Di Depan Mahasiswa, Menteri Susi Bicara Kedaulatan Laut RI Harga Mati

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi pembicara kunci dalam seminar tentang keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan di Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara.Berlokasi di Auditorium Mokodompit Universitas Halu Oleo, mengenakan dress hitam dengan motif putih, orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini menyampaikan terkait soal kedaulatan perikanan harga mati bagi negara."Perkenankan saya untuk sharing apa yang dilakukan KKP, dan apa yang kita canangkan perikanan menuju keberlanjutan," kata Susi dalam sambutannya, di Kendari, Sabtu (16/9/2017).Dia menceritakan, sejak pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia."KKP terdapat 3 pilar untuk mencapai itu, pertama kedaulatan, kedua keberlanjutan, dan ketiga adalah kesejahteraan," terang Susi.Khusus soal kedaulatan, menurut Susi, ini merupakan harga mati bagi seluruh pemerintah, baik pusat, daerah, maupun provinsi agar Indonesia benar-benar menjadi poros maritim dan kesejahteraan nelayan meningkat."Soal kedaulatan ini tanpa kompromi untuk mempertahankan, kalau kita tidak punya kedaulatan tidak bisa membuat apapun sesuai kemauan kita. Kedaulatan identik dengan kemandirian, kebebasan, kemerdekaan untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan," kata Susi"Kedaulatan di KKP dikawal oleh Ditjen PSDKP, pemerintah mencanangkan satu kedaulatan lebih luas, harus lebih luas lagi, di mana SDA harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat," tutur Susi. [detik.com]

Read More »

Dukungan Kuat Presiden Jokowi Agar KPK Tetap Bertaji dengan OTT

Foto : Biro Pers SetpresAksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pernah disebut gaduh. Namun KPK mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo."Ya, memang kalau ada bukti, ada fakta-fakta hukum di situ, saya kira bagus. Prestasi KPK kan memang di OTT," kata Jokowi kepada wartawan saat meninjau Pasar Baru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (15/9/2017).KPK sudah melakukan sederet OTT. Yang ditangkap dari penegak hukum sampai kepala daerah. Terakhir, KPK menangkap Ketua DPRD Banjarmasin, oknum BUMD, hingga pihak swasta dalam OTT.Selain mendukung OTT KPK, Jokowi juga mengingatkan pejabat daerah untuk berhati-hati mengelola uang rakyat. Menurutnya uang itu bukanlah milik dari si pejabat."Hati-hati dalam mengelola keuangannya, baik APBD, APBN, itu adalah uangnya rakyat. Hati-hati," kata Jokowi.Penegasan Jokowi agar KPK tak diperlemah juga pernah dilontarkan sebelumnya. Bahkan waktu itu menanggapi ucapan politikus separtainya di PDIP, Henri Yosodiningrat, yang mengusulkan agar KPK dibekukan. Belakangan, Henri mendapat sanksi dari PDIP."Saya tak akan membiarkan KPK diperlemah," ujar Jokowi bernada tegas usai meresmikan Tol Mojokerto-Kertosono di gerbang Tol Mojokerto, Desa Penompo, Jetis, Jawa Timur, Minggu (10/9).Sebelumnya OTT KPK menjadi sorotan karena pernyataan Jaksa Agung yang menilai OTT KPK terlalu gaduh. Jaksa Agung juga menyebut penuntutan yang harus seizin Kejaksaan. Pernyataan ini langsung disanggah Seskab Pramono Anung yang memastikan bahwa Jokowi tak akan setuju pelemahan KPK."Sekali lagi, dalam hal ini Presiden tidak ada keinginan sama sekali untuk mengurangi kewenangan KPK. Nggak usah ditafsirkan macam-macam," kata Pramono di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).Belakangan Jaksa Agung Prasetyo pun mengatakan dirinya mendukung penuh KPK. Salah satu bentuk dukungannya yakni mengirimkan jaksa-jaksa untuk KPK."Saya katakan bahwa selama ini Kejaksaan adalah pendukung utama KPK. Begitu banyak jaksa pilihan untuk mendukung pelaksanaan tugas mereka," ujar Prasetyo di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (14/9). [detik.com]

Read More »

