Home / admin (page 20)

admin

Malam Hari, Menteri PUPR Cek Pembangunan Terowongan Bendungan Kuwil Kawangkoan di Sulawesi Utara

Selain kerap melakukan kunjungan kerja (kunker) pada hari libur, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga tak segan meninjau kemajuan proyek pembangunan infrastruktur di berbagai daerah hingga malam hari. Seperti yang dilakukan Menteri Basuki saat melakukan kunker ke Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (14/11). Di provinsi ini, Menteri Basuki mengunjungi tiga proyek sekaligus yakni Tol Manado-Bitung, Bendungan Lolak dan diakhiri meninjau Bendungan Kuwil Kawangkoan yang jaraknya cukup jauh. Tiba di lokasi Bendungan Kuwil Kawangkoan di Kecamatan Kalawan, Kabupaten Minahasa Utara, pada pukul 22.30 WITA, Menteri Basuki selama 45 menit berada dilokasi melihat progres pengerjaan dua terowongan sebagi saluran pengelak yakni terowongan inlet sepanjang 520 meter dan outlet sepanjang 550 meter yang diharapkan rampung pada Februari 2018 mendatang.Saluran pengelak diperlukan untuk mengalihkan aliran Sungai Tondano selama periode pelaksanaan konstruksi bendungan. Demi mengejar target penyelesaian, konstruksi terowongan bendungan dikerjakan siang dan malam selama 100 hari kerja.“Pembangunannya dikerjakan siang dan malam untuk mengejar ketertinggalan akibat kendala pembebasan lahan agar penyelesaiannya bisa kembali sesuai rencana," kata Menteri Basuki. Dengan estimasi 100 hari kerja, maka setiap hari diharapkan terjadi penambahan panjang terowongan 4,5 meter baik dari sisi inlet dan outlet. Adapun total panjang terowongan yang sudah terbangun adalah 378,5 meter dengan rincian progres pembangunan terowongan inlet mencapai 141 meter sedangkan pembangunan terowongan outlet progresnya mencapai 237,5 meter. Kehadiran Bendungan Kuwil sangat diharapkan oleh warga Minahasa dan sekitarnya. Apalagi daya tampung bendungan mencapai 23,37 juta meter kubik menjadi harapan warga untuk mereduksi banjir sebesar 282,18 meter kubik per detik yang sering terjadi di Kota Manado dan sekitarnya. Selain itu, dengan debit 4,50 m3/detik, bendungan ini bisa menyediakan kebutuhan air baku bagi warga kota Manado, Kecamatan Kalawat, Kota Bitung dan KEK Bitung. Tak hanya itu Bendungan Kuwil juga memiliki kapasitas pembangkit listrik tenaga air sebesar 1,2 Mega Watt dan pariwisata. Percepatan pembangunan bendungan merupakan wujud komitmen Kementerian PUPR untuk selalu mendukung perwujudan program ketahanan pangan nasional yang merata di seluruh Indonesia. Selain itu, program pembangunan bendungan juga sejalan Nawa Cita Presiden Jokowi yang mengamanatkan pemerintah harus selalu hadir di tengah masyarakat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Saat ini, pembebasan lahan sudah sekitar 50 persen atau sekitar 170 hektar. Sedangkan sisanya sekitar 176 hektar masih dalam proses yang akan dibebaskan untuk badan bendungan dan daerah genangan. Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan dikerjakan oleh PT. WIKA - DMT, KSO , PT. Nindya Karya (Persero) Tbk dengan total nilai kontrak sebesar Rp 1,41 triliun dengan biaya pengadaan lahan sebesar Rp 232 miliar. Semula bendungan ini ditargetkan rampung pada Oktober 2020, namun karena proses pembebasan lahan lebih cepat berkat sinergi kerja sama Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara dengan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara membuat target penyelesaian bendungan lebih cepat dari target yang direncanakan. Saat ini progres keseluruhan pembangunan bendungan sudah mencapai 12,26 persen. “Balai Wilayah Sungai, kontraktor & konsultan harus bisa menjadi satu tim, bekerjasama dengan baik untuk mengerjakan proyek bendungan untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya,” kata Menteri Basuki. Secara khusus Menteri Basuki juga menekankan bahwa pembangunan 33 bendungan secara serentak saat ini merupakan kesempatan yang langka bagi para insinyur muda. Para engineers muda harus bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menimba ilmu dan pengalaman, serta membangun kompetensi ahli bendungan yang sangat dibutuhkan di Indonesia.Turut mendampingi Menteri Basuki dalam kunjungan tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Imam Santoso, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I Djidon R Watania dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. Hadir pula General Manager PT. Wika Adhyasa Yutono dan Direktur PT. Nindya Karya Imam Sugiatno. [pu.go.id]

