Presiden Jokowi Tegaskan Manfaat Pembangunan Infrastruktur untuk Persatuan Indonesia

Foto : Biro Pers SetpresPembangunan infrastruktur Indonesia adalah pembangunan yang menyatukan segala penjuru Indonesia. Inilah semangat yang selalu diusung dalam kebijakan unggulan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama tiga tahun belakangan ini.Bagi Presiden, pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara merata bukan hanya berbicara soal ekonomi dan mobilitas orang dan barang semata."Banyak yang melihat pembangunan infrastruktur ini adalah hanya berkaitan dengan ekonomi dan mobilitas logistik. Ya itu juga, tetapi yang paling penting menurut saya infrastruktur yang kita bangun ini adalah infrastruktur yang menyatukan negara kita Indonesia," tegasnya saat memberikan sambutan di acara pembukaan Simposium Nasional Kebudayaan Tahun 2017 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, pada Senin, 20 November 2017.Kita melihat sendiri, bagaimana pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk memungkinkan pembangunan bandara-bandara di sejumlah pulau terpencil. Kita juga melihat bagaimana daerah-daerah terluar Indonesia mulai dibangun."Inilah yang akan menyatukan kita. Bagaimana kita menyatukan 17 ribu pulau kalau infrastruktur kecil-kecil seperti itu tidak kita kerjakan?" ujar Presiden.Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menyinggung soal pembangunan jalan trans-Papua yang saat ini masih terus berlangsung. Dirinya mengungkap, bila pemerintah hanya mencari keuntungan ekonomi dan imbal politik semata, maka cukup baginya untuk membangun Pulau Jawa."Kalau mau hitung-hitungan ekonomi ya bangun di Jawa. Kembalian ekonominya lebih cepat. Atau mau kita kalkulasi hal yang berkaitan dengan return politik? Enam puluh persen penduduk ada di Jawa, ya bangun di Jawa saja. Imbal balik politiknya lebih besar. Tapi ini kan bukan itu," ia menegaskan.Sekali lagi Presiden menekankan, pembangunan di luar Pulau Jawa itu berbicara soal pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."Ini adalah pemerataan pembangunan. Bagaimana kita bisa menyatukan seluruh Tanah Air ini kalau ada ketimpangan infrastruktur antara barat dan timur yang sangat kelihatan?" tanya mantan Gubernur DKI Jakarta ini.Ketimpangan infrastruktur ini tidak akan terasa kalau tidak dilihat dengan mata kepala sendiri. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo berinisiatif untuk turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi. Bahkan, ke tempat-tempat yang berada di zona merah sekalipun."Dua tahun lalu saya terbang ke Nduga. Nduga itu masih pada posisi merah yang masih rawan sekali. Saat di Wamena saya minta ke Kapolri dan Panglima, saya sampaikan saya ingin ke Nduga. Kapolri dan Panglima menyampaikan ke saya, 'Pak, ini daerah merah, sebaiknya Bapak tidak ke sana'," ia menceritakan.Namun, Presiden tetap bergeming pada pendirian dan keinginannya itu. Ia pun menyaksikan sendiri bagaimana salah satu daerah bagian timur Indonesia itu butuh untuk diperhatikan dan dibangun demi kesejahteraan masyarakatnya."Kalau hal seperti ini tidak kita perhatikan, keadilan dan pemerataan tidak kita hadirkan, bagaimana kita berbicara mengenai keindonesiaan kita?" tuturnya.Maka itu, Presiden bersama dengan jajarannya bertekad untuk terus bergerak cepat membangun Indonesia. Sebab, harus kita akui, dalam beberapa hal, Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya."Oleh sebab itu kita harus lari cepat untuk mengejar ketertinggalan itu," tukasnya.Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Juga hadir Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Presiden Jokowi Ingatkan Pentingnya Penyampaian Nilai Ideologi Pancasila Kepada Penerus Bangsa

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengembangkan dan menyebarkan cara-cara berpolitik yang penuh santun. Hal ini disampaikan oleh Presiden saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Simposium Nasional Kebudayaan Tahun 2017 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, pada Senin, 20 November 2017."Saya kira cara-cara berpolitik yang baiklah yang harus kita juga kembangkan. Kita sampaikan kepada masyarakat dan anak-anak kita agar nilai-nilai keindonesiaan itu betul-betul tidak hilang," ucapnya.Bukan tanpa sebab Kepala Negara mengajak seluruh pihak untuk mulai mewujudkan budaya politik santun, bersih, dan beretika. Dalam sambutannya itu, dirinya berujar bahwa sering sekali ditemukan adanya pendidikan politik yang kurang baik turut disampaikan kepada masyarakat."Yang kita lihat memang banyak juga elite-elite politik kita yang masih memberikan pendidikan yang tidak baik pada masyarakat kita. Coba kita lihat, banyak yang masih berteriak-teriak mengenai antek asing, antek 'aseng', dan PKI bangkit," tegasnya.Mengenai komunisme dan PKI sendiri, sikap Presiden Joko Widodo sudah sangat jelas."Kalau PKI bangkit ya gebuk saja sudah, gampang. Payung hukumnya juga jelas, TAP MPRS nya masih ada. Kenapa kita harus bicara banyak-banyak mengenai ini?" ucapnya.Kepala Negara berpesan bahwa pendidikan politik yang beretika ini tak hanya berlaku bagi para politikus saja, tapi juga harus ditularkan kepada generasi-generasi muda Indonesia. "Oleh sebab itu, nilai-nilai keindonesiaan kita, nilai-nilai kesopanan, kesantunan, dan semua yang terkandung dalam ideologi Pancasila, saya kira harus terus disampaikan kepada anak-anak kita. Mengenai kerukunan, persaudaraan, dan toleransi," tuturnya.Usai acara tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini sempat diminta untuk menjelaskan lebih detail soal politik yang beretika ini oleh para jurnalis. Menurut Presiden, politik yang beretika ini cukup sederhana, yakni yang mengedepankan karakter keindonesiaan kita."Karakter keindonesiaan kita seperti itu, politik yang beretika dan mengembangkan nilai-nilai kesantunan. Bukan politik yang mencela, mencaci maki, dan menjelekkan. Mau mengkritisi silakan tapi dengan nilai-nilai kesantunan dan etika yang kita miliki," urainya.Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Juga hadir Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Kapolri: Tolong Jangan Bawa Isu SARA di Pilkada Serentak 2018

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan Pilkada Serentak 2018 akan berjalan lebih mudah dan damai jika para kontestan tidak memanfaatkan isu SARA sebagai komoditas politik. Tito mengimbau setiap calon menjual program dibanding menggunakan isu-isu sensitif."Akan jauh lebih mudah kalau seandainya para kontestan politik dan pendukungnya tidak memanfaatkan isu-isu sensitif yang dapat memecah belah masyarakat biasa. Yaitu kesukuan, keagamaan, dan ras (SARA). Jual program itu akan lebih baik," kata Tito di gedung BEI, Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (20/11/2017).Tito menyadari setiap orang ingin memperjuangkan agama dan suku masing-masing. Namun dia berharap hal tersebut tak menjadi komoditas politik yang dapat mengoyak persatuan bangsa."Yaitu isu suku, agama, dan ras. Tolong jangan bawa isu suku, agama, dan ras. Meskipun kita tetap memperjuangkan agama masing-masing, akan memperjuangkan primordialisme, tapi jangan sampai itu menjadi komoditas, untuk menyerang yang lain sehingga mengoyak kebangsaan kita. Nah itu yang bahaya," tuturnya.Bangsa Indonesia, menurut Tito, telah terbiasa mengikuti setiap pesta demokrasi. Dia juga yakin masyarakat akan semakin matang dalam menyikapi setiap persoalan yang muncul dalam demokrasi tersebut."Saya sampaikan tadi bahwa kita sudah terbiasa dengan pilkada, sudah terbiasa lebih dari 10 tahun, pilpres dan segala macam. Kita sudah mulai matang dalam berdemokrasi," ujarnya.Selain itu, Tito menerangkan pilkada akan sukses apabila TNI dan Polri kompak. Kedua institusi itu menjadi pilar penting bagi berjalannya pilkada yang aman dan damai."Adanya kunci utamanya adalah TNI dan Polri harus kompak. Dua kekuatan bersenjata ini, yang terbesar ini harus kompak, itu kunci utama," terangnya. [detik.com]

Read More »

