Kapolri Minta Polantas Hilangkan Stigma Negatif

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengevaluasi kinerja Korps Lalu Lintas pada hari ulang tahun ke-62. Dia meminta agar stigma buruk yang menempel pada Polantas dihilangkan untuk meraih kepercayaan publik."Evaluasi saya, masih banyak kelemahan di bidang lalu lintas, misalnya budaya negatif di bidang lalu lintas, 'prit jigo' masih ada," ujar Tito kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (22/9/2017).Budaya-budaya negatif lainnya seperti 'menjebak' pengendara dengan cara bersembunyi di balik pohon hingga anggapan Polantas mencari-cari kesalahan haruslah dihilangkan. "Nah, stigma ini harus ditekan semaksimal mungkin," imbuh Tito.Meningkatkan kesejahteraan dan mentalitas anggota Polantas, menurut Tito, dapat mengurangi budaya negatif yang selama ini menempel di tubuh Korps Lalu Lintas. Upaya lain adalah mengurangi sentuhan langsung Polantas dengan masyarakat."Membuat sistem yang baik, sehingga sentuhan polisi dengan masyarakat menjadi relatif berkurang untuk masalah pelayanan," ungkap Tito.Tito berharap, HUT Polantas ini akan menjadi momentum bagi Korps Lalu Lintas untuk mulai bersih-bersih, sehingga Polri bisa meraih kepercayaan publik."Termasuk korupsi di bidang jajaran lalu lintas itu untuk ditekan semaksimal mungkin. Nah, harapan saya, dengan perbaikan ini, anev (analisis evaluasi) terhadap kelebihan dan kekurangan ini lalu lintas akan mampu menaikkan kepercayaan publik terhadap Polri," tandas Tito. [detik.com]

Read More »

Soal Status Awas Gunung Agung, Ignasius Jonan: Kalau Ditanya Meletus, Nggak Ada Yang Tahu

Status Gunung Agung Bali naik dari level III (Siaga) menjadi level IV (Awas) pada pukul 20.30 WITa. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan tidak ada yang tahu pasti apakah Gunung Agung, meletus atau tidak."Kalau ditanya apa pasti meletus tidak ada yang tahu, kita ini kan berjaga-jaga daripada nanti kalau terjadi sesuatu kita akan menyesal," kata Menteri Jonan saat meninjau pos Pengamat Gunung Api Agung, di Rendang, Karangasem, Bali, Jumat (22/9/2017).Jonan menjelaskan jika sudah status awas merupakan level tertinggi dari status gunung berapi. Menurutnya dengan adanya status awas, warga yang berada di radius 12 kilo meter harus dievakuasi."Jadi awas, secara teori nggak ada awas berapa awas berapa, kalau awas memang harus mengungsi, dijelaskan bahwa radius aman 9 kilo plus sektoral. intinya memang ini sudah harus dievakuasi," jelas Jonan.Jonan menyebutkan status awas ditetapkan karena sampai saat ini aktivitas Vulkanis dari Gunung Agung terus meningkat."Karena kalau dilihat aktivitasnya aktivitas vulkanisnya udah luar biasa daripada aktivitas atau gejala normal," ujarnya.Sebagai informasi, BNPB mencatat sudah ada 1.259 warga diungsikan. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho ada 8 posko yang telah ditentukan menjadi lokasi pengungsian."Data sementara dari Pusdalops BPBD Bali saat ini, terdapat 1.259 jiwa pengungsi di 8 pos pengungsian," ujar Sutopo kepada detikcom, Kamis (21/9). [detik.com]

Read More »

Menko Polhukam: Jokowi Tak Ingin Konten Film G30S/PKI Diubah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar film tentang G30S/PKI ada versi anyar yang lebih cocok untuk generasi milenial. Wiranto yang baru saja bertemu Jokowi menjelaskan, itu bukan berarti Jokowi ingin ada perubahan muatan dalam film versi baru nanti."Disesuaikan dengan cara penyajiannya, bukan diubah kontennya," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jumat (22/9/2017).Dia ingin agar publik memahami perkataan Jokowi. Menurutnya, Jokowi jernih membaca tren masyarakat dewasa ini yang telah dipengaruhi teknologi."Perilaku masyarakat untuk menonton sesuatu juga berubah. Presiden maksudnya baik, bahwa film-film semacam itu tidak hanya G30S/PKI, film-film yang merupakan dokumentasi masa lalu juga biar lebih enak," kata Wiranto.Namun Wiranto emoh menjawab langsung saat ditanya apakah Jokowi setuju atau tidak dengan konten 'Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI' garapan sutradara Arifin C Noer tahun 1984 itu.Isu soal film ini perlu disikapi hati-hati. Soalnya isu ini rawan dipelintir seakan-akan Jokowi setuju dengan dilakukannya perubahan terhadap film itu."Ini supaya jangan sampai disalah-tafsirkan menjadi hoax, menjadi satu viral yang tidak menguntungkan kondisi sekarang ini," kata Wiranto. [detik.com]