Read More »

Presiden Jokowi: Kita Ingin Suasana di Negara Kita Harus Tetap Tenang

Foto : Biro Pers SetpresTahun 2018 di tanah air akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah dan tahun 2019 akan dilakukan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Presiden Joko WIdodo berharap masyarakat tidak terganggu dengan adanya proses-proses pada pemilihan umum, baik pilkada, pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, demikian pula dengan sektor ekonomi. Pernyataan Presiden ini disampaikan ketika memberikan sambutan pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional ke-4 dan HUT ke-6 Partai NasDem yang diselenggarakan di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu 15 November 2017.“Kita ingin suasana di negara kita harus tetap tenang,” ucap Presiden.Dalam suasana yang tenang semua pihak dapat beraktivitas seperti biasa. “Kalau rakyat tenang dan senang, kita juga bisa terus bekerja untuk rakyat. Karena bekerja untuk rakyat adalah kampanye yang baik,” ucapnya.Dalam kesempatan tersebut, Presiden memuji kecepatan Partai NasDem menetapkan calon pilihan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. “Menentukan calon Gubernur cepat, bupati cepat, wali kota cepat,” ujar Kepala Negara.Saat ini kecepatan mengambil keputusan memang sangat diperlukan dalam menghadapi perubahan global yang sangat cepat. “Itu semua direspons sangat baik oleh Partai Nasdem. Kecepatan bertindak, memutuskan, cepat, cepat, cepat. Saya dari jauh melihat saja geleng-geleng,” ucap Presiden.Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa perubahan global yang terjadi saat ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi dan dapat terjadi setiap saat, baik dalam hitungan bulan, minggu maupun jam. Begitu juga harapan masyarakat kepada partai politik, juga perubahannya sangat cepat sekali. Presiden pun memuji Partai NasDem sebagai penggerak gerakan perubahan. “Saya tahu visi, misi, Partai Nasdem ini adalah melihat visi ke depan bangsa ke depan. Saya tahu sejak awal. Ini juga sejalan dengan visi yang saya emban saat ini. Terus lakukan perubahan-perubahan untuk kemajuan negara, untuk memajukan bangsa kita. Kita harus sadar, menyadari, bangsa kita bangsa besar,” ujar Presiden.Di penghujung sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi atas kontribusi Partai Nasdem untuk negara. “Terus berkontribusi untuk negara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat ulang tahun yang keenam,” ujar Presiden.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Menhub Bantah Kerja Sama Konsensi Dianggap Jual Aset Negara