Saracen Diduga Disiapkan untuk 2019

Tersangka kelompok penyebar ujaran kebencian Saracen, Jasriadi, diduga memiliki grup virtual Whatsapp (WA) bernama Gerakan Merah Putih Prabowo Subianto (GMPPS). Grup itu disebut aktif membicarakan strategi terkait dengan Pemilu 2019.Kelompok yang dipimpin Jasriadi itu dikatakan tidak hanya menggunakan grup Facebook yang diikuti jutaan akun untuk menyebar ujaran kebencian berunsur SARA, tapi juga memiliki beberapa grup WA.Pernyataan tersebut dikemukakan Kasubdit Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Irwan Anwar di Jakarta, kemarin. Ia menambahkan, Jasriadi sangat dominan saat berkomunikasi dalam grup WA itu."Dia cukup dominan berbicara di grup. Salah satu yang dibicarakan, bagaimana terhindar dari jeratan hukum," ujarnya.Menurut Irwan, dari barang bukti yang terus didalami, Jasriadi memiliki kemampuan yang mumpuni dalam hal strategi politik.Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melihat apa yang dilakukan Saracen tak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga pelanggaran hukum sangat serius."Saracen melakukan politik menghalalkan segala cara. Mereka yang sengaja membuat desain ujaran kebencian harus ditindak tegas. Proses hukum harus ditegakkan dengan mengusut seluruh jejaring yang terlibat," ujar Hasto, kemarin.Ia menilai terungkapnya Saracen akan membuka kesadaran masyarakat bahwa ada yang memainkan secara sistematis dalam menyebar kebencian melalui media sosial. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum tegas dan objektif mengusut dalang di balik Saracen.Politikus Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, membantah GMPPS simpatisan resmi partainya. Ia menyatakan banyak jenis simpatisan."Ada yang benar-benar ingin mendukung, tetapi ada yang seolah mendukung, tetapi justru merusak citra partai yang didukung. Apalagi saat ini elektabilitas Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto sedang meningkat." [metrotvnews.com]

Read More »

Pemilu Serentak 2019 Berlangsung 17 April

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tanggal pemilihan umum (pemilu) serentak untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) serta eksekutif (presiden dan wakil presiden). Pencoblosan dipastikan 17 April 2019.Jadwal itu tertera di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019.Peraturan yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 4 September 2017 itu juga tercantum pasangan capres-cawapres sudah harus didaftarkan pada 4-10 Agustus 2018. Penetapan dan pengumuman pasangan calon dilakukan pada 20 September 2018, sedangkan nomor urutnya ditetapkan sehari setelahnya.Masa kampanye akan berlangsung 23 September 2018 hingga 13 April 2019 dan masa tenang pada 14-16 April 2019.Setelah rakyat memilih pada 17 April 2019, KPU akan melakukan rekapitulasi kemudian penetapan hasil penghitungan suara pemilu tingkat nasional pada 25 April-22 Mei 2019.Sementara itu, jika pilpres berlangsung dua putaran, KPU juga sudah menjadwalkan hal itu berlangsung pada 7 Agustus 2019 dengan penetapan hasil pemilu pada 2-4 September 2019.Jika ada sengketa ke Mahkamah Konstitutsi, penetapan hasil pemilu dilakukan 17-23 September 2019.Namun, sebelum sampai pada tahap itu, KPU mewajibkan partai-partai politik untuk mengisi data partai masing-masing melalui sistem informasi partai politik (sipol) milik KPU mulai Senin (18/9).Parpol yang tidak mengakses sipol akan dinyatakan gagal untuk ikut Pemilu 2019."Tidak ada sanksi untuk parpol yang tidak mengakses sipol. Hanya saja ada konsekuensinya, yakni tidak bisa mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu serentak 2019," Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari, dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.Setelah mengisi sipol, parpol bisa mendaftarkan diri yang akan mulai dibuka pada 3 Oktober hingga kurun 14 hari."Pada prinsipnya, untuk penggunaan sipol, (perwakilan) parpol memasukkan data persyaratan parpol untuk mendaftar sebagai peserta pemilu. Itu harus di-print out sebelum pendaftaran parpol," tandas Hasyim. [metrotvnews.com]

Read More »

Prabowo: Kalau Kita Tak Beres, Bagaimana Bantu Rohingya?

Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberi orasi dalam Aksi Bela Rohingya 169. Dia berbicara dalam memberi bantuan kepada Rohingya, masyarakat Indonesia tidak dengan menggunakan senjata."Saya imbau juga kita harus disegani, bangsa Indonesia harus disegani. Kalau tidak disegani yaitu banyak kejadian Indonesia tidak didengar, tidak diakui, ini pelajaran bagi kita," ujar Prabowo di atas panggung aksi dekat Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9/2017).Mantan Danjen Kopassus ini mengingatkan, sebelum memberi bantuan ke pihak lain, Indonesia harus 'beres' terlebih dahulu. Untuk itu Prabowo mengimbau ke semua pihak, khususnya para tokoh Islam yang ikut dalam aksi ini, untuk mengkoreksi diri terlebih dahulu."Kita mau bantu kaum Rohingya, kalau kita tidak beres bagaimana kita didengar oleh bangsa lain? Saya imbau tokoh-tokoh Islam, mari kita koreksi diri kita sendiri mari kita perkuat bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia disegani," kata dia."Tidak usah kita teriak, kita batuk aja orang sama kita segan. Kalau Indonesia lemah, Indonesia tidak dihormati, tidak disegani, dan tidak didengar," lanjut Prabowo.Sebagai mantan prajurit, dia meminta agar semua pihak memecahkan solusi dengan kepala dingin. Secara khusus, Prabowo juga mengingatkan kepada para anggota FPI."Kita memperkuat diri dengan ketenangan. Memang saya mantan jenderal, tapi kita harus selalu sejuk, tenang, pakai kepala, pakai otak," ucapnya."Jadi saya di sini mengimbau jangan cepat-cepat bicara senjata. Teman-teman saya dari FPI, saya ingatkan," tambah Prabowo.Seperti diketahui, FPI menggalang dukungan untuk mengirimkan relawan ke Myanmar terkait krisis yang terjadi Rakhine. FPI ingin melakukan jihad untuk membantu etnis Rohingya."Hari ini hampir 10 ribu yang mendaftar di posko pendaftaran kita dari tiap-tiap daerah. Sudah ada 10 ribu yang siap berangkat ke Rohingya," terang juru bicara FPI Slamet Ma'arif di Kedubes Myanmar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/9). [detik.com]

Read More »

Bantuan Kemanusiaan dari Indonesia untuk Pengungsi Rohingya Kembali Tiba di Bangladesh

Foto : Biro Pers SetpresBantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia untuk para pengungsi yang ada di perbatasan Bangladesh dan Myanmar, kembali tiba pada hari Jumat, 15 September 2017, dua pesawat Hercules tiba di Bandara Internasional Shah Amanat, Chittagong, Bangladesh.Peliput Biro Pers Rosi Imaniah melaporkan dari Chittagong, Bangladesh bahwa pesawat Hercules A 1335 tiba sekitar pukul 17.00 waktu setempat atau 18.00 WIB. Pesawat tersebut membawa bantuan kemanusiaan berupa paket sandang, family kit, flexible tank, selimut, dan gula.Berselang dua jam kemudian tepatnya pukul 19.00 waktu setempat atau 20.00 WIB, pesawat Hercules A 1326 yang berisi 10 ton beras juga mendarat di bandara tersebut. Tak hanya sampai di situ, Sabtu, 16 September 2017, bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia akan kembali tiba. "Pagi ini, Sabtu 16 September 2017, pesawat keberangaktan ke-5 dan ke-6, akan berangkat ke Chittagong pada pukul 06.30 WIB dan 08.30 WIB dari Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh," ucap Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto kepada Biro Pers.Dengan bantuan yang terus berdatangan tersebut, diharapkan niat baik pemerintah Indonesia untuk membantu meringankan beban para pengungsi dari Rakhine State dapat terwujud.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Saat Mahasiswa Nekat Bacakan Pantun Demi Dapatkan Sepeda Presiden Jokowi

