Presiden Jokowi Pagi ini Bertolak ke Malaysia

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo pagi ini, Rabu 22 November 2017, bertolak ke Kuching, Malaysia dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta pada pukul 07.00 WIB.Di Kuching, Malaysia, Presiden Jokowi akan menghadiri Annual Consultation atau konsultasi tahunan ke-12 RI-Malaysia ke-12.Dalam konsultasi tahunan ini, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Mohamad Najib akan membahas berbagai isu priroritas bagi kedua negara serta mendorong realisasi berbagai komitmen yang telah dihasilkan.Ada empat hal utama yang akan dibahas dalam pertemuan dengan PM Najib tersebut, yakni penguatan kerjasama ekonomi, perlindungan WNI dan ketenagakerjaan, isu perbatasan dan isu pertahanan dan keamanan.Selain itu, pertemuan konsultasi tahunan ini juga membahas berbagai tantangan di kawasan yang akan kita hadapi dan kerjasama di kawasan yang akan dikembangkan bersama di masa yang akan datang.Presiden berharap kunjungan ini akan memberikan manfaat nyata yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan Malaysia.Turut menyertai Presiden dalam penerbangan menuju Kuching Malaysia, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/KPN Andri Hadi, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi dan Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono.Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah terlebih dahulu berada di Kuching Malaysia untuk mempersiapkan kedatangan Presiden.Sumber : Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Sikap Pemerintah Jelas, Jangan Ada Ormas yang Ingin Ganti Pancasila

Dari awal, sikap pemerintah terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah disahkan jadi Undang-Undang, sangat jelas. Pemerintah tak mentolerir adanya ormas yang anti Pancasila dan terang-terangan ingin mengganti ideologi negara. Maka, dalam revisi, itu tak bisa diganggu gugat."Mengenai penerapannya, tak masalah, yang penting jangan ada ormas mengganti Pancasila. Itu saja. Kalau mereka ngikutin aturan enggak ada masalah. Asal enggak mengganti ideologi," Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (21/11). Soedarmo sendiri saat dihubungi sedang ada di Papua Barat, menemani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang sedang menghadiri acara pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua Barat.Menurut Soedarmo, idealnya DPR yang jadi inisiator revisi UU Ormas. Karena itu pemerintah dalam posisi menunggu, apa sikap resmi parlemen terkait revisi UU Ormas. Jika DPR sudah siap membahas, pemerintah tinggal mengikutinya."Kalau mau dibahas siap, kalau mungkin prolegnas tahun depan ya monggo. Kita kan wait and see, terserah DPR," katanya.Terkait masukan dari partai, kata dia, hingga sekarang, baru Partai Demokrat yang sudah mengajukan draf usulannya. Soedarmo juga mengungkapkan, saat pertemuan dengan wakil dari Partai Demokrat, sempat dibahas mana saja ketentuan di UU Ormas yang harus dipertahankan dan yang bisa direvisi."Dari awal disampaikan, kalau kemarin Demokrat bilang harus ditepati mana bisa kita. Yang bikin kita masa yang revisi kita," kata dia.Ditegaskan Soedarmo, idealnya DPR yang jadi inisiatir revisi UU Ormas. Karena akan lucu jika pemerintah juga yang mengambil insiatif revisi UU Ormas. Sementara pemerintah yang mengeluarkan Perppu."Silahkan saja, pemerintah kan yang membuat Perppu. Kalau kita revisi sendiri lucu enggak. Sebagai inisiatifnya DPR. Tidak masalah kalau enggak masuk Prolegnas," ujarnya.Namun kata Soedarmo, yang ia dengar revisi UU Ormas tak masuk Prolegnas. Mungkin bisa disisipkan. Pemerintah menunggu apa sikap resmi dari parlemen. [kemendagri.go.id]

Read More »