Kerja sama infrastruktur transportasi dengan pihak swasta nasional atau asing tidak disamakan dengan menjual aset negara. Pola kemitraan pengelolaan infrastruktur transportasi dan pemanfaatan aset negara dengan BUMN/BUMS melalui konsesi merupakan upaya menyikapi keterbatasan dana APBN."Tersedianya alternatif solusi pengelolaan infrastruktur transportasi tersebut diharapkan dapat diperoleh berbagai sumber pembiayaan pelaksanaan penyediaan infrastruktur lebih cepat, berkurangnya beban APBN dan risiko pemerintah. Selain itu, infrastruktur yang dapat disediakan semakin banyak, kinerja layanan masyarakat semakin baik, akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan dan pihak swasta menyumbangkan modal, teknologi, dan kemampuan manajerial," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu 15 November 2017.Budi mengatakan, kerja sama atau konsesi yang dilakukan dengan pihak asing di beberapa fasilitas pelabuhan dan bandara, sesuai aturan. Yang diperjanjikan bahwa diakhir jangka waktu kerja sama atau konsesi status aset tetap dikuasai dan dimiliki negara, bukan sebaliknya menjual aset negara.Dia menambahkan pada skala menengah terdapat sedikitnya 30 infrastruktur pelabuhan dan bandara yang akan dikerjasamakan. Seperti Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Sentani Jayapura, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Probolinggo, dan sejumlah infrastruktur lainnya di sejumlah daerah."Yang skala besar tertentu saja, untuk bandara itu ada dua yaitu Kualanamu, yang kedua adalah Mandalika atau di Lombok. Sedangkan untuk yang pelabuhan saat ini kita akan melakukan kerja sama dua tempat yaitu di Kuala Tanjung dan Bitung," ujarnya.Pola kemitraan dengan skema kerja sama atau konsesi antara pemerintah dengan swasta asing dalam penyediaan pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur transportasi telah dilaksanakan lebih dulu oleh negara-negara lain. Seperti Malaysia, Tiongkok, hingga Inggris. Budi yakin dengan pola kemitraan dengan skema kerja sama atau konsesi seperti ini maka konektivitas Indonesia akan meningkat tidak hanya dalam negeri namun juga internasional."Kolaborasi internasional dalam pengelolaan infrastruktur transportasi itu juga meningkatkan layanan publik kepada pengguna jasa bandara dan pelabuhan dan itu menjadi lebih kompetitif dan bersaing. Sebagai contoh, operator dari Belanda Port Of Rotterdam atau Dubai kerja sama dengan KualaTanjung secara tidak langsung maka Shipping Line yang dari Belanda, dari Dubai akan punya interest yang lebih untuk membangun koneksi, padahal koneksi itu yang mahal," ujarnya.Dia berharap selain nantinya infrastruktur dalam negeri dapat bersaing dengan negara lain, penggunaan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur dapat ditekan. Sehingga APBN dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah lain seperti Papua dan Kalimantan Utara.Menhub menyebut dalam waktu dekat terdapat dua proyek infrastruktur transportasi yang akan dibangun dan dibiayai oleh pihak swasta yaitu (LRT) Jabodebek yang kedua (bandara) Kertajati. "Jadi bukan APBN lagi," katanya.Soal pembagian keuntungan, Budi dalam hal ini lebih menekankan pada hasil akhir di mana produktivitas infrastruktur transportasi akan lebih baik. "Pembagian keuntungan biasanya akan proporsional, jadi bukan saja berkaitan dengan uang, tetapi hasil dari pada fasilitas itu nanti terukur lebih produktif," tukasnya. [metrotvnews.com]

Read More »

Sri Mulyani Sebut Peserta Tax Amnesty tak Perlu Minta SKB Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi keluhan wajib pajak yang merasa kesulitan bahkan ditolak saat meminta permohonan surat keterangan bebas (SKB) setelah ikut tax amnesty atau pengampunan pajak.Perlu diketahui, SKB dianggap oleh para peserta tax amnesty sebagai insentif bagi mereka untuk mendapatkan pembebasan pajak penghasilan (PPh) saat melakukan balik nama atas harta yang dideklarasikan.Ani mengatakan berdasarkan laporan yang diperoleh dari Dirjen Pajak Ken Dwijugiastiadi, SKB tidak perlu dikeluarkan sebab, wajib pajak saat melaporkan suerat pernyataan harta (SPH) dianggap telah mewakili."Saya sudah cek ke Pak Ken persoalannya apa? Kemungkinan itu persoalannya bahwa para notaris yang akan balik nama atas aset-aset yang dideklarasikan waktu itu mereka butuh SKP. Yang seharusnya tidak perlu. Karena dengan SPH yang dulu diterbitkan di tax amnesty itu sudah memadai," kata Ani di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu 15 November 2017.Dengan adanya SPH tersebut, kata Ani, secara UU sudah diterima sebagai deklarasi bahwa harta yang dilaporkan adalah atas nama wajib pajak yang bersangkutan. Sehingga tak perlu lali mendapatkan SKB untuk mendapatkan pembebasan pajak saat mengurus balik nama."Kalau sekarang mereka akan legalisasi dari aset tersebut sebenarnya tidak perlu lagi SKP. PMK-nya sudah jelas," ujar dia.Namun demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan bahwa dirinya telah meminta pada Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa laporan tersebut. Ani menjamin, jika memang ada persoalan yang dihadapi wajib pajak, pihaknya siap membantu."Tapi saya minta semua jajaran pajak, Dirjen dan seluruh kanwil untuk periksa seberapa banyak kasus itu dan apa penyebabnya sehingga menimbulkan berita mengenai berbagai hal yang tidak benar mengenai peprpajakan," jelas dia.Sebagai informasi, ketentuan mengenai SKB tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam aturan tersebut tertulis: Pajak penghasilan terhutang atas pengalihan hak dibebaskan dengan syarat terlebih dulu memperoleh surat keterangan bebas pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang diberikan fasilitas pengampunan pajak.Pembebasan pajak penghasilan berlaku untuk penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan bangunan yang masih atas nama pihak perantara (nominee), pemberi hibah, pewaris, atau salah satu ahli waris. Selain itu, berlaku juga untuk pengalihan harta berupa saham. [metrotvnews.com]

