Home / 2017 / October (page 5)

Monthly Archives: October 2017

Presiden Jokowi Geram Soal Rel Kereta Sulsel, Menhub: Sekarang sudah 40 Km

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin geram. Sebab, ada proyek infrastruktur yang sudah 3 kali groundbreaking tapi jalan di tempat.Proyek tersebut, kata Jokowi, adalah pembangunan rel kereta api di Sulawesi Selatan (Sulsel). Jalur sepanjang kurang lebih 145 kilometer (km) ini merupakan tahap pertama dari pembangunan jalur kereta api Trans-Sulawesi dari Kota Makassar menuju Kota Parepare.Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan proyek rel kereta itu sekarang sudah mencapai 40 km. Pernyataan Jokowi itu, menurut Budi, terjadi sebelum ia menjabat sebagai Menhub."Itu sebelum saya jadi Menhub. Sekarang sedang diselesaikan 40 km," kata Budi kepada detikFinance, Selasa (24/10/2017).Budi menambahkan, sepanjang 100 km sisanya akan dikerjakan melalui kerja sama dengan pihak swasta."Sisanya kita selesaikan dengan swasta. Ini Korea (Selatan) sedang lakukan kunjungan ke sana. Kita sudah koordinasikan juga dengan Bappenas," kata Budi.Proses groundbreaking pembangunan kereta api lintas Makassar-Parepare ini pertama kali dilaksanakan pada Senin, 18 Agustus 2014 di Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.Jalur kereta api ini pada awalnya dibangun jalur tunggal, tetapi lahan yang disiapkan memungkinkan untuk dibangun jalur ganda. Jalur ini direncanakan mempunyai 23 stasiun pemberhentian kereta. [detik.com]

Read More »

Utamakan Perkuat Lembaga Yang Sudah Ada, Pemerintah Tunda Pembentukan Densus Tipikor

Setelah menyelenggarakan Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah pihak terkait, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tubuh Polri.“Diputuskan bahwa pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda, untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10) siang.Menurut Wiranto, pilihan penundaan dipilih pemerintah karena alasan menyangkut anggaran dan pengaturan struktur kelembagaan dan kepegawaian Densus Tipikor.Ia menjelaskan, Menteri PANRB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) harus menerima terlebih dahulu usulan secara struktur kelembagaan dan kepegawaian, juga harus ada persetujuan antara dua lembaga antara Polri dan Kejaksaan untuk penyusunan struktur organisasi itu.Sementara terkait masalah anggaran, Wiranto mengingatkan, bahwa pada hari Rabu (25/10) besok, anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sudah harus disahkan oleh sidang paripurna, sehingga sangat singkat sekali waktunya untuk mempersiapkan anggaran bagi Densus Tipikor.Meski demikian, menurut Menko Polhukam Wiranto, Presiden Jokowi tetap mempertimbangkan usul pembentukan Densus Tipikor yang disampaikan Polri itu.Namun untuk membentuk Densus Tipikor seperti diusulkan Kapolri, Menko Polhukam menjelaskan, masih dibutuhkan payung undang-undang karena ada niat menyatukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di dalamnya.“Karena memang lembaga ini harus dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Bagaimana mengenai masalah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan satu atap, itu tentu butuh payung undang-undang-undang,” kata Wiranto.Oleh karena itu, lanjut Menko Polhukam Wiranto, Rapat Terbatas akhir lebih mengutamakan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi.“Dalam pembahasan itu, sekarang ini yang kita utamakan adalah memperkuat lembaga-lembaga yang sudah ada, terutama KPK. Maka isu mengenai ini (Densus Tipikor) kita berhenti dulu. Tidak usah kita perpanjang lagi isu mengenai Densus Tipikor ini,” ungkap Wiranto.Namun demikian, Wiranto mengingatkan KPK untuk memperbaiki kinerjanya. “Ini kan warning bagi KPK bahwa perlu adanya introspeksi diri untuk memperkuat kelembagaanya itu sehingga tugas-tugas KPK lebih efektif ke depan,” tambah Wiranto.Selain dihadiri Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, rapat pembahasan soal rencana pembentukan Densus Tipikor ini dihadiri juga oleh Menkopolhukam Agus Rahardjo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif, Menteri PANRB Asman Abnur dan pejabat terkait lainnya. [setkab.go.id]

Read More »

Selenggarakan RKP, Presiden Jokowi Berikan Arahan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota se-Indonesia

Pemerintah menyelenggarakan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) yang dihadiri Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh wilayah Indonesia. Tercatat sebanyak 576 Kepala Daerah direncanakan hadir dalam RKP yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10).Para Kepala Daerah akan mendengarkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelum mendengar arahan Presiden, para Kepala Daerah menyimak paparan singkat dari 3 (tiga) Menteri Koordinator, yakni Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri Koordinator Bidang PMK.Memasuki tahun ke-4, Pemerintahan Presiden Jokowi – Wakil Presiden Jusuf Kalla terus mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan yang dilakukan saat ini tidak lagi Jawa Sentris tetapi sudah berorientasi Indonesia Sentris.Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan yang ada. Pemerintah juga mendorong pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup juga dilakukan melalui pemberian bantuan sosial bagi masyarakat di berbagai bidang. Baik di pendidikan (KIP), kesehatan, dan jaminan sosial lainnya. Bantuan dana desa diberikan untuk mendorong pembangunan dan memperkuat program pemberdayaan di desa-desa.RKP yang diadakan setiap tahun ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mengonsolidasikan seluruh kepala daerah dalam rangka menyukseskan program pembangunan.Pada tahun sebelumnya, pemerintah juga menyelenggarakan rapat koordinasi yang diikuti para Gubernur dari seluruh Indonesia. Rakor diselenggarakan untuk menindaklanjuti keluhan-keluhan yang ada di masyarakat dan mempercepat program-program yang ada di pemerintahan.Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi memberikan arahan terkait pemberantasan pungutan liar, penyederhanaan perizinan, pembebasan lahan, dan investasi di bidang pariwisata. [setkab.go.id]

Read More »

Sudah Boleh Masuk AS, Panglima TNI Hanya Berangkat jika Diperintah Presiden

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo kecewa sempat dilarang masuk Amerika Serikat.Gatot pun menegaskan ia tidak akan terbang ke Amerika Serikat meski sudah diizinkan untuk memasuki wilayah negara itu. Panglima TNI hanya akan masuk ke AS apabila diperintah langsung oleh Presiden Joko Widodo."Kalau ditanya kapan saya berangkat lagi, karena saya sudah melapor, saya berangkat hanya atas perintah Presiden. Tanpa itu, saya tidak punya inisiatif apa pun juga sekarang," kata Gatot di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).Gatot mengatakan, saat ia mengetahui dilarang masuk ke wilayah AS pada Sabtu pekan lalu, ia langsung melaporkan ke Presiden.Sebab, Gatot berniat berangkat ke AS mewakili pemerintah memenuhi undangan hadir di Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization pada 23-24 Oktober.Saat melapor, Jokowi pun meminta Gatot untuk tidak perlu berangkat ke AS."Ya kenapa terjadi seperti itu. Ya sudah tidak usah berangkat. Mau berangkat gimana," kata Gatot menirukan kata-kata Jokowi.Menurut Gatot, sampai saat ini tak ada arahan dari Presiden untuk berangkat ke AS."Presiden (bilang) enggak berangkat, saya enggak berangkat," ucap Gatot.Amerika Serikat sebelumnya telah memastikan mencabut larangan atas kedatangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke wilayahnya.Hal tersebut disampaikan Wakil Duta Besar AS di Indonesia ketika menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kantor Kemenlu, Jakarta Pusat pada Senin (23/10/2017)."Mereka menyampaikan larangan itu juga tidak ada, sudah dicabut dan Jenderal Gatot (sudah diperbolehkan) untuk melanjutkan kunjungannya ke AS," ujar Menlu Retno di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin.Selain itu, melalui Wakil Dubes AS, Pemerintah AS secara resmi melayangkan permohonan maaf atas peristiwa pelarangan itu. AS pun berharap Jenderal Gatot tetap datang ke Negara Paman Sam itu.Namun, Wakil Dubes AS juga belum mengetahui permasalahan yang membuat Panglima TNI sempat dilarang masuk AS. [kompas.com]

Read More »