Presiden Jokowi Apresiasi TNI-Polri atas Keberhasilan Evakuasi Warga Papua

Presiden Joko Widodo mengapresiasi sinergi TNI-Polri yang berhasil membebaskan warga dari cengkeraman kelompok kriminal bersenjata di Tembagapura, Papua."Saya mengapresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya atas nama rakyat kepada TNI dan Polri yang telah melakukan pembebasan sandera tanpa ada satu pun yang cedera," ujar Jokowi di Balai Kartini, Senin (20/11/2017).Jokowi mengakui bahwa keberadaan kelompok itu membuat masyarakat takut dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.Di sisi lain, Presiden Jokowi berkomitmen untuk terus membangun Papua. Sebab, infrastruktur di Bumi Papua masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa."Kalau lihat lapangannya, Indonesia barat, tengah dan timur, memang Indonesia timur tertinggal sekali di bidang infrastruktur. Oleh sebab itu kalau lapangannya tahu betul, memang itu yang kami kerjakan," ujar Jokowi.Diberitakan, petugas gabungan dari TNI dan Polri berhasil mengevakuasi 345 warga desa Kimberly dan Utikini, Papua, Jumat (17/11/2017) siang.Proses evakuasi sandera yang berlangsung dari pukul 11.00 WIT hingga 12.00 WIT dikabarkan diwarnai penembakan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).Setidaknya ada 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, dilarang keluar dari kampung itu oleh kelompok bersenjata.Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, petugas terus mengupayakan cara persuasif. Namun, apabila tidak berhasil, aparat tak segan-segan untuk bertindak."Negara tidak boleh kalah. Kita harus lakukan tindakan," ujar Tito, Kamis (16/11/2017). [kompas.com]

Read More »

Di Depan Purnawirawan TNI-Polri, Presiden Jokowi Pesan Jaga Keberagaman

Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI), PPAD, dan Yayasan Suluh Nasional Bangsa (YSNB) menggelar Simposium Nasional Kebudayaan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga para purnawirawan TNI dan Polri hadir dalam acara tersebut.Acara digelar di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2017). Jokowi langsung memberikan sambutan tak lama setelah acara dimulai."Pertama saya ucapkan selamat pagi kepada para purnawirawan yang merupakan penjaga dan pembela NKRI, penegak Pancasila dan UUD 45, dan penjaga keragaman," kata Jokowi mengawali sambutannya.Di antara purnawirawan yang hadir adalah Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, dan Jenderal TNI (Purn) Wiranto. Mereka duduk di barisan depan."Kembali saya sampaikan ingin ingatkan kita semua bahwa negara kita Indonesia adalah negara besar, memiliki 17.000 pulau, 714 suku, 1.100 lebih bahasa lokal. Ini negara besar," kata Jokowi.Jokowi menekankan pada perubahan yang sangat cepat. Sehingga bangsa Indonesia harus bersatu untuk menghadapi perubahan itu."Oleh sebab itu nilai-nilai keindonesiaan kita, nilai kesopanan, nilai kesantunan, nilai semuanya terkandung dalam Pancasila saya kira terus harus disampaikan, bagaimana nilai kerukunan dan toleransi," tutur Jokowi.Setelah itu Jokowi membuka acara dengan memukul gong dan langsung bertolak dari lokasi. Acara simposium ini berlangsung hingga esok (21/11) hari yang salah satu pembicaranya adalah Kepala UKP Pancasila Yudi Latif. [detik.com]

Read More »

Soal Desakan Ganti Ketua DPR, Presiden Jokowi: Ikuti Mekanisme yang Ada

Dengan ditahannya Setya Novanto di rumah tahanan (rutan) KPK, ada kekosongan di kursi Ketua DPR. Dorongan untuk pergantian posisi Novanto pun terus digaungkan.Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan persoalan pergantian Ketua DPR sudah diatur. Jokowi meminta agar prosesnya mengikuti mekanisme yang ada terkait pergantian Ketua DPR."Di situ kan ada mekanismenya. Untuk menonaktifkan pimpinan lembaga negara, lembaga tinggi negara kan ada mekanismenya. Ya diikuti saja mekanisme yang ada, aturan-aturan yang ada," ucap Jokowi di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2017).Ketika ditanya tentang Novanto yang meminta perlindungannya, Jokowi menegaskan untuk mengikuti proses hukum yang ada. "Tadi kan sudah saya sampaikan ikuti proses hukum yang ada," imbuh Jokowi.Pada tadi malam, Novanto ditahan di rutan KPK. Penahanan itu dilakukan setelah Novanto mendapatkan perawatan di RSCM usai kecelakaan.Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, menyebut upaya hukum yang diajukan kliennya sudah sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku. Tak hanya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua Umum Partai Golkar itu juga meminta bantuan hukum kepada Komisi III DPR RI."Beliau sudah minta perlindungan hukum langsung ke Komisi III. Karena kan beliau biarpun Ketua (DPR RI), tapi kan yang membidangi hukum kan Komisi III. Jadi beliau melakukan upaya hukum sesuai dengan prosedur hukum yang sebenarnya," tutur Fredrich, Senin (20/11). [detik.com]

