Home / admin (page 30)

admin

Menteri Kesehatan tak Setuju Program Revolusi Putih Prabowo Subianto

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek tak setuju dengan program revolusi putih. Revolusi putih merupakan program pemberian tambahan makanan berupa susu, kacang hijau, dan telur rebus untuk pelajar sekolah tidak mampu di DKI Jakarta."Saya agak enggak setuju. Susu kalian tahu dari mana? Dari sapi. Cukup enggak sapi kita? Sebanyak 250 juta penduduk mesti dapat dari mana?" kata Nila usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 26 Oktober 2017.Program revolusi putih ini dicanangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal itu pun sempat disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar dijalankan.Nila mengaku lebih cenderung memilih ikan untuk bisa dikonsumsi masyarakat. Sebab, jumlahnya lebih banyak ketimbang sapi yang menghasilkan susu.Menurut dia, ikan juga kaya akan protein sama dengan susu. "Makan protein itu dari ikan begitu banyak kok. Jangan mengharapkan dari daging. Bu Susi sudah capek-capek nenggelemin kapal," imbuh Nila.Nila pun mengingatkan asupan gizi yang diterima manusia harus seimbang antara karbohidrat dan protein. Selain susu, protein dan karbohidrat juga terkandung dalam kacang hijau dan nasi."Gizi itu seimbang. Karbohidrat berapa, protein berapa? Kacang hijau, nasi ganti jagung. Kamu makan beli buah anggur, makan itu kesemek," kata dia. [metrotvnews.com]

Read More »

Presiden Jokowi Ingatkan Persaudaraan Kunci Hadapi Tantangan Bangsa

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo pada Kamis (26/10) pagi, meresmikan Rapat Kerja Nasional Perwakilan Umat Buddha di Indonesia (Rakernas Walubi). Acara tersebut diselenggarakan dengan bertempat di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta.Tiba sekira pukul 09.15 WIB, Presiden tampak didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto.Di awal sambutannya, Kepala Negara menyatakan sukacitanya untuk dapat bertemu kembali dengan para pengurus Walubi. Sebelumnya, pada Agustus lalu, para pengurus Walubi diterima kedatangannya oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara."Hari ini saya datang untuk bertemu langsung dengan seluruh jajaran pengurus Walubi dari seluruh Indonesia. Saya sangat berbahagia sekali karena melalui pertemuan-pertemuan seperti ini kita bisa mendiskusikan tantangan-tantangan kebangsaan yang kita hadapi baik sekarang maupun di masa mendatang," ujarnya.Menurut Presiden, tantangan-tantangan kebangsaan itu sesungguhnya dapat dihadapi oleh bangsa Indonesia melalui semangat kebersamaan dan persaudaraan antarelemen bangsa dan antarumat beragama. Hal itu disebutnya merupakan fondasi terpenting bagi bangsa untuk menghadapi segala tantangan."Saya ingat salah satu nilai yang diajarkan Buddha adalah Metta, pengembangan cinta kasih untuk diri sendiri, orang lain, dan bahkan untuk semua makhluk. Sekali lagi, Metta adalah fondasi dalam membangun rasa persaudaraan, persahabatan, dan pengorbanan. Nilai-nilai itu yang saya percaya akan terus dipraktikkan para umat Buddha di Indonesia dan menjadi landasan membangun keharmonisan kita," ucapnya.Presiden meyakini bahwa semangat cinta kasih sebagaimana menjadi kepercayaan umat Buddha itu dalam praktiknya dapat diimplementasikan secara horizontal dengan membantu sesama. Dalam acara itu sendiri, turut diperlihatkan sejumlah kegiatan Walubi yang aktif membantu masyarakat yang membutuhkan."Semangat yang sama juga sedang dijalankan oleh pemerintah untuk membantu rakyat kita yang membutuhkan dan mengangkat serta harkat martabat manusia Indonesia agar merdeka dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan," mantan Gubernur DKI Jakarta ini menanggapi.Presiden menambahkan bahwa pemerintah juga sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja, tapi juga merata di seluruh pelosok Nusantara. Tujuannya jelas, untuk mengurangi tingkat kesenjangan sosial antarwarga dari berbagai daerah.Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengingatkan bahwa Indonesia terlahir sebagai negara besar dengan banyak budaya dan segala perbedaannya. Bila perbedaan-perbedaan tersebut dapat dipersatukan, menurutnya Indonesia akan memiliki kekuatan besar untuk dapat bersaing."Oleh sebab itu saya mengajak kita semuanya untuk terus membangun persatuan, membangun persaudaraan di antara kita. Jangan sampai kita terpecah belah karena perbedaan suku atau agama. Inilah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita," tuturnya.Mengakhiri sambutannya, Presiden berharap agar Rakernas Walubi yang diselenggarakan ini dapat melahirkan rumusan program-program kerja yang dapat menguatkan rasa persaudaraan, rasa persatuan bangsa, dan bersama pemerintah mengurangi kemiskinan, menekan ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Densus Tipikor Ditunda, Kapolri: Kami Loyal pada Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri ditunda. Kapolri Jenderal Tito Karnavian siap dan patuh atas permintaan Jokowi."Densus tipikor ditunda itu perintah Presiden, kami laksanakan. Polri loyal kepada Presiden. Perintah Presiden untuk tunda, kami tunda. Kami tetap mempersiapkan seperti apa organisasinya kalau seandainya terjadi misalnya perubahan (keputusan Presiden)," ujar Tito di auditorium STIK/PTIK, Jl Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017).Tito juga menyampaikan di hadapan Jokowi saat rapat kabinet terbatas (ratas) soal Densus Tipikor. Tito yakin Densus Tipikor dapat memberantas secara masif kasus korupsi."Bahkan saya udah sampaikan di ratas, kalau saya mau mengaktifkan penanganan korupsi ini, ini mungkin OTT-nya, penangkapan bisa kami laksanakan tiap 2, 3 hari sekali," kata Tito.Tito membandingkan penanganan korupsi dengan penanganan mafia pangan dan mafia pungli yang dilakukan Polri. Dia menilai penanganan mafia pangan dan pungli cukup membuktikan kinerja Polri."Contohnya saja satgas pangan dua bulan saja 322 perkara. Ya kan? Kartel-kartel itu. Kemudian kita lihat Satgas Saber Pungli dalam setahun 1.100 perkara. (Tangkap koruptor) gampang, karena yang korupsi juga banyak ini," terang dia.Tito menjamin Densus Tipikor tidak tumpang tindih dengan lembaga penegak hukum lainnya. Menurutnya, KPK dan Kejaksaan Agung dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing."KPK tetap jalan, monggo, nggak ada masalah. Nggak akan terganggu dengan adanya Densus apa pun namanya juga. Jaksa juga nggak akan terganggu," jelas Tito. [detik.com]

