Home / Uncategorized (page 133)

Uncategorized

Benteng Dunia Maya untuk Presiden Jokowi

Lima orang relawan Pro Jokowi (Projo) saban hari stand by di dunia maya. Sebagian berkumpul di markas Dewan Pimpinan Pusat Projo, organisasi kemasyarakatan pendukung Presiden Joko Widodo, Jalan Perdatam, Pancoran, Jakarta Selatan.Para relawan itu memantau aneka konten yang berseliweran di jaringan media sosial (medsos), terutama yang berkaitan dengan Jokowi. Bila menemukan konten yang berbau SARA, fitnah, dan menghina Jokowi, Projo tak segan melaporkannya kepada pihak berwajib.“Kita selalu melaporkan, memantau, dan melihat. Beberapa melakukan langkah hukum. Misalnya kasus penghinaan terhadap Presiden Jokowi,” ujar Ketua DPP Projo, Budi Arie Setiadi, kepada detikX, Sabtu, 26 Agustus 2017.Selain melapor ke polisi, Projo melakukan perlawanan terhadap serangan para haters Jokowi itu lewat akun Facebook Projo. Mereka menyebarkan meme tandingan untuk meluruskan isu tak benar guna menjatuhkan pamor Jokowi.“Misalnya soal utang negara. Kan nggak benar semuanya utang pemerintahan Pak Jokowi yang Rp 3.500 triliun. Kan ada utang pemerintah sebelumnya, tanpa menyalahkan pemerintah sebelumnya itu,” kata Budi.Selain itu, disebarluaskan meme yang berisi pesan-pesan damai dan persatuan bangsa. Projo menggelar lomba meme cinta Indonesia. Pemenang lomba akan diumumkan dalam Rakernas Projo, September nanti.Budi pun menyesalkan tindakan sekelompok aktivis di medsos yang menyebarkan isu-isu SARA, seperti Saracen, yang ditangkap Bareskrim Polri baru-baru ini. Isu SARA yang disebarkan di jagat medsos itu sangat berpotensi memecah belah bangsa Indonesia.“Kalau isu politik, nggak apa-apa, masih oke. Kritik kan boleh saja karena demokrasi itu memerlukan kritik. Tapi (Saracen) ini isinya fitnah karena bohong informasinya,” ujarnya.Menurut Budi, pasukan medsos Projo mungkin akan ditambah menjadi 50 orang menjelang Pemilihan Presiden 2019. Penambahan personel itu bukan tanpa alasan. Sebab, tugas pasukan medsos Projo menyambut pilpres akan sangat berat.“Akan kami tingkatkan menjadi 50 orang nanti menjelang Pilpres 2019. Tapi kan akun-akun Projo daerah banyak, karena Projo ini sudah tersebar. Projo ini sudah ada di seluruh provinsi,” kata Budi.Kiprah para relawan medsos yang berada di kubu Jokowi juga dibenarkan Michael Umbas, salah seorang relawan Jokowi. Para relawan Jokowi lainnya di medsos sampai sekarang juga masih aktif memonitor kegiatan Presiden dan kebijakan-kebijakannya sekaligus meng-counter isu-isu negatif maupun hoax.“Para relawan biasanya spontan saja. Kebetulan banyak relawan Jokowi yang passion-nya di dunia cyber,” tutur Umbas kepada detikX.Namun sikap berbeda diambil Jokowi Advanced Social Media Volunteers alias Jasmev. Jasmev adalah relawan medsos Jokowi ketika berlaga di Pilkada DKI Jakarta 2012 dan kemudian Pilpres 2014. Menurut Koordinator Jasmev, Kartika Djoemadi, Jasmev saat ini nonaktif.Dikatakan Kartika, Jasmev hanya wadah relawan digital untuk membantu Jokowi dalam perhelatan politik. Ketika perhelatan sudah selesai, Jasmev dinonaktifkan. Dia juga