Read More »

Soal Nobar G30S/PKI, Panglima TNI: Menhan Tak Berwenang atas Saya

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berpendapat siapapun boleh menonton film Pengkhianatan G30S/PKI tanpa harus ada paksaan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan kegiatan tersebut sudah terlaksana dan tak ada yang merasa dipaksa."Sudah terlaksana kok. Saya tanya ada yang dipaksa nggak, nggak ada? Tidak ada yang memaksakan," kata Gatot usai acara pertemuan dengan para purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).Gatot menambahkan, terkait pemutaran film tersebut di internal TNI adalah keputusannya agar para prajurit menonton. Menurutnya, hal itu tetap dilakukan karena Presiden Joko Widodo tidak melarang."Kalau prajurit saya itu urusan saya. Ya memang harus dipaksa. Menhan tidak punya kewenangan terhadap saya. Kendali saya hanya dari Presiden garisnya. Saya katakan tidak bisa mempengaruhi saya kecuali presiden. Itu prajurit saya kok," ujarnya.Dia mengatakan pemutaran itu dilakukan karena sejak 2008 sejarah G30S/PKI sudah tak dimasukkan dalam pelajaran. Gatot mengatakan pemutaran tersebut dilakukan untuk mewaspadai terulangnya peristiwa kelam tersebut."Sejarah kan cenderung berulang. Kalau berulang kan kasihan bangsa ini. Saya mengajak dan mengingatkan agar jangan sampai peristiwa ini terulang kembali. Orang mempersepsikan lainnya ya silakan saja. Haknya beda-beda kok nggak masalah. Saya tidak akan menanggapi itu. Yang penting saya kerjakan," ujarnya.Sebelumnya diberitakan, Menhan Ryamizard Ryacudu tidak melarang siapa pun menonton film G30S/PKI. film tersebut sebenarnya sarat pelajaran bagi masyarakat Indonesia. Dengan begitu, menurutnya, siapa pun boleh menonton film G30S/PKI tanpa ada paksaan."Asal film itu sesuai dengan kenyataan nggak apa-apa, itu pelajaran bagi kita semua. Tapi ya yang nonton siapa aja. Siapa yang mau nonton, tonton aja, nggak usah dipaksa-paksa," kata Ryamizard saat ditemui seusai rapat koordinasi khusus di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/9). [detik.com]

Read More »

Soal Riset Belanda, Wiranto: Jika Kedaulatan RI Diambil Bagaimana?

Belanda melakukan riset tentang perang di Indonesia periode 1945 sampai 1950. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, menanggapi dengan pertanyaan tentang kedaulatan negara."Kita negara berdaulat kan? Kalau kedaulatan kita diambil orang lain, bagaimana? Boleh nggak? Itu saja tanggapan saya," kata Wiranto seraya mendekati mobilnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (22/9/2017).Tanggapan itu diutarakannya saat ditanyai soal apakah riset Belanda itu diizinkan atau tidak. Namun ketika ditanya kembali soal izin penelitian itu, Wiranto tak menjawab sembari masuk ke mobil sedan hitam bernomor polisi RI 16. Dia meninggalkan Istana.Riset itu bertajuk 'Dekolonisasi, Kekerasan, dan Perang di Indonesia, 1945-1950', diadakan tiga lembaga Belanda yakni KITLV, NIOD, dan NIMH. Riset itu bakal memberi porsi penelitian terhadap periode Bersiap yang penuh kekejaman terhadap orang Belanda, Indo, atau orang Tionghoa yang dianggap berpihak ke Belanda. Penelitian ini berdana 4,1 juta Euro.Koordinator proyek riset ini, Ireen Hoogenboom, menjelaskan bahwa riset ini tak ada hubungannya dengan pemerintah, karena ini merupakan proyek akademis saja. Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta adalah pihak dari Indonesia yang digandeng pihak Belanda.Ireen juga menegaskan bahwa riset ini tak akan mengusik sejarah Republik Indonesia. "Riset ini bukan bertujuan untuk mengubah sejarah Indonesia dan jelas tak akan menyangkal 17 Agustus (hari kemerdekaan Indonesia)," kata Ireen menjawab pernyataan detikcom, Rabu (20/9)."Tujuan riset ini adalah mencari tahu (sejauh yang dimungkinkan) 'apa yang terjadi dan mengapa terjadi'. Ini bukan untuk membenarkan atau membuat sikap politik," ujar Ireen. [detik.com]

Read More »

Presiden Jokowi 3 Kali Tak Hadir Sidang Umum PBB

Tiga kali berturut-turut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hadir langsung dalam sidang majelis umum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, pihak Istana Kepresidenan menjelaskan ini bukan masalah besar.Untuk sidang umum ke-72 DK PBB kali ini, Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Presiden Jokowi berhalangan hadir di Markas PBB New York, Amerika Serikat."Presiden ada agenda di dalam negeri yang waktunya bersamaan dengan kegiatan di Sidang Umum PBB," kata Staf Khusus Bidang Komunikasi Kepresidenan, Johan Budi, saat dimintai penjelasan, Jumat (22/9/2017).Rangkaian kegiatan sidang umum PBB dimulai sejak Selasa (12/9). Kini JK sudah berada di markas PBB menghadiri sidang."Presiden menugaskan Wakil Presiden untuk mewakili bicara di sidang umum PBB," kata Johan.Menurut Johan, tidak masalah apabila bukan Jokowi namun JK yang hadir di sidang. Ketidakhadiran Jokowi tidak akan berpengaruh terhadap pergaulan internasional yang dilakoni Indonesia. Soalnya, Jokowi-JK adalah satu kesatuan, bisa saling mewakili di acara penting."Pemerintahan ini adalah pemerintahan Jokowi-JK, satu kesatuan. Siapa pun yang bicara (apakah Pak Jokowi atau Pak JK) itu mewakili pemerintah RI, tidak ada masalah," kata Johan. [detik.com]

Read More »

Fahri Hamzah Anggap Presiden Jokowi Dukung Kerja Pansus Angket KPK

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menghomati respons Presiden Joko Widodo terkait rencana konsultasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Sebelumnya, Presiden mengatakan, urusan Pansus menjadi kewenangan DPR sepenuhnya selaku kuasa legislatif."Saya sangat berterimakasih terhadap ketegasan Presiden, khususnya karena beliau tidak mau berkonsultasi karena ini dalam proses. Karena prosesnya sedang berjalan. Jadi saya kira Presiden melakukan sesuatu yang positif," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/9/2017).Namun, Fahri tidak melihat pernyataan Presiden sebagai bentuk penolakan. Sebaliknya, Fahri menilai pernyataan Presiden justru sebagai bentuk dukungan kepada Pansus.Menurut dia, pernyataan Presiden itu bertujuan untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi Pansus untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik.Dengan demikian, lanjut Fahri, Pansus akan terus bekerja menemukan berbagai penyimpangan di KPK untuk kemudian disampaikan kepada Presiden dalam bentuk rekomendasi.Hingga nantinya Presiden diharuskan menyikapi dalam bentuk keputusan politik.Karena itu, lanjut Fahri, Pansus akan bekerja ekstra keras menyusun rekomendasi yang terang benderang untuk diberikan kepada Presiden.Ia mengatakan, ke depan Rapat Pimpinan tidak membahas rencana konsultasi menyusul pernyataan yang telah disampaikan Presiden."Jadi saya mendengar pandangan Presiden ke saya itu, terdengarnya ke saya itu selesaikan aja sampai tuntas dan baru kita ambil keputusan politik di ujung," lanjut dia.Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan, seluruh aktivitas Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK bukanlah wewenangnya sebagai eksekutif.Hal itu merupakan wewenang DPR RI. Jokowi sampai tiga kali mengulangi pernyataan itu."Kita tahu itu wilayahnya DPR. Pansus itu wilayah DPR. Semua harus tahu. Itu domainnya DPR. Ya sudah," ujar Jokowi saat diwawancara di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2019).Saat ditanya apakah pernyataannya itu berarti dirinya menolak bertemu dengan Pansus Hak Angket KPK, Jokowi tidak menjawabnya.Sembari tersenyum, ia melangkah meninggalkan wartawan menuju ke mobil kepresidenan. [kompas.com]

Read More »

