Mensos Khofifah Kecam Situs nikahsirri.com, Minta Polisi Turun Tangan

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengecam keberadaan situs nikahsirri.com. Khofifah yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama itu menganggap situs nikahsirri.com berpotensi menjadi praktik pelacuran terselubung dengan modus agama."Nikah sirri kok dijadikan komoditas. Apalagi di dalam situs tersebut terang-terangan menyebutkan lelang keperawanan yang dipromosikan secara online," ungkap Khofifah di sela-sela pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kebumen, Jumat (23/9/2017).Menurut Khofifah, nikah sirri jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yaitu UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat negara."Nikah di bawah tangan atau nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan petugas pencatat nikah dan sudah pasti tidak tercatat di KUA," ujar Khofifah.Khofifah menerangkan pernikahan merupakan hal yang sakral, oleh karenanya perlu dilakukan dengan cara-cara yang baik. Selain itu, dalam nikah sirri, Khofifah melihat adanya potensi perbuatan-perbuatan melawan hukum seperti melegalkan perzinahan dan selingkuh.Nikah sirri, lanjut Khofifah, meletakkan perempuan dalam posisi yang sangat lemah. Perempuan yang dinikahi secara sirri, menurut Khofifah, rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual.Khofifah mengaku heran dengan kehadiran situs tersebut. Di laman beranda disebutkan bahwa program nikah sirri bisa membuat sebuah keluarga miskin mendapatkan pemasukan finansial yang cukup besar untuk modal usaha. Modal tersebut, seperti ditulis dalam situs, dianggap akan menciptakan banyak pengusaha UMKM yang baru, yang tidak hanya membuka lowongan pekerjaan, tapi juga mempercepat roda perekonomian nasional."Menikah bukan untuk mencari keuntungan, apalagi di situs tersebut ditulis bahwa nikah sirri dan lelang keperawanan adalah dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan. Nikah untuk mencari ketenangan dan ketenteraman," tegas Khofifah.Khofifah mengungkapkan pelacuran selain merendahkan martabat kaum perempuan lantaran secara seksual dieksploitasi juga akan menimbulkan rentetan permasalahan lain yang juga cukup pelik. Mulai dari perdagangan orang, penyakit kelamin HIV/AIDS, perceraian, anak terlantar, dan lain sebagainya."Bukannya menjadikan Indonesia sejahtera. Sebaliknya semakin membuat kehidupan masyarakat Indonesia porak-poranda," ujarnya.Oleh karena itu, Khofifah juga langsung kordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera menindak tegas pemilik situs tersebut setelah mendengar hasil investigasi Polri. Khofifah berharap Menkominfo Rudiantara segera memblokir situs nikahsirri.com dan aplikasi android yang bisa diunduh secara gratis di google play store."Saya mengajak masyarakat untuk menjaga akhlak dan karakter bangsa, hal seperti ini jika tidak segera ditindaklanjuti maka moral dan karakter bangsa ini akan semakin terdegradasi," imbuhnya. [detik.com]

Read More »

Selain Indonesia Timur, Kemenhub Juga Fokus Bangun Jawa Tengah

Selain Indonesia Timur, Kementerian Perhubungan juga fokus bangun infrastruktur transportasi di Jawa Tengah. Hal ini dikatakan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di sela-sela acara Dialog Nasional “Sukses Indonesiaku” yang digelar di Wanawisata Bale Gandrung di Kabupaten Pemalang bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Sabtu (23/9).“Di Purbalingga, tidak jauh dari sini kira-kira 1 jam, akan dibangun Bandara Wirasaba. Selain itu Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang juga akan dikembangkan. Jawa Tengah juga menjadi fokus kita karena penduduknya yang banyak,” kata Menhub Budi.Terkait pembangunan Bandara Wirasaba di Purbalingga, lebih lanjut dikatakan Menhub, pelaksanaan ground breaking rencananya akan dilaksanakan tahun ini.“Wirasaba sedang diusahakan kira-kira November-Desember kita mulai. Presiden Joko Widodo direncanakan akan melakukan ground breaking pembangunan Bandara Wirasaba. Bandara ini ditargetkan akan selesai akhir 2018,” ujarnya.Rencananya pembangunan Bandara Wirasaba akan dikerjakan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) dengan investasi sebesar 300 miliar rupiah.Dijelaskan Menhub, sudah banyak maskapai penerbangan dalam negeri yang berminat terbangi Wirasaba. Menhub menyebut nantinya akan ada 2 tahap pembangunan landas pacu (runway) Bandara Wirasaba.“Runway kita harapkan tahap pertama kali (panjang) 1600 meter, tahap kedua menjadi 2400 meter,” ungkap Menhub.Hal lain terkait pendidikan, Menhub mengundang seluruh masyarakat untuk mengkuti pendidikan gratis di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Perhubungan.“Di dekat sini Kementerian Perhubungan miliki sekolah di Tegal. Ada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan dan di Semarang ada Politeknik Ilmu Pelayaran. Ini ada kesempatan sekolah. Bagi yang pinter-pinter dari Pemalang dan sekitarnya kita berikan kesempatan sekolah,” jelas Menhub.Di sisi lain, Menhub menjelaskan saat ini pemerintah sedang mengupayakan realisasi pembangunan kereta api (KA) semi cepat Jakarta - Surabaya yang tentunya akan semakin memperpendek waktu tempuh dua kota besar tersebut.“Kita sedang memikirkan kereta api semi cepat buat Jakarta-Surabaya. Pelintasan sebidang juga akan kita atur, sehingga jalan KA itu 160km/jam. Jakarta-Surabaya 5 jam, Jakarta-Semarang 2,5 jam,” katanya.Selain menyampaikan hasil kinerja Pemerintahan Joko Widodo pada kesempatan yang sama Menhub juga menerima aspirasi serta masukan dari berbagai lapisan masyarakat khususnya yang terkait dengan sektor perhubungan. Dengan adanya kegiatan ini, disebutkan Menhub sebagai tanda negara hadir dan ada di tengah-tengah masyarakat.Pada acara dialog tersebut, masyarakat juga dihibur dengan penampilan seniman kawakan Didi Kempot yang sekaligus bertindak sebagai moderator. [dephub.go.id]

Read More »

Kapolri Ingatkan Semua Pihak Jangan Angkat Isu Sensitif

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta semua pihak untuk tidak mengangkat isu-isu yang sensitif karena dapat membuka kembali luka lama."Saya berharap bahwa isu-isu ini, sebaiknya semua pihak menahan diri, jangan kemudian menampilkan isu ini di tengah situasi kita yang rentan, mau ada pilkada, mau ada pilpres, mau ada peringatan G30S," katanya usai menyampaikan pidato ilmiah dalam acara wisuda sarjana dan pascasarjana Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) di Auditorium Ukhuwah Islamiyah UMP, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.Kapolri mengatakan hal itu kepada wartawan terkait dengan berbagai isu sensitif seperti komunisme yang kembali mencuat.Menurut dia, ideologi komunisme di tingkat global sekarang sudah meredup.Bahkan, kata dia, Rusia dan China pun sudah mengarah ke sistem kapitalis.Namun khusus konteks Indonesia, lanjut dia, prinsip Kepolisian adalah berpegang kepada aturan hukum yang ada."Aturan hukum yang ada saat ini, jelas ada Tap MPR ditambah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, tentang penyebaran ideologi termasuk marxisme, leninisme, komunisme dilarang. Jadi, sepanjang ada upaya penyebaran itu, bagi Polri jelas akan melakukan penegakan hukum," katanya.Terkait dengan hal itu, Kapolri mengharapkan semua pihak menahan diri untuk tidak mengangkat isu-isu sensitif tersebut karena dapat membuka kembali luka lama.Menurut dia, hal itu bukan berarti melupakan sejarah tetapi ada waktu yang tepat untuk membicarakan isu-isu tersebut."Kembalikan saja ke penegakan-penegakan hukum. Kalau ada informasi tentang penyebaran ideologi, kami akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku oleh penegak hukum, khususnya Kepolisian," katanya.Ia mengatakan semua pihak sebaiknya sensitif dan melihat konteks.Dalam hal ini, kata dia, setiap membicarakan isu harus dilihat konteksnya, apakah produktif atau kontraproduktif."Kira-kira akan banyak bermanfaat bagi masyarakat atau justru kurang bermanfaat," tegasnya.Lebih lanjut, Kapolri mengatakan negara lain dalam kompetisi global sudah bicara soal kompetisi antarnegara.Artinya, kata dia, negara yang mampu solid di dalam, mereka akan lebih mampu bersaing secara eksternal dengan negara lain.Sementara negara yang "cakar-cakaran" tidak solid di dalam, akan kalah dengan negara yang lebih solid sehingga akan dipengaruhi."Oleh karena itu di dalam negeri, kita harus solid sehingga ketika ada isu-isu yang sensitif, lihat konteksnya dulu, timing-nya tepat atau tidak," katanya. [antaranews.com]