Foto : Biro Pers SetpresSetiap kali Presiden Joko Widodo memberikan kuis berhadiah sepeda, tidak sedikit masyarakat yang hadir di acara tersebut berusaha dengan berbagai cara agar dapat maju ke podium. Hal seperti itu juga dilakukan oleh Yopi, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin saat Presiden bersilaturahmi ke kampus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat, 15 September 2017.Saat itu, sebenarnya Presiden telah mengakhiri sambutannya. Namun ia dibisiki ajudannya Kolonel Inf Deddy Suryadi bahwa masih ada sepeda yang belum dibagikan. “Katanya kalau ketemu saya nggak ada kuis, nggak ramai ya,” ucap Presiden disambut tepuk tangan meriah.Presiden pun bertanya siapa yang mau maju untuk menunjukkan tangannya. Hampir semua undangan yang terdiri dari mahasiswa menunjukkan tangannya tinggi-tinggi. Yopi tampak berlari kencang, namun ia kalah cepat dengan seseorang yang posisinya lebih dekat dengan podium. Saat kesempatan kedua, dengan pertanyaan untuk menyebutkan nama-nama pulau di Indonesia, Yopi kembali kalah cepat dengan seorang mahasiswa yang mengenakan jaket berwarna merah. Di kesempatan ketiga, Presiden tampaknya melihat kegigihan Yopi dan langsung memintanya untuk naik ke podium. “Tadi yang sudah lari-lari maju ke depan,” kata Presiden.Sebelum bertanya kepada Yopi, Presiden bertanya, “Kenapa ngotot banget, udah ditahan Paspampres, masih ngotot mau maju ke depan."Yopi hanya tersenyum ditanya Presiden tentang kegigihannya untuk maju ke podium. “Sebelum saya dipertanyakan Bapak, saya mau membacakan pantun,” ucap Yopi, Presiden pun mempersilakan Yopi untuk membacanya.Buah sawi dimakan cintabeli tas merek anoaSelamat datang Pak Jokowi tercintadi universitas kebanggaan Banoa, UMBBuah sawi dimakan cintabuah kedondong ada di KenyaDuhai pak jokowi tercintabagi dong sepedanyaPresiden tidak bisa menahan tawanya mendengarkan pantun dan melihat gaya Yopi. “Udah gak jadi saya tanya, sepedanya langsung diambil sana,” ucap Presiden.Pentingnya Pendidikan Karakter Antisipasi PerubahanDalam kesempatan tersebut, Presiden mengatakan bahwa saat ini anak-anak muda yang merupakan generasi milenial, akan mempengaruhi pasar, lanskap ekonomi, dan lanskap politik global pada 5-10 tahun mendatang. Mereka adalah generasi yang memanfaatkan gawai untuk memperoleh informasi. Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan pentingnya pendidikan karakter agar dapat mengantisipasi infiltrasi budaya melalui gawai yang tidak dapat dikontrol oleh siapapun itu."Infiltrasi budaya itu masuk tanpa kita bisa screening dengan baik, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memperkuat harapan anak-anak kita dengan menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai budaya kita. Jangan sampai tergerus oleh budaya-budaya asing, inilah tugas kita bersama,” kata Presiden.Presiden juga mengingatkan bahwa persaingan antar negara di era globalisasi seperti sekarang ini tidak dapat kita hindari. Untuk itu ia mengatakan bahwa pemerintah menaruh perhatian terhadap pembangunan infrastruktur yang merupakan sebuah fondasi pembangunan nasional."Itu basic, fondasi, orang ngomong apapun ini basic, Amerika juga pertama yang dibangun infrastruktur, Tiongkok juga, baru berikutnya pembangunan sumber daya manusia," kata Presiden.Terkait sumber daya manusia, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah membuka rekrutmen PNS dalam jumlah besar. "Kalau mau daftar cepat, daftar baik di Kementerian Keuangan banyak sekali, Kementerian Hukum banyak sekali, Kementerian yang lain juga banyak sekali. Juga di bumn, info kemarin ada 17 ribu lowongan pekerjaan di BUMN yang bisa dimasuki anak-anak kita," pungkasnya.Turut hadir mendampingi Presiden, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dan Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasih Ahmad Khairuddin.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Presiden Jokowi: Segera Daftar, Ada 17 Ribu Lowongan Pegawai BUMN

