Home / admin (page 20)

admin

Terjadi Penganiayaan Wartawan di Banyumas, Polri Minta Maaf

Kapolres Banyumas menemui wartawan.Polisi meminta maaf atas peristiwa kekerasan yang menimpa wartawan di halaman kantor Bupati Banyumas. Biaya pengobatan akan ditanggung polisi termasuk ganti rugi barang yang rusak.Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono, Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Rikwanto menggelar jumpa pers menanggapi peristiwa yang terjadi hati Senin (9/10) malam kemarin.Condro menyampaikan permintaan maaf dan mengatakan sudah langsung memerintahkan Kapolres Banyumas, AKBP Bambang Yudhantara Salamun yang sedang mengikuti Apel Kasatwil 2017 di Akpol Semarang untuk kembali ke wilayahnya dan menangani peristiwa itu."Kami atas nama Kapolda Jawa Tengah menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tadi malam yang menyebabkan luka-luka di mahasiswa dan rekan media. Selanjutnya hari ini, tadi pagi, Kapolres yang sedang Kasatwil diperintahkan kembali untuk mengecek SOP (pembubaran massa unjuk rasa)," kata Condro saat jumpa pers di Akpol, Semarang, Selasa (10/10/2017).Jumpa pers di Polda JatengCondro menjelaskan kepolisian juga akan bertanggung jawab untuk biaya pengobatan. Selain itu jika ada barang-barang milik korban yang rusak maka kepolisian juga akan bertanggungjawab."Kami akan bertanggungjawab apabila ada di rumah sakit, yang luka-luka kami akan bertanggungjawab. Kami akan inventarisir barang-barang yang kami dengar ada beberapa rusak, itu kami juga akan bertanggungjawab," tandasnya.Tidak hanya kepada Kapolres Banyumas, Condro juga meminta Kapolres jajarannya menemui awak media untuk meminta maaf atas peristiwa yang terjadi di Banyumas."Saya langsung konsolidasi ke grup Kapolres untuk temui teman-teman (media) di wilayah masing-masing untuk meminta maaf. Jangan sampai hubungan dengan media jadi renggang," ujarnya.Untuk diketahui sejumlah awak media mengalami kekerasan saat meliput pembubaran aksi unjuk rasa penolakan Pembangkit Tenaga Panas Bumi (PLTB) Gunung Slamet. Aksi tersebut tidak kunjung bubar bahkan hendak membangun tenda pada malam hari.Penganiayaan terjadi ketika Kepolisian dan Satpol PP membubarkan paksa massa aksi. Wartawan Metro TV, Darbe Tyas terkena pukulan dari aparat meski sudah meneriakkan bahwa dirinya wartawan. Kamera Darbe juga dirampas oleh oknum yang menganiaya wartawan."Kami mohon maaf atas nama Polda Jateng dan Polri," tutup Rikwanto. [detik.com]

Read More »

Presiden Jokowi Terima Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I/2017, Ketua BPK: Presiden Akan Tindaklanjuti

Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/10) siang, untuk menyampaikan penyampaian Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017.Dalam laporan tertulis BPK disebutkan, dari 687 laporan hasil pemeriksaan lembaga pemerintah terdapat 14.997 permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Salah satu contoh permasalahan yang ditemukan, adanya koreksi perhitungan bagi hasil migas pada SKK karena ada pembebanan biaya yang tidak semestinya diperhitungkan dalam cost recovery senilai 956,04 juta dollar AS atau Rp12,73 triliun.Selain itu, dalam laporan itu juga disebutkan ada 17 Kontrak Kerja Sama belum menyelesaikan kewajiban pajaknya sampai tahun 2015 senilai 209,25 juta dollar AS atau setara Rp 2,78 triliun.Sementara terkait penyampaian laporan keuangan instansi pemerintah, menurut data BPK, 91 persen dari target 85 persen pemerintah provinsi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); pemerintah kabupaten sejumlah 66 persen dari target 60 persen; dan pemerintah kota sejumlah 77 persen dari target 65 persen.DitindaklanjutiMengenai respon Presiden Jokowi atas laporan IHPSI I Tahun 2017 yang telah disampaikan, Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, yang belum direkomendasikan akan ditindak lanjuti tadi oleh Pak Presiden akan ditindak lanjuti.“Ada poin yang penting bahwa untuk ke depan masalah laporan keuangan pemerintah pusat untuk kita mesti bikin lagi, kita sudah mau masuk pemeriksaan, jadi harus ada komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menyangkut akuntabilitasnya, transparansinya,” jelas Moermahadi.Adapun mengenai masalah ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Ketua BPK itu meminta supaya ditindaklanjuti untuk disetor.“Tapi ada juga tadi kita bicara ada masalah koreksi dari subsidi ada beberapa, ada juga penyerahan aset, kita sampaikan itu tadi,” sambung Moermahadi.Terkait 447 temuan yang diindikasikan pidana dengan nilai Rp44,74 triliun sepanjang 2003 hingga Juni 2017, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, bahwa kalau ada hubungannya dengan temuan kita yang ada unsur pidana korupsi itu oleh BPK diserahkan kepada kepolisian, ke KPK, dan Kejaksaan.“Nah semua temuan ada indikasi itu kita serahkan, masalah tindak lanjutnya nanti itu tinggal kita menanyakan saja, tapi kita bisa tidak punya alat untuk mengeksekusi. Jadi, kalau ada perbedaan antara, kok ini tidak ditindaklanjuti, kita enggak bisa. Kita hanya melaporkan saja kenapa ini tidak ditindak lanjuti gitu,” jelas Mormahadi.Tampak menamdampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan menerima pimpinan dan anggota BPK itu adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung. [setkab.go.id]