menegaskan Jasmev adalah relawan independen yang tidak dibiayai Istana maupun partai politik tertentu.Namun, setahun ke depan, sepertinya para relawan medsos Jokowi akan bekerja ekstrakeras menjelang Pilpres 2019, yang diprediksi bakal memanaskan dunia medsos.Apalagi melihat sejumlah bukti yang dikantongi polisi dalam penangkapan sindikat Saracen yang diduga menjadi produsen ujaran kebencian dan berita hoax. Sindikat Saracen melayani jasa kampanye di pilkada dengan bayaran tertentu. Pemesannya bisa siapa saja.Terkait bakal ramainya “perang” di medsos menjelang pilpres 2019, Dimas Okky Nugroho, seorang anggota staf di Kantor Staf Kepresidenan, tidak menampiknya. “Dulu relawan medsos Jokowi saat di Pilkada Jakarta (2012) dan Pilpres (2014) sangat mumpuni. Saat ini pihak oposisi dan yang tidak suka pada Jokowi punya kemampuan yang sama,” ujar Dimas.Bahkan dia melihat perang propaganda yang beredar di medsos saat ini terjadi bukan antara pendukung Jokowi dan lawannya (oposisi). “Bisa saja ada musuh dalam selimut atau pihak lain yang sengaja memperkeruh keadaan,” begitu kata Dimas.Dia kemudian mencontohkan isu PKI yang dikait-kaitkan dengan Jokowi selama ini di medsos. Padahal tokoh-tokoh politik yang ada di oposisi, seperti Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal itu.Lebih lanjut Dimas mengatakan tidak ada gagasan yang hendak diperjuangkan dalam “kritik” terhadap pemerintah yang beredar di medsos saat ini. Hampir semuanya berisi kebencian dan fitnah.Untuk mengatasi fitnah dan kebencian di medsos yang bermotif politik, Dimas berpendapat institusi demokrasi harus diperkuat sehingga perdebatan menjadi jelas dan tidak bias. Selain itu, penegakan hukum harus benar-benar dijalankan sehingga bisa menjadi efek jera bagi yang coba-coba ingin melanggarnya.Hal yang sama dikatakan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris. Menurutnya, kelompok-kelompok penyebar isu SARA dan ujaran kebencian, seperti Saracen, harus ditindak tegas polisi. Jika tidak, ancaman konflik horizontal akan membayangi Indonesia."Ya, jangan dibiarkan kelompok-kelompok itu. Jadi polisi mesti menindak tegas pelaku berikut pengguna sindikat ujaran kebencian itu. Intinya itu saja," kata Syamsuddin.Jokowi kabarnya memiliki tim medsos di Istana Negara, yang diurus oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki. Jokowi rajin mengunggah berbagai pandangan dan sikap terhadap sebuah masalah melalui akun Facebook Presiden Joko Widodo. Selain itu, Jokowi mengabarkan banyak kemajuan pembangunan infrastruktur selama menjabat.Pekan lalu ia bertemu dengan para pegiat medsos di Istana Negara, Jakarta. Terkait kelompok penebar kebencian seperti Saracen, Jokowi mengatakan organisasi itu harus diberantas karena mengancam persatuan bangsa.“Presiden sempat juga mengatakan, selain anggota dari jaringan ini, siapa saja penyewa jasa mereka, melalui siapa mereka menyewa, juga harus diusut dan dibawa ke ranah hukum agar menjalani proses hukum sesuai UU yang berlaku,” kata pegiat medsos Chico Hakim, yang ikut dalam pertemuan tersebut, kepada detikX. [detik.com]

Read More »

Presiden Jokowi Teken Perpres Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, pemerintah memandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 8 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.“Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018,” bunyi Pasal 1 ayat (1) Perpres tersebut.RKP Tahun 2018 sebagaimana dimaksud, memuat: a. Bab 1 Pendahuluan; Latar Belakang, Tujuan, dan Sistematika; b. Bab 2 Kerangka Ekonomi Makro, Arah Pengembangan Wilayah, dan Pendanaan Pembangunan; c. Bab 3 Tema dan Sasaran Pembangunan: Tema dan Pendekatan Penyusunan RKP Tahun 2018 yang dilengkapi dengan Strategi dan Sasaran; d. Bab 4 Prioritas Pembangunan Nasional: Arah Kebijakan dan Sasaran Umum, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas; e. Bab 5 Pembangunan Bidang: Program-program Pembangunan menurut Bidang-bidang Pembangunan yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019; f. Bab 6 Kaidah Pelaksanaan: Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan; dan g. Bab 7 Penutup.“Yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini,” bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres ini.Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud, dalam Perpres ini dijabarkan dalam Proyek Prioritas beserta Keluaran (Output), dan lokasi sampai dengan kabupaten/kota. Sementara Proyek Prioritas sebagaimana dimaksud disusun dalam Daftar Proyek Prioritas, dan ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.Ditegaskan dalam Perpres ini, bahwa RKP Tahun 2018 menjadi: a. pedoman bagi Pemerintah dalam menyusunvrancangan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan Tahun 2018; b. dasar dalam pemutakhiran rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2018; dan c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.Dalam rangka penyusunan rancangan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018, Perpres ini menegaskan, Kementerian/Lembaga menggunakan RKP Tahun 2018 sebagai acuan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 dengan Dewan Perwakilan Rakyat.Dalam hal terdapat perubahan pagu anggaran sesuai dengan hasil pembahasan dengan DPR, menurut Perpres ini, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan perubahan tersebut kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan untuk dibahas bersama.“Pembahasan sebagaimana dimaksud dilakukan guna menjamin kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018,” bunyi Pasal 3 ayat (2) Perpres tersebut.Selanjutnya hasil pembahasan sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal Presiden menyetujuinya, Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.Perpres ini juga mengamanatkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemutakhiran RKP Tahun 2018 berdasarkan Undang-Undang Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan dilaporkan kepada Presiden.Selanjutnya, Kementerian/Lembaga menyusun laporan triwulan atas pelaksanaan rencana program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan, melalui aplikasi e-monev.“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 18 Agustus 2017 itu. [setkab.go.id/]

Read More »

Di era Presiden Jokowi Indonesia Ekspor 247,5 Ton Bawang Merah ke Thailand dan Singapura

Foto : Dok. KementanPemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kementan) kembali melepas ekspor bawang merah ke Thailand dan Singapura sebanyak 9 kontainer (247,5 ton) dengan nilai mencapai USD 436.500 atau setara dengan Rp 4,7 Milyar di Surabaya, Senin (28/8/2018). Pelepasan ekspor ini dilakukan Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura, Spudnik Sujono. Pada kegiatan ini, Spudnik didampingi Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Tata Hubungan Antar Negara, Baran Wirawan, Kepala Satgas Pangan Jawa Timur Kombes.Pol, Widodo, pejabat lingkup Kemenko Perekonomian dan Kemendag. Turut hadir, beberapa pejabat Dinas Pertanian di Provinsi Jawa Timur serta pimpinan dari dua eksportir yakni PT Aman Buana Putera dan CV Bawang Mas 99. Bahkan, turut dihadiri petani bawang merah dari Bima, Probolinggo, Nganjuk dan Batu.Dirjen Hortikultura, Kementan, Spudnik Sujono mengatakan ekspor bawang merah dari Surabaya ini membuktikan bahwa Kementan tidak hanya berhasil mewujudkan swasembada, akan tetapi tepatnya mewujudkan kedaulatan bawang merah. Tercatat, sejak tahun 2016 hingga saat ini, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor bawang merah, akan tetapi terus mencatatkan diri sebagai pengekspor bawang merah. "Kita patut bersyukur dan berbangga hati, bahwa saat ini Indonesia tidak hanya telah mewujudkan swasembada bawang merah, tapi telah mampu mencapai kedaulatan bawang merah. Hari ini kita lepas ekspor yang kedua selama bulan Agustus tahun ini dari Surabaya ke Thailand dan Singapura," kata Spudnik di lokasi pelepasan ekspor. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2014 Indonesia masih mengimpor bawang merah untuk konsumsi dan benih sebesar 74.903 ton. Kemudian di tahun 2015 total impor sebesar 17.429 ton, namun di tahun 2016 tidak ada impor (NOL) untuk bawang merah Konsumsi, dan bahkan tetap mampu mengekspor sebesar 735 ton. "Ini pencapaian yang luar biasa dari kinerja kita bersama di bawah komando Bapak Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Prestasi ini tentunya harus kita pertahankan dan tingkatkan di masa-masa mendatang. Tidak ada lagi kata impor, tapi kita terus ekspor," ujarnya. Tentang hal ini, Spudnik optimis pada tahun 2017 ini dan tahun yang akan datang, volume ekspor bawang merah dapat bertambah dan pasar ke luar negeri dapat diperluas. Pasalnya tegas Spudnik, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk pengembangan bawang merah yang saat ini tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. "Sentra produksi yang semula terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa, saat ini sudah mulai menyebar ke berbagai daerah seperti Bima, Solok, Enrekang, Bantaeng, Tapin, Maluku Tengah dan masih banyak lagi daerah lainnya," ungkap Spudnik. Lebih lanjut Ia menyebutkan, di tahun 2016 luas panen bawang merah Indonesia mencapai 149,6 ribu ha dengan produksi mencapai 1,45 juta ton serta luas tanam naik menjadi 22,5% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 target produksi bawang merah naik 17,7% dari tahun 2016. "Dengan jumlah produksi tersebut kita dapat memenuhi sendiri kebutuhan di dalam negeri 1,1 juta ton per tahun atau rata-rata sekitar 88.000 ton per bulan," sebutnya.Untuk diketahui, Sebelumnya pada momentum HUT RI ke 72 pada tanggal 18 Agustus 2017, Kementan melepas ekspor perdana bawang merah ke Thailand dan meningkatkan ekspor ke beberapa negara Asia lainnya seperti Vietnam, Taiwan, Malaysia, Singapura, Timor Leste dan negara lainnya sebanyak 12 kontainer. Ekspor ini dilakukan di Brebes, Jawa Barat oleh PT. Bawang Merah Indonesia. Adapun total target ekspor bawang merah di tahun 2017 sebanyak 5.600 ton.Sementara, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Jawa Timur, Kombes Widodo, menyatakan pihaknya siap mendukung pemerintah, khususnya Kementan dalam menjaga stabilitas harga dan stok bawang merah. Caranya, pertama-tama melakukan pemantauan di lapangan dengan menerjunkan personel Polda, Polres, sampai Polsek ke sejumlah titik secara bersamaan."Kita enggak mau merazia. Justru kita mau membantu distribusi," katanya.Kedua, apabila berdasarkan temuan di lapangan terjadi kenaikan harga, maka Satgas Pangan segera berkoodinasi dengan instansi terkait, seperti dari Kementan, Kemendag dan Bulog. Satgas Pangan mencari tahu tentang kendala dan penyebabnya, sehingga semua pihak yakni petani, pedagang dan konsumen sama-sama mendapatkan keuntungan yang layak."Jadi, kita menjaga kesejahteraan petani, pedagang, dan konsumen melalui upaya-upaya di lapangan, tidak bisa hanya melihat data," beber Widodo.Ketiga, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim ini sebutkan bahwa dalam rangka mengantisipasi selundupan, Satgas Pangan pun telah melakukan pemetaan komoditas pangan yang berpotensi masuk dengan cara ilegal. Tak sekadar itu, Satgas Pangan juga turut mendukung program ekspor bawang merah, mengingat di Jatim banyak daerah sentra produksinya, seperti di Probolinggo, Malang, Sampang, Kediri, Pamekasan, Nganjuk, dan Bojonegoro."Karena polisi bertugas polisi menstimulasi teman-teman di pertanian," tandasnya. [pertanian.go.id]

Read More »

Gibran Rakabuming dan Penolakannya terhadap Ajakan “Bermain” dalam Berbagai Proyek

Sebagai putra seorang presiden, Gibran Rakabuming Raka mengakui, kerap mendapatkan "godaan" untuk terlibat dalam berbagai proyek. Pengakuan tersebut disampaikan putra sulung Joko Widodo itu, dalam wawancara eksklusif dengan Kompas.com, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (27/8/2017). Menurut Gibran, banyak yang mengajaknya untuk ikut dalam sejumlah proyek."Banyak, sampai sekarang banyak. Ya enggak tahulah biasanya dari partai, dari apalah itu," ujar Gibran.Bahkan, gagal masuk melalui dirinya, banyak juga 'proposal' yang dititipkan melalui teman-teman dekatnya.Namun, Gibran dengan tegas menolaknya. Ia memegang teguh prinsip tidak akan melakukan hal-hal semacam itu."Saya tahu diri. Bapak enggak bilang spesifik sih harus apa atau tidak boleh apa. Saya tahu diri saja. Jadi kami sama-sama tahu," ujar dia.Gibran juga tidak lantas antipati terhadap orang-orang itu.Menurut dia, aktivitas yang mereka lakukan wajar adanya."Ya namanya juga orang cari duit, mau bagaimana lagi? Selalu ada itu orang-orang seperti itu, cari proyek, cari tender, banyak. Ya enggak masalah sih. Tapi sudah saya tekankan, kami tidak seperti itu. Sejak awal sudah saya tolak," ujar Gibran.Baca: Perjalanan Bisnis Gibran Rakabuming, dari Katering, Martabak hingga yang "Masih Rahasia"Tak terima order dari pemerintahPrinsip 'tahu diri' itu pula yang membuat perusahaan kateringnya, Chili Pari, menolak order dari pemerintah.Chili Pari fokus melayani pesanan dari perusahaan swasta dan individu.Melalui kebijakan tersebut, Gibran ingin bisnisnya tidak hanya bergantung pada order dari pemerintah."Masih ada pasar pasar lain, enggak masalah. Kalau kami masuk ke kementerian, pemerintah daerah, itu umurnya berapa sih? Bapak kan sekarang jadi Presiden tinggal dua tahun lagi. Habis dua tahun itu mau ngapain?" ujar dia."(Kalau mencalonkan sebagai presiden lagi) enggak tahu menang apa enggak. Saya kan menghitung sisa hidup bisnis saya dari situ juga. Pokoknya sebelum jadi wali kota, bisnis sudah jalan, setelah jadi Presiden pun bisnis jalan. Jadi bukan cuma memanfaatkan, enggak," lanjut dia.Gibran yakin, meski tidak mengambil proyek dari pemerintah, usaha yang dirintisnya akan tetap eksis dan berkembang.Saat ini, Gibran memiliki sejumlah usaha sendiri. Selain usaha katering Chili Pari, pria kelahiran 1 Oktober 1987 itu juga merintis Martabak Kota Baru alias Markobar.Martabak yang memiliki menu andalan delapan topping itu kini sudah memiliki 29 gerai di kota-kota besar di Indonesia. [kompas.com]

Read More »

Puisi untuk Presiden Jokowi, “Demi Rakyat, Kursi Empuk Istana Sering Tak Tersentuh”

Foto : Agus Suparto/Fotografer Kepresidenan"Demi Rakyat, Kursi Empuk Istana Sering Tak Tersentuh"Bukan jalan mulus yang sedang dilalui saat iniTapi jalan terjal penuh dengan kerikil-kerikil tajamKerikil tajam yang terus menusuk iringan langkah kakinyaSakit pasti...Namun seperti tak terasa sakit dan pedihnyaHanya bisa memandang dari jauh Namun dekat dengan iringan do'aDo'a tulus dari hati ditengah sunyinya malamBerharap kerikil tajam tak terasa dalam iringan langkahnyaDesir-desir pasir terus berbisik mengusiknyaTapi seakan tak terdengar dan terus melangkahMelangkah demi menggapai suatu impian Untuk tanah air tercinta IndonesiaDemi rakyat...Kursi empuk istana pun sering tak tersentuh Mungkin dalam hatinya selalu terdengar Terdengar bisikan suara yang sangat merindukanMerindukan seorang pemimpin hadir ditengah-tengah mereka[Oleh: Admin Facebook Info Seputar Presiden]

Read More »

Akhirnya! Freeport Sepakat Jual 51% Saham

PT Freeport Indonesia menyatakan siap melakukan divestasi sahamnya hingga 51%, seperti keinginan dari pemerintah Indonesia."Pertama ini mandat presiden dan bisa diterima Freeport Indonesia bahwa divestasi yang akan dilakukan menjadi 51% total," kata Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8/2017).Konferensi pers itu dihadiri Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, Richard Adkerson.Selain divestasi saham 51%, Freeport juga berkomitmen untuk membangun smelter dalam 5 tahun sampai Januari 2022. Atau 5 tahun sejak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diterbirkan oleh pemeirntah kepada Freeport."Divestasi 51%, pembangunan smelter harus terealisasi," tambah Sri Mulyani. [detik.com]

Read More »