Read More »

Hari Tani, Menteri Pertanian Luncurkan e-Commerce Khusus Petani

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, merayakan Hari Tani Nasional di Jawa Tengah. Peringatan itu ditandai dengan meluncurkan aplikasi e-commerce khusus untuk petani bernama 'Rego Pantes'. Amran juga ikut berebut gunungan hasil bumi.Acara digelar di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang. Tamu yang hadir tidak hanya pejabat namun juga petani dari berbagai daerah.Sembilan gunungan hasil tani dipajang untuk diperebutkan oleh hadirin, termasuk Menteri Pertanian. Amran mengaku bangga dengan majunya pertanian di Jateng. Untuk meningkatkan pendapatan petani pada umumnya, kemajuan teknologi pun diperlukan salah satunya dengan aplikasi 'Rego Pantes' (harga pantas) yang diluncurkan hari ini.Dengan aplikasi tersebut, menurut Amran, setidaknya bisa memangkas rantai pasok dari petani hingga konsumen sehingga harga tidak melambung dan keuntungan yang diperoleh petani pun meningkat."Kesejahteraan petani ditingkatkan melalui supply chain (rante pasok), diperpendek dengan IT," kata Amran, Sabtu (23/9/2017).Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menjelaskan 'Rego Pantes' merupakan salah satu upaya meningkatkan pendapatan petani karena selama ini harus melewati 'middle man' atau perantara yang mengambil keuntungan 10%.Pembuat aplikasi dari 8villages, Wim Prihanto, selaku Chief Operating mengatakan aplikasi tersebut hanya bisa digunakan oleh petani. Akan ada proses verifikasi akurat dari timnya agar benar-benar petani yang menggunakannya. Jika dirasa ada kejanggalan maka akan dilakukan verifikasi ulang.Seperti e-commerce lainnya, petani berdagang dengan mengupload foto hasil produknya dan pembeli bisa membuka website untuk memilih. Terkait harga akan ada tim dari 'Rego Pantes' yang selalu melakukan survei."Harganya dengan sistem, 2 hari sekali kami survei. Untuk saat ini daerah yang menjadi percontohan adalah Magelang, sedangkan konsumen sementara baru dari Jakarta," ujar Wim. [detik.com]

Read More »

Jurus Pemerintah Presiden Jokowi untuk Jadi Negara Ekonomi Digital Terbesar di ASEAN

Pemerintah berupaya mempercepat implementasi peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik. Dengan terbitnya Paket Kebijakan Ekonomi XIV, pemerintah menargetkan Indonesia menempati posisi pertama se-Asia Tenggara sebagai negara ekonomi digital pada tahun 2020."Kita perlu optimis bahwa perubahan perilaku masyarakat di era digital ini dapat menjadi peluang ekonomi baru untuk Indonesia. Ini momentum yang sangat spesial di mana dari sisi teknologi dan lingkungan. Secara global pun, ekonomi digital ini berkembang dengan sangat cepat," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam laman resmi Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (23/9/2017).Lebih lanjut, nilai e-commerce di Indonesia diperkirakan mencapai US$ 130 miliar pada tahun 2020. Untuk itu, pemerintah terus berusaha membangun ekosistem perniagaan yang lebih efisien.Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan, ada beberapa isu besar yang menjadi fokus pemerintah untuk mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Pertama, peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua, mempermudah dan memperluas akses pendanaan. Ketiga, peningkatan sistem logistik nasional.Selanjutnya adalah insentif perpajakan, perlindungan konsumen, keamanan siber, infrastruktur komunikasi, dan manajemen pelaksana.Di sisi lain, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan untuk terus memangkas regulasi-regulasi yang tumpang tindih dan menghambat inovasi masyarakat."Start up itu jangan dicekik dengan regulasi yang berlebihan. Jangan terlalu diatur, nanti inovasinya justru tidak muncul. Berikan ruang sehingga mereka bisa lebih lincah dan fleksibel untuk berkembang,” tandas Presiden. [liputan6.com]

Read More »

Kontroversi Film G30S/PKI, Menteri Agama: Sejarah Jangan Menyandera Kita

Foto : Dok. KemenagMenteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menilai nonton bareng (nobar) Film 'Pengkhianatan G30S/PKI' yang diproduksi Orde Baru sebagai hal wajar. Dia mempersilakan bagi yang ingin menyaksikan lagi, namun juga ada hak bagi yang lain jika ingin membuat film baru."Silakan bagi yang ingin menyaksikan, yang (ingin) menonton," kata Lukman seusai seminar 'Penanggulangan Radikalisme dan Intoleransi Melalui Bahasa Agama', di Hotel Eastparc Sleman, DIY, Sabtu (23/9/2017).Namun kata Lukman, masyarakat juga harus diberikan ruang untuk membuat film terbaru, yang menggambarkan peristiwa kelam di tahun 1965. Dengan demikian segenap elemen masyarakat diberikan kebebasan menvisualisasikan fakta-fakta sejarah yang ada."Biar kemudian masyarakat dengan perspektifnya yang beragam, lalu bisa mendapatkan kearifannya dalam memahami masa lalu kita," paparnya.Menurut Lukman, setiap film yang menggambarkan peristiwa sejarah bakal muncul banyak penafsiran. Sebab fakta sejarah bisa dimaknai dari berbagai sudut pandang, sehingga bisa memunculkan beragam penafsiran atas peristiwa sejarah tersebut."Perspektifnya berbeda sehingga kita tidak perlu mengingkari film itu (Film G30S/PKI) sama sekali," bebernya.Meski demikian Lukman memberikan catatan, agar masyarakat tidak terlalu meributkan rencana pemutaran dan wacana revisi film G30S/PKI. Karena masih banyak permasalahan bangsa yang harus dipikirkan dan dicarikan solusi bersama."Tidak boleh (sejarah) menyandera, membelenggu kita. Sehingga waktu dan energi kita habis untuk membicarakan masa lalu terkait sejarah kelam kita," pungkasnya. [detik.com]

Read More »