Read More »

Bertemu Sandiaga Uno, Menko Luhut Minta Tak Ribut-ribut soal Reklamasi

Beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno sudah menyambangi Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di kantor Kemenko Kemaritiman untuk membahas mengenai reklamasi Teluk Jakarta.Seperti diketahui, Luhut dan pemerintah pusat baru saja mencabut SK sanksi administratif kepada pengembang Pulau C, D, dan G. Artinya, pengembang-pengembang itu dapat kembali melanjutkan aktivitas reklamasi Teluk Jakarta.Padahal, Sandiaga bersama Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta.Kemudian apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan Luhut dengan Sandi?"Iya, mereka datang ke mari dan saya sudah jelaskan, nanti Pak Ridwan (Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin) yang brief mereka. Jadi enggak usah ribut-ribut di luar, kalau ada yang tidak setuju, beritahu. Karena yang kaji (reklamasi) itu kami-kami semua, jadi jangan buat ada yang aneh-aneh," kata Luhut, Senin (9/10/2017).Luhut menegaskan, Anies-Sandiaga tak dapat membatalkan pelaksanaan reklamasi. Hal itu disebabkan karena kendali dan wewenang berada di tangan pemerintah pusat.Luhut pun mengklaim sudah melakukan kajian sebenar-benarnya untuk pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta."Semua kami lakukan sesuai aturan yang ada. Kalau ada yang missed ngomong, jangan (ngomong) di publik," kata mantan Menko Polhukam tersebut.Untuk itu, Luhut berencana akan menggelar konferensi pers resmi mengenai penerbitan SK pencabutan sanksi administratif bagi pengembang Pulau C, D, dan G. Rencananya, pemaparan ini akan disampaikan pekan depan, setelah Luhut kembali dari kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat.Pada Kamis (5/10/2017) lalu, Luhut menerbitkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 untuk mencabut moratorium reklamasi yang ditetapkan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Surat tersebut juga telah dikirim Luhut kepada Pemprov DKI Jakarta."Semua ketentuan yang berlaku dari semua Kementerian/Lembaga yang terlibat itu tidak ada masalah. Sampai rekayasa teknologi dari PLN, Pertamina itu semua sudah kami lakukan," kata Luhut.Adapun kajian dilaksanakan bersama semua kementerian terkait serta PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE).Khusus bagi pengembang reklamasi Pulau G, PT Muara Wisesa Samudra diminta untuk mencari solusi agar reklamasi tidak mengganggu aliran listrik PLTU Muara Karang.PT Muara Wisesa Samudra sepakat untuk membangun terowongan bawah tanah dan kolam berisi air pendingin yang akan disalurkan ke PLTU Muara Karang. Selain itu, pengembang juga akan melakukan perpanjangan kanal. Adapun biaya pembangunan terowongan dibebankan kepada PT Muara Wisesa Samudra.Menolak Lupa Janji Anies-Sandi Hentikan ReklamasiSelama kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, pasangan Anies-Sandiaga berjanji akan membatalkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Saat berkampanye, Sandiaga menegaskan bahwa proyek reklamasi hanya menguntungkan pihak tertentu."Kami mengambil keputusan untuk dihentikan (proyek reklamasi)," ujar Sandiaga di kawasan Petojo, Jakarta Pusat, Jumat (17/3/2017) lalu.Sandiaga menambahkan, jika nantinya reklamasi benar-benar dihentikan, ia akan mengajak masyarakat dan pengembang untuk berembuk. Ia menginginkan semua elemen masyarakat dilibatkan dalam pembangunan di Jakarta."Kami mau win-win solution, warga diberikan kemenangan, tetapi yang investasi dipastikan juga tidak dirugikan, yang sudah beli tanah di sana juga bisa mendapatkan uang kembali," ucap Sandiaga.Sandiaga menyarankan, lokasi reklamasi saat ini dibangun tempat wisata, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat."Bagaimana reklamasi yang sudah berjalan ini bisa justru dipakai segera untuk kepentingan rakyat banyak, kepentingan publik, penciptaan lapangan kerja, pariwisata dikembangkan, revitalisasi kawasan pesisir, dan bagaimana rakyat merasa terwakilkan," kata dia. [kompas.com]

Read More »

Menteri Kesehatan Tidak Toleransi Apotek yang Jual Obat Tanpa Resep Dokter

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek berpesan kepada seluruh apoteker agar menjual obat dengan resep dokter. Tujuannya, demi mencegah penyebaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat."Betul diperkuat bahwa obat-obatan harus dengan resep. Begitu juga dengan apoteker di sini, pemegang pemberi obat itu apoteker," kata Nila seperti dilansir Antara, Senin 9 Oktober 2017. Nila menjelaskan, apabila ada apotek dengan apoteker yang terbukti menjual obat tanpa resep, maka akan ada sanksi yang diberikan dari asosiasi dan pemerintah, pastinya akan ada tindakan hukum.Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, Nila menyebutkan, bahwa kepala negara ingin memberantas peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat harus dilakukan bersama-sama dari semua pihak mulai dari Badan POM, kepolisian, juga organisasi profesi.Bila BPOM menjalankan tugasnya dengan mengawasi peredaran obat-obatan, Nila mengaku, Kementerian Kesehatan bertugas mengawasi dalam penggunaannya."Dari kami Kementerian Kesehatan menjaga dari pemakaiannya. Jadi harus kerja sama, BPOM melihat, mengawasi yang ilegal kerja sama dengan polisi," jelas Nila.Nila pun berharap, organisasi profesi apoteker untuk mengingatkan anggotanya agar tidak menjual obat tanpa resep dokter kepada masyarakat. "Asosiasi ikatan ikut kerja sama, gak bisa semua sendiri. Setiap apotek ada apoteker, dia harus tanggung jawab, dia terlibat," pungkas Nila. [metrotvnews.com]

Read More »

Ini Kata Mendagri Soal Pelantikan Gubernur DKI-DIY yang Batal Bareng

Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2022 dilantik di Istana Negara hari ini. Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam X dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo.Padahal sebelumnya, pelantikan Gubernur DIY dan DKI Jakarta dijadwalkan berbarengan pada 16 Oktober 2017. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan masa akhir jabatan keduanya yang membuatnya tak dilantik berbarengan."Masa habis jabatan Gubernur DKI tanggal 16 Oktober dan masa habis Gubernur DIY tanggal 10 Oktober," kata Tjahjo saat dikonfirmasi, Selasa (10/9/2017).Sementara itu, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menjelaskan perubahan jadwal ini lantaran untuk menyesuaikan agenda Presiden Jokowi yang padat."Kemarin kan kebetulan jadwal Pak Presiden padat, digabung saja ke belakang (tanggal 16 pelantikan DKI), tapi kemungkinan ada waktu yang pas. Pasnya lebih baik dipisahkan. Idealnya maunya digabung. Jadi lebih kepada semata-mata soal jadwal saja. Kebetulan ada waktu sore, Presiden ada diagendakan," jelas Sumarsono.Apalagi, kata dia, tak ada aturan yang mengatakan bahwa pelantikan Gubernur DKI dan DIY wajib bersamaan."Enggak usah dibarengi dengan DKI. Toh enggak ada ketentuan harus diserentakkan dengan DKI," pungkas Sumarsono.Kekhawatiran DPRD DIYSekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi mengatakan, jabatan Gubernur DIY yang masa jabatannya habis pada 9 Oktober 2017 diperpanjang. Sebab, Gubernur DIY akan dilantik bersama dengan Gubernur DKI di Istana Negara Jakarta pada 16 Oktober 2017. Pernyataan senada disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono sebelumnya."DPRD DIY sedang melakukan komunikasi politik dengan pusat, dalam hal ini Istana, Sekretaris Negara, dan Menteri Dalam Negeri, supaya Gubernur DIY bisa dilantik tanggal 10 Oktober," ujar Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY, Jumat (6/10/2017).Eko mengatakan, upaya dewan agar pelantikan Gubernur DIY tetap berjalan pada 10 Oktober untuk menyelamatkan dua hal, yakni penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2018 dan penyusunan APBD Perubahan 2017. Pengesahan anggaran itu harus selesai paling lambat November tahun ini dan diserahkan ke Kemendagri."Kalau tepat waktu, agenda menyusun APBD tidak terganggu. Kalau ini mundur, bisa tertunda. Yang rugi rakyat," ucap Eko.Meskipun demikian, ia tidak mempersoalkan lokasi pelantikan, Jakarta atau Yogyakarta, karena hal itu merupakan kewenangan Presiden.Eko masih optimistis pelantikan bisa tetap berjalan sehari setelah masa jabatan Gubernur DIY habis. Ia berpedoman pada asas formal, yakni pemberitahuan melalui surat resmi, yang sampai sekarang belum ada."Tetapi kalau misalnya tetap mundur, kembalikan saja ke UU yang berlaku," kata Eko.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, jabatan Gubernur DIY diisi oleh Raja Keraton Yogyakarta yang bergelar Sultan Hamengku Buwono dan jabatan Wakil Gubernur (Wagub) dipegang oleh Adipati Kadipaten Pakualaman yang bergelar Adipati Paku Alam. Jabatan gubernur bisa diperpanjang supaya roda pemerintahan tetap berjalan dan tidak ada lagi petugas pelaksana harian (PLH) atau pelaksana tugas (PLT) gubernur. [liputan6.com]

Read More »

Presiden Jokowi Akan Lantik Sultan Hamengku Buwono X di Istana Hari Ini

Presiden Joko Widodo akan melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Rencananya, pelantikan dilakukan pada pukul 16.00 WIB di Istana Negara hari ini."Iya, dilantik pukul 16.00," ujar Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi kepada Liputan6.com, Jakarta, Selasa (10/10/2017).Sultan HB X dan Paku Alam X dilantik untuk masa jabatan 2017-2022.Sebelumnya, Sultan HB X dan Paku Alam X rencananya dilantik berbarengan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada 16 September 2017. Namun, belum diketahui alasannya mengapa keduanya tak jadi dilantik berbarengan.Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi mengatakan, jabatan Gubernur DIY yang masa jabatannya habis pada 9 Oktober 2017 diperpanjang. Sebab, Gubernur DIY akan dilantik bersama dengan Gubernur DKI di Istana Negara Jakarta pada 16 Oktober 2017. Pernyataan senada disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono sebelumnya."DPRD DIY sedang melakukan komunikasi politik dengan pusat, dalam hal ini Istana, Sekretaris Negara, dan Menteri Dalam Negeri, supaya Gubernur DIY bisa dilantik tanggal 10 Oktober," ujar Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY, Jumat (6/10/2017).Eko mengatakan, upaya dewan agar pelantikan Gubernur DIY tetap berjalan pada 10 Oktober untuk menyelamatkan dua hal, yakni penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2018 dan penyusunan APBD Perubahan 2017. Pengesahan anggaran itu harus selesai paling lambat November tahun ini dan diserahkan ke Kemendagri."Kalau tepat waktu, agenda menyusun APBD tidak terganggu. Kalau ini mundur, bisa tertunda. Yang rugi rakyat," ucap Eko. [liputan6.com]

Read More »

Ini Dia Mbah No, Pria yang Dipercaya Urusi Pakaian dan Keris Presiden Jokowi

Keluarga Presiden Joko Widodo memesan puluhan pakaian adat Jawa untuk pernikahan Kahiyang Ayu di toko Busana Jawi Suratman, Solo. Toko yang dikelola Sugiyatno itu telah menjadi langganan Jokowi sejak lama.Mbah No, begitu orang-orang menyebutnya, termasuk pula Jokowi. Dia dikenal juga sebagai seorang budayawan Jawa yang paham mengenai banyak hal, mulai dari pakaian Jawa, tosan aji, hingga falsafah Jawa."Sudah lama kenal Pak Jokowi. Sejak wali kota, bahkan sebelum wali kota sudah kenal. Pak Jokowi kalau panggil saya ya 'Mbah No', sampai sekarang kalau ajudannya ke saya panggilnya juga 'Mbah No'," ucapnya saat ditemui di tokonya, Senin (9/10/2017).Saking seringnya dapat pesanan dari Jokowi, dia mengaku tidak bisa menghitung jumlah pakaian yang ia kerjakan. Dia bahkan menyatakan siap ketika diminta membuatkan pakaian untuk Jokowi tanpa melakukan pengukuran."Ukuran (pakaian Jokowi) sudah tercatat, itu ada di komputer. Kalau pesan tinggal bikin, tidak usah ngukur lagi," ujar generasi ketiga dari pendiri toko Busana Jawi itu.Selain dipercaya mengurus pakaian, Mbah No seringkali diminta mengurus pusaka milik Jokowi. Seperti saat pernikahan putra presiden, Gibran Rakabuming Raka, Mbah No diminta menyiapkan keris sebagai pelengkap busana Jawa.Untuk acara Kahiyang, Mbah No belum menerima permintaan Jokowi untuk mengurus keris. Namun dia mengaku siap jika diberi tanggung jawab itu lagi."Instruksi biasanya mendadak, dulu saya yang ngurus, tapi memang selalu mendadak. Paling nanti paspampres ke sini, selalu mendadak. Kita harus selalu siap," ujar dia. [detik.com]

Read More »

Menanti Pengoperasian Jalan Tol Becakayu Setelah Mangkrak 22 Tahun

Pembangunan sebagian ruas Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu ( Becakayu) telah rampung dan siap untuk dioperasikan. Namun, belum ada tanggal resmi kapan tol tersebut bakal diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini masih fokus menyelesaikan konstruksi ruas Jalan Tol Becakayu yang ditargetkan selesai pada Oktober ini."Belum, belum ada tanggal pasti untuk peresmiannya tapi targetnya kami selesaikan bulan ini, sekarang-sekarang ini lagi dikerjain terus itu, dalam semalam saja itu bisa 12 girder dipasang, cepet jadinya," ungkap Kepala BPJT Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna saat ditemui di kantornya, Senin (9/10/2017).Adapun ruas Jalan Tol Becakayu yang siap diresmikan adalah Seksi 1B Cipinang Melayu-Pangkalan Jati dan Seksi 1C dari Pangkalan Jati-Jaka Sampurna. Sampai saat ini, progres kedua ruas tersebut sudah mencapai 99 persen."Ini tinggal beberapa pier saja. Seksi 1B dan 1C ini pokoknya harus selesai bulan ini. Kemarin Waskita janji struktur rampung tanggal 10 ini, nanti saya tanyakan lagi," imbuh Herry.Uji layak fungsiAtas dasar tersebut, Herry juga merencanakan bakal melakukan uji layak fungsi Tol Becakayu pada bulan ini.Uji layak fungsi ini merupakan satu hal yang pasti dilakukan pada jalan tol baru. Tujuannya guna melihat kesiapan operasional jalan tol itu sendiri."Ya sambil jalan nanti uji layak fungsinya, saya berharap sih Oktober ini bisa melakukannya karena kan beberapa ruas sudah ada yang siap diserahterimakan," ujar Herry.Herry juga menjelaskan, seperti jalan tol baru lainnya, Seksi 1B dan Seksi 1C Jalan Tol Becakayu juga akan digratiskan pada awal-awal pengoperasiannya."Belum ada obrolan sampai ke sana, tetapi mestinya sebelum digunakan secara penuh akan digratiskan dulu untuk jangka waktu tertentu, bisa sebentar, bisa juga lama," pungkas Herry. [kompas.com]

Read More »

Menteri Pertanian, Menteri BUMN dan Menteri Desa PDT Launching Kartu Tani, Serapan Gabah & Percepatan Tanam Padi

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan "Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi" adalah segitiga sama sisi, yang tidak bisa dipisahkan. Kami atas arahan Bapak Presiden, harus menghadirkan negara di sisi petani."Jangan biarkan petani jalan sendiri".Mengawali kegiatan hari Senin 9 Oktober, di Kabupaten Ciamis, Mentan Andi Amran Sulaiman dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Desa PDT, Eko Putro Sandjojo beserta Wagub Jabar, Dedy Mizwar, melakukan panen padi dan percepatan tanam padi, serta launching kartu tani di desa Kertaraharja dan desa Medanglayang, kecamatan Panumbangan, kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu sentra produksi padi nasional yang memasok 43,7 persen dari produksi gabah nasional sekitar 79.351,861 juta ton tahun 2016.Panen padi di desa Kertaraharja, kecamatan Panumbangan, kabupaten Ciamis di hamparan sawah seluas 740 hektar dengan produktivitas rata-rata 8 ton/ha. Andi Amran Sulaiman, usai panen mengatakan, kita patut bersyukur dan alhamdulilllah, hujan sudah turun merata, sepanjang perjalanan kami tadi dengan Menteri BUMN, kami melihat hamparan yag sudah ditanami sedang disini kita baru saja panen, maka kita optimis dan pasti tahun ini tidak ada paceklik produksi padi nasional. Mentan dalam sambutannya, menyampaikan penghargaan tinggi kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang optimal mendukung masyarakat tani. Kita saat ini sudah membuat kejutan di dunia, dulu kita rutin impor beras, jagung, bawang dan cabai, semua itu hingga saat ini sudah nol persen. Menteri Pertanian Indonesia sekarang, sering dicari menteri - menteri pertanian negara tetangga, mau belajar bagaimana kiat keberhasilan kita. Impor jagung selama ini menghabiskan devisa 12 triliun setiap tahun dan sekarang sudah nol. Irigasi, arahan Bapak Presiden 3 juta hektar dalam 3 tahun, Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR menyelesaikan hanya dalam tempo 1,5 tahun. Semua itu dilakukan untuk masyarakat tani.Wakil Gubernur Jabar, Dedy Mizwar, dalam sambutannya, berterima kasih kepada Mentan, Menteri BUMN dan Mendes PDT, dengan program yang dilakukan pemerintah pusat disaat animo masyarakat tani hampir pada puncak ketidakpercayaan berusaha tani ditambah dengan perubahan iklim dan era pasar bebas, Mentan datang membawa angin segar, membangkitkan semangat petani dan ini dibuktikan dengan capaian Jawa Barat tertinggi untuk luas tambah tanam dan produksi gabah nasional, Wagub juga menambahkan saat ini mekanisasi pertanian juga menambah minat generasi muda Jawa Barat untuk berusaha tani, serapan gabah kerja sama dengan Bulog dan kepastian harga sangat membantu petani. Pada akhir sambutannya, Dedy Mizwar, mengatakan Pemda Jabar, siap mendukung semua kegiatan pemerintah pusat di Provinsi Jawa Barat. [pertanian.go.id]

Read More »

Pesan Presiden Jokowi ke Jonan Soal Freeport: Negosiasi Harus Win-win

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan terkait negosiasi PT Freeport Indonesia dengan peemrintah. Jokowi berpesan kepada Jonan agar hasil dari negosiasi harus menguntungkan kedua belah pihak baik pemerintah maupun Freeport Indonesia."Arahan Presiden terakhir ke saya, negosiasi ini harus win-win (saling menguntungkan)," kata Jonan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/10/2017).Jonan menambahkan, proses divestasi saham Freeport Indonesia harus dilakukan secepatnya. BUMN hingga BUMD juga harus dipastikan mampu menyerap saham Freeport Indonesia hingga 51%."Proses divestasi enggak bisa 10 tahun lagi, ini harus jalan. Harus dibikin tahap dan harus sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah, BUMN, BUMD," ujar Jonan.Pemerintah juga akan menyetujui perpanjangan kontrak Freeport Indonesia 2x10 tahun sejak 2021 dengan beberapa persyaratan, antara lain Freeport Indonesia harus menyepakati divestasi, komitmen pembangunan smelter, dan penerimaan negara harus lebih besar seriap tahunnya."Makanya kita akan buat penerimaan negara enggak pakai prevailng, tapi nail down fix, sepanjang konsesi diberikan tapi penerimaan lebih baik," terang Jonan. [detik.com]

Read More »