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah saat ini tengah membuka lowongan bagi warga yang ingin bekerja di pemerintahan. Setidaknya, ada 17 ribu lowongan kerja yang dibuka untuk jadi pegawai badan usaha milik negara (BUMN).Jokowi mengatakan baru-baru ini pemerintah membuka lowongan untuk bekerja sebagai PNS di Kementerian Keuangan serta Kementerian Hukum dan HAM."Kalau mau daftar, cepat-cepat daftar, baik di Kementerian Keuangan banyak sekali, Kementerian Hukum banyak sekali, kementerian-kementerian yang lain banyak sekali," kata Jokowi saat meresmikan pembangunan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (15/9/2017).Tak hanya di kementerian, lowongan di BUMN juga dibuka lebar. "Informasi kemarin ada 17 ribu lowongan pekerjaan BUMN bisa dimasuki anak-anak kita, terutama Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Cepat-cepat (daftar) yang sudah lulus," kata Jokowi.Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengingatkan tentang ketatnya persaingan antarnegara. Jokowi ingin agar generasi muda membekali diri dengan baik."Masalah persaingan antarnegara, kita fokus infrastruktur itu basic, fondasi, orang omong apa pun ini basic. Amerika juga pertama yang dibangun infrastruktur. Tiongkok juga, baru berikutnya pembangunan sumber daya manusia," kata Jokowi. [detik.com]

Read More »

Mendagri Persilakan TV Kembali Tayangkan Film Pengkhianatan G30S/PKI

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa masyarakat dan generasi muda saat ini perlu tahu sejarah G30S/ PKI."Namanya sejarah, agar masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa pernah ada gerakan kudeta," kata Tjahjo melalui pesan singkatnya, Jumat (15/9/2017).Karenanya, ia tak masalah jika film "Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI" diputar di layar-layar kaca televisi nasional."Putar saja di stasiun televisi. Menurut saya, tidak masalah," kata politisi senior PDI Perjuangan tersebut.Ia juga membantah, adanya kabar bahwa dirinya melarang pemutaran film dokudrama propaganda Indonesia yang dibuat tahun 1984 tersebut."Saya tidak pernah buat pernyataan tersebut. Saya akan kejar yang membuat fitnah pernyataan saya," katanya."Saat ini sedang diproses diurus siapa yang buat berita fitnah. Orang dan nomor handphone-nya sudah ketahuan siapa yang menyebar fitnah tersebut," tutup Tjahjo.Film "Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI" adalah judul film dokudrama propaganda Indonesia tahun 1984. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Arifin C. Noer. Diproduksi selama dua tahun dengan anggaran sebesar Rp 800 juta kala itu. Film ini disponsori oleh pemerintahan orde baru era Presiden Soeharto. [kompas.com]

Read More »

Demokrat: Jokowi Kejepit antara Tekanan Parpol Pendukung dan Desakan Rakyat

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo dinilai tengah dalam posisi dilematis dalam menghadapi panitia khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Di satu sisi, Presiden ingin mengakomodasi kepentingan partai politik pendukungnya yang berada dalam pansus angket KPK. Namun di sisi lain, Jokowi juga ingin mendengarkan suara rakyat yang tak ingin KPK diperlemah oleh pansus."Tampaknya Presiden Jokowi kejepit antara tekanan parpol dan desakan rakyat untuk membangun citra dirinya sebagai presiden yang pro pemberantasan korupsi," kata Politisi Partai Demokrat Benny K Harman dalam diskusi yang digelar Para Syndicate di Jakarta, Jumat (15/9/2017).Lebih parahnya, kata Benny, kondisi dilematis ini bisa membuat Jokowi gagal untuk mencalonkan diri kembali terpilih dalam pemilu presiden 2019 mendatang. Misalnya, apabila Jokowi lebih memilih mengakomodir kepentingan parpol pendukungnya di pansus angket KPK, maka Jokowi akan kehilangan suara rakyat."Survei terbaru rakyat ingin presiden yang pro pemberantasan korupsi," kata Wakil Ketua Komisi III DPR ini.Sementara, apabila Jokowi lebih mendengar suara rakyat dan mengabaikan rekomendasi pansus angket KPK, maka Presiden juga bisa jadi tidak mempunyai kendaraan untuk mencalonkan diri kembali.Enam parpol pendukungnya yang ada di pansus, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, dan PAN bisa jadi menarik dukungannya.Padahal, Undang-Undang Pemilu yang baru mensyaratkan parpol atau gabungan parpol mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung capres dan cawapres."Sikap ekstrem menolak pansus melemahkan posisi Presiden. Ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen jadi pedang bermata dua," kata Benny. [kompas.com]

Read More »