Presiden Jokowi: Menteri Jangan Sembarangan Keluarkan Permen Tanpa Kajian

Presiden Joko Widodo (Jokowi ) mengingatkan kepada para menteri Kabinet Kerja untuk tidak sembarangan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen). Setiap Permen yang dikeluarkan harus disertai dengan kajian yang mendalam."Saya mengingatkan kepada para menteri, sekali lagi, ini yang kedua, tidak menerbitkan peraturan atau kebijakan tanpa disertai kajian yang mendalam, sehingga nantinya bisa menghambat apa yang sudah ada," kata Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2017).Jokowi mengatakan, momentum kepercayaan yang tinggi dari masyarakat maupun dunia internasional, bisa terhambat karena adanya Permen yang tidak melalui kajian mendalam. "Akhirnya justru akan menghambat masuknya investasi," katanya.Sebelumnya, Jokowi mengingatkan kepada para menterinya untuk bisa memanfaatkan momentum kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Momentum ini tidak datang berkali-kali."Sekarang ini kita memiliki momentum kepercayaan internasional terhadap negara kita Indonesia. Ini yang harus kita manfaatkan betul-betul secepat-cepatnya, momentum tidak akan datang dua atau tiga kali. Ini momentumnya sudah ada di tangan," kata Jokowi.Jokowi menjelaskan, kepercayaan dunia internasional tersebut tercermin dari survei berbagai lembaga kredibel. Tak hanya itu, Jokowi juga menyebut Indonesia kini berada di peringkat keempat sebagai negara tujuan investasi."Yang pertama layak investasi, investment grade dari dari Fitch Rating, dari Moody's, dari S&P, itu kepercayaan," katanya."Yang kedua, Indonesia sebagai tujuan investasi rangking dulu 8 loncat ke 4. Ini juga merupakan kepercayaan internasional terhadap kita," pungkasnya. [detik.com]

Read More »

Setelah Dana Parpol Naik 10 Kali Lipat, DPR Minta Lagi Dana Bantuan Rutin

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat kembali mengusulkan adanya dana bantuan rutin untuk partai politik. Dana bantuan rutin itu anggaran baru yang diusulkan di luar dana bantuan parpol yang sudah dinaikan pemerintah menjadi Rp 1.000 per suara. Menurut Tjahjo, sejauh ini mekanisme atas bantuan tersebut, termasuk besaran nominalnya masih belum jelas. Tjahjo menyebutkan hal tersebut baru sekedar masukan yang akan dibicarakan lebih lanjut antara Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR."Itu baru usulan DPR, karena kalau yang Rp 1000 itu kan adil. Artinya kalau parpol perolehan kursinya banyak, maka akan dapat dana bantuan yang besar dari pemerintah," kata Tjahjo dikutip dari laman resmi www.kemendagri.go.id, Selasa (29/8/2017).Kata Tjahjo, DPR beralasan, jika bantuan pemerintah kepada partai politik hanya dilihat dari perolehan kursi, hal itu justru dianggap kurang adil sehingga perlu didukung dengan bantuan wajib secara rutin."Parpol tak bisa sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Kebutuhan parpol itu harusnya bersumber dari anggota dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat," kata Tjahjo.Tjahjo pun juga berharap, dengan naiknya dana bantuan partai politik saat ini, kualitas demokrasi Indonesia ke depannya akan bisa ditingkatan menjadi lebih baik."Pada dasarnya dana parpol yang diberikan pemerintah hanya bentuk partisipasi bagi partai yang sudah mendukung proses demokrasi. Kami harap bisa membantu parpol dalam memperbaiki kualitas demokrasi ke depannya,” ujar dia."Dana bantuan parpol ini, juga akan dievaluasi setiap tahunnya. Maka penggunaannya harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," tutup Tjahjo. [kompas.com]

Read More »