Orang Boleh Cibir, Tapi Presiden Jokowi yang Sambungkan Sabang sampai Merauke

Foto : Biro Pers Setpres"Orang boleh mencibir, mengkritik, tapi di era pemerintahan Pak Jokowi, Insya Allah, awal tahun 2019 kalau ada lagu dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia raya itu akan bisa terwujud dengan baik," kalimat itu di ucapkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memberi sambutan di acara pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, di Manokwari, Selasa (21/11).Kata Tjahjo, apa yang dikatakannya tak sekedar untuk memuji atasannya di kabinet. Tapi, ia sudah melihat dan merasakan itu, karena banyak mengunjungi pelosok negeri ini. Tjahjo mengaku, sudah mengunjungi banyak wilayah di negeri ini, terutama yang ada di perbatasan. Ibaratnya dari Sabang sampai Merauke, ia telah injakan kaki."Saya sudah jalan mulai dari Merauke, perbatasan Skauw, Kabupaten Malaka, Atambua, Belu, perbatasan dengan Timor Leste. Masuk ke Saumlaki di provinsi Maluku. Kemudian ke Morotai ke Bitung dan Sangir Talaud, Nunukan, Raja Ampat, sampai ke Pulau Rondo," ujarnya.Sekarang, kata dia, wilayah pelosok itu sudah sambugg menyambung menjadi satu. Sudah ada pelabuhannya, bandara atau pun dermaga laut. Artinya telah ada percepatan pembangunan. Sehingga jika ingin pergi dari Jakarta ke Jayapura atau daerah lain, tak lagi kesulitan."Saya kemarin terbang dari Jakarta jam 12 malam, jam 6 pagi sampai. Jam 7 bisa ke Tolikara, jam tiga kembali ke Sentani, jam 4 sudah bisa terbang. Itu saya kira juga sudah padu termasuk jalan-jalan ini akan bisa tercapai dengan baik," kata mantan Sekjen PDIP tersebut.Kuncinya, semua derap pembangunan itu, kata Tjahjo ada pada stabilitas. Karena itu menjaga stabilitas sangatlah penting. Semua pemangku kebijakan, khususnya kepala daerah, harus bisa menggerakkan dan mengorganisir masyarakat. Sehingga muncul dukungan dari semua pihak, seperti tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama."Ini sangat penting dalam upaya untuk mempercepat tugas-tugas seorang gubernur, bupati, walikota dan DPRD di provinsi, kabupaten dan kota," katanya.Kepada MRP yang baru dilantik, Tjahjo meminta segera melakukan konsolidasi. Dan mempercepat langkah-langkah penyelesaian dari beberapa permasalahan yang ada. Salah satunya, masalah sengketa sengketa adat yang ada di provinsi Papua Barat."Kita rumuskan program dan kegiatan strategis yang bersentuhan dengan kepentingan adat, agama dan masyarakat serta mampu menyentuh berdasarkan kewenangannya," kata Tjahjo. [kemendagri.go.id]

Read More »

Presiden Jokowi Berkomitmen Percepat Pembangunan di Bumi Cendrawasih

Tantangan bangsa saat ini cukup berat. Setidaknya ada tiga isu yang belum diselesaikan dari zaman Bung Karno, Soeharto hingga sekarang. Tiga isu itu terkait dengan sandang, papan dan pangan. Tapi, Presiden Jokowi sudah bertekad, menyelesaikannya. Karena itu, pembangunan tak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris."Masalah sandang, sandang mahal, sandang murah, sandang selundupan, sandang bekas ada," kata Tjahjo saat memberi sambutan di acara pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat di Manokwari, Papua Barat, Selasa (21/11).Masalah papan misalnya, kata Tjahjo, hingga sekarang banyak yang belum memilikinya. Bahkan banyak pula anggota TNI, kepolisian dan aparatur pemerintahan yang belum memiliki rumah yang layak. Termasuk warga Papua Barat khususnya."Saya kira ini diprioritaskan disamping masalah kesehatan, pendidikan, termasuk juga masalah perumahan buat masyarakat yang ada di provinsi Papua Barat," katanya.Masalah pangan juga begitu kata Tjahjo. Ia contohkan, masalah garam, jagung, cabe beras, brambang dan bawang masih didatangkan dari luar. Persoalan-persoalan ini yang ingin dijawab oleh Presiden Jokowi."Mempercepat proses pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial Indonesia sentris walaupun secara politik penduduk di Jawa 65% tapi Bapak Jokowi ingin mempercepat pembangunan yang ada di Papua Barat dan di Papua," katanya.Dan itu kata Tjahjo tak sekedar komitmen. Tapi sudah dikonritkan. Misalnya, jalan yang dibuka oleh TNI kini tengah diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan irigasi, waduk, bandara, pelabuhan laut, pabrik- pabrik juga terus digenjot. Ini diperlukan untuk kepentingan masyarakat. [kemendagri.go.id]

Read More »

Sumatera Utara, Berkembang Pesat dengan Pemimpin Bertindak Cepat

Buku ‘Self Driving, Menjadi Driver atau Paseenger’ karya pakar komunikasi pemasaran, Rhenald Kasali menegaskan perbedaan antara ‘driver mentality’ dan ‘passenger mentality’. Beberapa perbedaan disebutkan: Passenger hanya menumpang, tidak harus tahu arah jalan, boleh mengantuk boleh tertidur, tidak perlu merawat kendaraan, dan berada pada sebuah pilihan yang bebas dari bahaya.Sebaliknya, menjadi driver harus mengemudikan kendaraan menuju titik tertentu, mutlak harus tahu jalan, dilarang mengantuk apalagi tertidur, harus mampu merawat kendaraan, dan ada pada sebuah pilihan mengekspos diri pada bahaya.Implikasi pesan buku ini tampak dalam perkembangan pembangunan di Sumatera Utara, provinsi berpenduduk terbanyak keempat di Indonesia ini. Dengan populasi lebih dari 13 juta jiwa, Sumatera Utara ada di bawah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.Berkesempatan menjejakkan kaki di Bandara Kualanamu, Deli Serdang, tampak kesan modern di sana. Hamparan karpet menjemput penumpang tak dapat dijumpai di banyak bandara di Indonesia.Selain itu, Kualanamu tercatat sebagai satu dari sedikit bandara yang langsung menghubungkan penumpangnya dengan jalur kereta api menuju ibukota provinsi. Sejauh ini, baru ada Bandara Adi Sucipto Yogyakarta dan Stasiun Maguwoharjo yang telah bersinergi serupa. Sembari kita menunggu konektivitas bandara dan jalur kereta segera terealisasi di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, dan Adi Soemarmo, Solo. Tak lama lagi.Dalam buku ‘Self Driving’ bab ‘Ini Soal Mandataris Kehidupan Saya’, Profesor Kasali menulis bagaimana ia melihat Bandara Kualanamu yang direncanakan sejak 1992 namun baru bisa dibangun karena peran seorang great driver, Mohammad Jusuf Kalla, pada 2005.Kecelakaan Boeing 737-200 milik Mandala Airlines yang menewaskan 96 penumpang dan awak ditambah 44 penduduk setempat pada 5 September 2005 menyentak perhatian Wapres Jusuf Kalla. Pesawat tujuan Jakarta itu jatuh sekitar 100 meter dari Bandara Polonia, hanya beberapa menit setelah take off.Segera setelah kejadian itu, ia meminta bandara dipindahkan ke Kualanamu. “Kalau tidak, korban akan terus bertambah. Apalagi terminalnya sudah terlalu sempat,” kata JK. Pemindahan Bandara Polonia di Medan ke Bandara Kualanamu di Deli Serdang sebenarnya sudah dirancang sejak 1992. Lahan untuk Bandara Kualanamu pun sudah disiapkan sejak 1995. Namun, entah karena apa, pembangunannya terhenti. Sebagai seorang driver, JK memimpin sendiri rapat-rapat pembangunan bandara di ruang VIP Bandara Polonia atau di kantornya di Jakarta.Berbagai riak terkait pembebasan lahan, desain yang harus mengakomodasi gaya Batak, Jawa, dan Melayu, sampai penganggaran yang belum masuk APBN, bisa diselesaikan dengan lekas. Kini Kualanamu masuk jajaran bandara elit di Indonesia, tak kalah dengan Soekarno Hatta, Ngurah Rai, Juanda, maupun Sultan Hasanuddin.Paten. Itulah istilah khas Sumatera Utara untuk menggambarkan sosok pribadi jempolan. Di Sumut, Presiden Jokowi juga menunjukkan layak digelari ‘paten’ dengan membuka jalan tol baru: Tol Medan-Binjai dan Kualanamu-Tebing Tinggi.Ini tol pertama setelah 30 tahunan warga Sumatera Utara hanya memiliki jalan bebas hambatan yang panjangnya cuma 33 kilometer di ruas Belawan-Medan-Tanjungmorawa (Belmera), diresmikan pada akhir 1986.Dua ruas tol baru membuat panjang jalan tol di Sumut menjadi 113 kilometer. Jalan tol ini sekaligus mempermudah akses menuju Bandara Kualanamu dan akan diperpanjang hingga kawasan wisata Dana Toba. “Jika semua tol tersambung ke Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, kendaraan yang lewat tol bisa sampai 70 ribu per hari,” kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Paul Ames Halomoan.Dalam perjalanan bersama sepuluh jurnalis dan Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika ini kami juga berjumpa dua sosok ‘paten’ lain terkait suksesnya pengelolaan Dana Desa. Parnu, dan Iwan Sastro, duo Kepala Desa dan Ketua Badan Usaha Milik Desa dari Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang.Denai Lama merupakan desa terbaik di Deliserdang dan sempat masuk penilaian desa terbaik tingkat provinsi dan nasional. Tiga kali mendapatkan kucuran dana desa, terakhir pada 2017 sebesar Rp 1,2 miliar, Denai Lama ingin fokus menjadi desa wisata. “Kami sangat berterimakasih pada Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa desa merupakan motor penggerak pembangunan,” kata Parnu, pria yang sebelumnya banyak malang-melintang di berbagai lembaga swadaya masyarakat internasional pasca bencana tsunami Aceh dan gempa Padang.Sementara itu Iwan, juga lama berkecimpung di sebuah NGO di Papua, menggerakkan BUMDes bidang makanan ringan serta distribusi pupuk, dan juga melatih jiwa kesenian anak muda desa. “Kami terus semangat, meski sekarang memang belum mendapat gaji. Kami percaya, hasil tidak akan mengkhianati proses,” kata Iwan.Menjadi pemimpin memang tidak bisa ‘business as usual’. Perlu gebrakan dan tanggungjawab, berani mengambil resiko, dan memastikan perannya sebagai driver, bukan sekadar passenger. [presidenri.go.id]

Read More »

Ignasius Jonan Pastikan Listrik dan BBM di Bali Aman

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, erupsi Gunung Agung, Karangasem, Bali tidak mempengaruhi pasokan energi listrik di daerah tersebut. Dia menyebut sistem kelistrikan di Bali dalam kondisi normal."Sementara ini tidak jadi masalah," kata Jonan di Kantor Metro TV, Jakarta, Selasa 21 November 2017.Jonan mengatakan, warga Bali tidak perlu khawatir dengan pasokan energi listrik. Menurutnya, PT PLN telah menyiapkan segala sesuatunya jauh sebelum status Gunung Agung dinyatakan awas."Karena PLN sudah siap sejak beberapa waktu lalu. Setelah diumumkan adanya siaga III yang sebelumnya Awas dan kembali ke siaga III, PLN juga sudah siap," ujarnya.Tak hanya listrik, Jonan juga memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bali dalam kondisi aman. "Pasokan BBM juga sudah tidak ada masalah sekarang," ucap dia.Di sisi lain, dia mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti arahan dari Pemerintah Provinsi Bali dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP). "Jadi ini (Pemprov Bali) sudah kerja sama kordinasi BNBP sudah memberikan pemeritahuan kepada masyarakat apa yang harus dilakukan disekitar Gunung Agung," tutup dia. [metrotvnews.com]