Read More »

Setya Novanto Minta Dilindungi, Presiden Jokowi: Ikuti Proses Hukum yang Ada

Ketua DPR sekaligus Ketum Golkar Setya Novanto mengaku meminta perlindungan Presiden Joko Widodo hingga Kapolri. Soal permintaan itu, Jokowi menegaskan agar Novanto mengikuti proses hukum."Maksudnya gimana?" kata Jokowi balik bertanya saat ditanya wartawan soal permintaan perlindungan Novanto dalam wawancara usai membuka Simposium Nasional Kebudayaan di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2017).Wartawan kemudian mengulangi pertanyaan yang sama. Jokowi tersenyum sedikit sebelum menjawab."Saya kan sudah menyampaikan pada Pak Setya Novanto untuk mengikuti proses hukum yang ada. Sudah," ujar Jokowi.Meski Novanto ditahan, Jokowi menjamin komunikasi dengan DPR akan baik-baik saja. Jokowi hanya tersenyum saat ditanya apakah berarti akan menolak permintaan Novanto."Tadi kan sudah saya sampaikan untuk mengikuti proses hukum yang ada," jawab Jokowi.Terkait perkara dugaan korupsi e-KTP, Novanto sebelum dibawa ke Rutan KPK, Senin (20/11) dini hari bicara soal upaya hukum yang dilakukan. Selain praperadilan, Novanto menyebut mengajukan surat permintaan perlindungan kepada Presiden Joko Widodo."Saya sudah melakukan langkah-langkah dari mulai melakukan SPDP di Kepolisian dan mengajukan surat kepada perlindungan hukum kepada Presiden, maupun kepada Kapolri, Kejaksaan Agung dan saya sudah pernah praperadilan," ujar Novanto.KPK menerbitkan surat perintah penyidikan Novanto pada 31 Oktober 2017. Novanto selaku anggota DPR disangka bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait proyek pengadaan e-KTP.KPK menjerat Novanto dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.Novanto dirujuk ke RSCM Kencana setelah sebelumnya dirawat di RS Medika Permata Hijau. Novanto masuk rumah sakit karena mobil yang ditumpangi menabrak tiang lampu di Jl Permata Berlian, Jakarta pada Kamis (16/11). [detik.com]

Read More »

Sri Mulyani: Kalau Ada Aparat Pajak Minta Ijon, Laporkan ke Saya

Menteri Keuangan Sri Mulyani melarang jajaran pajak melakukan praktik ijon atau menarik utang pajak lebih awal guna memenuhi target penerimaan negara. Dia menegaskan pihaknya tidak melakukan strategi ijon pajak."Saya melarang ijon dilakukan karena itu tidak adil dan merusak basis data perpajakan. Jadi kalau ada yang merasa didatangi aparat pajak dan mereka minta ijon, laporkan ke saya," kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (17/11/2017).Dia menyebutkan, dalam mengumpulkan target penerimaan pajak untuk 2017 ini, Ditjen Pajak telah melakukan identifikasi potensi penerimaan pajak yang memang selama ini sudah diketahui tapi tidak terkoleksi."Kami identifikasi potensi di atas data baseline atau data rutin. Salah satunya data dari pengampunan pajak kemarin. Itu menunjukkan ada wajib pajak baru dan harta yang dideklarasikan," ucapnya.Mengingat rasio pajak di Indonesia masih termasuk rendah, maka dapat dikatakan bahwa data rutinnya rendah karena tidak mencakup semua potensi penerimaan pajak. "Jadi hari ini aparat pajak kita melakukan intensifikasi, tapi bukan untuk mencari ijon," kata dia.Langkah intensifikasi tersebut dilakukan mengingat potensi pajak di Indonesia yang tergolong besar. Bahkan, IMF sempat memproyeksikan pajak pertambahan nilai (PPN) Indonesia yang bisa didapat setara 1,5 persen PDB."Lalu juga kalau kami tahu ada pajak penghasilan di beberapa sektor tertentu, kami akan lihat. Kami mengumpulkan pajak sesuai kewajiban yang diatur UU. Kalau ada dinamisasi, itu karena kami melihat potensi penerimaan," sebutnya.Dia mengatakan, Kemenkeu juga mempunyai proses untuk penyelesaian seandainya ada sengketa pajak. "Namun itu bukan alat untuk memeras pajak," ujarnya. [kompas.com]