Read More »

Ignasius Jonan Lakukan Transparansi Keterbukaan Pajak Bidang Pertambangan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sedang mendorong keterbukaan transparansi pajak bagi perusahaan pertambangan di seluruh Indonesia."Bapak Presiden dan Menteri Keuangan juga menginginkan adanya keterbukaan dalam perpajakan. Jadi, sekarang kami minta setiap dokumen yang diajukan itu harus mencantumkan NPWP sampai Beneficial Ownership," jelas Jonan dikutip dari Antara, Rabu, 15 November 2017.Terkait kepemilikan saham di perusahaan tambang, semua perusahaan harus dimiliki oleh perorangan, tidak boleh mengatasnamakan Badan."Kalau beneficial owner harus orang, tidak bisa Badan," tegas Jonan.Jonan mengaku, upaya ini penting dilakukan agar kepemilikan saham industri tambang memiliki kejelasan. Hal ini diharapkan tidak menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan mampu mencegah korupsi, penghindaran pajak, pembiayaan terosisme, dan praktik pencucian uang.Untuk mencegah hal tersebut, beberapa waktu yang lalu, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.Permen ESDM tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan iklim investasi di sektor ESDM.Sebelumnya, Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta menandatangani 13 Naskah Amandemen Kontrak Perjanjian Karya/Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B).Penandatanganan ini sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara yang mengamanatkan ketentuan pada KK dan PKP2B harus disesuaikan dengan Undang-Undang dan Peraturan turunannya.Sejumlah 13 PKP2B tersebut terdiri atas :- Empat PKP2B Generasi I atas nama PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Berau Coal, dan PT Kideco Jaya Agung.- Satu PKP2B Generasi II atas nama PT Barasentosa Lestari.- Delapan PKP2B Generasi III masing-masing atas nama PT Intitirta Primasakti, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Lahai Coal, PT Maruwai Coal, PT Pari Coal, PT Ratah Coal, dan PT Sumber Barito Coal.Selain itu, terkait isu penting dalam renegosiasi Amandemen PKP2B adalah pertama tentang wilayah perjanjian dan kelanjutan operasi penambangan. [metrotvnews.com]

Read More »

Kemkominfo: 4,6 Juta Umkm Telah Go Online

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan 4,6 juta UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro) atau sekitar sembilan persen delapan juta total UKM telah masuk dalam perdagangan online."Kami punya target mengonlinekan delapan juta UMKM hingga 2019, namun sekarang baru 4,6 juta," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 15 November 2017.UMKM, menurut dia, pada akhirnya dapat memasarkan produknya lebih luas melalui platform online, sekaligus juga memberikan ruang bagi munculnya para pelaku-pelaku enterpreneur baru."Misalnya saat ini, dengan go jek, sudah bisa melalui dapur langsung dikirim ke pemesan, asal punya brand, tidak perlu lagi misalnya punya rumah makan, asal bisa pandai masak," katanya.Deputi Produksi dan Pemasaran Kemenetrian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta mengatakan, pihaknya sejak lama telah mendorong UKM untuk terlibat dalam ekonomi digital.Kementerian Koperasi dan UKM terus melakukan pendampingan terhadap para UKM untuk dapat go online.Ia mengatakan, saat ini UMKM yang memiliki kapasitas yang memadai terus didorong Kementerian untuk online. Diantaranya dengan meningkatkan kemampuan dan kapasitas sehingga produk yang dijual memiliki standar kualitas yang tinggi."Seperti misalnya tentang hak cipta, jangan sampai kita sudah promosikan ternyata dimiliki orang lain," katanya.Ia mengatakan, UKM go online yang terdata Kementerian Koperasi dan UKM mencapai 3,79 juta. [metrotvnews.com]

Read More »

Menteri BUMN Bidik Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menargetkan peningkatan produktivitas tanaman tebu dengan menanam tebu di lahan milik PTPN XII yang dikerja samakan dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, hari ini."Kami harapkan produktivitas tanaman tebu bisa mencapai 100 ton per hektare (ha) dengan rendemen sekitar 8 persen, sehingga dapat meningkatkan kapasitas pabrik gula dan mewujudkan swasembada gula," kata Rini di Kabupaten Jember dikutip dari Antara, Rabu, 15 November 2017.Menurutnya produktivitas tebu di 2017 masih rendah yakni kurang dari 100 ton per ha dan tingginya curah hujan menyebabkan rendemen tebu juga turun yakni sekitar 7,5 persen, sehingga diharapkan tahun depan bisa ditingkatkan."Kerja sama petani dengan BUMN baik itu perbankan maupun produsen pupuk melalui penandatanganan atau MoU tadi diharapkan semuanya bisa tepat waktu, tepat penananam, tepat pemupukan, sehingga dapat berdampak pada peningkatan produktivitas tebu," tuturnya.Pemerintah melalui Kementerian BUMN terus memberikan dukungan terhadap kontribusi sektor pertanian bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan dukungan tersebut salah satunya dilakukan dengan mendorong kontribusi sub sektor perkebunan tebu melalui program-program yang ditujukan untuk mendorong peningkatan produktivitas tebu.Total luas tanam tebu di Indonesia saat ini mencapai 450 ribu hektare (ha) yang terdiri dari luas perkebunan rakyat sebesar 266 ribu ha, perkebunan negara 67 ribu ha dan perkebunan swasta sebesar 118 ribu ha dengan rata-rata produksi tebu rakyat secara nasional berada di bawah 80 ton per ha dengan tingkat rendemen dibawah 8 persen."Pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas tebu rakyat untuk mencapai swasembada gula nasional melalui peran dan kontribusi BUMN," katanya.Melalui strategi pengembangan tebu rakyat, BUMN berperan dalam memfasilitasi pendanaan bagi petani tebu, membantu pengadaan pupuk nonsubsidi untuk petani tebu rakyat, melakukan supervisi untuk meningkatkan produktivitas tanaman tebu, meningkatkan komunikasi dengan petani tebu rakyat, serta membuat kontrak giling sebagai jaminan pengelolaan tebu rakyat."Pemerintah terus mendorong agar sektor pertanian beserta subsektor di dalamnya dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi bangsa. Petani tebu adalah pelaku utama swasembada gula dan dalam rangka mendorong tercapainya swasembada gula, maka peningkatan kapasitas petani penting dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tebu dan rendemennya," ujarnya.Lahan perkebunan tebu di Jawa Timur saat ini tercatat seluas 203.566 ha yang terdiri dari perkebunan tebu rakyat 184.211 ha, perkebunan negara 18.950 ha dan perkebunan swasta 656 ha. Perkebunan tebu di Jawa Timur merupakan yang terluas di Indonesia atau tercatat sebesar 44 persen dari total perkebunan tebu nasional."Saya sudah beberapa kali berkunjung ke Jatim khusus untuk mengikuti perkembangan tebu rakyat agar tetap tumbuh kembang demi mendukung swasembada gula nasional. Dengan penggunaan teknologi yang tepat guna dan mekanisasi untuk menyongsong tahun 2018, saya harapkan dapat membangkitkan semangat petani Jatim dengan peningkatan target produksi menjadi rata-rata diatas 100 ton/ha dan rendemen diatas 9 persen," katanya.Ketua Umum Dewan Pembina DPP Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) HM Arum Sabil mengatakan produksi gula nasional tahun ini diperkirakan turun dari 2,5 juta ton ke 2,3 juta ton karena ada sebagian tanaman tebu yang tidak dirawat dengan baik akibat kendala pembiayaan dan pupuk."Saat ini dicanangkan peningkatan produktivitas khusus petani yang memiliki luas lahan diatas 2 ha dengan mendapatkan kredit komersial tanpa jaminan dengan avalis pihak pabrik gula setempat, sehingga diharapkan dapat mewujudkan swasembada gula," tuturnya.Sedangkan untuk ketersediaan pupuk nonsubsidi kepada petani tebu akan disiapkan kios-kios resmi melalui distributor khusus yakni koperasi petani, badan usaha petani untuk menyalurkan pupuk nonsubsidi kepada petani tebu, sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman tebu petani"Kami juga berharap kepada pemerintah, agar dalam menghitung harga pokok produksi (HPP) tidak memasukkan komponen biaya subsidi, sehingga riil biaya produksi nonsubsidi baik kreditnya maupun pupuknya, sehingga petani punya gairah untuk bertani dan nilai ekonomi bertani," tambahnya. [metrotvnews.com]

