Home / admin (page 112)

admin

Disebut Prabowo Pencitraan, Presiden Jokowi Tetap Kirim Bantuan ke Rohingya

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo kembali mengirimkan bantuan untuk etnis Rohingya di perbatasan Myanmar-Bangladesh. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, total sudah ada tiga kali bantuan kemanusiaan yang dikirimkan pemerintah Indonesia untuk para pengungsi Rakhine State tersebut."Hal tersebut disampaikan Direktur Tanggap Bencana BNPB Junjungan Tambunan sebagaimana dilaporkan peliput Biro Pers Rosi Imaniah dari Chittagong Bangladesh," kata Bey dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Sabtu (16/9/2017). Meski demikian, kata Bey, bantuan tersebut masih belum mencukupi, mengingat jumlah pengungsi saat ini mencapai 720 ribu jiwa. Oleh karenanya, Bey mengatakan pengiriman bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia akan terus berlanjut."Belum cukup. Walaupun ada juga bantuan-bantuan dari negara-negara lain," katanya.Bantuan ketiga dikirim pada Sabtu (16/9) pagi. Pesawat Hercules A 1319 dan A 1316 yang membawa bantuan itu tiba siang harinya di Bandara Internasional Shah Amanat, Chittagong, Bangladesh.Bey mengatakan, kedua pesawat tersebut membawa bantuan kemanusiaan seberat 19, 8 ton, yang terdiri dari 10 ton beras, makanan siap saji, lampu, tenda, dan selimut.Dalam keterangan pers Bey Machmudin, perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangladesh Eka Wiediyantiningsih mengatakan, bantuan dari Indonesia sudah tiba di Kota Coxs Bazar, kota terdekat dengan daerah pengungsi Rakhine State."Untuk penyalurannya, itu kita serahkan kepada pemerintah setempat, pemerintah daerah bekerja sama nanti dengan organisasi-organisasi internasional," ujar Eka.Sebelumnya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, bantuan yang dikirimkan oleh pemerintah Indonesia ke Rohingya tersebut hanya bentuk pencitraan semata.Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berorasi dalam Aksi Bela Rohingya 169 di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9/2017). Sebelum memberikan bantuan ke luar negeri, Indonesia, menurutnya, harus kuat terlebih dahulu di dalam."Tapi kita memperkuat diri supaya orang denger kita bicara. Terus terang saja, negara kita sedang dalam keadaan tidak punya uang karena kita utang terus, kita pinjam uang untuk biaya, kita pinjam uang," ujar Prabowo di depan massa aksi."Kekayaan kita bocor, kita tidak bisa jaga kekayaan kita sendiri," imbuhnya.Prabowo kemudian berbicara soal bantuan yang diberikan Indonesia kepada pengungsi Rohingya. Dia menyebut bantuan tersebut adalah bentuk pencitraan."Percaya sama saya, kalau kita kuat, kaum Rohingya kita bantu. Kalaupun kita sekarang kirim bantuan, menurut saya, itu pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang," kata Prabowo."Jadi Saudara-saudara, di sini saya harus kasih tahu supaya tidak emosional. Kita harus tunjukkan Islam yang tenang, Islam yang melindungi semuanya," imbuhnya. [detik.com]

Read More »

Gendong Cucu, Presiden Jokowi Bersama Keluarga Main ke Mal

Di tengah kesibukannya, Presiden Joko Widodo mengajak cucunya, Jan Ethes Srinarendra main ke Mal Paragon Solo. Anak dan menantunya ikut menemani. Presiden Joko Widodo menyambangi Mal Paragon Solo. Jokowi mengajak cucu dan anak serta menantu main ke mal. Jokowi tiba di pukul 21.00 WIB di Mal Paragon Solo, Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (16/9/2017). Pengunjung yang melihat Jokowi langsung mendekat.Jokowi mengajak anaknya Kaesang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka dan istri Selvi Ananda, serta cucunya Jan Ethes Srinarendra.Jokowi langsung menuju pusat permainan anak Happy Time. Orang tua Jan Ethes membeli tiket sebuah wahana permainan Grand Central Station, yakni sebuah perjalanan 'kereta api' yang mengelilingi lantai 2 mal tersebut.Jokowi mengaku jarang bertemu dengan cucunya yang merupakan buah pernikahan anak pertamanya Gibran Rakabuming Raka dengan Selvi Ananda tersebut. "Nah ini pas ketemu, pas Jan Ethes nggak tidur saya ajak ke sini," katanya tersenyum."Nggak pernah ketemu. Kalau saya ke sini pun banyak tamu, ini tadi baru rampung. Kadang-kadang rampung anaknya (Jan Ethes) tidur. Gitu kan," ucap Jokowi. [detik.com]

Read More »

Menaker dan Menkeu Kompak Dukung Pelatihan Vokasi Sebagai Prioritas Program

Komitmen Presiden Joko Widodo yang menjadikan percepatan pembangunan Sumber Daya Manudia (SDM) sebagai salah satu program prioritas 2018, segera ditindaklanjuti oleh kerja Kementrian Ketenagakerjaan dan Kementrian Keuangan.Kemarin, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja bersama ke Institute of Technical Education (ITE). Kunjungan dimaksudkan untuk mempelajari keberhasilan Singapura dalam menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan vokasi."Kita berdua berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi yang menjadi program prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden Jokowi,” kata Menaker Hanif saat melakukan peninjauan workshop ITE di Singapura pada Jumat kemarin.Dalam kunjungannya, kedua menteri melakukan peninjauan ke pusat pelatihan maritim, workshop aerospace bidang penerbangan serta mengunjungi workshop teknik dan manufaktur yang berada di kampus ITE Singapura.Saat ini, lanjut Menaker, pemerintah terus berupaya meningkatkan kwalitas pelatihan vokasi Terutama pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Pelatihan di BLK dilakukan secara massif, fokus dan terarah. Pemerintah juga melibatkan pelaku industri dalam menyusun konsep kurikulum dan instruktur. Hal ini dilakukan agar apa yang diajarkan pada pelatihan vokasi nyambung dengan kebutuhan pasar kerja.Perbaikan fasilitas dan sarana serta prasarana pendukung pelatihan vokasi terus dilakukan. Kemnaker juga berharap adanya dukungan anggaran yang cukup untuk pengembangan pelatihan vokasi menjadi lebih baik. Disinilah pentingnya peran dari Menteri Keuangan.Selain melalui BLK, pemerintah juga mendorong optimalisasi pelatihan vokasi uga dilakuka di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Training Center Industri serta lembaga pelatihan yang ada di sekumlah Kementerian atau Lembaga.Menaker menambahkan, tiap tahun pemerintah dihadapkan pada dua juta angkatan kerja baru. Sayangnya, mereka angkatan kerja baru ini tidak bisa langsung masuk pasar kerja, karena kompetensi mereka masih rendah.Pelatihan vokasi diharapkan menjadi cara untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja. [kompas.com]

Read More »

Artikel Menaker dan Menkeu Kompak Dukung Pelatihan Vokasi Sebagai Prioritas Program

Komitmen Presiden Joko Widodo yang menjadikan percepatan pembangunan Sumber Daya Manudia (SDM) sebagai salah satu program prioritas 2018, segera ditindaklanjuti oleh kerja Kementrian Ketenagakerjaan dan Kementrian Keuangan.Kemarin, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja bersama ke Institute of Technical Education (ITE). Kunjungan dimaksudkan untuk mempelajari keberhasilan Singapura dalam menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan vokasi."Kita berdua berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi yang menjadi program prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden Jokowi,” kata Menaker Hanif saat melakukan peninjauan workshop ITE di Singapura pada Jumat kemarin.Dalam kunjungannya, kedua menteri melakukan peninjauan ke pusat pelatihan maritim, workshop aerospace bidang penerbangan serta mengunjungi workshop teknik dan manufaktur yang berada di kampus ITE Singapura.Saat ini, lanjut Menaker, pemerintah terus berupaya meningkatkan kwalitas pelatihan vokasi Terutama pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Pelatihan di BLK dilakukan secara massif, fokus dan terarah. Pemerintah juga melibatkan pelaku industri dalam menyusun konsep kurikulum dan instruktur. Hal ini dilakukan agar apa yang diajarkan pada pelatihan vokasi nyambung dengan kebutuhan pasar kerja.Perbaikan fasilitas dan sarana serta prasarana pendukung pelatihan vokasi terus dilakukan. Kemnaker juga berharap adanya dukungan anggaran yang cukup untuk pengembangan pelatihan vokasi menjadi lebih baik. Disinilah pentingnya peran dari Menteri Keuangan.Selain melalui BLK, pemerintah juga mendorong optimalisasi pelatihan vokasi uga dilakuka di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Training Center Industri serta lembaga pelatihan yang ada di sekumlah Kementerian atau Lembaga.Menaker menambahkan, tiap tahun pemerintah dihadapkan pada dua juta angkatan kerja baru. Sayangnya, mereka angkatan kerja baru ini tidak bisa langsung masuk pasar kerja, karena kompetensi mereka masih rendah.Pelatihan vokasi diharapkan menjadi cara untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja. [kompas.com]

Read More »

Isi Pertemuan Presiden Jokowi dan Menteri Susi Sebelum Ditunjuk Jadi Menteri

Foto : Dok. KKPSusi Pudjiastuti menceritakan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokow) sebelum ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal ini disampaikan Susi saat menjadi pembicara pada seminar keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan di Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (16/9/2017)."Sebelum duduk di kantor saya banyak bicara dengan presiden. Bahkan, kalau melakukan penanganan, saya memohon tidak boleh adanya intervensi dari institusi manapun, kalau terjadi pekerjaan saya tidak selesai," kata Susi.Menurut Susi, illegal fishing di Indonesia sudah berlangsung lama, hingga merugikan negara maupun nelayan. Oleh sebab itu, kata Susi, saat mulai menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, memilah beragam masalah yang ada."Begitu masuk KKP saya mendaftar, menginventarisir persoalan yang ada, kenapa jumlah nelayan turun, kenapa ekspor turun, akhirnya saya kontrol izin perikanan yang ada, data ekspor, impor, akhirnya memutuskan IUU ( illegal, unreported and unregulated (IUU)) Fishing ini persoalan besar dunia perikanan dan kelautan Indonesia," jelas Susi.Mulai saat itu, Susi terus kerja keras mengawal serta mengawasi laut Indonesia dari aksi pencurian ikan."Saya mencari aturan dan hukum untuk menyelesaikan, ternyata Indonesia punya UU dan pasal dimana kita boleh menenggelamkan kalau menangkap ikan secara ilegal," tutup Susi. [detik.com]

Read More »

Menhub: Pemerintahan Jokowi-JK Fokus Ciptakan Konektivitas

Manajemen perhubungan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK fokus pada menciptakan konektivitas dan menciptakan kemakmuran. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan pada saat menjadi narasumber dalam acara Seminar Nasional Manajemen Perhubungan dan Manajemen Komunikasi Pemerintahan Indonesia di Kampus II Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta Selatan pada Sabtu (16/9)."Dalam 9 program Nawa Cita Presiden Jokowi-JK, Kemenhub diminta menciptakan konektivitas dan secara khusus menciptakan kemakmuran pada daerah-daerah terpencil dan terluar. Presiden selalu berkata, bagaimana rakyat mendapatkan pemanfaatan, bagaimana rakyat ini bersatu," ujar Menhub.Menhub menjelaskan ada suatu filosofi yang ditanamkan oleh Presiden, yaitu money follow program. "Dalam konsep Nawa Cita, konektivitas itu memang suatu keharusan. Ada suatu filosofi yang ditanamkan pada kita semua yaitu money follow program. Kita tidak asal membangun, jadi yang kita bangun harus bermanfaat bagi masyarakat," jelas Menhub.Menhub memberikan contoh program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, yaitu Bandara Silangit yang akan diresmikan menjadi Bandara Internasional 28 Oktober mendatang. "Seperti Silangit. Dari belum apa-apa, dulu saya ke sana lewat jalur darat 6 jam, terus dibangun bandara, langsung lima flight dalam sehari, dan 28 Oktober nanti Bandara Silangit akan diresmikan menjadi Bandara Internasional dalam waktu satu tahun," jelas Menhub.Selain itu, Menhub menjelaskan program pembangunan lainnya yang dilakukan Pemerintah di wilayah Maluku Utara dan Miangas, Sulawesi utara. "Bayangkan ada pelabuhan di wilayah Maluku paling utara Indonesia. Pemerintah bangun 3 pelabuhan di sana, yaitu pelabuhan Bicoli, Pelabuhan Tapaleo dan Pelabuhan Wayabula. Ada lagi wilayah Miangas di Sulawesi Utara. Posisinya ada di utara Sulawesi Utara. Kira-kira jarak dari Manado sekitar 400 km dan Filipina 70 km. Kalau Pemerintah tidak urus mereka, nanti bisa-bisa mereka jadi orang Filipina. Makanya Pemerintah bangun bandara di sana," lanjut Menhub.Menhub menambahkan, Pemerintah juga mengupayakan keberadaan transportasi massal di perkotaan, seperti MRT, LRT dan BRT. "Untuk di perkotaan, tidak ada jalan lain kita harus memastikan transportasi massal itu ada MRT, LRT dan BRT - Transjakarta," tambah Menhub.Pada kesempatan yang sama, Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo menyampaikan program Nawa Cita Presiden dibuat berdasarkan Pancasila. "Konteks pancasila menurut saya penting sekali. 9 program Nawa Cita merupakan substansi komunikasi politik Presiden. Program-program kami berdasarkan pada Pancasila, khususnya aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya program BBM 1 harga dan program tol laut," ujar Eko.Sementara itu, Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Prof. Dr. Rudy Harjanto, MM, M.Sn menyatakan penghargaan atas kehadiran Menhub untuk berbagi ilmu dalam seminar tersebut."Seperti yang kita tahu, saat ini dunia teknologi berkembang pesat, pengelolaan komunikasi dan pengelolaan transportasi pun menjadi sangat kompleks. Untuk itu, suatu penghargaan yang luar biasa Pak Menhub dan Pak Eko bisa hadir dan berbagi dalam seminar ini," ujar Rudy.Turut hadir dalam seminar nasional tersebut Kepala Deputi IV Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo, Pengamat Komunikasi Politik Effendi Ghazali, dan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Prof. Dr. Rudy Harjanto, MM, M.Sn. [dephub.go.id]

Read More »

Menteri Pertanian: Tahun ini Tidak Ada Masa Pakceklik

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa tahun ini tidak ada masa pakceklik. Hal ini pun sudah diantisipasinya melalui program jangka panjang dan pendek."Insyaallah tidak ada paceklik," tegas Menteri Amran, dalam siaran persnya, Sabtu 16 September 2017.Amran mengungkapkan, program jangka pendek dengan membuat sumur pantek dan pompanisasi air sungai di wilayah potensial, penyediaan benih unggul tahan kekeringan, pongaturan pola tanam, minimalisir risiko kekeringan, penyediaan asuransi usahatani dan menggenjot pertanaman di lahan rawa, lebak, pasang surut.Sedangkan untuk program jangka panjang melalui program perbaikan irigasi, bantuan alsintan, pembangunan embung, pengembangan tata air mikro di lahan rawa dan psang-surut, dan bantuan benih tahan kekeringan untuk mengantisipasi potensi kekeringan dan menghindari penurunan hasil produksi petani."Untuk menjamin ketersediaan air irigasi, Kementan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait pembangunan bendungan, DAM, jaringan irigasi primer dan sekunder serta melakukan normalisasi sungai, serta pembangunan irigasi tersier 3,0 juta hektare (ha)," jelas dia.Sementara untuk penyediaan air irigasi secara berkelanjutan Kementan juga turut bekerja sama dengan Kementerian Desa dan PDT dalam pembangunan embung di Seluruh Indonesia.Di 2017, pemerintah menargetkan akan membangun minimal 11 ribu embung dari total 30 ribu embung dengan jangkauan 1,5 juta ha hingga 2 juta ha, bahkan untuk mendukung ketersediaan air pada lahan pertanian, Amran telah menyiapkan puluhan ribu pompa air untuk pengairan sawah seluruh Indonesia.Mentan menambahkan bahwa memasuki masa tanam yang tinggal dua minggu lagi ini harus dikawal dan jaga ketat agar berjalan dengan baik."Masa kritis itu Juni sampai Desember dan ini harus diamankan," ujar Mentan.Sampai saat ini walau ada beberapa wilayah mengalami kekeringan, stok beras aman. "Saya sudah minta agar BPTP mengawal serangan hama dan tidak lengah karena tiga bulan ini sangat genting," tegas Amran.Ke depan, lanjut dia, petani akan semakin maju, pola pertanian modern, petani tidak menjual gabahnya lagi tapi nantinya jadi beras. Polanya saham petani 49 persen, benih dia buat sendiri dan ini diasuransikan sendiri dan BUMN sebagai pembina 51 persen petani semua akan gunakan alsin sehingga yang tadinya biaya Rp2 juta bisa jadi Rp1 juta, sehingga ada penghematan pengeluaran."Semua bisa akses bank karena yang ambil berupa korporasi, berupa sekelompok petani dikorporasikan/kelompok tani besar dan ada Rmunya sehingga patahan semakin kecil," tambahnya.Menurut data Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan, Kementan tercatat luas kekeringan pada pertanaman padi Musim Kemarau 2017 (periode April-Agustus) hanya 5.379 ha. "Jumlah ini hanya 0,11 persen dari total keseluruhan areal tanam pada periode yang sama 4.869.051 ha," pungkas Mentan. [metrotvnews.com]

Read More »

Menteri Susi: Pendidikan Saya Rendah, Tapi Tanggung Jawabnya Besar

Foto : Dok. KKPMenjaga laut Indonesia dari para pencuri ikan bukan perkejaan yang mudah. Butuh keterlibatan mulai dari pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, hingga negara lain lantaran illegal fishing sudah menjadi musuh bersama di dunia.Itulah sebabnya Susi Pudjiastuti, menganggap dirinya punya tanggung jawab besar sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan."Saya bilang kalau saya punya tanggung jawab besar, saya menteri yang pendidikannya paling rendah dibanding lain, jadi menteri tidak berpendidikan tapi tanggung jawabnya lebih besar," kata Susi saat di Universitas Halu Oleo, Kendari, Sabtu (16/9/2017).Susi mengatakan, ia sudah mengeluarkan sejumlah aturan untuk melindungi sektor kelautan dan perikanan. Mulai dari aturan moratorium kapal eks asing, larangan bongkar muat di tengah laut atau transhipment, dan tentang disiplin para pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).Berbagai aturan tersebut ia sampaikan ke semua pihak yang berkepentingan di sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Mulai dari pejabat, pengusaha, hingga perwakilan negara tetangga.Bahkan, Susi juga tak segan menghadapi para pihak yang memperkarakan kebijakannya ke ranah hukum."Saya panggil pengusahanya, ada tokoh politik, ada businessman, ada organisasi, orang-orang besar yang berada di belakang kegiatan IUU Fishing. Saya bertanya baik, dan dengan rasa hormat saya meminta harus berhenti melakukan IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing," jelas dia."Kalau tidak terima silahkan PTUN-kan saya atau KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), atau gagalkan saya dengan usaha masing-masing," lanjut SusiYang jelas, tegas Susi, ia tak akan membiarkan siapapun berupaya menggagalkan program pemerintah melindungi laut Indonesia dari aksi penjarahan ikan."Tapi saya tidak menerima begitu saja kalau mereka menggagalkan program pemerintah, saya akan lawan mafia perikanan," tegas Susi. [detik.com]

Read More »

Sanggah Prabowo, Projo: Bantuan ke Rohingya Itu Upaya Nyata

Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menganggap pengiriman bantuan untuk Rohingya adalah pencitraan. Ketum Pro-Jokowi Budi Arie Setiadi menyanggah penilaian Prabowo."Pemerintahan Jokowi sudah proaktif dan bertindak nyata dalam krisis kemanusiaan di Rohingya. Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, yang sudah melakukan berbagai pendekatan diplomatik untuk mengatasi tragedi kemanusiaan itu," kata Budi kepada detikcom, Sabtu (16/9/2017).Budi justru meminta agar tragedi yang dialami etnis Rohingya tidak dijadikan kepentingan politik. Apalagi sampai mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan."Mari sama-sama kita dukung langkah-langkah dan upaya pemerintah dalam mengatasi tragedi Rohingya. Krisis dan tragedi Rohingya jangan dijadikan bahan bakar politik untuk kepentingan sesaat dan jangka pendek. Duka Rohingya adalah duka kita semua," ungkap Budi.Sementara itu, mengenai aksi bela Rohingya seperti yang diikuti Prabowo, menurutnya, sebuah hal yang biasa dalam demokrasi. Sehingga tak perlu mempertentangkan dengan sikap pihak lain yang memilih mengirimkan bantuan."Demonstrasi kan hal yang biasa dalam demokrasi. Lagi pula pemerintahan Jokowi sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tragedi di Rohingya. Bantuan kemanusiaan pun sudah dikirimkan untuk meringankan beban untuk korban Rohingya. Jadi apa lagi masalahnya?" pungkas Budi. [detik.com]

Read More »

Amien Rais: Jokowi Punya Tugas Konstitusional Hapus Penjajahan Rohingya

Mantan Wakil Ketua MPR Amien Rais mengatakan Indonesia punya kewajiban untuk ambil bagian menuntaskan krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.Hal itu kata dia, sebagaimana tertera dalam alenia pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan."Rezim Presiden Joko Widodo punya tugas konstitusional yang harus dilaksanakan membantu menghapuskan penjajahan di dunia, seperti Rohingya di Myanmar," kata Amien di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017).Menurut Amien, apa yang dilakukan Pemerintah baik melalui lobi-lobi diplomasi Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dan bantuan kemanusiaan seberat 34 ton untuk Rohingnya masih jauh dari harapannya. Bahkan, ia mengganggap apa yang dilakukan Pemerintah Jokowi tersebut hanya sekedar pencitraan kepada masyarakat."Rezim Jokowi ini sepertinya terlambat dan cuma sedikit perhatiannya. Mungkin hanya pencitraan saja," kata Amien.Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menganggap bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia untuk kaum Rohingya adalah pencitraan yang dilakukan Presiden Joko Widodo."Kalaupun kita sekarang kirim bantuan menurut saya itu pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang. Jadi saudara-saudara di sini saya harus kasih tahu supaya tidak emosional," kata Prabowo di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017).Indonesia sendiri, mengirimkan 34 ton bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya di perbatasan Myanmar-Bangladesh. Bantuan kemanusiaan itu terdiri dari makanan siap saji, paket sembako, family kit, tangki air, tenda untuk pengungsi, pakaian anak serta selimut.Bantuan itu diberangkatkan usai Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berkomunikasi dengan pemerintah Bangladesh dan Myanmar mengenai bantuan apa yang dibutuhkan pengungsi. Retno juga sebelumnya telah bertemu dengan Pemerintah Myanmar untuk mendesak menghentikan kekerasan atas etnis Rohingya. [kompas.com]

Read More »