Home / Uncategorized (page 20)

Uncategorized

Saat Presiden Jokowi Bicara Soal Keberanian Ambil Keputusan

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil sebuah keputusan. Sebab, Presiden pun telah menerapkannya dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Mulai dari penetapan Hari Lahir Pancasila, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, hingga negosiasi dengan PT Freeport Indonesia.Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri Pembukaan Kongres Trisakti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) XX, pada Rabu, 15 November 2017, di Graha Gubernuran, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.Saat memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Presiden menyampaikan kepada menteri-menteri terkait untuk menyiapkan Perppu."Setiap memutuskan, saya yang bertanggungjawab. Ini adalah hak kewenangan yang diberikan kepada saya untuk membuat Perppu,” ucap Presiden. Presiden menyatakan jika Perppu tersebut tidak dikeluarkan maka anti Pancasila akan terus ada dan eksistensi bangsa Indonesia di masa mendatang akan dipertaruhkan.“Kalau kebenaran itu tidak kita lakukan, ya kita akan ragu-ragu terus. Kita ini takut terhadap apa enggak ngerti saya,” ujar Presiden. Hal lainnya yang diputuskan Presiden adalah 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila."Saat itu banyak yang ragu. Ini nanti jadi polemik, jadi ramai. Saya sampaikan, ini sejarah yang harus kita putuskan. Jangan ragu,” tutur Kepala Negara. Padahal dasar pemikiran Presiden menjadikan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila adalah karena Pancasila merupakan hal sangat mendasar bagi bangsa Indonesia."Pancasila sebagai ideologi negara. Jangan ragu. Tapi setelah diputuskan ya enggak ada apa-apa,” ucap Presiden.Keputusan lainnya yang diambil oleh Presiden Jokowi adalah terkait divestasi saham 51 persen pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia.”Berapa puluh tahun kita hanya diberi sembilan persen, diam saja. Saya enggak tahu diamnya karena apa. Apakah takut? Apakah karena diberi sesuatu karena memang saya enggak ngerti?” ucap Presiden.Untuk itu, Presiden memberikan tugas kepada tiga jajarannya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN Rini Soemarno, untuk melakukan perundingan. Walaupun sudah berlangsung selama tiga tahun, negosiasi masih terus dipertahankan. “Nego terus minta 51 persen, jangan mundur,” ujar Presiden. Hal ini dikarenakan Presiden meyakini jika usaha keras pemerintah akan memberikan hasil yang terbaik."Tapi saya yakin kita dapat (51 persen). Kalau kita ragu-ragu terus ya dimainin terus,” ujarnya. Lebih lanjut, Presiden juga menyatakan pentingnya ketegasan dalam menjaga sumber daya alam laut Indonesia. Apalagi selama ini ribuan kapal negara asing banyak yang mengambil hasil laut Indonesia dengan bebas tanpa peringatan.“Kita diamkan saja. Ini kita ngerti, apa memang kita enggak ngerti, ngerti tapi diam, apa memang tidak ngerti. Tapi masa tujuh ribu kapal lalu lalang diam saja,” tutur Presiden. Akibatnya, sumber daya laut semakin berkurang dan nelayan pun kehilangan mata pencaharian. Namun, keberanian menindak kapal laut yang mengambil ikan di perairan Indonesia baru dilakukan saat posisi Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat oleh Susi Pudjiastuti dengan mengeluarkan kebijakan menenggelamkan kapal-kapal tersebut."Dalam setiap dekade nelayan itu turun sampai separuh, dari 1,6 juta menjadi 800 ribu karena memang ikannya tidak ada jadi mereka (nelayan) pindah profesi. Hal-hal seperti ini yang tidak pernah kita perhatikan. Siapa yang harus melindung sumber daya alam laut kita? Ya harus kita sendiri, bukan minta-minta ke negara lain untuk melindungi sumber daya alam laut kita, tidak akan," ungkapnya.Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga berbicara mengenai masalah infrastruktur. Ia mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah bukan hanya untuk mengurangi ketimpangan di Tanah Air tetapi juga untuk berkompetisi dengan negara lain."Infrastruktur di seluruh Indonesia adalah mutlak diperlukan kalau kita ingin bersaing dengan negara-negara lain. Memang mungkin ada yang sakit, ada yang merasakan pahit, tapi lihatlah kalau barang-barang ini selesai, rampung, baik yang namanya pelabuhan, tol, airport, di kabupaten-kabupaten kecil, pembangkit listrik itu selesai ini sangat fundamental untuk sebuah pergerakan ekonomi, menguatkan, meneguhkan kita dalam bersaing di era persaingan ini," ucap Presiden.Terakhir yang tak kalah pentingnya adalah masalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Presiden telah menyatakan komitmennya untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran melalui sejumlah inovasi di bidang pendidikan kejuruan."Kita ini sudah terlalu lama monoton, tidak merubah, tidak berubah, padahal dunia sudah berubah sangat cepat sekali. Kalau pembangunan sumber daya manusia ini tidak kita kerjakan, benar kita akan ditinggal. Kita akan kalah dengan negara-negara kecil di sekitar kita," tutur Presiden.Meski demikian, Presiden tetap yakin bahwa Indonesia akan bisa bersaing dengan negara lain dengan kekuatan persatuan dan potensi sumber daya yang dimiliki.Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Ketua Presidium GMNI Chrisman Damanik. Juga tampak hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Gubernur Jawa Timur Soekarwo.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Soal Pemanggilan Setya Novanto Oleh KPK, Presiden Jokowi: Ikuti Aturan Sesuai Perundang-undangan