Read More »

IHSG Tembus 6.000, Presiden Jokowi: Mudah-mudahan Naik Terus

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut positif pergerakan di Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana pada Rabu (25/10) kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk pertama kalinya sudah menembus batas psikologis 6.000.“Ya itu sebuah, apa, tata psikologis ya, 6 ribu ya, itu kan psikologis bisa masuk ke 6 ribu. Mudah-mudahan nggak turun tapi naik terus,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri pembukaan Rakernas Walubi, di JI Expo Kemayoran Jakarta, Kamis (26/10) pagi.Presiden berharap dengan keberhasilan itu, maka uang atau dana itu tidak hanya muncul di portofolio tetapi juga bisa masuk ke sektor-sektor riil. “Utamanya usaha kecil, usaha menengah yang bisa juga ikut menikmati dari kenaikan indeks harga saham gabungan yang ada,” ujarnya.Pada transaksi perdagangan Rabu (25/10), pukul 15.34 WIB, IHSG tembus ke level tertinggi 6.001,38 secara intraday atau selama sesi perdagangan. Sedangkan level terendah 5.961,74. Penutupan perdagangan saham ditutup pada pukul 16.00 WIB.Ada 174 saham menguat sehingga mendorong IHSG ke level 6.000. Sedangkan 163 saham melemah sehingga menahan penguatan IHSG. 162 saham lainnya diam di tempat. Total frekuensi perdagangan saham sektiar 311.711 kali dengan volume perdagangan saham 7,8 miliar saham. Total transaksi harian Rp 6,8 triliun.Investor asing melakukan aksi beli Rp 31,72 miliar di pasar reguler. Akan tetapi kemudian melakukan aksi jual Rp 20,05 miliar. Sedangkan posisi dolar Amerika Serikat (AS) di Rp13.564. [setkab.go.id]

Read More »