Read More »

Presiden Jokowi: Kita Harus Sadar Ditinggal Singapura, Malaysia, dan Vietnam

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Indonesia sudah tertinggal dari negara-negara tetangga. Kini negara ini harus cepat berubah."Kita memiliki potensi besar, tapi kita juga harus menyadari bahwa kita ini sudah ditinggalkan oleh tetangga-tetangga kita," kata Jokowi di panggung Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Partai NasDem, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).Jokowi berbicara dalam rangka pidato pembukaan Rakernas partai yang dipimpin Surya Paloh itu. Soal ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangganya, Jokowi sering mendiskusikan masalah ini dengan Ketum NasDem Surya Paloh."Singapura, kita ditinggal. Malaysia, kita ditingal. Vietnam, kita juga sudah kalah," kata Jokowi.Yang menyebabkan Indonesia tercecer dari Singapura, Malaysia, dan Vietnam adalah faktor produktivitas, etos kerja, dan pola pikir. Maka perlu adanya perubahan yang cepat terhadap ketiga faktor itu.Jokowi menyatakan pemerintahannya telah mengusahakan pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan infrastruktur sengaja tidak dipusatkan di Pulau Jawa, melainkan di pulau-pulau yang jauh dan belum terlalu tersentuh pembangunan."Karena untuk memenangkan kompetisi, bukan yang lain-lain," kata dia. [detik.com]

Read More »

Presiden Jokowi: Bekerja untuk Rakyat adalah Kampanye yang Baik

Presiden Joko Widodo mengatakan, bekerja untuk rakyat adalah kampanye yang efektif.Hal itu diungkapkan Jokowi dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-6 sekaligus pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017) malam.Awalnya, Presiden mengingatkan belasan ribu fungsionaris Nasdem se-Indonesia yang hadir pada acara itu, bahwa tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun politik."Sebentar lagi akan ada Pilkada, tahun depannya lagi ada Pemilu, baik legislatif atau presiden. Kita ingin suasana bangsa ini harus tetap tenang," ujar Jokowi.Jokowi menegaskan, masyarakat Indonesia tidak boleh terganggu oleh proses demokrasi.Jika rakyat tenang dan senang, maka akan memberikan kontribusi positif bagi aspek stabilitas negara, baik keamanan atau ekonomi."Kalau rakyat senang dan tenang, kita semuanya juga bisa terus bekerja, memenuhi kebutuhannya rakyat. Karena bekerja untuk rakyat adalah kampanye yang baik," lanjut dia.Pernyataan Jokowi tersebut disambut tepuk tangan dan sorak-sorai peserta acara. [kompas.com]

Read More »

Presiden Jokowi ke NasDem: Parpolnya Surya Paloh Jalannya Cepat Banget!

Presiden Jokowi memuji manuver yang dilakukan NasDem. Menurutnya, manuver NasDem begitu cepat."Partai pimpinan Pak Surya Paloh ini jalannya cepat banget, jalannya cepat sekali. begitu tiba-tiba sudah pilih calon gubernur. Yang lain belum, NasDem sudah punya pilihan," ujar Jokowi saat rakernas IV NasDem di JiExpo Kemayoran, Jakpus, Rabu (15/11/2017).Menurut Jokowi, saat ini memang diperlukan kecepatan. Alasannya, perubahan di dunia berjalan cepat."Yang sekarang ini kecepatan sangat diperlukan karena perubahan dunia berjalan begitu sangat cepatnya, coba kita lihat cepatnya perubahan ini," jelas Jokowi.Jokowi juga memuji keputusan cepat yang dibuat NasDem."Kecepatan bertindak dan di lapangannya juga cepat, cepat, cepat, cepat. Saya yang melihat dari jauh geleng-geleng begitu cepatnya NasDem membuat keputusan," tutup Jokowi. [detik.com]

Read More »