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo memiliki prinsip menyerahkan semua persoalan hukum kepada peraturan yang berlaku.Ketika menjawab pertanyaan jurnalis tentang pemanggilan pemeriksaan Ketua DPR oleh KPK harus mendapat izin Presiden, Presiden Jokowi menjawab bahwa semua sudah diatur menurut Undang-Undang. “Buka undang-undangnya semua. Buka undang-undangnya. Aturan mainnya seperti apa, disitulah diikuti,” kata Presiden Joko Widodo usai membuka kongres ke-20 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Manado, Rabu 15 November 2017.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Paman Bobby: Kami Bangga, Anak Medan Jadi Keluarga Presiden

Kota Solo pada 8 November 2017 menjadi saksi bersatunya Putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu dengan Bobby Afif Nasution dalam ikatan pernikahan.Awalnya, keluarga Bobby sangat terkejut ketika jalinan cinta Bobby dan Kahiyang sang putri Presiden yang terbina sejak mereka duduk di bangku kuliah menuju mahligai rumah tangga.“Kejutan sama kami karena Kahiyang anak Presiden. Awalnya mereka hanya kawan biasa, kawan kuliah. Kami merasa bangga juga, seorang anak Medan bisa jadi keluarga Presiden," kata paman Bobby, Doli Sinomba Siregar, Selasa (14/11/2017).Sebenarnya, sambung Doli, Bobby ingin menyatakan keseriusannya kepada Kahiyang saat ayahnya Almarhum Erwin Nasution masih hidup. Hanya saja, saat itu almarhum sedang sakit."Kahiyang datang ke rumah Bobby waktu ayahnya meninggal dunia. Di mata kami, Kahiyang itu ramah dan baik. Tidak ada sikapnya yang menunjukkan dia anak Presiden. Dia gampang menyesuaiakan diri,” ujar Doli.Doli mengatakan, meski lahir di Kota Medan, Bobby tidak pernah sekolah di Medan. Bobby menghabiskan masa SD di Kalimantan, kemudian SD dan SMA di Lampung. Bobby dikenal anak bungsu dari tiga bersaudara yang memiliki sikap dewasa. “Walau anak laki-laki paling kecil, dia bertanggungjawab. Apalagi semenjak ayahnya meninggal, kalau ke Medan pasti datang ke rumah opungnya,” kata pengurus klub PSMS Medan ini.Sewaktu lamaran ke keluarga Kahiyang di Solo April lalu, Presiden Jokowi menyarankan agar acara adat Mandailing dipertahankan.“Usulan yang menarik, ada dua suku adat yang berbeda disatukan. Ini harus dilestarikan. Saya berharap semua acara berjalan lancar," pungkas Doli.Berita sebelumnya, acara adat pemberian marga kepada Kahiyang akan berlangsung di rumahnya di Jalan STM Medan pada 21 November mendatang.Pada 24-25 November, digelar acara Mandailing dengan berbagai prosesi adat mulai manortor sepanjang malam, margondang, dan pemberian gelar nama raja kepada kedua mempelai di rumah orangtua Bobby di Setia Budi. Terakhir di 26 November dengan resepsi. [kompas.com]

Read More »