Read More »

Soal Revisi Pergub Monas, Anies Baswedan Siapkan Koordinasi dengan Istana

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan segera merevisi peraturan gubernur (pergub) mengenai penggunaan Monas terbuka untuk kegiatan agama, kesenian dan kebudayaan. Dia mengaku telah menyiapkan koordinasi dengan pihak istana."Jadi kita semua mengatur ini menggunakan institusi. Jadi ada nomor peraturannya dan lain-lain nanti saya sampaikan. Intinya kita sedang dalam proses untuk mengoptimalkan pemanfaatan monumen nasional ini," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2017).Anies ingin Monas berfungsi sebagai pusat berkegiatan warga seperti alun-alun kota lainnya yang ada di Indonesia. Dia berjanji akan tetap mempertimbangkan masalah keamanan dalam revisi pergub tersebut."DKI ingin agar monumen nasional ini menjadi tempat kegiatan warga. Tentu dengan mempertimbangkan faktor keamanan, mempertimbangkan faktor historis yang ada di lingkungan monumen nasional," jelasnya.Anies dalam waktu dekat akan melakukan tausiah agama dalam rangka peringatan Hari Pahlawan yang diadakan pada hari Minggu (26/11) depan. Ia mengatakan belum akan mengumumkan revisi pergub hingga konsepnya matang."Nanti urutan acaranya disampaikan, nanti akan ada pawai, ada marching band. Akan ada banyak kegiatan di sekitar mulai dari Dukuh Atas sampai ke Monas. Kemudian dilanjutkan juga malamnya dengan kegiatan tausiah, itu rencananya," terang Anies.Saat ditanya mengenai koordinasi dengan pihak istana, Anies menegaskan sudah menyiapkan hal tersebut. "Semuanya sudah disiapkan," imbuhnya. [detik.com]

Read More »

Menlu RI Bertemu Menlu Swiss Bahas Soal Rakhine

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Menteri Asia-Europe Meeting (ASEM) di Naypyidaw, ibu kota Myanmar. Disela-sela persiapan pertemuan tersebut, Menlu Retno menyempatkan diri untuk melakukan bilateral dengan mitranya dari Swiss.Dalam pertemuan tersebut, selain hubungan bilateral, keduanya berfokus pada kasus krisis kemanusiaan di Rakhine, salah satu negara bagian Myanmar."Hari ini, Menlu Retno melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Swiss sebelum rangkaian KTM ASEM di mulai," demikian dikutip dari akun Twitter resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, @Portal_Kemlu_RI, Senin, 20 November 2017."Persiapan KTM ASEM dan perkembangan situasi di Rakhine State menjadi perhatian Menlu Retno dan Menlu Swiss."Indonesia merupakan salah satu negara yang paling perhatian pada kasus krisis kemanusiaan di Rakhine tersebut. Dengan pendekatan inklusif pada pemerintah Myanmar, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang berhasil masuk ke wilayah tersebut untuk memberikan bantuan kemanusiaan.Kemarin, Menlu Retno langsung melakukan pertemuan dengan Menteri Sosial Myanmar Win Myat Aye begitu tiba di Naypyidaw. Dalam pertemuan itu, Menlu Retno membahas mengenai pembangunan di Rakhine.Kedua menteri bahas program pembangunan di Rakhine State melalui Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine (UEHRD).'Pembahasan mengenai program-program bantuan kemanusiaan, repatriasi dan resettlement, dan pembangunan ekonomi menjadi fokus Menlu Retno dan Menteri Sosial Myanmar,' pernyataan Kemenlu RI.Peletakan batu pertama di Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State juga telah dilaksanakan kemarin. Rumah Sakit ini adalah wujud kontribusi Masyarakat Indonesia untuk Masyarakat di Rakhine State.Rumah Sakit Indonesia akan menyediakan pelayanan kesehatan untuk seluruh komunitas di Myaung Bwe secara inklusif, tidak memandang suku, agama dan latar belakang. [metrotvnews.com]

Read More »