Penjelasan Lengkap AS soal Penolakan terhadap Jenderal Gatot

Sikap lembaga Bea-Cukai dan Penjaga Perbatasan Amerika Serikat atau Customs and Border Protection (CBP) USA yang menolak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memicu protes dari pemerintah Indonesia. Meski pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanan dan duta besarnya di Indonesia sudah meminta maaf, hal itu dirasa belum cukup.Pihak AS diminta memberikan penjelasan soal alasan mereka menolak Jenderal Gatot. Sejumlah pejabat RI pun bereaksi keras atas sikap AS yang menolak Jenderal Gatot tersebut.detikcom mencoba menghubungi pihak CBP USA untuk meminta konfirmasi. Salah seorang juru bicara CBP AS, Daniel Hetlage, merespons permintaan konfirmasi dari detikcom pada Selasa (24/10/2017). Dia menjawab mewakili Department of Homeland Security (DHS) atau Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat.Menurut dia, pada Sabtu, CBP USA menerima informasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta bahwa Jenderal Gatot akan berkunjung ke AS. Di Bandara Soekarno-Hatta, sesuai protokol keamanan Amerika Serikat, Jenderal Gatot pun menjalani serangkaian prosedur pemeriksaan."Upaya dilakukan oleh Customs and Border Protection AS dan Departemen Luar Negeri AS untuk mengatasi penolakan dan membersihkan penumpang untuk perjalanan sebelum penumpang tiba di bandara (AS)," kata Daniel."Sayangnya, dia ditolak (untuk boarding)," tambah Daniel.Pihak CBP dan Kedubes AS di Jakarta berkoordinasi untuk mengatasi masalah penolakan tersebut. Setelah dinyatakan clear dan Jenderal Gatot dinyatakan bisa ke Amerika, pihak CBP dan kedutaan pun mencarikan tiket maskapai lain. Namun solusi itu ditolak Jenderal Gatot dan rombongan."Penumpang itu diberi nomor penerbangan lain dan masuk ke board. Dia (Jenderal Gatot) memilih untuk tidak bepergian," kata Daniel.Kedutaan Besar AS, Departemen Pertahanan AS, termasuk CBP, pun meminta maaf atas ketidaknyamanan Jenderal Gatot dan rombongan. "Kami menyesal bahwa penumpang (Jenderal Gatot) dan istrinya merasa tidak nyaman. Kami berkomitmen untuk kemitraan strategis kami dengan Indonesia sebagai cara untuk memberikan keamanan dan kemakmuran bagi kedua negara kita dan terus berupaya untuk memperdalam hubungan tersebut," kata Daniel.Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang membidangi masalah pertahanan, Meutya Viada Hafid, mengatakan penolakan AS terhadap Jenderal Gatot melalui lembaga Customs Border Protection perlu disikapi serius. Pasalnya, jika merujuk pada situs cbp.gov, orang yang dilarang masuk ke AS termasuk kategori membahayakan."Custom Border Protection ini tugasnya menjaga sebagai border dari masuknya orang-orang berbahaya dan juga memproteksi ekonomi," ujar Meutya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/10)."Kita nggak mau ada kegaduhan lagi di dalam negeri sehingga kita betul-betul minta AS untuk jelaskanlah kenapa asal-muasal ada red flag atau pelarangan tersebut," tambah Meutya, yang juga politikus Partai Golkar.Berikut ini penjelasan lengkap juru bicara CBP, Daniel Hetlage, kepada detikcom.I'm responding on behalf of DHS so the below is attributable to a DHS spokesperson:The U.S. Embassy in Jakarta informed the office of Indonesian General Gatot, who was scheduled to travel to the U.S. for a conference, that due to U.S. security protocols when he arrived at the airport he may be delayed in his ability to board his flight. Efforts were made by U.S. Customs and Border Protection and the U.S. Department of State to address the boarding denial and clear the passenger for travel before the passenger arrived at the airport.Unfortunately, he was denied boarding. The issue with his boarding approval was quickly resolved through coordination between the individual's office, CBP, the U.S. Embassy in Jakarta and other U.S. government partners.The passenger was rebooked on another flight and cleared to board. He chose not to travel. The U.S. Government is dedicated to ensuring that all persons traveling to the United States are screened and properly vetted. We regret that the passenger and his wife were inconvenienced. We are committed to our Strategic Partnership with Indonesia as a way to deliver security and prosperity to both our nations and continue working to further deepen that relationship." [detik.com]

Read More »