NasDem Kukuhkan Jokowi Jadi Capres 2019 Nanti Malam

Foto : Biro Pers SetpresPartai NasDem akan mengukuhkan Joko Widodo untuk diusung jadi calon Presiden 2019. Pengukuhan itu dilakukan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV nanti malam.Rakernas Partai NasDem akan digelar Rabu malam (15/11/2017) di JIExpo, Kemayoran, Jakarta. Ketum NasDem Surya Paloh memastikan akan ada pengukuhan Jokowi menjadi capres."Sekaligus juga pengukuhan Jokowi (sebagai Capres)," kata Paloh di Jiexpo Kemayoran Hall B3-C3, Jakarta Pusat, Selasa (14/11).Paloh juga menyatakan, Rakernas ini akan menjadi yang paling besar. Ada 15 ribu pengurus yang diundang.NasDem memang merupakan salah satu partai pengusung Jokowi pada Pilpres 2014. Partai ini akan kembali mengusung Jokowi pada Pemilu 2019 mendatang.Sementara itu pihak Istana belum bisa memastikan apakah Jokowi akan hadir dalam Rakernas tersebut. Jokowi masih menghadiri agenda di Manado, Sulawesi Utara.Dengan demikian, dukungan dari parpol koalisi pemerintahan kepada Jokowi sebagai capres kian bertambah. Sebelumnya, Golkar, PPP, dan Hanura sudah mendeklarasikan dukungannya untuk eks Gubernur DKI ini. [detik.com]

Read More »

Pentolan Saracen Simpan 2.800 Foto Sudutkan Presiden Jokowi

Persidangan perkara penyebaran ujaran kebencian yang dilakukan kelompok Saracen kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau.Persidangan yang menghadirkan pengelola Saracen, Muhammad Abdullah Harsono, sebagai pesakitan, beragendakan mendengarkan keterangan enam saksi dari Bareskrim Polri.Dalam keterangannya di depan majelis hakim, Selasa (14/11/2017), Harsono mengaku mulai aktif menyebar kebencian terhadap Presiden Jokowi sejak 2015.Dia tidak hanya menyerang Jokowi menggunakan konten yang mengandung kebencian dan SARA, tapi juga mengaitkan Jokowi dengan kelompok terlarang di Indonesia. Tujuannya, ingin menggulingkan pemerintahan Jokowi.Atas perbuatannya itu, petugas menyita sejumlah laptop, beberapa telepon genggam, flashdisk, dan dokumen lainnya.Dari beberapa bukti tersebut, petugas menemukan 2.800 foto, yang sebagian besar isinya menyerang dan menyudutkan Presiden Jokowi.Beberapa di antara foto itu menggambarkan Jokowi dicukur rambutnya, direbus, dan digambarkan seperti salah satu hewan."Ada 1 laptop dan 5 HP yang kami ambil datanya dan ditemukan 2.800 gambar. Foto itu sendiri setelah diteliti merupakan hasil download, share dari BBM Group, ada beberapa folder," kata satu saksi dari Bareskrim Polri, Herman, kepada majelis hakim yang diketuai Martin Ginting.Tak hanya menyimpan, Harsono juga aktif menyebarkan meme yang sudah diedit dan diberi tulisan menyudutkan ke akun grup Facebook. Dia juga mengunggah ke beberapa akun lain."Ini ada juga tulisan 'eksekusi mati Joko Widodo' pada 9 April 2015," kata Martin Ginting sambil memperlihatkan bukti kepada warga yang menyaksikan sidang.Polisi yang menjadi saksi sidang memastikan, unggahan Harsono terkoneksi kepada akun Facebook. Setelah ditelusuri, unggahan itu juga disimpan di flashdisk, telepon genggam, dan laptopnya."Dia ini aktif menyebarkan‎ dan bisa diakses secara terbuka, walaupun itu bukan anggota grup," kata saksi lainnya, Eko Yudha.Kendalikan Banyak Akun Group FacebookDalam persidangan juga terungkap, Harsono mengendalikan beberapa akun grup di Facebook. Di antara grup itu‎ adalah Koalisi Merah Putih Indonesia Hebat dengan 89 ribu pengikut dan grup Anies Sandi For DKI dengan 26 ribu pengikut.Akun ini bersifat terbuka. Tidak hanya bisa dilihat anggota, tapi juga oleh masyarakat umum. Akun ini sudah dipantau oleh Siber Patrol Mabes Polri.Harsono juga memiliki banyak akun lain, selain atas namanya sendiri.Akun-akun itu terbilang baru dan dibuat setelah Koordinator Saracen, Jasriadi, ditangkap. Meski aktif menyebar ujaran kebencian, akun ini tidak didalami karena penyidik fokus pada akun sebelumnya.Harsono juga aktif menyebarkan pernyataan sikap sejumlah organisasi mahasiswa yang ingin mendemo Presiden. Tentunya dibumbui dengan kata-kata kasar dan disematkan kepada salah satu hewan yang ditindik hidungnya.Berdasarkan pengamatan kepolisian, apa yang dilakukan Harsono didasari pandangan politik dan keberpihakan terhadap salah satu calon presiden selain Jokowi.Harsono disebut tak ingin Jokowi lama-lama jadi presiden dan berniat menggantinya dengan calon presiden pilihannya, salah satunya dengan menyebar ujaran kebencian. [liputan6.com]

