paloh Jalannya Cepat Banget!

Presiden Jokowi memuji manuver yang dilakukan NasDem. Menurutnya, manuver NasDem begitu cepat."Partai pimpinan Pak Surya Paloh ini jalannya cepat banget, jalannya cepat sekali. begitu tiba-tiba sudah pilih calon gubernur. Yang lain belum, NasDem sudah punya pilihan," ujar Jokowi saat rakernas IV NasDem di JiExpo Kemayoran, Jakpus, Rabu (15/11/2017).Menurut Jokowi, saat ini memang diperlukan kecepatan. Alasannya, perubahan di dunia berjalan cepat."Yang sekarang ini kecepatan sangat diperlukan karena perubahan dunia berjalan begitu sangat cepatnya, coba kita lihat cepatnya perubahan ini," jelas Jokowi.Jokowi juga memuji keputusan cepat yang dibuat NasDem."Kecepatan bertindak dan di lapangannya juga cepat, cepat, cepat, cepat. Saya yang melihat dari jauh geleng-geleng begitu cepatnya NasDem membuat keputusan," tutup Jokowi. [detik.com]

Read More »

Sah! NasDem Kukuhkan Jokowi Jadi Capres 2019

NasDem resmi mengukuhkan Joko Widodo (Jokowi) jadi capres 2019. Deklarasi itu disampaikan saat Rakernas IV NasDem.Hal ini dideklarasikan oleh Ketum NasDem Surya Paloh. Jokowi dipersilakan maju untuk menerima piagam dukungan.Nantinya, Jokowi turut memberikan amanat dalam rakernas IV NasDem. Jokowi sekaligus meresmikan rakernas dengan memukul gong.Acara ini juga dihadiri sejumlah pejabat negara hingga elite parpol. Menko Polhukam Wiranto, Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Jaksa Agung M Prasetyo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono serta Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo. Elite parpol yang hadir Ketum PPP Romahamurmuziy, Ketum PAN Zulkifli Hasan, hingga Sekjen Golkar Idrus Marham.Sebelumya, beberapa parpol sudah resmi mendeklarasikan Jokowi jadi capres 2019. Antara lain Golkar, PPP, dan Hanura. [detik.com]

Read More »

Surya Paloh: NasDem Punya Presiden Jokowi yang Diusung Totalitas!

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberi sambutan di Rakernas IV partainya. Surya Paloh menceritakan soal cita-cita partainya dan apa yang telah tercapai.Rakernas NasDem digelar di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/11/2017). Surya Paloh memberi sambutan di depan Presiden Joko Widodo."Apakah cita cita NasDem ini sudah tercapai? Kalau ada pertanyaan," kata Surya Paloh.Paloh mengatakan cita-cita NasDem sampai sejauh ini belum tercapai sepenuhnya. Namun, Paloh bangga atas beberapa capaian NasDem."Saya katakan sejara jujur sejujur-jujurnya, masih jauh soal ini, dari apa yang diinginkan, apalagi dari cita-cita proklamator ini," ungkap Paloh."Tapi perlu dicatat dengan jelas dan tegas, satu kemenangan kecil yang telah tercatat yang sudah ditancapkan. Ada kepercayaan suara rakyat 7 persen pemilu 2014 lalu. Kita sudah memiliki Presiden Jokowi. Presiden yang diusung secara totalitas oleh partai ini!" imbuh Paloh berapi-api.Para kader NasDem yang mendengar sambutan Paloh riuh bertepuk tangan. Paloh melanjutkan sambutannya."Memang partai ini seumur jagung tapi saya sampaikan juga kami memiliki mimpi besar," tegas Paloh, kembali diikuti tepuk tangan. [detik.com]

Read More »

Menteri Pertanian Kucurkan Bantuan Rp100 Miliar ke Petani Barito Utara

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, kucurkan bantuan 100 Milyar atau 50.000 hektar tanaman jagung serta 5 Traktor Roda 4 dan 4 alat panen jagung dan meminta Kabupaten Barito Utara, untuk fokus kembangkan tanaman jagung. Saya sudah lihat dari udara tadi dengan Gubernur, ketika mau kesini ujar Mentan sesaat landing dengan helikopter di Desa Batu Raya I, Kecamatan Gunung Timang, Barito Utara. Andi Amran Sulaiman didampingi Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran dan Anggota Komisi IV DPR RI, dapil Kalteng, Hamdani, disambut Bupati Kabupaten Barito Utara, Nadalsyah dan Masyarakat adat Barito dengan upacara "Potong Hompong" sebelum melakukan Panen Jagung. Mentan, saat berdialog dengan Petani Kabupaten Barito Utara, menanyakan berbagai bantuan pemerintah yang sudah diterima, apakah dapat membantu usaha petani, serempak di jawab sangat membantu, demikian juga harga jagung yang cukup baik ditingkat petani kabupaten Barito Utara, sekitar Rp. 3.000 hingga Rp. 3.200/kg. Menteri Pertanian, menyampaikan semua itu dilakukan karena kecintaan Presiden terhadap rakyat khususnya petani Indonesia, "Bapak Presiden" yang perintahkan semua ini untuk petani indonesia, "Jangan pernah sakiti petani", itu pesan bapak Presiden.Mengakhiri sambutan dan dialognya Mentan, meminta seluruh aparatur daerah melalui Forkopimda agar bersinergi mengawal, kegiatan yang difokuskan kepada petani dan masyarakat ekonomi lemah.Bupati Barito Utara Nadalsyah, dalam laporannya menyampaikan terima kasih atas nama seluruh masyarakat kabupaten Barito Utara yang berjumlah 152.000 jiwa, kami berterima kasih kepada Mentan, dengan Upsus Pajale, yang sangat menggairahkan petani Barito Utara, sejak beberapa waktu belakangan harga karet turun, petani berpindah pada tanaman jagung, dan semua merasa puas bahkan saat ini petani barito sudah bisa jalan-jalan dan berbelanja perhiasan ujar Nadalsyah.Kabupaten Barito Utara, memiliki lahan pertanian sekitar 47.000 hektar yang terdiri dari sawah irigasi, tadah hujan dan tegalan, sedang optimalisasi lahan ada sekitar 212.000 hektar, memang selama ini kebutuhan pangan terutama beras dipasok dari wilayah tetangga, provinsi Kalimantan Selatan.Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, dalam sambutannya, meminta semua aparatur pimpinan daerah, sungguh-sungguh bekerja sama untuk rakyat, tindak semua oknum yang merugikan rakyat, apa itu pupuk, gas atau apa saja tegasnya. Gubernur juga meminta agar alat mesin pertanian bantuan Kementan jangan sampai nganggur, harus segera di optimalkan di lahan petani, sementara itu Anggota Komisi IV DPR. RI, dapil Kalteng, Hamdani, menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat tani Indonesia, agar mendukung program pemerintah untuk mensejahterakan ekonomi petani. Saya dan seluruh teman anggota komisi IV DPR terus mendukung program Pajale. [pertanian.go.id]

Read More »