Tjahjo Usul Jusuf Kalla Jadi Ketua Timses Jokowi dalam Pilpres 2019

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap seluruh menteri kabinet kerja, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, ikut mensukseskan Presiden Joko Widodo untuk maju lagi dalam pemilihan presiden 2019.Bahkan, Tjahjo mengusulkan agar Kalla menjadi ketua tim sukses Jokowi."Termasuk Pak JK. Mungkin Pak JK tidak maju lagi, mungkin beliau akan siap menjadi ketua timsesnya, misalnya begitu," kata Tjahjo usai rapat kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).Tjahjo mengatakan, secara prinsip pemerintahan Jokowi-JK tinggal berjalan 11 bulan lagi.Sebab pada Agustus 2018, sudah dimulai tahapan untuk pengumuman calon legislatif hingga calon presiden dan wakil presiden."Kalau saya pribadi, kalau bisa Pak JK ketua timsesnya. Saya pribadi lho ya. Bukan mengunci Pak JK (agar tak maju lagi), tidak," ucap Tjahjo.Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini mengatakan, hampir semua parpol koalisi pemerintah saat ini mengincar posisi untuk jadi cawapres Jokowi.Oleh karena itu, apabila Jusuf Kalla memang berniat untuk maju kembali mendampingi Jokowi, maka hal tersebut akan dibahas oleh partai koalisi."Kalau tidak (maju lagi), kita akan minta jadi ketua timsesnya lagi," kata Tjahjo.Presiden Jokowi sebelumnya juga menyinggung tahun politik yang semakin dekat dalam sidang kabinet paripurna siang ini.Presiden Jokowi meminta menteri memperhatikan betul kebijakan yang diambilnya agar tidak membuat kegaduhan di publik."Saya harapkan menteri tidak membuat kebijakan baru yang belum dikonsultasikan kepada publik pada masyarakat, belum melalui kajian dan perhitungan perhitungan mendalam, sehinga justru bisa membikin hal-hal yang tidak diingini masyarakat dan membuat masyarakat kecewa," ujar Jokowi. [kompas.com]

Read More »

Tjahjo Kumolo: Semua Parpol Pendukung Ingin Posisi Cawapres Jokowi

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, saat ini partai politik pendukung pemerintah ingin mengusung kadernya sebagai calon wakil presiden untuk berpasangan dengan Presiden Joko Widodo dalam pemilu presiden 2019."Mohon maaf, semua partai pendukung itu kan bargaining-nya bagaimana bisa dapat Wapres. Kan wapresnya hanya satu, tapi pendukungnya banyak, rebutan di situ," kata Tjahjo usai rapat kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).Saat ini, Jokowi yang merupakan kader PDI-P didukung juga oleh Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB, PAN dan PPP.Tjahjo tidak bisa menjamin apakah seluruh partai itu akan solid mendukung Jokowi dalam pilpres 2019 nanti apabila keinginan mendapat kursi wapres tidak terpenuhi."Apakah yang sekarang ini akan mendukung Pak Jokowi, bisa iya bisa tidak," kata Politisi PDI-P ini.Tjahjo mengatakan, secara etis, harusnya semua partai tersebut kompak mendukung Jokowi dalam pilpres 2019.Apalagi, kader mereka sudah ditunjuk sebagai menteri oleh Jokowi.Namun, memang tidak ada keharusan bagi parpol pendukung pemerintah untuk kembali mendukung Jokowi maju dalam Pilpres."Dengan tidak mendapatkan (cawapres), apakah dia berpotensi tetap mendukung, mungkin bargaining-nya di anggota kabinet atau bisa membangun koalisi baru, sah sah saja wong tidak ada pendukung Pak Jokowi, tidak ada akte notaris, tidak ada kok," ucap Tjahjo.Tjahjo menambahkan, secara prinsip pemerintahan Jokowi-JK tinggal berjalan 11 bulan lagi.Sebab pada Agustus 2018, sudah dimulai tahapan untuk pengumuman calon legislatif hingga calon presiden dan wakil presiden.Presiden Jokowi sebelumnya juga menyinggung tahun politik yang semakin dekat dalam sidang kabinet paripurna siang ini.Presiden Jokowi meminta menteri memperhatikan betul kebijakan yang diambilnya agar tidak membuat kegaduhan di publik."Saya harapkan menteri tidak membuat kebijakan baru yang belum dikonsultasikan kepada publik pada masyarakat, belum melalui kajian dan perhitungan perhitungan mendalam, sehinga justru bisa membikin hal-hal yang tidak diingini masyarakat dan membuat masyarakat kecewa," ujar Jokowi. [kompas.com]