Read More »

Tahun 2018 Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Bangun 3.331 Km Jalan Baru

Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun 3.331 kilometer jalan baru pada tahun 2018, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6,42 triliun. Target penambahan jalan baru tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan pembangunan jalan baru tahun sebelumnya yaitu sepanjang 846 km.“Walaupun anggaran kami turun di 2018, dari alokasi APBN Rp 44,47 triliun di 2017 menjadi Rp 41,7 triliun, namun anggaran untuk pembangunan meningkat, yaitu dari Rp 13,43 triliun menjadi Rp 14,59 triliun, yang turun adalah anggaran untuk perencanaan dan pengawasan, dukungan manajemen dan belanja pegawai,” tutur Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto, Sabtu (11/11/2017).Arie mengatakan, program pembangunan juga meliputi 15.987 meter jembatan dan 2,42 meter jalan layang/underpass/terowongan dengan anggaran masing masing sebesar Rp 3,45 triliun dan Rp 582 miliar. Sebagai dukungan pemerintah dalam pembangunan jalan tol bagi ruas yang tidak layak secara finansial, DJBM mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,86 triliun untuk membangun jalan tol sepanjang 33,1 km.Selain program pembangunan, pada APBN 2018 dialokasikan juga untuk kegiatan preservasi jalan, yaitu Rp 15,53 triliun untuk pemeliharaan 46.374 km jalan, Rp 4,08 triliun untuk pemeliharaan 496.018 meter jembatan dan Rp 3,18 triliun untuk 439 km pelebaran jalan.Sisanya, sebanyak Rp 349 miliar dialokasikan untuk pengadaan lahan jalan tol, Rp 1,68 triliun untuk perencanaan dan pengawasan, Rp 1,35 triliun untuk dukungan manajemen dan Rp 898 miliar untuk gaji dan tunjangan.Sementara itu, dalam mendukung berkembangnya badan usaha jasa konstruksi kecil dan menengah, pada tahun 2018 DJBM memperbanyak paket pekerjaan yang nilainya di bawah Rp 5 miliar sehingga makin banyak badan usaha yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.“Hal ini sesuai dengan instruksi Menteri PUPR untuk menunjukkan keberpihakan pada pengusaha kecil, untuk itu BUMN diimbau untuk masuk di dalam paket di atas Rp 100 miliar,” tambah Arie.Dari total 3.569 paket pekerjaan, sebanyak 2.300 paket di antaranya memiliki besaran pagu bernilai di bawah Rp 5 miliar, 1.110 paket bernilai Rp 5 sampai Rp 50 miliar, 120 paket bernilai Rp 50 sampai Rp 100 miliar dan 39 paket pekerjaan bernilai di atas Rp 100 miliar.Proyek Strategis NasionalBerbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) juga akan didorong percepatannya pada tahun 2018. Berdasarkan review rencana strategis (renstra) oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, pada akhir 2018 ditargetkan total penambahan jalan tol yang beroperasi adalah sepanjang 1.183 km dan di akhir 2019 adalah 1.852 km. Hal tersebut melebihi renstra RPJMN 2015–2019 yang menargetkan total penambahan pengoperasian jalan tol sepanjang 1.060 km. Penanganan PSN lainnya pada tahun 2018, yaitu peningkatan konektivitas sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 3 kawasan perbatasan, yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua. Kalimantan memiliki jalan paralel perbatasan dengan total panjang 1.920 km, akan dilaksanakan pembangunan jalan baru sepanjang 182,1 km sehingga menyisakan 154,58 km jalan yang belum tembus di akhir 2018.Sedangkan untuk jalan perbatasan NTT yang memiliki panjang 176,2 km akan dilaksanakan pembangunan jalan baru sepanjang 23,29 km, sehingga pada akhir 2018 akan tembus seluruhnya. Untuk jalan perbatasan di Papua, dari total panjang 1.098,2 km, akan dibangun jalan baru sepanjang 28 km, sehingga menyisakan 178,54 km jalan yang belum tembus di akhir 2018.Selain jalan perbatasan, di Papua dan Papua Barat, DJBM juga fokus pada jalan trans Papua. Pada akhir tahun 2017 ini pembangunan jalan di Papua Barat telah tembus seluruhnya sepanjang 1.070,2 km. Sedangkan di Papua, pada akhir tahun 2018 akan dilaksanakan pembangunan jalan baru 182 km, sehingga jalan yang belum tembus di provinsi tersebut adalah 171,7 km dari panjang 3.087,75 km.“Supaya target pemerintah untuk satu harga BBM dan semen di pulau Papua bisa terpenuhi bukan hanya janji janji,” tambah Arie.Peningkatan kegiatan pembangunan juga terlihat dari pembangunan jembatan gantung, pada tahun 2017 DJBM menganggarkan Rp 131 miliar untuk pembangunan 13 jembatan gantung yang tersebar di 4 provinsi. Kemudian di tahun 2018 DJBM mengalokasikan anggaran sebesar Rp 769,3 miliar untuk membangun sejumlah 167 unit jembatan yang tersebar di seluruh Indonesia.“Nilai kontraknya memang tidak besar namun pembangunan jembatan gantung sangat dinanti dan sangat diapresisasi masyarakat,” tutur Arie.Dalam upaya mendukung target pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran, DJBM memiliki program padat karya yang dialokasikan melalui pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dengan nilai Rp 986,7 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pemeliharaan rutin jalan 44.366 km jalan dan 397.657 meter jembatan, program tersebut diperkirakan mampu menyerap 26.151 orang tenaga kerja dengan belanja upah Rp 418,5 miliar. [kompas.com]