HSG Tembus 6.000, Presiden Jokowi: Mudah-mudahan Naik Terus

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut positif pergerakan di Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana pada Rabu (25/10) kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk pertama kalinya sudah menembus batas psikologis 6.000.“Ya itu sebuah, apa, tata psikologis ya, 6 ribu ya, itu kan psikologis bisa masuk ke 6 ribu. Mudah-mudahan nggak turun tapi naik terus,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri pembukaan Rakernas Walubi, di JI Expo Kemayoran Jakarta, Kamis (26/10) pagi.Presiden berharap dengan keberhasilan itu, maka uang atau dana itu tidak hanya muncul di portofolio tetapi juga bisa masuk ke sektor-sektor riil. “Utamanya usaha kecil, usaha menengah yang bisa juga ikut menikmati dari kenaikan indeks harga saham gabungan yang ada,” ujarnya.Pada transaksi perdagangan Rabu (25/10), pukul 15.34 WIB, IHSG tembus ke level tertinggi 6.001,38 secara intraday atau selama sesi perdagangan. Sedangkan level terendah 5.961,74. Penutupan perdagangan saham ditutup pada pukul 16.00 WIB.Ada 174 saham menguat sehingga mendorong IHSG ke level 6.000. Sedangkan 163 saham melemah sehingga menahan penguatan IHSG. 162 saham lainnya diam di tempat. Total frekuensi perdagangan saham sektiar 311.711 kali dengan volume perdagangan saham 7,8 miliar saham. Total transaksi harian Rp 6,8 triliun.Investor asing melakukan aksi beli Rp 31,72 miliar di pasar reguler. Akan tetapi kemudian melakukan aksi jual Rp 20,05 miliar. Sedangkan posisi dolar Amerika Serikat (AS) di Rp13.564. [setkab.go.id]

Read More »

Bertemu Anies-Sandi, Presiden Jokowi Titip MRT, LRT, dan Minta Semua Jalan di Jakarta Harus Bersih

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap hasil pertemuannya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/10) siang. Menurut Presiden, masalah utama yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah tentang kemacetan dan banjir.“Pertama saya titipkan agar MRT (Mass Rapid Transport) ini dicek terus. Kemudian 2018, di atas jalan itu semuanya harus sudah bersih, arena akan mempunyai tamu Asian Games itu sebanyak 30an ribu tamu nanti yang akan datang. Sehingga jalan-jalan kita juga harus bersih. Trotoar kalau mau dikerjakan juga segera,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai membuka Rakernas Walubi, di JI Expo Kemayoran Jakarta, Kamis (26/10) pagi.Presiden menekankan, agar hal itu cepat diselesaikan. Jangan sampai kelihatan pas Asian Games masih kita masih gali-gali apa itu. “Sudahlah, bangun apa di pinggir jalan, sudah semuanya harus bersih, itu yang saya perintahkan,” ujarnya.Yang kedua, lanjut Presiden, LRT (Light Rail Transit) juga ini transportasi massal yang akan mengurangi kemacetan banyak di Jakarta, karena kita kehilangan Rp28 triliun setiap tahun karena kemacetan di Jakarta.“Ini yang harus konsentrasi dikerjakan. Kalau ada masalah pembebasan ya segera diselesaikan. Supaya targetnya tepat waktu. MRT, LRT. Dan juga melanjutkan east westnya, LRTnya juga dilanjutkan semuanya. Untuh bisa masuk ke kota sesuai dengan trasnway, transway, yang sudah ditetapkan,” ungkap Presiden.Yang ketiga, berkaitan dengan penataan kawasan kumuh. Presiden Jokowi menyampaikan ini terus harus dilanjutkan sehingga Jakarta ini betul-betul menjadi sebuah kota dengan penataan kota yang baik. “Tata ruangnya baik, penghijauan baik semuanya. Karena juga APBD Jakarta memiliki kemampuan untuk itu,” ujarnya.Yang keempat, yang berkaitan dengan banjir. Menurut Presiden, BBanjir Kanal kemudian sodetan trowongan dari Ciliwung ke Banjir Kanal Barat itu masih ada satu, dua yang belum bebas. Itu juga Presiden memerintahkan untuk segera ditindaklanjuti pembebasannya, jarena ini juga akan mengurangi banjir yang ada di Jakarta. Artinya, kalau Ciliwung meluap, ini bisa dibuka airnya akan meluncur ke Banjir Kanal Timur.“Ini yang saya sampaikan, ada hal yang belum-belum selesai segera diselesaikan. Kemudian juga yang berkaitan dengan waduk Sukamahi, Ciawi-Sukamahi. Itu juga, tapi itu pemerintah pusat akan segera juga kita kerjakan. Sehingga air yang berasal dari atas itu bisa kita cegah dulu di waduk itu,” terang Presiden.Menurut Presiden, itu sudah semua program lama. Tapi apa, dulu mau dikerjakan oleh DKI, waktu dirinya masih menjabat sebagai Gubernur. “Kemudian berpindah, ini kita ambil alih, pusat yang ngerjakan, itu juga akan mengurangi banjir, ini juga terus kita memperbaiki apa yang belum baik,” ungkapnya.Mengenai komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Presiden Jokowi menegaskan, tidak ada masalah. Ia menegaskan, Undang-Undang Pemda jelas, bahwa tanggung jawab pengawasan, pembinaan, tanggung jawab akhir itu ada di Presiden. “Jelas,” tegasnya.Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menerima kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/10) siang.Dalam pertemuan yang dimulai pukul 11.10 WIB, Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.Usai pertemuan yang berlangsung selama satu jam, Anies menjelaskan kepada para jurnalis bahwa pertemuan dengan Kepala Negara membahas setidaknya enam topik, utamanya terkait persiapan Asian Games 2018. “Jakarta menjadi salah satu kota penyelenggara dan kita harus bersiap untuk itu. Detailnya kami bicarakan,” ujar Anies. [setkab.go.id]

Read More »

Didukung Mayoritas Mutlak, Presiden Jokowi: Perppu Ormas Untuk Jaga Persatuan dan Kebhinekaan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan atas keputusan rapat paripurna DPR-RI yang menyetujui Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi Undang-Undang, pada Selasa (24/10) lalu.Menurut Presiden, Perppu Ormas telah disahkan oleh DPR dengan mayoritas mutlak. Yang hadir 445, yang mendukung 314, yang tidak mendukung 131. “Artinya jelas, banyak yang mendukung, mayoritasnya mutlak,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Tahun 2017 di Hall B3, JIExpo Kemayoran Jakarta, Kamis (26/10) pagi.Presiden menegaskan, bahwa Perppu ormas ini dibuat jelas sekali untuk menjaga persatuan, untuk menjaga kebhinekaan, untuk ideologi negara kita Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia.“Ini menyangkut eksistensi negara di masa-masa yang akan datang. Supaya jangan sampai ada yang mencoba-coba untuk mengganti ideologi negara kita Pancasila. Jadi jelas tujuannya,” tegas Presiden Jokowi.Terkait adanya keinginan untuk merevisi Perppu Ormas yang sudah disetujui DPR-RI untuk jadi Undang-Undang, Presiden Jokowi , mempersilahkannya untuk dimasukkan dalam program legislasi nasional (prolegnas). “Ada yang belum baik, ada yang masih belum ditambah, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu direvisi. Silahkan,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai acara pembukaan Rakernas Walubi itu.Pemerintah, tegas Presiden, bersikap terbuka. Kalau masih ada yang belum baik ya harus diperbaiki.Apresiasi Keberanian Presiden JokowiSebelumnya, Ketua Dewan Pengawas Walubi Murdaya Poo dalam laporannya sempat menyinggung masalah disetujuinya Perppu Ormas menjadi Undang-Undang oleh DPR-RI itu. “Kami mengucapkan selamat atas pengesahan Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-undang. Dengan pengesahan Perppu menjadi Undang-Undang merupakan momentum besar yang penuh arti bagi bangsa Indonesia,” kata Murdaya.Walubi, kata Murdaya, sangat mengapresiasi sikap Presiden Jokowi begitu berani dan tegas mengeluarkan perppu Ormas yang sekarang telah disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang.“Presiden kita walaupun beliau sopan dan lemah lembut namun nyatanya kuat Presiden kita tabah, berani dan tegas luar biasa. Marilah kita syukuri dan doakan Indonesia yang dipimpin beliau selamat dan sukses, Indonesia maju dan sejahtera,” ucap Murdaya.Tampak hadir dalam kesempatan itu antara Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Ketua Rembug Nasional, Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, dan Duta Besar Negara Sahabat. [setkab.go.id]

Read More »

SBY Ancam Keluarkan Petisi Politik jika Pemerintah Tak Revisi UU Ormas

Partai Demokrat mengancam akan mengeluarkan petisi politik jika pemerintah tidak merevisi Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat.Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui video yang diunggahnya ke akun YouTube Demokrat TV.SBY menuturkan, pemerintah sudah berjanji untuk merevisi UU Ormas setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2 Tahun 2017 disahkan pada paripurna DPR beberapa waktu."Bagaimana kalau pemerintah ingkar janji, bagaimana kalau Demokrat sudah setuju tapi dengan catatan dilakukan revisi, tiba-tiba pemerintah tidak melakukan revisi, ingkar janji," ujar SBY, Rabu (25/10/2017)."Maka sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dengan tegas dan terang saya sampaikan kalau itu terjadi Partai Demokrat akan mengeluarkan petisi politik," kata dia.Petisi politik itu nantinya berisi pernyataan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah dianggap terlalu mudah mengingkari janjinya sehingga SBY menganggapnya tak bisa lagi dipercaya."Bagaimana mungkin kita percaya pada pemerintah kalau tidak jujur dan mudah sekali berbohong. Itu semua tidak jujur, mudah sekali berbohong, ingkar janji termasuk perbuatan tercela," tutur SBY.SBY menambahkan, menurut Undang-Undang Dasar 1945 jika pemerintah masih melakukan perbuatan tercela maka bisa mendapat sanksi yang berat.Namun, Presiden Keenam RI itu masih percaya bahwa pemerintah tidak akan mengingkari janji."Saya masih percaya akan ada perubahan dan revisi UU Ormas," kata dia.SBY juga menyampaikan empat pasal yang menurut dia perlu direvisi. Empat pasal tersebut berkaitan dengan paradigma hubungan pemerintah dan ormas, pemberian sanksi, penafsiran Pancasila, dan ancaman pidana.Itulah yang menurut SBY membuat Demokrat menyetujui Perppu Ormas. Sebab, jika Demokrat langsung menolak Perppu Ormas maka belum tentu ada revisi UU."Satu, dua, tiga, empat itulah yang oleh Partai Demokrat kalau masih menjadi Undang-Undang berbahaya," ujar politisi kelahiran Pacitan, Jawa Timur itu.Perppu 2/2017 tentang Ormas telah disahkan sebagai undang-undang melalui rapat paripurna DPR.Perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang melalui mekanisme voting. Sebab seluruh fraksi pada rapat paripurna gagal mencapai musyawarah mufakat meskipun telah dilakukan forum lobi selama dua jam.Tercatat, ada tujuh fraksi yang menerima perppu tersebut sebagai undang-undang yakni Fraksi PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura.Namun Fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi perppu yang baru saja diundangkan itu.Sementara itu, tiga fraksi lainnya yakni PKS, PAN, dan Gerindra menolak Perppu Ormas karena menganggap bertentangan dengan asas negara hukum karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas. [kompas.com]

Read More »