Read More »

Menag soal Santunan Korban Crane: Tak Lama Lagi Cair

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan sudah ada kepastian soal pencairan santunan korban kecelakaan crane. Tinggal menunggu hari-hari pencairan."Sebagaimana disampaikan Pak Dubes kemarin, alhamdulillah (pencairan) dalam waktu yang tidak lama lagi," kata Lukman setelah menghadiri 'Silaturahmi NU Sedunia' di Hotel Arkan Bakkah, Mekah, Selasa (29/8/2017).Dubes RI untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengaku menerima nota diplomatik terkait pencairan santunan korban crane pada Senin (28/8) sore. Hal itu dikatakan dalam acara konsolidasi petugas haji dalam rangka persiapan puncak haji. Agus menyebut tahap verifikasi sudah berakhir, kini hanya tinggal legalisasi dari KBRI.Lukman mengatakan kabar dari dubes tersebut menunjukkan adanya kepastian pencairan santunan. "Pihak Saudi akan segera mencairkan," jelasnya.Berdasarkan nota diplomatik, korban meninggal atau cacat mendapatkan 1 juta riyal atau setara dengan Rp 3,5 miliar, sedangkan korban terluka mendapatkan 500 ribu riyal atau Rp 1,7 miliar. Jumlah ini sesuai dengan janji Raja Salman yang diucapkan tak lama setelah kecelakaan terjadi.Nota diplomatik bersifat 'sangat segera'. KBRI juga akan sangat segera merespons hal tersebut.Kecelakaan crane di Masjidil Haram terjadi pada 2015, tepatnya pada Jumat, 11 September. Sedikitnya 107 orang tewas dan lebih dari 200 orang terluka. Sebanyak 10 korban tewas merupakan jemaah haji asal Indonesia dan puluhan terluka.Pencairan tidak dapat segera dilakukan karena Saudi harus melakukan verifikasi ketat. Menurut Dubes Agus Maftuh, ada upaya beberapa pihak memasukkan mayat lain dalam daftar korban crane. Verifikasi ulang dilakukan melalui proses forensik dan tes DNA. [detik.com]

Read More »

Freeport Lepas 51% Saham, Menko Luhut: 2018 RI Harus Sudah 30%

PT Freeport Indonesia menyatakan siap melakukan divestasi sahamnya hingga 51%, seperti keinginan dari pemerintah Indonesia. Hal ini menjadi satu dari tiga kesepakatan yang disepakati antara pemerintah dan Freeport.Menurut Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, setidaknya pemerintah akan memiliki 30% saham tersebut pada tahun 2018 nanti. Adapun saham pemerintah di Freeport saat ini baru 9,36%."Kalau saya tidak keliru, 30% itu harus selesai di 2018. Jadi kita berharap 2021 nanti akan selesai 51%," katanya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (29/8/2017).Namun demikian, ia belum bisa mengungkapkan bagaimana mekanisme divestasi tersebut dilepas secara detil. Termasuk siapa calon pembeli saham tersebut, yang saat ini juga belum ada kepastian. Proses tersebut harus segera diselesaikan untuk mengejar target pembelian 51% saham hingga tahun 2021 tersebut."Harus mereka siap. Nanti masih dikumpulin mereka konsorsiumnya siapa saja, dari BUMN-BUMN itu," ujar Luhut.Tapi dia menyebut, holding pertambangan serta Pemda juga akan berkontribusi. Khusus Pemda, diperkirakan akan mencaplok 5% saham Freeport."51% itu kan masih dibagi. 5% nanti mungkin ke Pemda tingkat I tingkat II," tukasnya. [detik.com]

Read More »

Cara Kekinian Presiden Jokowi Lepas Kangen dengan Sang Cucu

Perkembangan teknologi dimanfaatkan benar oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, termasuk mengunakannya sebagai media untuk merekatkan dengan anggota keluarga. Terutama, melepas kangen dengan cucu pertamanya, Jan Ethes Srinarendra.Semenjak menjalani karir politik sebagai Gubernur DKI Jakarta dan kemudian menjadi Presiden RI, Jokowi menetap di Ibu Kota. Sementara, anak-anaknya memilih untuk tetap tinggal di Solo, Jawa Tengah. Salah satunya adalah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.Gibran menikah dengan Selvi Ananda pada 2015. Lantas, tahun 2016, lahirlah putra pertama pasangan ini yang tak lain juga cucu perdana Presiden Jokowi yang diberi nama Jan Ethes Srinarendra.Kini, Jan Ethes sudah berusia 17 bulan. Perkembangannya begitu terlihat, ia tumbuh menjadi balita yang sehat dan menggemaskan."Ethes sudah bisa berlari-lari, enggak bisa diam. Dia sedang senang explore apa saja," ucap menantu Presiden Jokowi, Selvi Ananda, di Car Free Day Solo, Minggu, 27 Agustus 2017.Presiden Joko Widodo dan Iriana Jokowi sebagai kakek dan nenek juga mengikuti perkembangan sang cucu. Caranya cukup kekinian, menggunakan video call untuk sekadar lepas kangen atau melihat perkembangan Jan Ethes."Iya ini tiap malam lagi senang video call sama Mbah Uti dan Mbah Kakungnya (nenek dan kakek). Mbah Uti sama Mbah Kakungnya melihat perkembangan Ethes, hari ini bisa apa, terus besok bisa apa," tutur menantu Jokowi yang pernah menjadi Putri Solo tahun 2009 tersebut. [liputan6.com]

Read More »

Sri Mulyani: Aset Negara Harus Bekerja, Tak Boleh Tidur

Foto : Dok. KemenkeuMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai masih ada aset kekayaan negara yang bersifat idle atau dibiarkan menganggur, tak digunakan untuk kegiatan produktif yang memiliki nilai tambah.Padahal, kata Ani, sapaan akrabnya, negara yang makin maju, tercermin dari bagaimana negara tersebut mengelola asetnya untuk bisa mensejahterakan rakyat. Jika negara yang belum maju, maka masih banyak aset yang bersifat idle."Di negara maju, aset menciptakan nilai ekonomi yang makin tinggi. Namun, secara singkat aset itu harus bekerja. aset itu tidak hanya masuk neraca negara tapi tidur," kata Ani dalam pencanangan revaluasi aset di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa 29 Agustus 2017.Oleh karena itu, untuk mendeteksi aset yang dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, serta mendata ulang jumlah aset, dirinya menugaskan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk melakukan revaluasi aset.Ani mengatakan, revaluasi aset pertama kali dicanangkan pada tahun 2007 sampai 2010 yang mana pada tahun 2007 aset negara baru sebesar Rp229 triliun sementara 2010 sebesar Rp1.244 triliun.Tentunya, posisi dari aset dalam neraca keuangan jika dihitung ulang akan jauh berbeda nilainya dibanding pada saat awal menghitung. Misalnya, saja kantor BPPT di Jalan MH Thamrin yang merupakan Jalan Protokol, yang harga tanahnya naik tinggi dibandingkan dengan 10 tahun lalu. "Makanya perlu diupdate untuk memberikan agar reliable dari sisi asetnya dari dari sisis liability utangnya," ujat dia.Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan revaluasi bersifat kontinyu, artinya bisa dilakukan lima tahun sekali, sepuluh tahun sekali. Dilihat dari berbagai negara, hal ini bisa membuat nilainya bisa lebih akurat dan kredibel. Lebih jauh, Ani menambahkan, pihaknya tidak membuat proyeksi atas target yang harus dicapai dalam revaluasi aset tersebut. "Kita enggak akan berspekulasi berapa nilainya. Nanti kita akan ketahui pada 2018, jadi tidak ada proyeksi hari ini dan tidak ada target harus berapa karena yang paling penting adalah kredibilitas dan metodenya," jelas Ani. [metrotvnews.com]