Read More »

Usai Hadiri KTT ASEAN, Presiden Jokowi Langsung Kunjungan Kerja ke Manado

Presiden Joko Widodo selesai mengikuti KTT ASEAN ke-31 di Manila, Filipina. Jokowi langsung menuju Manado, Sulawesi Utara, untuk melakukan kunjungan kerja.Jokowi dan rombongan tiba di Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, pukul 02.00 Wita, Rabu (15/11/2017). Dia disambut Gubernur Sulut Olly Dondokambey.Menurut keterangan tertulis dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Jokowi akan membuka Kongres Trisakti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ke-20. Setelah itu dia kembali ke Jakarta."Presiden akan kembali ke Jakarta dan diperkirakan tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu sore," imbuh Bey. [detik.com]

Read More »

Presiden Jokowi Teken Kesepakatan Perlindungan Pekerja Migran di ASEAN

Presiden Joko Widodo bersama sembilan kepala negara dan kepala pemerintahan ASEAN menandatangani Kesepakatan Perlindungan Pekerja Migran di ASEAN.Penandatanganan ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers ini dilakukan di Philippine International Convention Center (PICC) Manila, Filipina, Selasa (14/11/2017) malam. Kesepakatan ditandatangani sebelum upacara penutupan KTT ASEAN ke-31.Negosiasi ASEAN Consensus yang berawal sejak tahun 2009 merupakan tindak lanjut ditandatanganinya ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers oleh ASEAN Leaders pada tanggal 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina.Dikutip dari keterangan tertulis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, pemerintah Indonesia selama 8 tahun tersebut berupaya memberikan perlindungan maksimal terhadap warga negaranya di dalam maupun luar negeri.Selain itu, ASEAN Consensus juga mengatur hak-hak keluarga pekerja migran, termasuk hak untuk mengunjungi pekerja migran yang bekerja di salah satu negara ASEAN.Diatur pula mengenai sejumlah hak yang dimiliki oleh setiap pekerja migran. Mulai dari hak wajib memegang paspor, hak mendapatkan perlakukan dan penghasilan yang adil di lingkungan kerja, hak untuk berkomunikasi, hak untuk berpartisipasi pada asosiasi maupun serikat pekerja di negara penerima, hingga hak untuk mengajukan kasus apabila terjadi pelanggaran kontrak kerja.Guna mendukung implementasi ASEAN Consensus, pemerintah Indonesia mengambil inisiatif dengan menyusun draf awal action plan dari ASEAN Consensus untuk kemudian dinegosiasikan dengan seluruh negara ASEAN.Dalam penyusunan draf awal ini, pemerintah Indonesia akan merangkul berbagai pihak terkait termasuk Civil Society Organizations (CSOs). [detik.com]