Read More »

Menari Manortor, Ini Ekspresi Kahiyang Ayu

Resmi menyandang nama Kahiyang Ayu Siregar dan melewati seluruh rangkaian adat Mangalehan Marga, Kahiyang wajib menari Manortor sebelum pulang ke rumah mertuanya di Perumahan Bukit Hijau Regency (BHR).Manortor merupakan tarian khas Mandailing. Mengenakan kebaya warna baby pink dan kain songket warna senada, Kahiyang manortor bersama para boru Siregar tanpa didampingi suaminya, Bobby Nasution. Salah satu tokoh adat yang hadir, Chairuman Harahap mengatakan, tidak ikutnya Bobby manortor bersama istrinya karena keduanya belum melakukan acara adat sebagai suami istri."Pesta adat Kahiyang dan Bobby baru akan dilaksanakan pada 24 dan 25 November nanti. Itu makanya Bobby tidak mendampingi istrinya Manortor," kata Chairuman, Selasa (21/11/2017).Manortor yang dilakukan Kahiyang, kata dia, bermakna ungkapan rasa syukur karena telah menjadi keluarga besar Siregar. Selain itu, untuk melepas Kahiyang sebagai anak perempuan Siregar pergi ke rumah mertuanya."Dia menari dengan teman-teman masa kecilnya, sebelum dilepas ke rumah mertuanya," katanya lagi.Usai manortor, Kahiyang dan Bobby kemudian dilepas keluarga Doli Siregar yang kini menjadi orangtua Kahiyang.Saat keluar dari rumah Doli, Kahiyang mengenakan bulang (topi untuk pengantin khas Mandailing) sambil membawa paropa atau bekal untuk dibawa ke rumah mertuanya. [kompas.com]

Read More »

Johan Budi: Khofifah Sudah Lapor ke Jokowi soal Nyagub di Jatim

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa baru saja mendapat dukungan resmi dari Partai Demokrat untuk menjadi calon Gubernur Jawa Timur. Meski belum resmi mendaftar ke KPU, Khofifah sudah pernah membicarakan hal ini dengan Presiden Jokowi."Jadi secara lisan Bu Khofifah sudah menyampaikan kepada Presiden. Dan itu sudah pernah ditanggapi. Mengenai kapannya, kapan dia resmi secara surat memang sampai pekan lalu belum ada surat resmi," kata jubir Presiden, Johan Budi SP, di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/11/2017).Sejauh ini Khofifah sudah mengantongi dukungan dari NasDem, PPP, Hanura, Golkar, dan yang terakhir adalah PD. Namun memang dia belum mendaftar secara resmi ke KPU."Mekanismenya seperti apa? Ya kalau dia sudah resmi nyalon ya dia tidak bisa merangkap jadi menteri," ujar Johan.Johan enggan berspekulasi soal pengganti apabila Khofifah mundur dari Kabinet Kerja. Menurutnya, hal itu baru akan dibahas bilamana ada pengunduran diri resmi."Ini kan wilayah yang menjadi hak dan kewenangan Presiden. Itu kamu nanya sesuatu yang belum terjadi, 2 tahap. Surat pengunduran diri saja belum," kata Johan. [detik.com]

Read More »

Pemerintah Jamin Atlet Berprestasi di Asian Games 2018 Dapat Bonus

Presiden Jokowi Selasa siang memimpin rapat tentang persiapan Asian Games 2018. Menpora Imam Nahrawi mengatakan, Jokowi ingin kebutuhan para atlet benar-benar diperhatikan."Presiden ingin betul-betul ada perhatian khusus kepada atlet baik soal kebutuhan Di mana mereka melakukan latihan pertandingan, kebutuhan alat-alat tanding, maupun alat untuk berlatih termasuk kebutuhan sosial," kata Imam usai rapat di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/11/2017).Imam juga menyampaikan, prestasi atlet-atlet nasional nantinya juga akan diganjar setimpal oleh negara. Ganjaran itu berupa bonus."Prestasi yang akan diraih nanti itu akan dihargai secara maksimal oleh negara dalam bentuk pemberian bonus dan sebagainya," kata dia.Imam menjanjikan bonus yang lebih besar dari Asian Games di Incheon, Korea Selatan tahun 2014. Tetapi nilainya mungkin tak lebih besar dari bonus untuk olimpiade."Itu sedang kami kalkulasi lagi karena ini harus Kita sesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Namun demikian tidak harus melampaui bonus Olimpiade yang kemarin 1 emas Rp 5 miliar, tentu tidak harus melampaui angka itu," kata Imam.Bonus yang disiapkan pemerintah tak hanya berupa uang saja. Bonus lain yakni berupa jaminan menjadi PNS."Yang sudah kami lakukan hari ini adalah pemberian pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil peraih medali emas Asian Games, termasuk akan diputuskan juga akan diberikan rumah kepada peraih medali Asian Games. Itu perhatian yang luar biasa tentu ini juga berlaku untuk Asian Games dan Asian Para Games," papar Imam. [detik.com]

Read More »

Menteri Agama: Membela dan Menjaga Keutuhan Tanah Air Kewajiban Agama

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, membela dan mempertahankan Tanah Air adalah bagian dari upaya menegakkan agama. Tanah Air adalah tempat warga bangsa menjalankan ajaran agama.Karena itu, jelas dia, hubungan antara identitas keagamaan dan identitas kewarganegaraan tidak sepatutnya dipertentangkan."Membela Tanah Air dan menjaga keutuhannya merupakan kewajiban agama. Seorang Muslim yang baik pasti menjadi warga negara yang baik," kata Menag Lukman, saat menjadi Pembicara Kunci pada Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) di Serpong, Tangerang, Selasa (21/11/2017).Namun demikian, kontestasi politik, terutama dalam pemilihan umum, kata Lukman, tidak jarang memunculkan masalah politik identitas primordial. Sebagian masyarakat menilai identitas primordial seperti suku, agama, dan ras masih memainkan peranan penting dalam politik.Dampaknya kata Lukman, masyarakat terpecah dan kadang sampai muncul konflik-konflik sosial yang tidak perlu."Perlu didiskusikan hubungan antara identitas keagamaan dan identitas kewarganegaraan dalam konteks negara-bangsa," tutur Lukman dalam keterangan tertulisnya.Ia menerangkan, Islam dalam sejarahnya memiliki pengalaman panjang dalam mengelola hubungan antara identitas keagamaan dan identitas kewarganegaraan. Kisah sukses itu bermula dari Piagam Madinah yang mengakui hak-hak kewarganegaraan bagi seluruh komponen masyarakat Madinah, terlepas dari perbedaan agama, suku dan ras."Prinsipnya jelas, seperti kata Rasulullah, lahum ma lana wa alayhim ma alayna (mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kita)," tegas Menag Lukman.Keragaman Adalah KeniscayaanKonsep hampir serupa, kata Lukman, dibuat para pendiri bangsa yang terdiri dari berbagai komponen masyarakat ini. Mereka bersepakat menetapkan Pancasila sebagai dasar dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia."Keragaman adalah keniscayaan dalam hidup, yang diciptakan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk disinergikan, sehingga menghasilkan kekuatan dan kemajuan," tandasnya.AICIS 2017 ini dihadiri pimpinan, guru besar, dosen, dan peneliti di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Ada 25 narasumber utama (dalam dan luar negeri) dan 332 pemakalah yang akan mempresentasikan hasil kajian dan penelitiannya. [liputan6.com]

Read More »