Kata Fadli Zon, DPR Tetap Proses Permintaan Pansus KPK Konsultasi dengan Presiden Jokowi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan tetap memproses surat permintaan Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo."Tentu prosedurnya perlu ditempuh karena itu sudah menjadi permintaan," ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/9/2017).Adapun mekanismenya, surat terlebih dahulu dibahas dalam rapat pimpinan DPR untuk kemudian dibawa ke rapat Badan Musyawarah.Jika disetujui, maka dapat dilaporkan ke forum rapat paripurna.Namun, Fadli menuturkan, rapat pimpinan kemungkinan baru bisa dilaksanakan pada Senin pekan depan.Ia mengakui masih ada perbedaan pandangan. Sehingga perlu dibahas, apakah rapat konsultasi masih dibutuhkan atau tidak jika presiden sudah menyampaikan sikap penolakan.Sebab, rapat konsultasi baru bisa terlaksana jika pemerintah menyanggupi."Kalau kami ajukan pun nanti yang menjawab pemerintah, presiden dalam hal ini. Kalau dia merasa perlu ada rapat konsultasi tentu diagendakan," tutur Politisi Partai Gerindra itu."Tapi kalau merasa tidak perlu, ya tidak diagendakan," sambung dia.Presiden Joko Widodo sebelumnya menegaskan, seluruh aktivitas Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK bukanlah wewenangnya sebagai eksekutif.Hal itu merupakan wewenang DPR RI. Jokowi sampai tiga kali mengulangi pernyataan itu."Kita tahu itu wilayahnya DPR. Pansus itu wilayah DPR. Semua harus tahu. Itu domainnya DPR. Ya sudah," ujar Jokowi saat diwawancara di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2017).Saat ditanya apakah pernyataannya itu berarti dirinya menolak bertemu dengan Pansus Hak Angket KPK, Jokowi tidak menjawabnya. [kompas.com]

Read More »

Panglima TNI Jawab Tudingan PDIP Soal Berpolitik Lewat Film G30S/PKI

PDIP menuding Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berpolitik lewat nonton bareng film G30S/PKI. Apa kata Jenderal Gatot?"Kalau politik apa saja dipolitisasi, kamu-kamu saja bisa dipolitisasi. Jadi biarin aja," kata Jenderal Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).Jenderal Gatot santai menanggapi tudingan itu. Menurutnya, wajar saja bila langkahnya itu dicurigai."Saya bilang orang kawin bisa politik, apalagi nonton film gitu. Ya wajar-wajar saja, orang curiga wajar, orang punya persepsi wajar, sekarang kometar apapun wajar," ucapnya.Sebelumnya diberitakan, politikus PDIP Effendi Simbolon mengatakan instruksi Gatot menimbulkan reaksi dari beberapa partai politik. Beberapa parpol, seperti PKS dan PAN, jadi ikut-ikutan menggelar nobar film G30S/PKI."Sebagai orang politik, (saya kira) adalah ya (muatan politis). Kalau mau nonton, ya nonton aja. Prajurit siap ya, kalau sudah dibuat instruksi ya," ujar Effendi Simbolon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2017). [detik.com]

Read More »

Gerindra Dorong Presiden Jokowi ke Myanmar, Jusuf Kalla: Datang Sih Bisa, tetapi…

Partai Gerindra mendorong Presiden Joko Widodo berkunjung ke Myanmar terkait krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut Jokowi bisa saja datang, tapi yang terpenting adalah proses pengiriman bantuan."Datang sih bisa. Tapi sebagai negara yang bersangkutan belum tentu memberikan izin, walaupun dalam pidatonya Aung Saan Su Kyi kemarin itu dia membuka 'welcome'," kata JK di sela-sela kunjungannya di forum PBB, New York, Amerika Serikat (AS), Kamis (21/9/2017)."Jadi kita lihat nanti perkembangannya, yang paling penting pertama dulu, orang bebas mengirim bantuan," sambungnya.Menurut JK, selain ada permintaan dibukanya akses bantuan, ada seruan agar militer Myanmar berhenti membakar rumah. Berdasarkan pengalaman di Ambon, Poso, dan Aceh, masalah logistik adalah masalah pokok yang harus dilaksanakan."Kalau kita bicara dulu, tapi ini tidak dijalankan, ya sama saja orang bisa meninggal banyak karena kelaparan atau sakit," ucapnya.Karena itu, Indonesia meminta Myanmar membuka akses bantuan dari seluruh dunia."Jadi banyak negara di dunia menawarkan, tapi tidak mau diterima. Itu dulu dalam (formula) 4+1 memberikan akses," ujarnya.Sebelumnya, politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria berharap Presiden Jokowi dapat hadir langsung ke Myanmar untuk membantu krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya."Mungkin ada baiknya Pak Jokowi datang ke Rohingya, jangan kirim Menlu, lain, jangan kirim Wapres (JK) ke OKI, beda, harus Presiden. Pak Harto aja berani ke medan perang loh, kalau ke Myanmar tuh bukan medan perang itu, bukan pertempuran itu, itu pembasmian, datang," tegas Riza, Senin (18/9). [detik.com]

Read More »