Read More »

Pemerintah-PLN akan Buat Polling Penyederhanaan Kelas Golongan Pelanggan Listrik Subsidi

Pemerintah menyatakan akan melakukan pemungutan suara (polling) mengenai rencana penyederhanaan kelas golongan pelanggan listrik non-subsidi.Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Dadan Kusdiana mengatakan bersama PT PLN (Persero) akan melakukan polling untuk melihat apakah masyarakat setuju atau tidak dengan aturan ini."Kami akan coba polling dalam 2-3 minggu ke depan kita lihat, menurut saya begitu hasilnya keluar dan secara teknis kami siap, ya segera," kata Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa 13 November 2017.Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga akan membuat forum diskusi dengan PLN, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), terkait rencana ini."Perintah pak menteri itu minggu ini akan FGD (Forum Group Discusion), di Dirjen listrik. Dalam 2-3 hari akan lakukan itu, kemudian kita akan melakukan poling memastikan kebijakan ini dipahami dan diterima," ujar Dadan.Kendati demikian, Dadan melanjutkan, seperti halnya aturan-aturan sebelumnya, jika ternyata rencana penyederhanaan kelas golongan pelanggan ini dianggap masyarakat tidak perlu, maka pemerintah tidak akan melanjutkannya."Kalau masyarakat ini tidak setuju, tentunya kebijakan ini juga tidak perlu dijalankan. Tapi di luar itu kami kan juga akan menjelaskan apa manfaatnya untuk masyarakat," imbuh dia.Berdasarkan rapat pimpinan Kementerian ESDM dengan PLN hari ini ada perubahan rencana penyederhanaan kelas pelanggan listrik non subsidi. Pemerintah dan PLN merevisi rencana penyederhanaan dilakukan untuk pelanggan 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA, dan 4.400 VA. Semua golongan itu akan ditingkatkan dayanya menjadi 5.500 VA."Sekarang angkanya agak cukup bergeser dari apa yg rislis kami keluarkan. Sekarang angkanya itu untuk 450 VA dan 900 VA untuk yang subsidi itu tetap. Kemudian yang 900 VA yang masih ada subsidi sedikit itu juga tetap, tapi akan kita dorong jadi yg 1.300 VA. Kemudian untuk 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA, 4.400 VA, itu akan naik menjadi 5.500 VA, tarifnya tetap," pungkas dia. [metrotvnews.com]

Read More »

Menteri PAN-RB: Anak Pejabat Juga Tak Lulus Seleksi CPNS

Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau seleksi CPNS 2017 berjalan dengan lancar dan transparan. Pemerintah mengklaim, seleksi CPNS bebas dari praktik curang.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur menegaskan, dalam seleksi ini, tidak ada pihak yang mampu meloloskan peserta CPNS."Kemarin kita sudah buka formasi untuk 61 kementerian, saya berharap dengan penerimaan PNS yang baru sekarang menjadi benchmark, bahwa menjadi PNS tidak ada lagi bantu-membantu. Tidak ada lagi ada orang yang menjadi fasilitator menjadikan orang jadi PNS," kata dia di Kementerian PAN-RB Jakarta, Selasa (14/11/2017).Dia menambahkan, bahkan anak pejabat pun bisa tidak lolos seleksi. Peserta yang lolos, menurut dia, sesuai dengan kompetensi."Alhamdulilah penerimaan kemarin lancar. Dan bahkan anak pejabat tidak lulus," ujar dia.Sistem yang baik ini menjadi acuan sistem seleksi CPNS tahun depan. Rencananya, pemerintah akan kembali membuka seleksi di awal tahun.Dia mengatakan, rencana penerimaan CPNS ini telah disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Asman bilang, saat ini berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas kemampuan anggaran pemerintah."Dan ini sudah saya ajukan Bapak Presiden. Saya berharap Bapak Presiden menyetujui. Kemudian saya bersama Menteri Keuangan sedang menghitung berapa cost yang dibutuhkan penerimaan 2018," tutur dia. [liputan6.com]

Read More »