Pemerintah Presiden Jokowi Optimistis Kembalikan Kejayaan Maritim Indonesia

Foto : Biro Pers SetpresBerbekal kemandirian Indonesia dengan sumber daya yang dimilikinya, maka ke depan Pemerintah optimis akan mampu mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar dan disegani bangsa lain di dunia.Sejak awal pemerintahan, Presiden RI Joko Widodo dengan program Nawa Cita telah menggagas penguatan jati diri Indonesia sebagi negara maritim. Presiden Joko Widodo juga memiliki visi untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia yang dapat dicapai dengan melakukan pembangunan sektor maritim.Saat ini Pemerintah memiliki fokus untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya kelautan, membangun transportasi laut dan infrastruktur pelabuhan yang disertai dengan pembangunan industri maritim yang kuat, termasuk dengan membangun kekuatan ekonomi masyarakat sehingga nantinya kemandirian maritim dapat terwujud.Adapun kemandirian bangsa menurut visi Presiden dapat dilihat dari kemampuan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia.Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap agar seluruh instansi dan stakeholder terkait dapat berpartisipasi aktif memberikan dukungan dalam pembangun sektor maritim melalui terobosan-terobosan yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, seperti program Tol Laut, Pemanduan di Selat Malaka, serta Direct Call kapal besar dengan tujuan internasional. “Hal tersebut tentu akan membuktikan bahwa secara bertahap dan step by step, Indonesia bisa meraih kemandirian sebagai negara maritim yang besar,” tegas Menhub.Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencatat kemandirian maritim Indonesia dimulai dari program tol laut yang saat ini telah memasuki tahun ketiganya. Pelaksanaan Tol Laut sedikit banyak telah memberikan kontribusi dan manfaat khususnya dalam menekan angka disparitas harga serta meningkatkan pemerataan ekonomi sehingga tol laut menjadi tonggak baru menekan disparitas harga yang terjadi selama ini antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia.Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menyebutkan bahwa pelaksanaan tol laut didukung oleh sistem distribusi dan konsolidasi barang yang ditandai dengan dioperasikannya 13 trayek pada tahun 2017, dengan rincian sebanyak 6 trayek dilayani oleh PT. Pelni melalui penugasan, dan sebanyak 7 trayek dilayani oleh perusahaan angkutan laut swasta melalui skema pelelangan umum.“Selain itu, guna lebih mengefektifkan program tol laut, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Kementerian BUMN telah menggagas pembangunan pusat logistik di wilayah jalur tol laut yang dinamakan “Rumah Kita,” kata Tonny.“Hadirnya tol laut di tengah-tengah masyarakat akan semakin menjamin ketersediaan barang melalui angkutan barang yang terjadwal sehingga akan semakin meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya yang berada di wilayah timur Indonesia,” ujarnya. Kedua, kemandirian maritim Indonesia ditunjukan dengan resminya Pemerintah Indonesia melakukan Pemanduan di Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta menjaga kedaulatan wilayah teritorial Indonesia.Menurut Dirjen Tonny, pelaksanaan pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan hasil perjuangan panjang Pemerintah Indonesia. Permasalahan ini selalu menjadi isu utama yang dibahas oleh 3 (tiga) Negara Pantai (The Littoral States) yang terdiri dari negara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam Forum Tripartite Technical Expert Group (TTEG) dalam kurun dasawarsa, dimana pada kesempatan itu Pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan kesanggupan untuk melaksanakan pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura dengan target pelaksanaan pada tahun 2017. “Dengan melakukan pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berintegritas dan tidak bergantung pada Negara pantai lainnya,” tegas Tonny.Selanjutnya, dari sisi pengangkutan laut, Indonesia telah berhasil mendatangkan kapal petikemas terbesar pertama di Pelabuhan Tanjung Priok dengan rute pelayaran langsung Jakarta - Los Angeles, Amerika. Dengan adanya pelayanan langsung ke Amerika Serikat dengan kapal berkapasitas besar, akan meningkatkan efisiensi logistik yaitu dari segi harga akan mengalami penurunan sebesar 20% hingga 30% dan dari segi waktu mencapai 10 hari. Dirjen Tonny menyebutkan dengan kehadiran kapal-kapal raksasa ini menunjukkan kepada masyarakat transportasi laut bahwa sekarang Pelabuhan Tanjung Priok sudah dapat melayani kapal dengan kapasitas besar, dengan begitu akan membuat efisiensi logistik Indonesia menjadi lebih baik dan Pelabuhan Tanjung Priok tidak kalah bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.“Dengan adanya pelayaran langsung ini, akan memberikan keuntungan khususnya kepada para eksportir yang dapat melakukan penghematan biaya (cost saving) karena tidak harus transit di negara lain (double handling) seperti Singapura, sehingga pada akhirnya biaya logistik akan semakin kompetitif sehingga Pelabuhan Tanjung Priok dapat menjadi transshipment di Asia Tenggara,” tutup Tonny.Dengan pencapaian-pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi Negara yang “Mandiri” di bidang maritim sebagaimana perwujudan cita-cita Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. [setneg.go.id]

Read More »

Menko Puan Maharani Tegaskan Pentingnya Memberi Perlindungan bagi Anak

Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya memberikan perlindungan bagi anak-anak. Saat ini sekitar 34 persen atau 87 juta penduduk Indonesia adalah anak-anak.Bahkan pada 2045, anak-anak Indonesia akan menjadi mayoritas angkatan kerja produktif di Indonesia. "Dalam rangka memberikan perlindungan terbaik tersebut, Indonesia dengan senang hati mengambil peran sebagai Pathfinder dalam upaya global untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi."Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dalam Pertemuan Tingkat Tinggi di Sidang Majelis Umum PBB ke-72, Kamis, 21 September 2017 waktu setempat. Tema pertemuan, Peluncuran Peta Jalan Untuk Masyarakat Damai, Adil, dan Inklusif.Melalui forum ini, Indonesia menyampaikan pandangannya terkait usaha dan capaian yang sudah diraih di bidang perlindungan anak. Puan menjelaskan dua kemajuan yang telah dicapai Pemerintah Indonesia di bidang perlindungan anak.Kemajuan pertama yang telah dicapai Indonesia adalah peluncuran Strategi Nasional untuk Menghapuskan Kekerasan terhadap Anak di tahun 2016. Fokus dari Strategi Nasional tersebut antara lain mengubah norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan, atau mengabaikan kekerasan.Kemudian, memberikan perawatan anak yang menjamin keamanan dan kasih sayang dengan pengasuh; dan meningkatkan kualitas data pendukung dan bukti kekerasan terhadap anak.Sementara itu, kemajuan kedua yaitu dalam bidang perlindungan anak adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk tumbuh.“Capaian ini termasuk melalui pendirian sekolah ramah anak, taman dan kawasan bermain; penunjuk jalur yang aman ke sekolah; dan menyediakan akses ramah anak terhadap informasi dan teknologi," jelas Puan.Pemerintah pusat juga melakukan kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat sipil. Seperti Forum Anak-Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga, dan Ruang Kreatif Anak-anak yang didirikan di 34 Propinsi di Indonesia. Hal ini diharapkan akan mendorong partisipasi anak dalam kegiatan sosial dan perencanaan pembangunan.Puan turut menyampaikan bahwa usaha dalam melindungi anak-anak dari kekerasan perlu melibatkan unit masyarakat yang sangat mendasar, yaitu keluarga. Oleh karena itu, menurut Indonesia, pemerintah-pemerintah di dunia perlu menerapkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi kebaikan bagi keluarga.“Terutama untuk meningkatkan akses kesehatan yang berkualitas kepada ibu dan anak, pendidikan mendasar bagi anak, dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga," ujar Puan.Puan mengajak seluruh pihak untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak anak. Serta mengakhiri kekerasan terhadap anak. Hal itu untuk mewujudkan dan mencapai Agenda SDG 2030. Khususnya agenda ke 16 yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.“Usaha kita akan menghasilkan dampak yang besar apabila kita melakukannya melalui kemitraan dan kerjasama dengan seluruh pemangku kebijakan” ujar Puan.Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk terus terlibat secara konstruktif dalam usaha melindungi dan mempromosikan hak-hak anak. "Indonesia berkomitmen dan mengajak semua pihak untuk bekerja sama menciptakan dunia yang lebih damai, adil, dan sejahtera bagi semua orang." [metrotvnews.com]

Read More »

Jusuf Kalla: Terorisme Muncul di Negara Gagal

Foto : Twitter @KBRIWashDCWakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa terorisme tumbuh di negara-negara gagal karena mereka merasa tidak punya harapan dan banyaknya pengangguran."Terorisme dan radikalisme datang dari negara-negara gagal, karena mereka merasa tidak ada harapan. Begitu mudah dijanjikan masuk surga, mereka dengan senang hati melakukannya," kata JK saat memberikan kuliah umum di Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat, Jumat (22/9/2017), seperti dikutip Antara.Wapres menjelaskan, negara-negara gagal tersebut antara lain terjadi karena serbuan Amerika Serikat, seperti yang terjadi di Irak, Suriah, Lebanon dan Afganistan.Munculnya ISIS, menurut Wapres, juga berasal dari negara-negara gagal tersebut.Wapres juga menjelaskan saat ini di Indonesia telah dilakukan program de-radikalisasi terhadap lebih dadi 10.000 mantan teroris yang dipenjara di 72 penjara di seluruh Indonesia."Tidak ada negara yang seperti Indonesia, dengan jumlah penduduk nomor empat di dunia dengan berbagai etnis, suku dan budaya serta tersebar dalam berbagai pulau, tetapi saling menghormati " ucap Wapres.AdvertismentWapres JK menjelaskan hal itu terjadi karena di Indonesia sejak dahulu hidup dalam harmoni."Kami memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meski berbeda-beda, tapi tetap satu," kata Wapres.Wapres menjelaskan, perbedaan agama tidak menjadi masalah. Jika mendengar ada beberapa konflik di Indonesia, maka persoalannya bukan karena agama, tetapi karena kesenjangan, bahkan soal demokrasi atau politik.Sebagai contoh, menurut Wapres JK, konflik di Poso dan Ambon terjadi justru karena demokrasi.Sebelumnya, kata dia, di wilayah tersebut ada harmoni antar-umat beragama jika kepala daerahnya muslim, maka wakilnya non-muslim, dan sebaliknya."Namun, tiba-tiba setelah demokrasi, maka pemenang mengambil semua. Pasangan kepala daerah bisa tidak menghiraukan harmoni tersebut, yang mayoritas mengambil semuanya," kata Wapres. [kompas.com]

Read More »

Tantangan Sri Mulyani: Anda Ingin Jadi Menteri Keuangan?

Foto : Dok. Instagram Sri MulyaniMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sering berbicara di hadapan masyarakat, terutama di depan mahasiswa saat kuliah umum. Apa saja pertanyaannya?Banyak. Mulai dari cara mengelola anggaran belanja hingga pendapatan negara, dan lain-lain. Mantan direktur Bank Dunia ini pun meminta masukan dan memberi tantangan kepada masyarakat, yaitu apa yang akan dilakukan jika menjadi menteri keuangan?Hal tersebut Sri Mulyani ungkapkan di akun instagram miliknya. Berikut postingannya seperti dikutip detikFinance, Sabtu (23/9/2017).Saya ingin kamu mencoba menjadi Menteri Keuangan. Apa yang akan kamu lakukan apabila menjadi Menteri Keuangan?Dalam berbagai kesempatan saya sering ditanya mengenai bagaimana mengelola anggaran dan belanja negara (APBN). Sering masyarakat menanyakan mengapa belanja untuk kesehatan kurang, mengapa infrastruktur jalan, listrik dan air bersih masih minim di daerah saya, mengapa anggaran penelitian tidak ditambah, mengapa masyarakat harus membayar listrik lebih mahal, mengapa tidak ditambah subsidinya, mengapa masih ada gedung sekolah yang rusak berat, mengapa masih ada anak tidak mampu sekolah, mengapa tidak membeli lebih banyak kapal patroli untuk menjaga perairan Indonesia, mengapa gaji pegawai negeri dan pensiunan tidak dinaikkan, dll dll.Saya ingin anda mencoba menjadi Menteri Keuangan dengan melakukan simulasi APBN, paling tidak dari mengatur jumlah belanja. Bagaimana Alokasi belanja dilakukan, bagaimana agar manfaat belanja dapat didistribusikan dengan adil. Bagaimana APBN menjadi alat menjaga stabilisasi negara.Situasi yang aktual akan lebih kompleks dengan pengelolaan sisi penerimaan negara dan sisi pembiayaan. Juga aturan UU yang harus kita patuhi.APBN adalah alat negara untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur serta tujuan kemerdekaan lainnya.Oleh karena itu penyusunan APBN membutuhkan perencanaan yang baik di Pemerintah pusat maupun di daerah, dan pelaksanaan harus dilakukan bebas dari korupsi dan konflik kepentingan agar tujuan bernegara kita tercapai.APBN adalah milik kita bersama, pahami, peduli, miliki dan awasi.Anda ingin menjadi Menteri Keuangan?Rancang sendiri APBN versi kamu di simulasi di bawah ini, lalu bagikan di medsos kamu: www.kemenkeu.go.id/simulasiapbn [Sumber : detik.com]

Read More »