Read More »

Mendagri Pastikan Pemerintah Tolak Permintaan DPR soal Dana Rutin Parpol

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan pemerintah menolak permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) soal dana rutin untuk partai politik.Tjahjo mengatakan, permintaan soal dana rutin untuk parpol ini sebenarnya sudah dimunculkan sejak pembahasan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu antara pemerintah dan DPR, beberapa waktu lalu."Ini kan bagian dari pembahasan UU pemilu dulu. Dana saksi kita tolak, dana kampanye kita tolak, dana rutin kita tolak, munculnya ini," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).Tjahjo mengatakan, dana bantuan untuk parpol yang dinaikan pemerintah dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1000 per suara, dinilai sudah cukup untuk menunjang kebutuhan parpol.Dana tersebut juga dinilai lebih adil ketimbang dana rutin, karena diberikan berdasarkan perolehan suara di pemilu legislatif. Jadi, parpol yang bekerja lebih keras akan mendapatkan dana lebih besar. Oleh karena itu, tidak perlu lagi ada pembahasan soal dana rutin untuk parpol."Udah enggak mungkin, udah dibahas, udah diketok kok," kata dia. [kompas.com]

Read More »

Ignasius Jonan Butuh 20 Kali Rapat Sebelum Freeport Lepas 51% Saham

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyebutkan, pemerintah sudah berkali-kali melakukan diskusi internal agar PT Freeport menyepakati persyaratan yang diberikan pemerintah.Dalam negosiasi dengan Freeport, pemerintah melalui Tim Perundingan, yakni Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BKPM, Kejaksaan Agung hingga pemerintah daerah.Lalu berapa kali pemerintah rapat sebelum Freeport sepakat?"Ya kira-kira 20 kali, saya selalu laporkan ke presiden," kata Jonan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).Jonan menyebutkan, rapat sebanyak 20 kali ini terhitung sejak ditugasi oleh Presiden Jokowi terhitung pada Februari 2017."Semua ini adalah kegigihan presiden, kalau minta diperpanjang, harus divestasi 51%, harus bangun smelter, harus bayar pajak lebih besar," jelas dia.Sedangkan untuk penentuan harga saham yang akan dilepas oleh Freeport Indonesia, mantan menteri perhubungan ini memastikan akan sesuai dengan praktik yang berlaku. "Berdasarkan Common practice (praktik yang sering berlaku)," jelas dia.Dia memastikan, hitungan harga saham yang akan dilepas ini tanpa menghitung cadangan tambang yang ada sampai saat ini."Oh enggak, bukan cadangan, kesempatan berusaha ini dihitung bisnisnya nilainya berapa, bukan cadangan. Karena gini lho, cadangan itu akan lebih dari 2041, wong bukan punyanya kok dihitung," tambah dia.Meski demikian, Jonan menegaskan pengambil alihan 51% saham Freeport ini harus dibeli pemerintah. "Ini dibeli pemerintah, tergantung mau pakai alat apa, BUMN apakah, atau apakah," tukas dia. [detik.com]

Read More »