Presiden Jokowi: Bahaya Kalau Anak-Anak Tidak Diberikan Pendidikan Karakter

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka alasan mengapa dirinya menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Menurut Presiden, hal ini karena sekarang landscape interaksi sosial antar individu antar masyarakat itu sudah sangat terbuka sekali.“Kenapa pendidikan karakter kita nomor satukan, karena kita takut nilai-nilai agama nilai-nilai budaya yang ada di negara kita Indonesia ini, tergerus gara-gara anak didik kita yang sekarang ini, yang mendidik bukan hanya guru bukan hanya orang tua tetapi media sosial ikut mendidik mereka,” kata Presiden Jokowi saat bersilaturahmi dengan jajaran pengurus Al Irsyad, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/11) pagi.Presiden menegaskan, berbahaya sekali kalau anak-anak tidak diberikan sebuah penguatan karakter.Karena itu ia mengingatkan, jangan hanya pandai matematika, jangan hanya pandai masalah teknologi, jangan hanya pandai masalah fisika dan biologi, tetapi mereka tidak memiliki karakter yang memiliki nilai-nilai agama dan budaya yang baik. “Tidak ada artinya,” ujarnya.Saat mengundang seluruh ormas-ormas Islam, Presiden mengemukakan, bahwa semuanya memberikan dukungan penuh pada Perpres tentang Penguatan Karakter yang dikeluarkan pemerintah.“Ini sebuah hal yang patut kita syukuri, bahwa semuanya memiliki kesadaran yang sama betapa pentingnya penguatan karakter bagi anak-anak kita,” ucap Presiden Jokowi.Perppu OrmasSebelumnya saat menyinggung kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Presiden Jokowi mengatakan, karena negara ini, para pendiri bangsa ini sudah sepakat bahwa negara ini adalah negara yang berideologi Pancasila.Dengan adanya Perppu Ormas yang kini sudah disetujui DPR-RI untuk dijadikan Undang-Undang, maka nanti kalau ada yang anti ideologi negara, dirinya akan bersikap tegas dengan segala resiko.“Kesepakatan itu sudah final, kalau ada yang masih anti Pancasila, yang masih tidak setuju dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya maaf undang-undang kita jelas sekali menyebutkan itu,” tegas Presiden Jokowi.Silaturahmi dengan jajaran pengurus Al Irsyad dari seluruh Indonesia itu dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Ketua Al Irsyad Al Islamiyah Kyai Haji Abdullah Djaidi. [setkab.go.id]

Read More »

Hanya 5 Tahun Sekali, Presiden Jokowi: Jangan Sampai Perhelatan Politik Menjadikan Kita Tidak Rukun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa keragaman suku, agama, adat istiadat, budaya Indonesia merupakan kekayaan yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, hal ini patut disyukuri, dan jangan karena, misalnya perhelatan politik, karena pilihan Bupati, pilihan Wali Kota, pilihan Gubernur, atau pilihan Presiden, menjadikan kita tidak rukun.“Sudahlah, kalau saya sampaikan ke siapapun, yang namanya pemilu, pilih pemimpin yang baik, coblos, sudah, setelah itu rukun kembali,” pinta Presiden Jokowi saat bertatap muka, bersilaturahim, dan berkenalan dengan para kepala suku/lembaga adat seluruh indonesia di Istana Bogor, Kamis (16/11) pagi.Presiden Jokowi yang saat itu mengenakan pakaian adat Betawi meminta, jangan sampai dibawa bertahun-tahun suasana Pemilu masih ada, kebencian diangkat-angkat terus. Lupa bahwa kita ini adalah saudara sebangsa dan setanah air.Ia mengingatkan, bahwa perhelatan politik hanya lima tahun sekali, entah pemilihan Gubernur, entah pemilihan Bupati, pemilihan Wali Kota, pemilihan Presiden. “Sudahlah, pilihlah pemimpin yang terbaik, setelah itu sudah, kita rukun kembali,” ucap Presiden seraya mengemukakan, kita kadang-kadang terbawa oleh perasaan-perasaan.“Sudahlah. Terus kita jaga kerukunan persaudaraan yang ada,” tutur Presiden Jokowi.Siap FasilitasiDalam awal pidatonya, Presiden Jokowi mengaku sangat senang sekali bisa bertatap muka, bersilaturahim, dan berkenalan dengan para kepala suku/lembaga adat seluruh indonesia.Kepala Negara juga mengaku sangat menghargai sekali apa yang sudah dilakukan, diupayakan, oleh para kepala suku/lem baga ada, dalam merawat, dalam menjaga, dalam memelihara adat istiadat, budaya yang ada di daerah masing-masing.Pemerintah, lanjut Presiden, siap memfasilitasi setiap hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat, budaya, dengan renovasi-renovasi rumah-rumah adat.“Jangan sampai kita kehilangan akar budaya kita, karena kekayaan itulah nanti yang akan bisa mensejahterakan negara dan bangsa Indonesia,” tutur Presiden Jokowi.Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. [setkab.go.id]

Read More »

Presiden Jokowi Kumpulkan Para Kepala Suku di Istana Bogor

Keberagaman suku selalu menjadi topik pembicaraan Presiden Jokowi dalam setiap kesempatannya berpidato. Kali ini Jokowi mengumpulkan para kepala suku dan tokoh adat se-Indonesia di Istana Bogor.Para kepala suku itu hadir dengan pakaian adat masing-masing di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/11/2017). Di antara mereka bahkan ada yang tak bersepatu.Para kepala suku dan tokoh adat saling berbincang sembari menanti Jokowi tiba di ruangan. Mereka tetap memakai penutup kepala saat dalam ruangan.Jokowi kemudian memasuki ruangan didampingi oleh Mendikbud Muhadjir Effendy dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Jokowi langsung menyampaikan sambutan setelah Mendikbud memberi laporan."Sangat banyak sekali Keraton kita lembaga ada kita nggak tahu keraton di nusantara ini sekarang ada berapa. Kekayaan seperti inilah yang terus kita jaga," kata Jokowi mengawali sambutannya.Dia kembali bercerita tentang pertemuannya dengan Presiden Afganistan Asraf Ghani. Di pertemuan itu Jokowi menyebutkan Indonesia memiliki 714 suku, lalu Ghani menyatakan negerinya hanya punya 7 suku."Presiden Afghanistan wanti-wanti dan pesan pada saya hati-hati menjaga kebhinekaan itu hati-hati menjaga keberagaman," kata Jokowi.Pertemuan masih berlangsung hingga siang ini. Satu per satu kepala suku atau perwakilan kelompok adat menyampaikan aspirasi ke Jokowi. [detik.com]

Read More »

Sindir Novanto, Jusuf Kalla: Kalau Lari-lari Gini Gimana Dipercaya?

Wakil Presiden Jusuf Kalla bicara tegas soal Setya Novanto yang kini diburu KPK. Sebagai Ketua DPR dan Ketum Golkar, Novanto diminta menaati hukum."Pimpinan harus tetap taat pada hukum dan baru dapat dipercaya oleh masyarakat. Kalau lari-lari gini mana bisa dipercaya oleh masyarakat? " kata JK kepada wartawan usai mengisi rangkaian acara Rakernas NasDem di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017).JK meminta Novanto tidak lari dari pertanggungjawaban perkara yang kini ditangani KPK. Novanto hingga saat ini memang belum diketahui keberadaannya."Harus tetap kepada jalur hukum. Bahwa kalau dibutuhkan ya harus siap. Apa yang dilakukan haruss dipertanggungjawabkan. Jangan seperti ini," sambung JK.KPK menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP. Dia disangka bersama-sama sejumlah orang menguntungkan diri sendiri atau korporasi terkait proyek pengadaan e-KTP.Sebelumnya pada Juli 2017, KPK pernah menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun Novanto mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).Hakim tunggal Cepi Iskandar yang mengadili gugatan praperadilan itu mengabulkan sebagian permohonan Novanto. Status tersangka Novanto pun lepas.Kini Novanto kembali mengajukan praperadilan ke PN Jaksel. [detik.com]

Read More »

Saat Presiden Jokowi Mengaku Kelelahan

Sebagai orang nomor satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo selama ini kerap memiliki kegiatan yang padat. Namun, Jokowi juga manusia biasa yang bisa mengalami kelelahan dalam bekerja.Jokowi pun sempat curhat mengenai agendanya yang padat belakangan ini. Curhat diungkapkan Jokowi saat bersilaturahmi dengan pengurus Al Irsyad Al Islamiyyah di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/11/2017).Mulanya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah akan menyudahi sesi sambutannya. Namun, mendadak ia curhat mengenai jadwal kegiatan yang padat dalam beberapa hari terakhir."Saya sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu sekalian di Istana Bogor ini, meskipun saya sebetulnya ada jeda sedikit, untuk saya sedikit bernafas," kata Jokowi.Jokowi lalu menjabarkan jadwal padat kegiatannya. Bermula dari acara pernikahan putrinya Kahiyang Ayu yang berlangsung sampai Rabu (8/8/2017) malam, keesokan harinya ia langsung bekerja.Saat itu, Jokowi menganugerahkan gelar pahlawan kepada empat tokoh dan menyambut Presiden Korea Selatan Moon Jae-In.Keesokan harinya lagi, Jokowi memimpin upacara hari pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dilanjutkan dengan peresmian pesawat Nurtanio N219 di Bandara Halim Perdanakusuma.Selesai peresmian pesawat, Jokowi langsung lepas landas ke Vietnam untuk menghadiri KTT APEC. Dari Vietnam, Jokowi melanjutkan kunjungan ke Filipina menghadiri KTT Asean."Sejak mantu di Solo, lari ke Vietnam, lari ke Filipina," kata Jokowi.Jokowi baru tiba kembali di Indonesia pada Rabu (15/11/2017) dini hari pukul 10.47 WIB. Namun, Kepala Negara tak langsung menuju Jakarta, melainkan ke Manado terlebih dahulu untuk membuka Kongres Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)."Sampai di Manado pukul 01.30 pagi, paginya lagi ada acara di Manado karena saya sudah janji," kata Jokowi.Sore harinya, Jokowi baru kembali ke Jakarta dan langsung membuka Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem pada malam hari.Akhirnya, pada Kamis pagi ini, Jokowi bersilaturahmi dengan pengurus Al Irsyad Al Islamiyyah dan mencurahkan isi hatinya."Tapi nanti dua hari lagi ada hari Minggu. Saya gunakan untuk sedikit istirahat, bernafas sedikit. Sehari cukup," kata Jokowi disambut tepuk tangan hadirin. [kompas.com]

Read More »

“Ngunduh Mantu”, Warga Tawarkan Rumahnya Jadi Tempat Singgah Presiden Jokowi

Antusias masyarakat Kota Medan, khususnya warga yang tinggal di perumahan elite Bukit Hijau Regency, Kompleks Taman Setiabudi Indah, Medan, menyambut pesta besar ngunduh mantu putri Presiden Joko Widodo cukup tinggi.Mereka berbondong-bondong menawarkan rumahnya menjadi tempat persinggahan Jokowi dan keluarga besarnya yang datang dari Solo."Antusias warga sangat positif, mereka ramai-ramai menawarkan rumahnya untuk disinggahi," ujar Pangdam I Bukit Barisan Mayjen Cucu Somantri saat meninjau persiapan acara pada Rabu (15/11/2017). Apalagi, menurut informasi yang beredar, tak jauh dari lokasi acara ada satu rumah yang disewa keluarga Bobby untuk ditempati sementara Jokowi dan rombongannya. Namun, Cucu membantahnya."Pak Presiden menginap di hotel. Kami sudah siapkan hotel, kan, enggak seharian mereka di sini. Waktu istirahat beliau kembali ke hotel kemudian kembali lagi ke tempat acara," ucapnya.Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihaknya melakukan pengamanan dengan memberlakukan kartu tanda pengenal dan mendata setiap tamu yang masuk ke dalam perumahan."Kami sudah berlakukan setiap penghuni diberikan tanda dan didata, yang masuk kompleks juga dibatasi," ucapnya.Cucu menjelaskan, Jokowi menginginkan aktivitas masyarakat tetap lancar dan berjalan normal seperti biasa. Ia mengklaim tidak ada penutupan jalan, hanya pengalihan."Namun, meski tidak ada jalan yang ditutup, kami akan memperketat penjagaan di beberapa tempat yang menjadi akses menuju lokasi acara. Ini SOP VVIP," ucapnya.Pihak Kodam I Bukit Barisan juga telah memasang puluhan kamera pengawas (CCTV) di lokasi acara.Pasintel Kodam I BB Kolonel Inf Maulana Ridwan mengatakan, CCTV dipasang di panggung pelaminan, tenda utama, security door, tenda relawan, pintu-pintu masuk, dan lokasi lain."Kami juga akan mengakses kamera lalu lintas milik Dinas Perhubungan yang memang sudah terpasang. Untuk pengamatan dilakukan dari televisi di posko pengamanan," pungkasnya. [kompas.com]

Read More »

Pernyataan Presiden Jokowi dan Dimulainya Perburuan KPK terhadap Setya Novanto

Berulang kali Ketua DPR Setya Novanto mangkir dari panggilan KPK dengan dalih 'harus ada izin dari Presiden'. Presiden Jokowi kemudian angkat bicara. Tak lama setelahnya KPK bergerak untuk menangkap Novanto."Buka undang-undangnya semua. Buka undang-undangnya. Aturan mainnya seperti apa, di situlah diikuti," kata Presiden Joko Widodo seperti yang tertulis dalam siaran pers dari Biro Pers Istana, Rabu (15/11/2017).Jokowi menyampaikan hal tersebut menjawab pertanyaan wartawan di Manado tentang pemanggilan Ketua DPR oleh KPK. Jokowi di Manado membuka kongres ke-20 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (15/11/2017).Mengenai aturan pemanggilan anggota DPR ini diatur dalam UU UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pada intinya, seorang anggota DPR wajib memenuhi panggilan penegak hukum -- tanpa perlu izin Presiden -- jika dia menjadi tersangka tindak pidana khusus. Korupsi tergolong dalam tindak pidana khusus.Setya Novanto meminta KPK izin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila ingin memanggilnya terkait kasus korupsi e-KTP. Novanto berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU MD3.Pada hari Rabu kemarin, Novanto dipanggil KPK sebagai tersangka kasus e-KTP. Dia lagi-lagi mangkir dengan alasan tersebut di atas.Pada Rabu malam, kurang dari 12 jam setelah Jokowi memberi pernyataan, KPK bergerak untuk menangkap Novanto. Tim KPK mendatangi rumah Novanto di Jl Wijaya XIII Jaksel, namun si tuan rumah sudah keburu pergi. Sampai saat ini belum diketahui di mana Novanto berada."Sampai saat ini kami belum menemukan yang bersangkutan, termasuk ketika kita mendatangi kediaman yang bersangkutan hari ini," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (16/11).Berbekal surat perintah penangkapan, tim KPK sudah bertemu pihak keluarga Novanto di rumah Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun Novanto sendiri belum jelas rimbanya."Upaya pencarian masih terus kami lakukan," kata Febri.Dia tidak bisa menyebutkan secara terperinci soal ada di mana saja tim KPK yang sedang memburu Novanto. Namun status Novanto belum dinyatakan sebagai buron atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)."Saya kira kita belum bicara soal buron atau pelarian, karena yang dilakukan hari ini adalah proses mendatangi kediaman yang bersangkutan, dan di sana kami masih melakukan proses pencarian lebih lanjut," kata Febri. [detik.com]

Read More »

Malam Hari, Menteri PUPR Cek Pembangunan Terowongan Bendungan Kuwil Kawangkoan di Sulawesi Utara

Selain kerap melakukan kunjungan kerja (kunker) pada hari libur, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga tak segan meninjau kemajuan proyek pembangunan infrastruktur di berbagai daerah hingga malam hari. Seperti yang dilakukan Menteri Basuki saat melakukan kunker ke Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (14/11). Di provinsi ini, Menteri Basuki mengunjungi tiga proyek sekaligus yakni Tol Manado-Bitung, Bendungan Lolak dan diakhiri meninjau Bendungan Kuwil Kawangkoan yang jaraknya cukup jauh. Tiba di lokasi Bendungan Kuwil Kawangkoan di Kecamatan Kalawan, Kabupaten Minahasa Utara, pada pukul 22.30 WITA, Menteri Basuki selama 45 menit berada dilokasi melihat progres pengerjaan dua terowongan sebagi saluran pengelak yakni terowongan inlet sepanjang 520 meter dan outlet sepanjang 550 meter yang diharapkan rampung pada Februari 2018 mendatang.Saluran pengelak diperlukan untuk mengalihkan aliran Sungai Tondano selama periode pelaksanaan konstruksi bendungan. Demi mengejar target penyelesaian, konstruksi terowongan bendungan dikerjakan siang dan malam selama 100 hari kerja.“Pembangunannya dikerjakan siang dan malam untuk mengejar ketertinggalan akibat kendala pembebasan lahan agar penyelesaiannya bisa kembali sesuai rencana," kata Menteri Basuki. Dengan estimasi 100 hari kerja, maka setiap hari diharapkan terjadi penambahan panjang terowongan 4,5 meter baik dari sisi inlet dan outlet. Adapun total panjang terowongan yang sudah terbangun adalah 378,5 meter dengan rincian progres pembangunan terowongan inlet mencapai 141 meter sedangkan pembangunan terowongan outlet progresnya mencapai 237,5 meter. Kehadiran Bendungan Kuwil sangat diharapkan oleh warga Minahasa dan sekitarnya. Apalagi daya tampung bendungan mencapai 23,37 juta meter kubik menjadi harapan warga untuk mereduksi banjir sebesar 282,18 meter kubik per detik yang sering terjadi di Kota Manado dan sekitarnya. Selain itu, dengan debit 4,50 m3/detik, bendungan ini bisa menyediakan kebutuhan air baku bagi warga kota Manado, Kecamatan Kalawat, Kota Bitung dan KEK Bitung. Tak hanya itu Bendungan Kuwil juga memiliki kapasitas pembangkit listrik tenaga air sebesar 1,2 Mega Watt dan pariwisata. Percepatan pembangunan bendungan merupakan wujud komitmen Kementerian PUPR untuk selalu mendukung perwujudan program ketahanan pangan nasional yang merata di seluruh Indonesia. Selain itu, program pembangunan bendungan juga sejalan Nawa Cita Presiden Jokowi yang mengamanatkan pemerintah harus selalu hadir di tengah masyarakat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Saat ini, pembebasan lahan sudah sekitar 50 persen atau sekitar 170 hektar. Sedangkan sisanya sekitar 176 hektar masih dalam proses yang akan dibebaskan untuk badan bendungan dan daerah genangan. Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan dikerjakan oleh PT. WIKA - DMT, KSO , PT. Nindya Karya (Persero) Tbk dengan total nilai kontrak sebesar Rp 1,41 triliun dengan biaya pengadaan lahan sebesar Rp 232 miliar. Semula bendungan ini ditargetkan rampung pada Oktober 2020, namun karena proses pembebasan lahan lebih cepat berkat sinergi kerja sama Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara dengan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara membuat target penyelesaian bendungan lebih cepat dari target yang direncanakan. Saat ini progres keseluruhan pembangunan bendungan sudah mencapai 12,26 persen. “Balai Wilayah Sungai, kontraktor & konsultan harus bisa menjadi satu tim, bekerjasama dengan baik untuk mengerjakan proyek bendungan untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya,” kata Menteri Basuki. Secara khusus Menteri Basuki juga menekankan bahwa pembangunan 33 bendungan secara serentak saat ini merupakan kesempatan yang langka bagi para insinyur muda. Para engineers muda harus bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menimba ilmu dan pengalaman, serta membangun kompetensi ahli bendungan yang sangat dibutuhkan di Indonesia.Turut mendampingi Menteri Basuki dalam kunjungan tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Imam Santoso, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I Djidon R Watania dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. Hadir pula General Manager PT. Wika Adhyasa Yutono dan Direktur PT. Nindya Karya Imam Sugiatno. [pu.go.id]

Read More »

Presiden Jokowi: Kita Ingin Suasana di Negara Kita Harus Tetap Tenang

Foto : Biro Pers SetpresTahun 2018 di tanah air akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah dan tahun 2019 akan dilakukan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Presiden Joko WIdodo berharap masyarakat tidak terganggu dengan adanya proses-proses pada pemilihan umum, baik pilkada, pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, demikian pula dengan sektor ekonomi. Pernyataan Presiden ini disampaikan ketika memberikan sambutan pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional ke-4 dan HUT ke-6 Partai NasDem yang diselenggarakan di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu 15 November 2017.“Kita ingin suasana di negara kita harus tetap tenang,” ucap Presiden.Dalam suasana yang tenang semua pihak dapat beraktivitas seperti biasa. “Kalau rakyat tenang dan senang, kita juga bisa terus bekerja untuk rakyat. Karena bekerja untuk rakyat adalah kampanye yang baik,” ucapnya.Dalam kesempatan tersebut, Presiden memuji kecepatan Partai NasDem menetapkan calon pilihan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. “Menentukan calon Gubernur cepat, bupati cepat, wali kota cepat,” ujar Kepala Negara.Saat ini kecepatan mengambil keputusan memang sangat diperlukan dalam menghadapi perubahan global yang sangat cepat. “Itu semua direspons sangat baik oleh Partai Nasdem. Kecepatan bertindak, memutuskan, cepat, cepat, cepat. Saya dari jauh melihat saja geleng-geleng,” ucap Presiden.Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa perubahan global yang terjadi saat ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi dan dapat terjadi setiap saat, baik dalam hitungan bulan, minggu maupun jam. Begitu juga harapan masyarakat kepada partai politik, juga perubahannya sangat cepat sekali. Presiden pun memuji Partai NasDem sebagai penggerak gerakan perubahan. “Saya tahu visi, misi, Partai Nasdem ini adalah melihat visi ke depan bangsa ke depan. Saya tahu sejak awal. Ini juga sejalan dengan visi yang saya emban saat ini. Terus lakukan perubahan-perubahan untuk kemajuan negara, untuk memajukan bangsa kita. Kita harus sadar, menyadari, bangsa kita bangsa besar,” ujar Presiden.Di penghujung sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi atas kontribusi Partai Nasdem untuk negara. “Terus berkontribusi untuk negara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat ulang tahun yang keenam,” ujar Presiden.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Menhub Bantah Kerja Sama Konsensi Dianggap Jual Aset Negara

Kerja sama infrastruktur transportasi dengan pihak swasta nasional atau asing tidak disamakan dengan menjual aset negara. Pola kemitraan pengelolaan infrastruktur transportasi dan pemanfaatan aset negara dengan BUMN/BUMS melalui konsesi merupakan upaya menyikapi keterbatasan dana APBN."Tersedianya alternatif solusi pengelolaan infrastruktur transportasi tersebut diharapkan dapat diperoleh berbagai sumber pembiayaan pelaksanaan penyediaan infrastruktur lebih cepat, berkurangnya beban APBN dan risiko pemerintah. Selain itu, infrastruktur yang dapat disediakan semakin banyak, kinerja layanan masyarakat semakin baik, akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan dan pihak swasta menyumbangkan modal, teknologi, dan kemampuan manajerial," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu 15 November 2017.Budi mengatakan, kerja sama atau konsesi yang dilakukan dengan pihak asing di beberapa fasilitas pelabuhan dan bandara, sesuai aturan. Yang diperjanjikan bahwa diakhir jangka waktu kerja sama atau konsesi status aset tetap dikuasai dan dimiliki negara, bukan sebaliknya menjual aset negara.Dia menambahkan pada skala menengah terdapat sedikitnya 30 infrastruktur pelabuhan dan bandara yang akan dikerjasamakan. Seperti Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Sentani Jayapura, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Probolinggo, dan sejumlah infrastruktur lainnya di sejumlah daerah."Yang skala besar tertentu saja, untuk bandara itu ada dua yaitu Kualanamu, yang kedua adalah Mandalika atau di Lombok. Sedangkan untuk yang pelabuhan saat ini kita akan melakukan kerja sama dua tempat yaitu di Kuala Tanjung dan Bitung," ujarnya.Pola kemitraan dengan skema kerja sama atau konsesi antara pemerintah dengan swasta asing dalam penyediaan pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur transportasi telah dilaksanakan lebih dulu oleh negara-negara lain. Seperti Malaysia, Tiongkok, hingga Inggris. Budi yakin dengan pola kemitraan dengan skema kerja sama atau konsesi seperti ini maka konektivitas Indonesia akan meningkat tidak hanya dalam negeri namun juga internasional."Kolaborasi internasional dalam pengelolaan infrastruktur transportasi itu juga meningkatkan layanan publik kepada pengguna jasa bandara dan pelabuhan dan itu menjadi lebih kompetitif dan bersaing. Sebagai contoh, operator dari Belanda Port Of Rotterdam atau Dubai kerja sama dengan KualaTanjung secara tidak langsung maka Shipping Line yang dari Belanda, dari Dubai akan punya interest yang lebih untuk membangun koneksi, padahal koneksi itu yang mahal," ujarnya.Dia berharap selain nantinya infrastruktur dalam negeri dapat bersaing dengan negara lain, penggunaan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur dapat ditekan. Sehingga APBN dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah lain seperti Papua dan Kalimantan Utara.Menhub menyebut dalam waktu dekat terdapat dua proyek infrastruktur transportasi yang akan dibangun dan dibiayai oleh pihak swasta yaitu (LRT) Jabodebek yang kedua (bandara) Kertajati. "Jadi bukan APBN lagi," katanya.Soal pembagian keuntungan, Budi dalam hal ini lebih menekankan pada hasil akhir di mana produktivitas infrastruktur transportasi akan lebih baik. "Pembagian keuntungan biasanya akan proporsional, jadi bukan saja berkaitan dengan uang, tetapi hasil dari pada fasilitas itu nanti terukur lebih produktif," tukasnya. [metrotvnews.com]

Read More »