Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Dimulai 2018

Foto : Agus SupartoPembangunan jalan tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru yang dirancang sepanjang 240 kilometer ditargetkan dapat dimulai pada 2018.Pemerintah kini tengah menjajaki kerja sama dengan Jepang terkait rencana pembangunan tersebut.Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, nilai investasi yang dibutuhkan untuk membangun tol tersebut cukup besar, yaitu Rp 35 triliun.Selain menjajaki kerja sama dengan Jepang, pemerintah juga menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan tersebut."Saya sudah bicara dengan JICA Jepang dan Minggu lalu timnya sudah datang melakukan survei lokasi. Sementara, untuk opsi skema KPBU bisa melalui penugasan kepada PT Hutama Karya," kata Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Selasa (29/8/2017).Untuk menyingkat waktu tempuh, konstruksi yang akan digunakan yaitu dengan caran membuat terowongan yang menembus bukit. Konstruksi itu juga mengurangi luas lahan yang harus dibebaskan pemerintahn.Basuki menambahkan, jalan tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru bakal memiliki rute yang cukup panjang. Karena itu, pemerintah akan menyiapkan rest area dalam jumlah yang cukup banyak."Keberadaan rest area ini akan mengakomodir usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masyarakat. Sehingga kehadiran jalan tol meskipun penting untuk mempercepat mobilitas barang dan jasa, namun tidak mematikan ekonomi UMKM," ujarnya.Ruas tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru akan terhubung dengan Tol Trans Sumatera yang merupakan bagian dari ASEAN Highway. Tol ini akan memperpendek waktu tempuh dari antara 8-10 jam menjadi 3-4 jam. [kompas.com]

Read More »

Saat Gibran & Kaesang Angkat Bicara Soal Ikut Kunjungan Presiden Jokowi ke Luar Negeri

Gibran Rakabuming Raka serta Kaesang Pangarep akhirnya angkat bicara mengenai keikutsertaannya dalam kunjungan kerja sang ayah, Presiden Joko Widodo, ke Turki dan Jerman, Juli 2017.Tak hanya Gibran dan Kaesang, anak kedua Jokowi, Kahiyang Ayu, istri Gibran Selvi Ananda beserta sang anak Jan Ethes Sri Narendra juga diboyong dalam kunjungan ke dua negara tersebut.Keikutsertaan keluarga besar Jokowi kala itu menuai pro dan kontra di publik.Gibran dan Kaesang menegaskan bahwa mereka membayar sendiri biaya perjalanan itu ke kas negara.Namun, keduanya kompak memilih untuk tidak mengklarifikasi hal itu secara luas kepada publik."(Bayar sendiri) kan enggak perlu disebutkan," ujar Gibran ketika wawancara eksklusif dengan Kompas.com di Solo, Jawa Tengah, Minggu (27/8/2017).Gibran menilai, klarifikasi yang ia sampaikan akan berujung sia-sia. Keluarganya tetap akan dinilai tidak etis, tidak pantas, dan sebagainya."Orang yang sudah terlanjur benci, dikasih klarifikasi, percuma. Ya dijawab saja, iya (biaya perjalanan) dari APBN," lanjut dia, seraya tertawa.Kaesang menimpali senada. Bahkan, biaya perjalanannya ditanggung oleh Gibran."Aku enggak bayar. Aku ditraktir (Gibran)," ujar dia.Kaesang juga sepakat dengan sang kakak bahwa klarifikasi itu tidak perlu diumbar kepada publik.Ia yakin klarifikasi belum tentu diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat.Pasti akan ada yang tidak percaya dan menganggap klarifikasi itu bohong semata."Yang kayak gitu orang enggak usah tahu juga. Kalau kita kasih tahu (bahwa keluarga Jokowi membayar sendiri biaya perjalanan), pasti nanti (dibilang), oh enggak mungkin. Mau kami kasih bill-nya pun percuma," ujar Kaesang.Kaesang mengatakan, ada alasan di balik keikutsertaan keluarga Jokowi ke Jerman dan Turki. Mereka menjadikan momen itu sebagai ajang untuk kumpul-kumpul keluarga."Aku kan di Singapura, Mas Gibran di Solo. Waktunya jarang untuk bisa kumpul. Jadi ya itu sebenarnya untuk kumpul-kumpul," ujar Kaesang."Bukan temu kangen, ya. Wong kita enggak saling kangen kok," ujar Kaesang sembari tertawa. [kompas.com]

Read More »

Cara Santai Gibran Rakabuming Hadapi Hoaks

Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka memiliki cara untuk merespons hoaks yang seringkali menerpa dirinya atau keluarganya.Awalnya, Gibran memilih cuek. Lama kelamaan, ia menjadikan hoaks tersebut sebagai lelucon."Yang jelek-jelek kan biasanya kami retweet. Kami malah posting sendiri. Jadi ya biasa saja," ujar Gibran saat wawancara eksklusif dengan Kompas.com, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (27/8/2017).Selain menjadikan hoaks sebagai lelucon, Gibran juga menolak mengklarifikasinya.Bagi dia, hal itu percuma dilakukan karena tetap saja ada yang tidak percaya.Salah satu contoh yang paling menggelitik hatinya adalah ketika ia melangsungkan pernikahan dengan Selvi Ananda, Juni 2015.Belum sehari Gibran dan Selvi resmi menikah, muncul hoaks bernuansa mistis menerpa mereka.Gibran dan Selvi disebut melaksanakan ritual memanggil Nyi Roro Kidul."Waktu malam pernikaham, (dikabarkan) mandi kembang mengundang Nyi Roro Kidul. Padahal saya namatin FIFA di kamar," ujar Gibran."Tapi ya sudah saya iyain saja. Iya kemarin saya ketemu (Nyi Roro Kidul). Orang-orang kayak gitu dikasih argumentasi buang-buang waktu. Sudah dikasih klarifikasi buang-buang waktu juga," lanjut dia.Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, juga berpendapat sama.Daripada buang-buang waktu menanggapi hoaks, ia memilih untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat."Misalnya dilaporin (ke polisi), ngapain? Buang-buang waktu saja. Mending kita bisnis, kan lebih bermanfaat," ujar Kaesang. [kompas.com]

Read More »

Senyum Sumringah Menteri ESDM Ignasius Jonan Usai Freeport Sepakat Jual 51% Saham

Hari ini pemerintah Indonesia berhasil membuat PT Freeport Indonesia menyetujui kesepakatan menjual atau mendivestasikan 51% sahamnya kepada pihak nasional Indonesia.Pemerintah memang ingin pihak Indonesia memiliki saham mayoritas di Freeport Indonesia. Hasil kesepakatan ini membuat Menteri ESDM, Ignasius Jonan, senyum sumringah.Seperti diketahui, pengumuman kesepakatan ini disampaikan oleh Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson.Perjuangan untuk menghasilkan kesepakatan tersebut cukup sulit, karena kedua belah pihak sempat sama-sama keras. Namun negosiasi terus dilakukan dan ada 3 kesepakatan besar yang dihasilkan. Berikut kesepakatannya:1. Freeport Indonesia sepakat untuk melakukan divestasi 51% saham kepada pihak Indonesia 2. Freeport Indonesia berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun sampai Januari 2022, atau 5 tahun sejak Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) keluar. 3. Freeport Indonesia sepakat menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya (KK)Pemerintah juga menjanjikan perpanjangan izin tambang kepada Freeport selama 10 tahun, atau hingga 2031. Kontrak Freeport di Papua akan habis pada 2021. Perpanjangan izin ini diberikan dengan 4 syarat:1. Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK)2. Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia3. PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur4. Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport IndonesiaAdkerson memberikan catatan, keempat isu yang dirundingkan, yaitu stabilitas investasi jangka panjang, kelanjutan operasi Freeport hingga 2041, pembangunan smelter, dan divestasi saham adalah 1 paket. Semuanya harus disepakati sekaligus karena saling terkait, tidak bisa dipisah-pisahkan.Ia menambahkan, Freeport berkomitmen untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Adkerson juga mengatakan, Freeport membutuhkan stabilitas jangka panjang untuk menjamin investasinya 20 tahun ke depan. [detik.com]

Read More »

Cerita Gibran Belum Bisa Buka Markobar di Papua meski Sudah Coba Tol Laut

Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka ingin gerai Martabak Kota Baru alias Markobar hadir di seluruh kota di Indonesia, termasuk Papua.Markobar merupakan salah usaha kuliner milik Gibran.Namun, Gibran mengaku sulit untuk mewujudkan keinginannya tersebut."Target saya memang di seluruh Indonesia. Tapi ada beberapa tempat itu distribusi bahannya kurang. Kalau Papua agak susah," ujar Gibran saat wawancara eksklusif dengan Kompas.com, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (27/8/2017).Gibran mengaku, pernah mencoba distribusi bahan-bahan Markobar ke Papua menggunakan salah satu program pemerintah, yakni Tol Laut.Bahan-bahan makanan dikirim dari Pulau Jawa ke Papua melalui kapal besar.Akan tetapi, waktu tempuhnya terlalu lama untuk mengangkut bahan makanan."(Pakai Tol Laut) lama. Aku sudah pernah coba, lama. Nanti barang- barangnya keburu busuk," ujar dia.Oleh sebab itu, keinginannya untuk membuka gerai Markobar di penjuru Indonesia belum terwujud.Saat ini, Markobar sudah memiliki 29 gerai di sejumlah kota besar di Indonesia, di antaranya di Medan, Sumatera Utara, dan Manado, Sulawesi Utara."(Omzetnya) lumayanlah dikit-dikit. Meski dibandingkan Chili Pari, masih (lebih) tinggi Chili Pari. Tapi prospeknya luar biasa sih, kita bisa menyesuaikan dana untuk buka cabang," ujar Gibran."Dari awal kan sudah enggak ada suntikan dana. Jadi ya kalau mau buka (cabang di kota lain), ya buka saja. Dananya itu kita puter terus," lanjut dia. [kompas.com]

Read More »

Inilah 3 Kesepakatan Besar Ignasius Jonan, Sri Mulyani, dan Bos Besar Freeport

Pemerintah Indonesia diwakili Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengumumkan kesepakatannya terkait hasil negosiasi dengan PT Freeport Indonesia, yang diwakili langsung oleh CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, Richard Adkerson.Dalam pengumuman tersebut, dipaparkan tiga kesepakatan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Freeport. Berikut kesepakatannya:1. Freeport Indonesia sepakat untuk melakukan divestasi 51% saham kepada pihak Indonesia2. Freeport Indonesia berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun sampai Januari 2022, atau 5 tahun sejak Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) keluar.3. Freeport Indonesia sepakat menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya (KK)"Presiden menyetujui berdasarkan UU Minerba ada perpanjangan maksimum 2 x 10 tahun yang persyaratannya ditulis dalam IUPK. Perpanjangan bisa diajukan sejak sekarang. Kalau dipenuhi bisa diperpanjang. Hasil perundingan sesuai instruksi Presiden untuk mengedepankan kepentingan nasional namun tetap menjaga iklim investasi," tutur Jonan dalam pengumuman hasil kesepakatan di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8/2017).Sri Mulyani dalam kesempatan itu mengatakan, ketiga kesepakatan tersebut juga merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan tidak mudah untuk diselesaikan."Pemerintah akan mendorong lebih keras lagi supaya bisa disepakati lebih cepat," tegas Sri Mulyani."Kami optimis bisa menuangkan ini dalam waktu dekat. Perundingan ini tidak mudah, Presiden sangat tegas menjaga kepentingan Indonesia. Dengan 3 hal itu maka perpanjangan izin operasi bisa diberikan kepada Freeport Indonesia," imbuh Sri Mulyani. [detik.com]

Read More »

Presiden Jokowi Apresiasi Pameran Foto Infrastruktur Sebagai Penanda Perjalanan Proyek Pembangunan

Presiden Joko Widodo sore ini, Minggu, 27 Agustus 2017, meninjau pameran 'Infrastruktur Dalam Foto' yang digelar di Lapangan Silang Monas, Jakarta.Tiba di lokasi pameran, Presiden langsung melihat satu persatu foto-foto pembangunan infrastruktur Tanah Air yang sedang dipamerkan.Usai meninjau, Presiden pun mengapresiasi terselenggaranya pameran tersebut sebagai salah satu cara pemerintah untuk menunjukkan perkembangan pembangunan infrastruktur di Tanah Air."Ini menunjukkan bahwa pengerjan infrastruktur di lapangan sudah ada yang hampir selesai, ada yang masih proses, 30 persen, 60 persen, 70 persen, dan ada yang sudah selesai," ujar Presiden kepada para jurnalis.Meskipun masih terdapat sejumlah masalah di lapangan, Presiden tetap optimis bahwa program-program pembangunan infrastruktur di Tanah Air akan selesai pada tahun 2019 mendatang."Kendala di lapanga pasti ada. Kita tidak menutup itu, ada yang pembebasannya, satu, dua masih bermasalah sehingga konstruksi di lapangan tidak berjalan,"ungkapnya. Oleh sebab itu, pameran tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja bersama pemerintah dan rakyat Indonesia dalam membangun infrastruktur di Tanah Air. Mengingat pembangunan infrastruktur penting guna meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional."Saya kira dengan menunjukkan pengerjaan infrastruktur kita ini, kita ingin membangkitkan optimisme bahwa progress ini betul-betul ada dan clear ada di lapangan," ucap Presiden.Turut hadir mendampingi Presiden menyaksikan pameran foto ini, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.Untuk diketahui, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyelenggarakan lomba foto pembangunan infrastruktur dengan tema “Di Darat, Laut dan Udara Infrastruktur Kita Bangun”.Tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat agar lebih mengerti dan memahami pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. [ksp.go.id]

Read More »

Aksi Menteri PUPR Pegang Kamera Sampai Ngemper di Aspal

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono beserta istri mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang memimpin Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan yang digelar di Kota Bandung.Ini untuk menghadiri sekaligus mengawali Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan 2017 yang mengangkat tema "Nyalakan Api Semangat Kerja Bersama" sebagai bagian dari rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72.Turut hadir diantaranya Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Walikota Bandung Ridwan Kamil.Rombongan Presiden termasuk Basuki tampak kompak mengenakan pakaian adat sunda pada hari tersebut. Dari Gedung Sate, rombongan bergerak menuju Taman Vanda dengan menggunakan kendaraan hias.Di tengah kemeriahan acara, tampak hal menarik. Di mana Basuki dengan kameranya tampak sibuk memotret untuk mendokumentasikan berbagai atraksi selama karnaval berlangsung. Sesekali Basuki melempar senyum dan melambaikan tangannya, sekaligus memperlihatkan semangatnya pada publik. Ia bahkan rela duduk di aspal sebelum pengambilan gambar.Ternyata selain piawai bermain drum, Basuki juga memiliki hobi fotografi. Terlihat dari beberapa kesempatan kunjungan kerja di mana Basuki kerap membawa kamera dan perlengkapannya. Karnaval yang dimeriahkan oleh berbagai komunitas, tidak hanya berasal dari Kota Bandung dan Jawa Barat, tetapi juga datang dari kota-kota yang sering mengadakan festival tingkat Internasional, seperti Jember Fashion Carnaval, Solo Batik Carnaval, dan Tomohon International Flower Festival.Rute lintasan Karnaval Festival Kemerdekaan berawal dari Gedung Sate lalu mengarah ke Jalan Ir. Juanda, kemudian berlanjut ke kawasan Jalan Merdeka, dan dilanjutkan ke Taman Vanda. Setelah itu konvoi dilanjutkan ke arah Jalan Lembong lalu menuju Museum KAA dan berakhir di Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jalan Asia Afrika.Gedung Sate sendiri pada masa kemerdekaan RI merupakan kantor Kementerian PUPR yang dahulu bernama Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang berada di Jl. Diponegoro No.22 Bandung. Gedung Sate menjadi saksi sejarah perlawanan gigih para pejuang tersebut terhadap penjajahan Belanda bersama Sekutu. Kala itu sebanyak tujuh pegawai Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum gugur dalam mempertahankan gedung tersebut dari serbuan tentara Sekutu/Belanda. [detik.com]

Read More »

Sri Mulyani: Hampir Semua Negara Punya Utang

Utang luar negeri Indonesia menginjak angka Rp3.706,52 triliun pada Juni 2017. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.196 triliun.Menanggapi hal tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, utang luar negeri yang dimiliki negara adalah lumrah. Ia menyampaikan, dari 192 negara hanya ada dua negara yang tidak memiliki utang."Ada dua negara yang tidak punya utang, Itu pun negara kecil. Negera pusat perjuangan. Jadi semua negara punya utang," kata Sri Mulyani di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Minggu 27 Agustus 2017.Sri menyampaikan masyarakat tak perlu berlebihan menanggapi isu soal utang Indonesia. Ia meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah mengelola uang tersebut dengan hati-hati."Utang dikelola hati-hati. Kita enggak boleh sembrono. Tapi kalian juga enggak perlu takut yang berlebihan," ucapnya.Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, utang digunakan untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Mulai dari jalan raya, penerangan, hingga fasilitas publik.Sementara itu, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan bahwa total utang yang saat ini berjumlah sekitar Rp3.700 triliun bukan merupakan utang yang dibuat oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)."Soal utang 'wah ini Pemerintahan Jokowi utangnya banyak'. Eh nanti dulu, itu bukannya utang (yang dibuat oleh) Pemerintahan Jokowi yang Rp3.700 triliun," tegas Darmin, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa 8 Agustus 2017.Dia menjelaskan, pada saat Presiden Jokowi dilantik, utang pemerintah sudah mencapai level sekitar Rp2.700 triliun. Utang tersebut merupakan utang pada masa pemerintahan sebelumnya. Dalam tiga tahun di masa Pemerintahan Jokowi, kata Darmin, bunga cicilan utang bisa mencapai Rp700 triliun.Artinya, seandainya Pemerintahan Jokowi tidak menambah utang baru maka utang saat ini sudah ada pada level saat ini, karena adanya tambahan dari bunga utang. Apalagi, Mantan Gubernur Bank Indonesia ini menambahkan, utang yang saat ini digunakan guna membiayai proyek infrastruktur yang tak bisa didanai dari duit negara."Jadi jangan dianggap kemudian Rp3.700 itu utang yang dibuat oleh Pemerintahan Jokowi, waktu pemerintahan ini naik sudah Rp2.700 itu. Kalau enggak bikin apa-apa pasti bunganya akan naik. sekarang mau yang mana? Mau enggak bikin apa-apa, atau Rp3.700 ada pembangunan banyak?," tanya Darmin. [metrotvnews.com]

Read More »

Ketua Saracen Akui Jadi Simpatisan Capres Kalah di Pilpres 2014

Jasriadi, pria yang disebut-sebut sebagai ketua sindikat Saracen, rupanya adalah mantan simpatisan calon yang gagal pada Pilpres 2014. Berawal dari simpatisan tersebut, Jasriadi mengaku, mereka saling kenal hingga terjalin pertemanan."Perkenalan kita di medsos, waktu itu kan ada Pilpres 2014, kebetulan kita simpatisan salah satu calon yang gagal, ya," ujar dia dalam wawancara khusus bersama Liputan6.com, baru-baru ini."Nah, di situ kita kenal dengan yang seide, dan dari situ setiap yang seide ya kita kenal," dia melanjutkan.Kendati, Jasriadi menyebutkan, pertemanan tersebut tidak terjalin kuat. Karena itu, dia mengklaim hanya sebatas perkawanan di media sosial."Enggak juga. Karena kita sebatas pertemanan medsos," ucap dia.Meski hanya pertemanan di media sosial, Jasriadi mengaku pernah kopi darat alias bertemu pada 2016."Waktu itu 2016 ada teman saya ngajak kopdar namanya AS, pas momen silaturahmi akbar di situ juga kebetulan kita kopdar bareng. Sebatas itu, setelah itu lupa lagi," kata dia.Menurut Jasriadi, pertemuan besar-besaran itu terjadi saat Pilkada DKI Jakarta. Namun, dia mengaku lupa siapa saja yang hadir pada kesempatan itu."Itu pertemuannya saya enggak tahu persis yang silaturahmi akbar, di situ ada ceramah cara memilih pemimpin. Tapi saya lebih detailnya lupa, karena lama ya, dan itu keluar di media ya, itu sekitar bulan enam atau tujuh gitu. Itu juga tak ada sangkut pautnya dengan Saracen," ujar Jasriadi.Jokowi Minta Usut TuntasPresiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Kapolri Tito Karnavian, untuk mengusut tuntas sindikat Saracen. Sindikat ini diduga menyebarkan ujaran kebencian di media sosial.Jokowi mengungkapkan, tidak sekadar mengusut sindikatnya, dirinya juga meminta Kapolri menelurusi siapa saja yang menggunakan jasa sindikat Saracen ini untuk kepentingannya."Saya sudah perintahkan kepada Kapolri untuk diusut tuntas. Bukan hanya Saracen-nya saja, tetapi siapa yang pesen. Siapa yang bayar, harus diusut tuntas," ujar dia di Silang Monas, Jakarta, Minggu, 27 Agustus 2017.Selain itu, Jokowi meminta mantan Kapolda Papua tersebut untuk menelusuri keterlibatan jenderal dalam sindikat tersebut. Menurut dia, masalah ini bukan soal saja soal siapa yang ada di dalam Saracen, tetapi juga siapa yang menggunakan jasanya.Sindikat Saracen diduga menyebarkan hate speech atau ujaran kebencian melalui media sosial. Bahkan, sindikat ini memasang tarif bagi pemesan yang akan menyebarkan ujaran kebencian.Polisi menetapkan tiga tersangka dalam kasus Saracen, yakni Jasriadi yang berperan sebagai ketua sindikat.Kemudian MFT yang berperan sebagai koordinator media dan Informasi, serta Sri Rahayu Ningsih alias SRN yang berperan sebagai koordinator wilayah.Polisi masih mencari tersangka lain dalam kasus ini. Polisi juga memburu pihak-pihak yang pernah memesan konten terlarang ini di Saracen. [liputan6.com]

Read More »