Presiden Jokowi Ingin Perhutanan Sosial Hadirkan Keadilan Ekonomi Rakyat

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo menegaskan kembali penyediaan alokasi 12,7 juta hektar lahan perhutanan sosial bagi kelompok-kelompok masyarakat marginal. Hal itu merupakan bagian dari program reforma agraria yang ditujukan untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan.Hal itu ia sampaikan saat membuka Konferensi Tenurial Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan Indonesia Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 25 Oktober 2017."Semangat reforma agraria dan perhutanan sosial adalah bagaimana lahan dan hutan yang merupakan bagian dari sumber daya alam Indonesia dapat diakses oleh rakyat dan dapat menghadirkan keadilan ekonomi dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat," ujarnya.Persoalan mengenai sengketa tanah sebagaimana yang sering Presiden ungkapkan sesungguhnya juga sering terjadi pada masyarakat-masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan adat. Oleh karenanya, sejak beberapa waktu lalu, program reforma agraria digulirkan oleh pemerintah."Pemerintah menargetkan alokasi untuk perhutanan sosial 12,7 juta hektar. Intinya adalah untuk kelompok-kelompok masyarakat marginal, kelompok-kelompok nonelit, dan mereka yang membutuhkan akses dan keadilan ekonomi sehingga ketimpangan dan kesenjangan bisa kita tekan," tegasnya.Melalui konferensi skala internasional yang diselenggarakan pada 25-27 Oktober 2017 ini, Presiden berharap lahirnya rumusan dan peta jalan yang dapat diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, masyarakat sipil, dan para pelaku usaha dalam rangka mempercepat program reforma agraria."Terutama peta jalan yang dapat menunjukkan arah yang pasti dan berkelanjutan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat," ia menjelaskan.Dalam acara tersebut, pemerintah turut menegaskan pengakuan hutan adat kepada 9 kelompok masyarakat hukum adat. Selain itu, turut diberikan pula hak pengelolaan hutan desa kepada 9 lembaga pengelola hutan desa."Hari ini kembali kita tegaskan pengakuan hutan adat yang secara keseluruhan ada 9 kelompok masyarakat hukum adat. Kita resmikan pengakuan hutan adatnya dengan area seluas 3.341 hektar. Sudah diserahkan tadi sekaligus pemberian secara langsung hak pengelolaan hutan desa kepada 9 lembaga pengelola hutan desa seluas 80.228 hektar. Ini bukan angka yang kecil dan akan kita teruskan," ucapnya.Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesannya kepada para penerima hak kelola hutan agar sesegera mungkin membuat perencanaan bisnis dan konservasi lahan hutan yang telah diterimanya. Tentunya Presiden tidak menginginkan lahan-lahan perhutanan sosial yang hak pengelolaannya telah diberikan menjadi percuma karena tidak digarap dengan produktif."Jangan sampai ini sudah diserahkan kemudian hutannya tidak produktif jadi percuma. Kita menyerahkan ini tujuannya jelas agar hutan ini produktif, entah untuk hutan wisata, pemanfaatan sumber daya alam, dan bisa memberikan pendapatan kepada masyarakat di sekitar hutan ini. Saya kira arahnya ke sana," tutur Presiden.Terakhir, Kepala Negara juga memberikan selamat kepada para penerima hak pengelola hutan desa yang telah mendapatkan akses legal perhutanan sosial. Ia juga mengajak para pemangku hutan adat untuk bekerja sama demi kesejahteraan rakyat."Kita semua harus bekerja sama mewujudkan hak-hak rakyat dalam pengelolaan hutan demi generasi masa kini dan masa datang," tutupnya.Dalam laporannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan bahwa target pemerintah dalam bentuk Perhutanan Sosial seluas 12,7 hektar dan Reforma Agraria seluas 9 juta hektar merupakan cita-cita dalam semangat Nawacita yang ditegaskan dalam RPJMN 2015-2019, guna dapat menjawab tantangan beragam pola penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam rakyat secara lestari di perdesaan seperti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah pertanian dan perkebunan, wanatani rakyat dan wilayah adat.Turut mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Presiden Jokowi Bertemu Gubernur dan Wagub DKI Jakarta

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo hari ini, Rabu, 25 Oktober 2017, menerima kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Istana Merdeka Jakarta.Dalam pertemuan yang dimulai pukul 11.10 WIB, Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.Usai pertemuan yang berlangsung selama satu jam, Anies menjelaskan kepada para jurnalis bahwa pertemuan dengan Kepala Negara membahas setidaknya enam topik, utamanya terkait persiapan Asian Games 2018.“Jakarta menjadi salah satu kota penyelenggara dan kita harus bersiap untuk itu. Detailnya kami bicarakan,” ujar Anies.Selain itu, pembangunan sejumlah proyek infrastruktur pendukung pelaksanaan Asian Games 2018 di DKI Jakarta juga turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Mulai dari Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), hingga trotoar.“Kami juga melaporkan ke Presiden bahwa kita sudah melihat proyek-proyek yang sudah berjalan. MRT. Dari awal kita memastikan proyek berjalan _on time_ dan kualitasnya baik,” kata Anies.Sejumlah permasalahan lain yang terjadi di Ibu Kota juga tak luput dari pembahasan. Secara mendalam, ketiganya membahas penanggulangan masalah banjir hingga sodetan Sungai Ciliwung."Diskusi agak detail, lalu tema lain soal penataan kampung. Kampung-kampung kumuh kita akan tata," tutur Anies.Bahkan, dalam pertemuan tersebut muncul gagasan untuk membangun stadion baru di DKI Jakarta yang bertaraf internasional."Bagaimana membangun stadion dengan bagus, kelasnya kelas dunia, di Jakarta stadionnya betul-betul bisa dijadikan rujukan internasional," ucap Anies.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »