Home / 2017 / November (page 6)

Monthly Archives: November 2017

Ditanya soal Dirjen Pajak, Presiden Jokowi: Tanya ke Menkeu

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo menegaskan sampai saat ini belum memberikan keputusan atau penunjukan nama untuk menempati posisi Direktur Jenderal Pajak yang baru."Kalau dari saya belum ada putusan," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah membuka acara Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Konbes Nahdlatul Ulama di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), seperti dikutip dari Antara, Kamis, 23 November 2017.Presiden menanggapi pertanyaan wartawan terkait penunjukan nama untuk posisi Dirjen Pajak menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang akan memasuki masa pensiun pada Desember 2017.Menurut Presiden Jokowi, hal itu secara detail ditangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu). "Tanyakan ke Menkeu," kata Presiden Jokowi.Dalam beberapa waktu terakhir, nama Robert Pakpahan santer beredar akan menggantikan Ken Dwijugiasteadi sebagai Direktur Jenderal Pajak. Saat ini, Robert menjabat Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kementerian Keuangan.Beberapa sumber menyebutkan bahwa penentuan posisi Dirjen Pajak akan dilakukan dengan penunjukan langsung oleh Presiden Jokowi. Saat ini, nama calon petinggi kolektor pajak itu sedang diajukan ke Tim Penilai Akhir (TPA). [metrotvnews.com]

Read More »

Kemendagri: Tidak Ada Kelangkaan Blanko E-KTP

Kementerian Dalam Negeri memastikan sampai saat ini pihaknya belum menemukan adanya kelangkaan blanko KTP elektronik (e-KTP) di sejumlah daerah. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan berdasarkan hasil monitoring hingga kini tidak daerah yang mengalami kekosongan blanko."Sebenarnya tidak ada kelangkaan, tidak ada kekurangan," kata Zudan di Kemendagri, Jakarta, Kamis (23/11/2017).Menurut Zudan, Kemendagri masih memiliki cadangan 800 ribu keping blanko e-KTP. Sampai akhir 2017 ini, sambung dia, seluruh daerah sudah mencetak 20,4 juta keping KTP elektronik."Bila ada masyarakat yang mengetahui ada blanko kosong segera melaporkan ke call center kami 1500537 atau dinas Dukcapil yang blanko nya akan kosong segera mengambil ke pusat," terang Zudan.Zuldan menambahkan, pihaknya akan mengantisipasi adanya penumpukan blanko di tiap daerah. Sehingga jumlah blanko bisa digunakan untuk daerah lain yang lebih membutuhkan."Kalaupun ada yang mengatakan kami (satu daerah) ingin mendapatkan blanko 100 ribu, hanya diberi oleh Dit Jen Dukcapil 20 ribu (blanko e-KTP), karena memang daerah itu kemampuan mencetaknya sebulan paling banter hanya 20 ribu. Kami tidak ingin di daerah menyimpan blanko. Kami ingin blanko cepat dihabiskan," tandas dia.Stok CukupPemerintah Pusat meminta Pemerintah Daerah untuk aktif meminta kebutuhan blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, blanko e-KTP di Kementerian Dalam Negeri masih memiliki stok yang cukup. Tjahjo mengaku heran jika ada masyarakat yang mengeluhkan ketersediaan blanko."Daerah harus pro aktif dong. Kalau memang habis, ambil di Pusat. Di Pusat tersedia," kata Tjaho di Tugu Proklamasi, Jakarta, Minggu (22/10/2017). [liputan6.com]

Read More »

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Tiba di Medan

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta keluarga yaitu putra pertama Gibran Rakabuming, istrinya Selvi Ananda dan anak mereka Jan Ethes Srinarendra tiba di Medan Sumatera Utara pada Kamis.Rombongan tiba di Bandara Kualanamu Medan dengan menumpang pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 20.40 WIB.Di Sumatera Utara, rencananya Presiden akan meresmikan bandara internasional Silangit di Siborong-borong, penyerahan sertifikat tanah dan sejumlah agenda kerja lainnya.Presiden juga akan menghadiri resepsi "ngunduh mandu" yang akan diselenggarakan oleh keluarga Bobby Afif Nasution.Kahiyang Ayu, putri Presiden Joko Widodo yang menikah dengan Bobby Afif Nasution pada 8 November, sudah resmi menyandang marga Siregar setelah melakukan upacara "mangelehen marga" (penganugerahaan marga) pada Selasa (21/11) di Medan.Namun Kahiyang baru diberikan marga Siregar, tetapi belum mendapatkan gelar adat. Gelar adat tersebut akan diterima Kahiyang dalam upcara adat di Tapian Raya pada Sabtu (25/11) dengan menaiki "Nacar" berupa pentas dengan tujuh tangga.Dengan menerima marga Siregar, Kahiyang memiliki posisi, hak, dan tanggung jawab tersendiri dalam suku Mandailing sebagai "mora" bagi keluarga suaminya.Sedangkan pada Minggu (26/11) rencananya akan ada kirab lengkap dengan kereta kencana yang akan dinaiki Kahiyang dan Bobby serta kedua keluarga.Selain kereta kencana dan kuda, dalam kirab tersebut juga ada sejumlah becak bermotor, alat musik tradisional, serta musik tradisional Mandailing "Gondang Sambilan" yang ikut mengiringi. [antaranews.com]

Read More »

Presiden Jokowi Dijadwalkan Buka Rakernas APDESI di Medan

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo dijadwalkan membuka Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di Medan, Jumat."Ribuan kepala desa se Sumatera Utara dan 350 pengurus APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) se Indonesia akan melakukan Rakernas yang direncanakan dibuka Presiden," ujar Ketua Umum DPP APDESI Suhardi di Medan, Kamis.Presiden Joko Widodo dijadwalkan juga melakukan silaturahim dengan kepala desa se Indonesia.Suhardi mengatakan Sumut dipilih sebagai tuan rumah Rakernas APDESI tahun 2017 setelah melalui beberapa pertimbangan.Dia menjelaskan, salah satu syarat menjadi tuan rumah Rakernas adalah ditinjau dari kesiapan DPD APDESI."Dari beberapa bulan yang lalu DPD Sumut telah meminta untuk menjadi tuan rumah Rakernas tahun 2017. DPP melihat hal tersebut dan memutuskan Sumut menjadi tuan rumah," ujarnya.Ketua DPD APDESI Sumut Zainul Akhyar menegaskan Sumut berupaya menjadi tuan rumah Rakernas yang baik. [antaranews.com]

Read More »

Pemblokiran Situs Negatif Bukan Target Utama Menkominfo

Situs internet berkonten negatif semakin merebak seiring perkembangan teknologi. Meski demikian, pemblokiran situs-situs tersebut bukan merupakan target utama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).Menkominfo, Rudiantara, justru mengajak masyarakat yang berperan aktif memerangi konten negatif. Pemblokiran merupakan langkah terakhir yang dilakukan pemerintah."Jumlah situs yang diblokir bukan tujuan utama Kominfo, itu sebetulnya upaya yang terakhir. Yang utama kita lakukan adalah pendekatan ke hulu, bagaimana memberdayakan masyarakat agar mampu memilah dan memilih konten di dunia maya," kata Rudiantara di Solo, Kamis (23/11/2017).Menurutnya, upaya sterilisasi tidak akan menghentikan penyebaran konten negatif. Justru dengan edukasi, konten negatif menjadi tidak dibutuhkan masyarakat."Yang kita utamakan literasi-literasi. Jangan membuat masyarakat steril, tapi imun, artinya kebal. Karena konten negatif tidak bisa 100 persen dihilangkan, difilter bagaimanapun tidak bisa steril 100 persen," kata dia.Pemerintah pun memiliki program gerakan #SiBerkreasi sebagai wadah literasi masyarakat di dunia maya. Gerakan tersebut merupakan tempat bagi seluruh kalangan masyarakat berkreasi membuat konten-konten positif."Kami ada gerakan #Siberkreasi, siapa saja bisa masuk, dari pemerintah, LSM, perguruan tinggi, aktivis, artis, korporasi. Semua bersama-sama bergerak memerangi konten negatif," ungkapnya. [detik.com]

Read More »

Jurus Menhub Bereskan Masalah 1.000 Pilot Nganggur

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, telah mendapat informasi 1.000 pilot pemula masih menganggur. Budi Karya pun sudah punya jurus untuk mengatasi masalah ini, apa jurusnya?"Jadi saya memang berusaha mengatur ini. Jadi nanti dari 1.000 pilot akan dites 200-300. Saya didik kembali baru ditawarkan pada airline," ujar Budi di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis (23/11/2017).Menurut Budi, masalah pilot pemula nganggur juga tak terlepas dari kualitas sekolah penerbangan."Problemnnya gini, sekolah-sekolah terlalu banyak mengeluarkan, dan kualifikasi sekolah tidak maksimal sehingga secara kualitas tidak maksimal. Jadi penerbangna mau memilih juga jarus berpikir, karena itu kita tidak salahkan semua pihak, kita pilih 200-300 terbaik dari 1.000," terang Budi."Setelah itu, kita tes ke penerbangan, kalau bagus bisa jalan," lanjut mantan Dirut PT Angkasa Pura II.Selain itu, jumlah sekolah penerbangan yang ada juga akan dikurangi hingga separuhnya, sehingga nanti tersisa yang benar-benar berkualitas."Ke depan saya lagi mengkonsolidasikan sekolah tersebut, kita minta jumlah sekolah bekrurang jadi separuh bisa berbagai cara, sehinngga jumlah pengeluaran bisa diatur," tutup Budi. [detik.com]

Read More »

17 Juta WNI Belum Punya KTP Elektronik

Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 17 juta warga negara Indonesia yang belum mempunyai KTP-el.Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh mengakui hal tersebut. Menurutnya ada tiga bagian dari 17 juta itu yang harus ditelaah lebih lanjut."Iya (17 juta), itu yang 6 juta tinggal cetak, 4 jutaan sudah masuk proses penunggalan dan sudah masuk dalam sistem. Yang perlu upaya itu 7 juta penduduk yang belum rekam," kata Zudan di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis 23 November 2017.Zudan menjelaskan, ada beberapa langkah yang ditempuh supaya 7 juta perekam ini mau mendapat haknya. Pertama yakni membangun ekosistem pemanfaatan data tunggal di KTP-el.Mulai dari operator telekomunikasi hingga sistem perbankan telah bekerjasama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri.Hingga kini ada 602 Kementerian atau lembaga yang telah bekerjasama. Bahkan hingga klaim asuransi juga telah memanfaatkan data tunggal kartu penduduk. Kini, Dukcapil tengah mendorong pihak-pihak yang telah bekerjasama menggunakan card reader."SIM menggunakan data KTP-el, asuransi klaim juga pakai KTP-El dan berbagai lembaga juga diminta pakai card reader," ungkap Zudan.Pendekatan kedua selain membangun ekosistem adalah mekanisme jemput bola, seperti beberapa waktu lalu di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), masyarakat terdekat bisa mendatangi both Dukcapil untuk mengurus KTP-el. Ke depan Zudan mengatakan pihaknya akan menggelar kegiatan serupa.Tidak hanya itu, Zudan juga menawarkan instansi untuk bekerjasama dengan Dukcapil dalam melakukan pengurusan KTP-el karyawannya masing-masing."Rekan-rekan enggak usah khawatir, kantor-kantor yang pegawainya belum rekam segera undang dinas dukcapil daerah. Metro kapan, katanya mau undang kita rekam di kantor," pungkas Zudan. [metrotvnews.com]

Read More »

Presiden Jokowi Minta Ulama NU Beri Rekomendasi Penanganan Ormas Intoleran

Foto : Biro Pers SetpresPara ulama menggelar Musyawarah Nasional (munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap para ulama NU tersebut bisa menghasilkan kesepakatan yang bisa direkomendasikan ke pemerintah."Saya mohon, di munas ini agar pembahasannya disampaikan ke kami rekomendasi-rekomendasi terutama yang berhubungan dengan pemerintah," kata Jokowi di lokasi Munas Ulama Alim Ulama Konbes NU di Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/11/2017).Jokowi meminta agar di munas alim ulama tersebut juga membahas soal gerakan radikalisasi dan intoleran. "Yang berkaitan dengan gerakan radikalisme dan intoleran, apa yang harus dilakukan pemerintah. Karena pegangan kita sekarang sudah kuat ada undang-undangnya," kata Jokowi.Jokowi juga mengatakan, dirinya telah meminta jajaran menteri Kabinet Kerja untuk menindak tegas terhadap aliran radikal dan intoleran yang ada di Indonesia. "Saya sudah minta kepada seluruh jajaran pemerintahan agar tegas dan tidak memberikan toleransi terhadap aliran aliran radikal, aliran-aliran yang intoleran yang ada di negara kita apapun organisasinya," tegas Jokowi.Selain itu, Jokowi juga mengatakan pemerintah menunggu rekomendasi mengenai ekonomi umat. Terlebih saat ini pemerintah tengah menggalakkan program redistribusi aset kepada umat."Kami tunggu bagaimana implementasi di lapangan, bagaimana bank umum syariah nanti bisa membackup, atau bank konvensional bisa membackup agar lahan-lahan yang sudah terdistribusi itu betul-betul bisa produktif dan bermanfaat bagi umat. Sesuatu yang tidak mudah, gampang direncanakan, gampang diputuskan," jelas Jokowi.

Read More »

Presiden Jokowi akan Disambut sebagai Raja di Pesta Adat Pernikahan Putrinya

Presiden Joko Widodo akan mengikuti rangkaian pesta adat Mandailing di pernikahan putrinya, Kahiyang Ayu, dengan suaminya Bobby Nasution. Namun Jokowi tak datang sebagai mertua, melainkan sebagai raja."Pak Jokowi datang bukan sebagai orang, tetapi sebagai raja," kata Pemangku Adat Tapanuli Selatan, Pandapotan Nasution, dalam jumpa pers di media center, Bukit Hijau Regency Taman Setia Budi (BHR Tasbi), Medan, Kamis (23/11/2017).Jokowi datang pada Mata Ni Horja alias Puncak Acara, pada Sabtu (25/11) lusa, pukul 09.00 WIB. "Dia disambut dengan upacara kebesaran," kata Pandapotan.Musik Gordang Sambilan akan bertalu-talu menyambut kedatangan Raja Jokowi. Pria asal Surakarta, Jawa Tengah, itu kemudian disuguhi sirih tanda selamat datang.Ada Tortor mundur yang mengantar Jokowi sampai ke gelanggang acara di dalam tenda besar. "Setelah sampai ke gelanggang, kemudian diulosi oleh raja-raja adat," kata Pandapotan.Bukan hanya Jokowi, tapi Iriana Jokowi juga akan diberi kain khas Batak itu. Jokowi dan Iriana akan ikut manortor alias menari Tortor mengenakan ulos itu.Acara bakal terus berlanjut dengan prosesi marpangir alias mandi secara adat untuk Bobby dan Kahiyang. Ini adalah proses yang menandai hanyutnya masa remaja Bobby dan Kahiyang. Mereka akan dianggap sebagai orang tua seusai prosesi ini."Saat berangkat marpangir, Kahiyang di depan, dipayungi, di belakangnya ada Bobby Afif. Setelah marpangir, susunannya adalah Bobby di depan (Kahiyang di belakang)," kata dia.Mereka berjalan kembali ke gelanggang prosesi adat di dalam tenda. Di situlah akan diberikan gelar adat kepada Bobby dan Kahiyang. Disusul kemudian, ada upacara mangupa alias doa restu, disampaikan dengan sastra Mandailing.Ada pula ajar poda alias nasihat kepada mempelai. Tortor Somba, mayonda gondang, dan pekik horas tiga kali bakal menutup rangkaian acara adat ini.Jokowi, dalam rangkaian adat ini, dianggap sebagai raja, bukan sekadar mertua. Soalnya, mertua dalam konsep adat ini adalah pihak keluarga ibu Bobby yang bermarga Siregar. Kahiyang pun sudah diberi boru Siregar.Selain Jokowi, ada raja-raja dari seluruh komponen etnis Batak Mandailing dan non-Mandailing. Raja-raja Angkola, Sipirok, dan Mandailing bakal hadir. [detik.com]

Read More »

Presiden Jokowi Apresiasi Peran NU bawa Semangat Persatuan Bangsa

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo mengapresiasi peran Nahdlatul 'Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berhasil membawa semangat persatuan dalam kehidupan masyarakat di Tanah Air.Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang digelar pada Kamis, 23 November 2017 di Masjid Raya Hubbul Wathan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). "Kita ini dilihat oleh negara lain sebagai negara yang tidak punya kepentingan, netral, dingin, dan sejuk disebabkan karena organisasi terbesar di Indonesia adalah Nahdatul Ulama," ujar Presiden.Lebih lanjut Presiden menyebutkan bahwa salah satu negara yang menyampaikan kekagumannya terhadap Indonesia adalah Afghanistan, yang saat ini sedang mengalami pertikaian dan perang sejak tahun 1973 hingga sekarang.“Presiden Afghanistan menyampaikan kepada saya agar Indonesia mau berperan dalam perdamaian dan rekonsiliasi di Afghanistan," tutur Presiden.Keinginan Presiden Afghanistan tersebut disambut baik oleh Presiden Jokowi. Pemerintah Indonesia siap membantu perdamaian dan rekonsilasi di Afghanistan.Indonesia juga akan berbagi pengalaman di bidang perdamaian dan rekonsiliasi. Bahkan kerja sama antar ulama dari kedua negara akan ditingkatkan guna menyebarkan Islam yang Rahmatan Lil 'Alamin.Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi berharap Munas NU kali ini akan menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk pemerintah dalam menindaklanjuti gerakan radikalisme dan intoleran agar tidak berkembang di Indonesia."Saya juga sudah minta kepada jajaran agar tegas pada aliran radikal dan intoleran apapun organisasinya karena kita dilihat diluar sangat baik," ungkapnya.Selain itu, Presiden juga berharap Munas NU kali ini menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah terkait persoalan ekonomi umat dan redistribusi aset. Hal ini dikarenakan pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.Mulai dari pembagian sertifikat hak atas tanah kepada sejumlah koperasi pesantren hingga membuka sejumlah bank wakaf mikro untuk mendorong pengusaha kecil serta meningkatkan perekonomian umat."Usaha-usaha ini perlu juga masukan dan pemikiran dari Munas serta Konbes sehingga apa yang kita lakukan betul bisa mendampingi umat, memberikan dorongan kepada umat, dan untuk menyejahterakan umat," ucap Presiden.Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Muhammad Zainal Majdi, Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin dan Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siradj.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »