Home / 2017 / October (page 55)

Monthly Archives: October 2017

Soal Rekonsiliasi Korban G30/S/PKI, Menko Polhukam: Penyelesaian Yuridis Sudah Tidak Mungkin

Foto : Biro Pers SetpresMenteri Koordinator (Menko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengemukakan, penyelesaian secara yuridis dalam rekonsiliasi dengan para korban peristiwa Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia (G30/S/PKI) jelas sudah tidak mungkin. Sebab jika langka ini dipilih, nanti akan terlalu banyak yang mengklaim salah dan benar, dan sebagainya.Oleh karena itu, tegas Wiranto, pemerintah tidak lagi masuk kepada satu suasana yang saling mengklaim benar, mengklaim menyalahkan orang lain dan sebagainya.“Tdak ada itu, tidak ada,” tegas Wiranto kepada wartawan usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10) pagi.Oleh karena itu, menurut Menko Polhukam, kemudian (pemerintah memilih) penyelesaian dengan non yudisial. Penyelesaian ini sebenarnya sudah berlangsung, proses (non yudisial) itu sudah berlangsung, dimana tidak ada lagi larangan bagi famili-famili yang terlibat dengan masalah PKI untuk jadi pejabat, jadi pegawai.“Sekarang kan sudah ada. Sebenarnya secara non yudisial penyelesaian pembauran kembali dari seluruh komponen masyarakat itu sudah terjadi sebenarnya,” terang Wiranto.Menko Polhukam Wiranto justru mempertanyakan apa yang diributkan? Ia mengingatkan, kalau kita salah menyalahkan terus energi kita habis untuk masalah ini. Wiranto mengutip Presiden Joko Widodo yang telah mengatakan bahwa, sudahlah itu merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia yang merupakan suatu pembelajaran bagi bangsa ini ke depan.Untuk itu, Menko Polhukam meminta agar jangan sampai bahwa peristiwa G30/S/PKI ini justru menjadi komoditas politik, baik jangka pendek maupun dalam rangka Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan datang.“Tidak fair karena akan menimbulkan kegaduhan, menimbulkan suatu suasana yang saling salah menyalahkan yang akhirnya juga mengganggu stabilitas nasional, akhirnya mengganggu pembangunan nasional, akhirnya mengganggu kepentingan masyarakat,” pungkas Wiranto. [setkab.go.id]

Read More »

Presiden Jokowi Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017

Foto : Biro Pers SetpresMinggu (1/10) pagi tepat pukul 08.00 WIB, Presiden Joko Widodo memimpin upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya Jakarta Timur. Presiden yang tiba di Halaman Monumen Pancasila Sakti pada pukul 07.45 disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan langsung menuju ruang tunggu utama. Di ruang tunggu utama telah hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla.Tak lama setelah itu, Presiden dan Wapres berjalan menuju tempat upacara dengan berjalan kaki dan Presiden langsung menuju mimbar upacara. Sementara itu di lapangan upacara telah tampak berbaris rapi pasukan upacara. Dalam upacara itu, Naskah Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibacakan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membaca dan menandatangani Naskah Ikrar dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membacakan doa yang menjadi penutup rangkaian acara.Sebelum meninggalkan tempat upacara, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta Wapres dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla mengunjungi rumah penyiksaan dan sumur maut. Setelah itu, beramah tamah dengan Keluarga Pahlawan Revolusi dan mendengarkan persembahan lagu-lagu perjuangan oleh Aubade.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Setya Novanto Menang Praperadilan, Presiden Jokowi: Tanyakan ke KPK

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo (Jokowi) enggan menanggapi kemenangan Setya Novanto dalam praperadilan melawan KPK. Jokowi meminta agar perihal itu ditanyakan langsung ke KPK."Itu, tanyakan ke KPK," kata Jokowi saat ditemui wartawan usai menjadi Inspektur Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2016).Pada Jumat (29/9), status tersangka Novanto di KPK dinyatakan tidak sah oleh hakim tunggal praperadilan Cepi Iskandar dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Cepi menilai alat bukti yang didapatkan KPK untuk menjadikan Novanto tersangka tidak sah karena berasal dari alat bukti terhadap tersangka lainnya yaitu Irman dan Sugiharto.Selain itu, Cepi menilai KPK seharusnya melakukan penetapan tersangka di akhir tahap penyidikan untuk menjaga harkat dan martabat seseorang. Meski demikian, status cegah ke luar negeri masih disandang Novanto karena tidak dikabulkan Cepi.Berikut pertimbangan Cepi yang dirangkum detikcom:1. Penetapan tersangka harus dilakukan di tahap akhir penyidikanCepi berpendapat penetapan tersangka seharusnya dilakukan di tahap akhir penyidikan. Cepi menyebut hal itu dilakukan untuk menghindari ketergesa-gesaan serta menghormati hak asasi manusia."Menimbang bahwa dari hal tersebut di atas, hakim praperadilan berpendapat proses dan prosedur penetapan tersangka di akhir penyidikan sehingga hak seseorang dapat dilindungi sebelum ditetapkan sebagai tersangka," ucap Cepi.2. Penyitaan barang bukti yang dianggap tidak sahCepi menganggap penyitaan barang bukti yang dilakukan KPK tidak sah. Hal itu pun berimbas pada penetapan Novanto yang dianggap Cepi tidak sah.Ia mengatakan dalam proses penyitaan harus dilakukan dalam proses penyidikan bukan dalam proses penyelidikan. Sebab dalam proses penyidikan, penyidik yang berwenang melakukan penyitaan."Menimbang bahwa penetapan yang dilakukan termohon untuk menetapkan pemohon jadi tersangka tidak sesuai prosedur atas ketentuan UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dan KUHAP, SOP KPK. Maka penetapan pemohon Setya Novanto sebagai tersangka tidak sah," ujar Cepi.3. Alat bukti dari penyidikan seseorang tak boleh dipakai di perkara orang lainCepi menilai alat bukti dari proses penyidikan orang lain tidak boleh digunakan untuk perkara orang lain. Hal itu karena bukti dan saksi harus diperiksa dari awal dengan proses dari awal terlebih dahulu.Misalnya pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti itu harus dilakukan ulang dalam tahap penyidikan baru dan terpisah dengan perkara orang lain seperti Irman dan Sugiharto."Termohon harus ada prosedur dalam perkara a quo . Jika ada tindakan upaya paksa bukan dalam tahap penyelidikan dan prosedur lainnya. Harus diperiksa ulang di tahap penyidikan, termohon menurut hakim nggak boleh diambil langsung tapi harus prosedur. Kalau mau upaya paksa dalam tahap penyidikan dan harus penyeldiikan dan memeriksaan ulang mencari dokumen lain. Nggak boleh langsung diambil alih," ujar Cepi.4. Sprindik atas nama Novanto tidak sahCepi menyebut Sprindik tertanggal 17 Juli 2017 dan SPDP tanggal 18 Juli harus dicabut. Hal itu karena tidak berlandasan hukum.Hal itu sesuai dengan permohonan Novanto yaitu menyatakan batal demi hukum dan tidak sah penetapan tersangka kepada Setya Novanto yang dikeluarkan KPK dan menghentikan penyidikan atas surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017.Putusan ini juga menambah daftar panjang kekalahan KPK dalam praperadilan. Putusan ini membuat KPK kalah 5 kali dalam praperadilan. [detik.com]

Read More »

Pansus Angket KPK Ingin Bertemu, Presiden Jokowi: Jangan Bawa-bawa ke Saya!

Foto : Biro Pers SetpresPansus Hak Angket KPK ingin bertemu dan konsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Namun Jokowi menolak permintaan itu.Jokowi menegaskan, persoalan angket KPK terjadi di DPR. Menurutnya persoalan yang berkaitan dengan angket itu harus diselesaikan di DPR."Sudah saya sampaikan. Jawabannya, itu domain DPR. Itu wilayahnya DPR. Jangan dibawa-bawa ke saya," tegas Jokowi usai menjadi Inspektur Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2016).Jokowi juga menegaskan, dirinya berkomitmen untuk memperkuat KPK."Komitmen kita jelas. Masa saya ulang-ulang terus. Bahwa penguatan KPK itu harus, sudah!" tegasnya. [detik.com]

Read More »

Presiden Jokowi: Jangan Sampai Kekejaman PKI Terulang Lagi

Presiden Joko Widodo mengungkapkan empat poin makna Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2017. Pertama, Presiden Joko Widodo mengatakan, peristiwa pembunuhan tujuh jenderal pada 30 September 1965 merupakan peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa itu jangan sampai terulang lagi."Jangan sampai sejarah kelam, kekejaman PKI, itu terulang lagi," ujar Jokowi usai menjadi inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017).Kedua, Jokowi berpesan, pegang teguh Pancasila. Jaga persatuan serta kesatuan bangsa. "Jangan berikan ruang kepada ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Apalagi memberi ruang kepada PKI. Tidak," ujar Jokowi.Ketiga, Jokowi menegaskan kembali bahwa pemerintah sangat jelas soal implementasi Pancasila dan mencegah ideologi komunisme masuk ke Indonesia. "Komitmen kita, komitmen saya, komitmen pemerintah jelas. Karena di TAP MPRS 25/66 jelas bahwa PKI itu dilarang. Saya kira tidak perlu diulang-ulang," ujar Jokowi.Terakhir, Jokowi mengajak seluruh komponen bangsa sekaligus memerintahkan TNI-Polri dan lembaga lembaga pemerintah untuk bersama -sama bersinergi membangun bangsa, membuat rakyat tenang tenteram dan bersatu padu menghadapi kompetisi global. [kompas.com]

Read More »

Kisah Menteri PUPR Rapat Gelap-gelapan Bahas Infrastruktur Tarakan

Tak ada hari libur dalam kalender Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Contohnya hari ini, Ia ditemani sejumlah pejabat eselon satu melakukan kunjungan ke Tarakan, Kalimantan Timur.Ini merupakan rangkaian dari 2 hari kunjungan Basuki di Provinsi Kalimantan Utara untuk memantau sejumlah proyek infrastruktur yang pekerjaan konstruksinya sedang berlangsung.Berangkat dari Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sekitar pukul 14.00 WIB menggunakan pesawat Hawker 900xp, Basuki tiba di Tarakan sekitar pukul 17.30 WITA.Dalam rombongannya, tampak Direktur Jenderal Sumberdaya Air Imam Santoso, Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo dan Direktur Pengembangan Jalan Rachman Arief Dienaputra.Di lokasi, Ia juga disambut oleh Walikota Tarakan Sofian Raga dan sejumlah kepala satuan kerja dan kepala balai di lingkungan Kementerian PUPR yang ditempatkan di Kalimantan Utara.Menyadari waktu kedatangannya sudah menjelang malam, Basuki langsung bergegas menuju lokasi infrastruktur yang memang sudah direncanakan masuk jadwal pantauannya.Lokasi pertama adalah Embung Rawa Sari. Di lokasi ini, Basuki memantau pembangunan proyek Embung, yakni semacam area tampungan air mirip bendungan namun dalam skala yang jauh lebih kecil yang berdaya tampung 100 liter air.Sekitar 20 menit berada di lokasi tersebut, Basuki sempat berkomunikasi dengan kepala proyek terkait desain embung yang sedang dibangun."Ini ada lapisan bawahnya enggak? Harus dibuat lapisan bawah karena ini tanah pasir. Percuma kita bangun embung kalu lapisan bawahnya enggak dibuat, airnya rembes enggak bisa ditampung," sebut dia di lokasi proyek, Sabtu (30/9/2017).Waktu menunjukkan pukul 18.20 WITA, Ia dan rombongan bergegas ke lokasi kedua, yakni embung Bengawan Tarakan. Di lokasi ini, Basuki melihat kondisi embung Bengawan Tarakan yang konstruksinya sudah rampung."Di Tarakan ini, air bersihnya sangat sulit. Mereka harus mengandalkan air hujan. Karena air tanahnya kan agak payau karena dia dekat laut. Sementara, air permukaannya juga sulit, karena di sini tanah pasir yang kalau hujan langsung merembes, tidak tertampung. Makanya kita buatkan embung-embung di sini," jelas Basuki.Hari makin malam, Basuki juga langsung bergegas ke lokasi berikutnya, lokasi bakal proyek pembangunan jembatan. Jembatan yang dimaksud adalah jembatan penghubung antar daratan di Kalimantan Utara.Jembatan ini diperlukan, lantaran mayoritas daratan di Kalimantan Utara adalah delta, yakni daratan di ujung aliran sungai dekat laut yang terbentuk dari endapan lumpur, tanah dan pasir yang terbawa aliran sungai.Delta-delta ini membentuk daratan berupa pulau-pulau kecil yang terpisah aliran sungai. Sehingga, butuh infrastruktur penunjang agar pulau-pulau tersebut bisa saling terhubung."Di Kaltara, gerbangnya itu Tarakan, tapi dari Tarakan ke pulau-pulau lain termasuk Pulau Kalimantan. Besar itu enggak ada penghubung. Mereka mengandalkan angkutan laut yang kapasitasnya terbatas dan waktunya juga terbatas. Makanya kita perlu bangunkan jembatan," terang Basuki.Pembangunan jembatan itu dirapatkannya langsung di lokasi bakal proyek tersebut. Rapat berjalan meski suasana gelap tanpa penerangan dan fasilitas memadai layaknya ruang rapat.Pejabat yang turut hadir dalam rapat 'dadakan tersebut' hanya menerangi lembar peta proyek jembatan yang dibahas dengan penerangan dari senter telpon genggam.Bakal proyek jembatan itu sendiri diakui masih tahap usulan dari pemerintah daerah setempat. Basuki mengatakan, keputusan pengerjaan proyek tersebut akan dikomunikasikan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi)."Kenapa saya ngotot sekali ke sini? Karena waktu dapat usulan dari Pak Gubernur Kaltara waktu sidang kabinet, saya enggak terbayang. Saya bilang, saya akan ke sini (ke Tarakan). Kita bahas di sini, jadi bapak bicara usulan saya juga tahu kondisinya seperti apa. Karena infrastruktur itu enggak bisa katanya-katanya. Harus lihat sendiri," sebut Basuki malam itu. [detik.com]

Read More »