Penyebaran Penyakit Makin Cepat, Presiden Jokowi: Perlu Kerja Sama Lintas Praktisi Kesehatan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, dunia saat ini memang sudah terasa datar, terasa dekat, pergerakan manusia makin cepat antar negara, antar benua, dan pertukaran informasi berlangsung lebih cepat lagi. Dalam hitungan detik sebuah informasi sudah tersebar ke seluruh dunia, tapi itu juga, menurut Presiden, artinya penyebaran wabah penyakit menjadi semakin cepat.“Bahkan perkembangan kondisi global dapat mengakibatkan terjadinya penyebaran wabah penyakit lama, maupun penyakit baru, seperti emerging diseases, new emerging disease, yang setiap saat dapat menjadi ancaman kesehatan dunia dan kesehatan nasional,” kata Presiden Jokowi saat membuka Konferensi Internasional dan Table Top Exercise untuk Global Health Security Tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10) pagi.Perkembangan global seperti perubahan iklim yang ekstrem, menurut Kepala Negara, dapat berujung pada bencana alam, dan mendatangkan penyakit.Meningkatnya populasi penduduk dunia yang memberi beban lebih kepada lingkungan, dan makin terbatasnya ketersediaan sumber daya makanan serta energi dan air bersih, diyakini Kepala Negara, juga dapat memunculkan penyakit menular yang akut, yang kronik, atau kejadian luar biasa seperti pada diare, kolera, TBC, dan hepatitis.Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan tentang flu burung, flu babi, SARS, Ebola, Anthrax, bahkan HIV AIDS, yang kini sudah dapat dicegah penyebaran globalnya berkat kerjasama seluruh pemangku kepentingan sektor kesehatan dunia.Presiden Jokowi juga mengingatkan, perlunya mewaspadai perkembangan teknologi yang disalahgunakan oleh para teroris dengan bioterorisme. Sebuah bentuk terorisme dengan cara memasukkan bahan-bahan kimia atau biologis yang berbahaya ke dalam makanan, ke dalam minuman, ataupun menyebarkannya dalam ruangan tertutup, hingga terjadi kepanikan internasional serta memunculkan ancaman kesehatan nasional dan global.Untuk mencegah munculnya ancaman kesehatan, menurut Presiden, diperlukan tiga bentuk kerja sama. Pertama, kerja sama lintas praktisi kesehatan dalam sebuah negara.“Di Indonesia Kami menyebutnya sistem kesehatan pertahanan negara, yang komponennya meliputi kesehatan TNI, kesehatan pemerintah pusat, kesehatan pemerintah daerah, dan masyarakat,” ujar Presiden.Yang kedua, lanjut Presiden, diperlukan kerja sama lintas sektor dalam sebuah negara. Ia menegaskan, sekat-sekat ego antar organisasi harus diruntuhkan demi menjaga kesehatan masyarakat.“Tepatnya harus ada kerja sama yang kuat antara sektor kesehatan, sektor imigrasi, sektor pariwisata, ekspor impor, peternakan, pertanian, termasuk badan lainnya seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan,” kata Presiden menekankan.Ketiga, Presiden menegaskan, diperlukan kerja sama lintas negara karena yang dihadapi adalah masalah global. “Keahlian dan kemampuan Saudara-saudara harus saling terhubung satu sama lain untuk menghadapi ancaman kesehatan global tersebut. Perkuat jaringan kita, putuskan jaringan penyakitnya,” tutur Presiden Jokowi.Tampak hadirdalam acara ini Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kapolri Tito Karnavian, Mensesneg Pratikno, Direktur WHO, delegasi perwakilan negara sahabat, dan para peserta konferensi. [setkab.go.id]

Read More »

Menteri Agama Tepis Fitnah Liar soal Beredarnya Whiskey Halal

Gambar botol minuman keras jenis whiskey dan anggur merah dengan label 'halal' tersebar di media sosial. Selain berlabel halal, gambar yang mirip poster iklan itu bertulisan 'free alcohol'."Setelah sertifikasi halal dirampok dari MUI, kini ada bir dengan label halal," tulis salah satu poster yang tersebar di media sosial itu seperti dilihat detikcom, Selasa (24/10/2017).Salah seorang netizen pemilik akun twitter @yusuf_dumdum kemudian melaporkan hal tersebut kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin lewat media sosial itu. Dia juga me-mention akun @DivHumasPolri dalam cuitannya."Fitnah yg ditujukan ke menteri @lukmansaifuddin sungguh kejam & biadab. Sudah ribuan yg share & percaya. Astagfirullah. Cc @DivHumasPolri," tulisnya.Cuitan Yusuf langsung ditanggapi oleh Lukman. Menurut Lukman, apa yang disebar di dunia maya itu merupakan bentuk fitnah."Mereka yg memfitnah telah melecehkan nalar publik. Mereka pikir publik akan begitu saja mempercayai hal yg sama sekali tak masuk akal," kata Lukman dalam akun Twitter-nya, Senin (23/10/2017) malam.Kementerian Agama telah meresmikan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pembentukan badan ini sesuai dengan UU No 30 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. [detik.com]

Read More »

Setelah Mangkrak Bertahun-tahun, Tol Becakayu Diresmikan Presiden Jokowi Bulan Depan

Setelah mangkrak dan terhenti pembangunannya bertahun-tahun, ruas tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu atau Becakayu Seksi 1 akan segera diresmikan pada bulan November 2017 mendatang. Sejak dimulai pembangunannya pada bulan November 2014, tol sepanjang 21,04 km ini akan melengkapi sistem jaringan jalan tol pada kawasan metropolitan Jabodetabek.Presiden Jokowi sejak awal menjalankan roda pemerintahan memutuskan bahwa proyek tol ini masuk dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) bersama dengan 245+2 proyek lainnya.Saat ini progres konstruksi Tol Becakayu yang terdiri dari 2 seksi sepanjang 21 km telah mencapai keseluruhan 45,61 persen. Dari progres tersebut, konstruksi Seksi 1 (Kasablanka-Jaka Sampurna) khususnya seksi 1B dan 1C yang menghubungkan Cipinang Melayu-Pangkalan Jati-Jakasampurna sepanjang 8,26 km siap diresmikan pada bulan November 2017. Sedangkan keseluruhan jalan tol Becakayu diharapkan tuntas terhubung pada tahun 2019.“Saya ingin melihat langsung ke lapangan progres Tol Becakayu dan akan saya laporkan kepada Presiden di sidang kabinet,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang mengunjungi Tol tersebut, Minggu (22/10/2017). Sedangkan untuk seksi 1A dari DI Panjaitan-Cipinang (Casablanca) sepanjang 3,19 km ditargetkan rampung pada Mei 2018.Menteri Basuki mengatakan sebelum diresmikan akan digelar festival jalan tol sebagai bagian dari sosialisasi penggunaan Tol Becakayu. Meski baru sebagian yang diresmikan, namun kehadiran tol ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di Jalan Raya Kalimalang dan Tol Jakarta Cikampek akibat penumpukan volume kendaraan di Gerbang Tol Halim.Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja menambahkan kehadiran tol Becakayu ini akan menambah kapasitas jalan serta menambah pilihan pengguna jalan sekaligus membantu mengurangi waktu tempuh perjalanan. Saat ini waktu tempuh bagi warga Kota Bekasi yang menuju Jakarta adalah sekitar dua jam perjalanan pada jam puncak, diharapkan menjadi lebih singkat 20%.Kehadiran Tol Becakayu akan meningkatkan kelancaran lalu lintas kendaraan logistik melalui jalan tol Cikampek menuju Cikarang, Karawang, Purwakarta dan Bandung.“Apabila telah rampung seluruhnya, pengguna jalan dari Bekasi menuju Jakarta Pusat atau ke Jakarta Utara tidak perlu lagi melewati tengah kota tetapi bisa memanfaatkan Tol Becakayu,” katanya. Hal ini dikarenakan Tol Becakayu akan terkoneksi dengan Tol Wiyoto Wiyono dan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR).Mengenai pembebasan lahan, saat ini sudah tidak lagi menjadi hambatan dengan adanya skema dana talangan dari investor yang kemudian diganti oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Pada tahun 2017, Kementerian PUPR menargetkan panjang tol di Indonesia akan bertambah 568 km. Sementara pada tahun 2019, tol baru ditargetkan akan bertambah 1.851 km. [presidenri.go.id]

Read More »

Menhan AS Sampaikan Maaf ke Menhan RI soal Penolakan Panglima TNI

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Jim Mattis menyampaikan permintaan maaf atas insiden penolakan masuknya Panglima TNI Gatot Nurmantyo ke AS, Minggu kemarin, kepada Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu.Menurut Mattis, hal itu diharapkan tidak akan terulang kembali mengingat hubungan kerja sama pertahanan yang telah terjalin baik selama ini. Ryamizard pun berharap apapun masalah yang melatarbelakanginya dapat segera diselesaikan oleh Pemerintah AS dan hal ini tidak akan mengganggu hubungan baik kedua negara, terutama dalam bidang pertahanan.Seperti keterangan tertulis dari Kementerian Pertahanan RI yang diterima Metrotvnews.com, Selasa 24 Oktober 2017, pertemuan kedua menhan ini dilakukan di sela-sela Sidang ke-11 ADMM dan Sidang ke-4 ADMM PLUS yang dihelat di Clark, Pampanga, Filipina.Insiden penolakan Gatot masuk ke AS berawal dari ia hendak menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization pada 23-24 Oktober di Washington DC. Namun, saat hendak berangkat dirinya ditolak masuk.Hal ini membuat semua pihak geram. Pasalnya, dia mendapat undangan resmi dari rekan dan seniornya, Jenderal Joseph F. Dunford. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto menanggapi pelarangan masuknya Panglima TNI ke wilayah Amerika Serikat (AS) oleh US Custom and Border Protection.Pada Sabtu 21 Oktober, posisi Panglima TNI beserta delegasi masih berada di Bandara Soekarno-Hatta dan hendak check-in.Gatot siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates. Namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS.Padahal, saat itu, Gatot dan delegasi sudah mengantongi visa dari AS untuk hadir dalam acara tersebut.Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pun sudah memanggil Wakil Duta Besar AS, Erin Elizabeth McKee untuk meminta penjelasan, sebab Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph Donovan sedang tidak ada di Jakarta. [metrotvnews.com]

Read More »

Presiden Jokowi Hadiri Rembuk Nasional 2017

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo pada Senin (23/10) malam, menghadiri acara Rembuk Nasional 2017 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Dalam acara tersebut, Kepala Negara mendapatkan sejumlah rekomendasi hasil pembahasan para peserta Rembuk Nasional 2017 terkait sejumlah permasalahan bangsa.Presiden pun meyakini jika rekomendasi tersebut bertujuan untuk membawa Indonesia menuju gerbang kemajuan."Kita semua saya kira sama, kita ingin membawa negara kita, Indonesia ini ke gerbang kemajuan, membawa negara berkembang menjadi negara maju, mengobarkan semangat, mengobarkan ide, mengobarkan gagasan pada kemajuan-kemajuan negara dan bangsa," ujar Presiden mengawali sambutannya.Namun langkah tersebut tidaklah mudah. Terdapat sejumlah ancaman dan perubahan global yang saat ini sedang melanda seluruh sektor di dunia, termasuk Indonesia."Tapi kita juga harus sadar bahwa perubahan-perubahan sekarang ini, sudah masuk hampir ke semua sektor," ungkapnya.Utamanya di bidang teknologi informasi yang berubah dengan begitu cepatnya. Bahkan perubahan tersebut dirasakan langsung oleh Presiden saat berkunjung ke sejumlah perusahaan."Dua tahun lalu saat saya masuk ke markas di Silicon Valley saya betul kaget karena dunia berubah cepat. Ke google saya shock dan kaget betul, ke plug and play, masuk ke facebook, google, twitter, terakhir masuk ke Alibaba," kata Presiden.Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersiap diri mengantisipasi perubahan di masa mendatang.“Kalau tidak ingin ditinggal, ya secepat-cepatnya kita harus berubah, dari semua sektor kita harus berani. Harus berani mengubah, harus berubah,” ucap Kepala Negara.Presiden mengingatkan bahwa di masa mendatang semua sektor akan berbasiskan digital. "Ke depan semuanya basis digital. Sangat berbahaya sekali kalau kita tidak mulai. Kalau tidak bisa ambil, ditinggal kita," ungkapnya.Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa salah satu hambatan adalah banyaknya peraturan yang ada sehingga menyulitkan melakukan antisipasi terhadap perubahan yang terjadi."Saya minta pakar hukum mengurusi 42 ribu peraturan ini. Paling tidak separuh hilang untuk mempercepat lari kita. Ingin lari tapi masalahnya di sini," ucap Presiden.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »