Home / 2017 / October (page 4)

Monthly Archives: October 2017

Sependapat dengan Presiden Jokowi, KPK: Biar Tak Kena OTT, Jangan Korupsi

Foto : Biro Pers SetpresKPK mendukung langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan presiden untuk membangun sistem yang akan menghilangkan penyimpangan serta tindak pidana korupsi. Namun, agar tidak terkena operasi tangkap tangan (OTT), pejabat sebaiknya tidak melakukan korupsi."Ya, saya kira ada cara agar tidak terkena operasi tangkap tangan. Cara paling efektif adalah tidak melakukan korupsi," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Selasa (24/10/2017).Febri mengatakan Presiden Jokowi mendukung KPK dalam memberantas korupsi. Menurut Febri, pencegahan korupsi bisa mengurangi OTT."Presiden berulang kali mengatakan mendukung kerja pemberantasan korupsi, termasuk yang dilakukan KPK. Dikatakan OTT sebagai kinerja KPK, jadi saya kira pencegahan dapat dilakukan agar tidak terkena OTT adalah tidak melakukan korupsi," kata Febri.Namun apakah KPK akan berkonsultasi dengan Jokowi dalam menyusun peraturan presiden untuk membangun sistem tersebut. Menurut Febri, KPK sering melakukan koordinasi dengan Kemendagri soal kepala daerah yang terkena OTT."Kita sudah koordinasi berapa kali dengan Kemendagri. Pencegahan korupsi akan kami support," kata Febri.Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bakal membuat perpres yang bisa membangun sistem digitalisasi jaringan pemerintahan alias e-government. Dengan e-government, penyimpangan bisa diminimalisasi, korupsi dipercaya bisa berkurang, dan akhirnya OTT bisa hilang dari perbincangan publik."Jadi akan keluar perpres nanti untuk membangun sistem," kata Jokowi di Istana Negara, Selasa 24 Oktober 2017.Ada yang merespons kata-kata Jokowi dengan suara, "Mmm...." Mendengar suara itu, Jokowi kemudian merespons, "Kok aum... aum?" Sebagian kepala daerah kemudian tertawa.Jokowi lantas memperjelas keterangan soal perpres ini. "Kita akan membangun sistem, baik yang namanya e-planning, e-budgeting, e-procurement," katanya. [detik.com]

Read More »

Rapat Hingga Dini Hari, DPR dan Sri Mulyani Sepakati APBN 2018

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan persetujuan terkait dengan RUU Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 untuk disahkan menjadi UU pada rapat paripurna esok hari.Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Banggar Aziz Syamsuddin di Ruang Rapat Banggar DPR, Jakarta, Selasa (24/10/2017)."Baik bapak ibu sekalian, dengan mendengar pemerintah, apakah bisa sepakati RUU APBN 2018 akan disampaikan kepada tingkat selanjutnya atau pada sidang paripurna pada pukul 10.00 WIB, bisa kita sepakati yah, bismillah," kata Aziz sambil mengetuk palu.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan tetap mengelola APBN 2018 dengan sehat dan kredibel sesuai dengan arah nawacita yakni investasi pada SDM dan membangun infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan."Kami akan tetap mengelola sesuai arah nawacita, infrastruktur untuk kurangi ketimpangan, terima kasih komisi DPR, Banggar dan pimpinan Dewan yang telah menyelesaikan RUU RAPBN sesuai waktu," jelas Sri Mulyani.RUU APBN 2018 yang akan disahkan menjadi UU dalam sidang paripurna esok hari ini juga mendapat persetujuan dari 9 fraksi yakni PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PAN, Demokrat, PPP, Nasional Demokrat, PKS, Hanura dan mendapat penolakan dari fraksi Partai Gerindra.Namun, sebelum mendapat persetujuan, pembahasan ini juga setidaknya terdapat dua kali interupsi dari dua anggota Banggar yakni Wahyu Sanjaya terkait dengan dana cadangan pendidikan yang alokasinya tidak pada kementerian/lembaga (K/L) melainkan pada LPDP."Sebelum raker ditunda terkait dengan cadangan dana pendidikan, tidak ditempatkan pada K/L, informasi yang saya terima adalah ditempatkan pada LPDP, karena sesuai pernyataan saya kemarin karena Kemenperin tidak dapat alokasi anggaran, Bappenas sudah menyetujui, kami harapkan penjelasan adanya perubahan," kata Wahyu.Menanggapi hal itu, Sri Mulyani mengatakan, dana cadangan yang dialokasikan kepada LPDP sebagai langkah pemerintah membentuk dana abadi pendidikan."Dari apa yang diakumulasi di LPDP nanti di set up, konsepnya karena dalam 20% alokasi APBN, karena penerimaan bergerak, maka porsi belanja akan bergerak, maka diputuskan bahwa pergerakan anggaran pendidikan itu nanti diletakkan dalam dana pendidikan abadi, track record serapan dana pendidikan 5%, untuk memenuhi 20% kami anggarkan dana pendidikan abadi," jelas Sri Mulyani.Dengan demikian, Azis memastikan bahwa penjelasan terkait dana cadangan sudah jelas dan sudah dibahas sebelumnya dalam rapat kerja bersama komisi.Selain itu, interupsi juga dilayangkan oleh Dwi Ria Latifa yang meminta agar program perhutanan sosial dimasukkan dalam RUU RAPBN 2018 agar para pemerintah provinsi dapat mensukseskan program tersebut."Karena provinsi itu silvanya besar, sejalan dengan agenda mendorong program perhutanan sosial agar mereka ikut mensukseskan," jelas dia.Menanggapi itu, Sri Mulyani memastikan, program perhutanan sosial telah tertuang dalam PMK, sehingga tidak perlu dimasukan ke dalam RUU RAPBN 2018."Seingat saya sudah disampaikan, pemerintah akan mengakomodasi dalam bentuk PMK soal pertuhtanan sosial itu, jadi tidak perlu dimasukan," kata Sri Mulyani.Dengan persetujuan dari Banggar, maka asumsi makro untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, tingkat inflasi sebesar 3,5%, nilai tukar rupiah dengan rata-rata Rp 13.400 per US$, suku bunga SPN 3 bulan ditetapkan sebesar 5,2%, selanjutnya terkait ICP sebesar US$ 48 per barel, lifting minyak sebesar 800 ribu barel per hari, lifting gas bumi 1,2 juta barel setara minyak.Untuk pembangunan ekonomi, untuk pengangguran ditetapkan 5%-5,3%, untuk tingkat kemiskinan sebesar 9,5%-10,0%, sedangkan untuk gini rasio menjadi 0,38, dan indeks pembangunan manusia (IPM) ditetapkan 71,5.Belanja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam APBN yang akan dijadikan UU ini sebesar Rp 2.220,6 triliun. Sementara penerimaan negara dipatok Rp 1.894,7 triliun maka muncul defisit anggaran Rp 325,9 triliun atau 2,19% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). [detik.com]

Read More »

Presiden Jokowi: Ekspor dan Investasi, Kunci Pertumbuhan Ekonomi Negara

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo mengatakan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi nasional terletak pada nilai ekspor dan investasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan pengarahan kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia, di Istana Negara, pada Selasa, 24 Oktober 2017.“Saya titip kepada semua kunci pertumbuhan ekonomi negara kita bukan di APBN. APBN hanya stimulasi. Kuncinya hanya dua, pertama ekspor, kedua investasi,” ujar Presiden.Apalagi menurut Presiden, nilai ekspor Indonesia saat ini sudah sangat baik dilihat dari banyaknya komoditas Tanah Air yang diminati negara-negara baru sehingga ikut mendorong meningkatnya nilai ekspor dalam negeri.“Kopi naik 20 persen, kelapa sekarang baru laku di Eropa dan Amerika Serikat. Kegemaran mereka minum kelapa fresh. Ini kesempatan bagi daerah untuk menanam ini. Pala, rempah-rempah baru ramai-ramainya. Ini kesempatan kita. Sagu, ini di Papua permintaannya banyak. Hal-hal seperti ini kepala daerah harus mengerti ada peluang karena ini bisa mendongkrak perekonomian di daerah,” ungkapnya.Selain itu di bidang investasi, Presiden mengimbau agar daerah dapat memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada industri manufaktur. Mengingat industri tersebut diyakini Presiden dapat membuka banyak lapangan pekerjaan.“Izin langsung beri jangan berbelit-belit terutama untuk industri manufaktur. Jangan lagi ada perizinan sampai minggu, bulan, apalagi tahun. Malu kita! Karena masyarakat terutama umur produktif butuh pekerjaan,” ucap Presiden.Presiden pun menyatakan tak segan untuk mendatangi daerah yang masih mempersulit urusan perizinan. Tentunya setelah mendapatkan laporan terkait lamanya pengurusan izin investasi.“Awal tahun depan akan punya single submission izin dari pusat sampai daerah mana yang cepat lambat ketahuan. Kita ini persaingan global sudah gila-gilaan. Inovasi teknologi gila-gilaan kalau tidak ada terobosan ditinggal kita,” ungkapnya.Di samping itu, Presiden juga mengingatkan para kepala daerah untuk tidak takut dalam mengelola anggaran. Karena pemerintah akan segera mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membangun sistem e-planning, e-budgeting, dan e-performance. Diharapkan sistem tersebut dapat meminimalisir tindak korupsi.“Sistem itu akan menghilangkan OTT (Operasi Tangkap Tangan) tadi. Kalau ini berjalan tidak ada yang namanya OTT. Tapi hati-hati, saya titip jangan ada yang main-main lagi masalah uang. Apalagi APBD. Saya tidak bisa bilang jangan kepada KPK. Saya bantu hanya ini, membangun sistem ini,” terang Presiden.Dalam kesempatan itu, Presiden juga berpesan kepada kepala daerah untuk terus berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerahnya masing-masing. Utamanya kesejahteraan para petani yang harus terus ditingkatkan. “Saya titip petani kita sejahtera tapi kalau pola lama kita pakai sampai kapanpun petani tidak bisa sejahtera. Harus ada konsep baru,” kata Presiden.Salah satunya adalah dengan mengelompokan dan mengkorporasikan petani dalam skala besar sehingga tercipta skala ekonomi yang besar pula.Sedangkan terkait pembangunan sumber daya manusia, Presiden menyatakan agar pendidikan sekolah kejuruan di daerah dapat disesuaikan dengan potensi daerahnya masing-masing. Apalagi persaingan global saat ini membutuhkan sumber daya manusia yang mampu berkompetisi dan yang bisa mendorong mewujudkan hal tersebut adalah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.“Yang berkaitan sekolah vokasi, pelatihan vokasi, disesuaikan dengan kebutuhan daerah,” ujar Presiden.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Presiden Jokowi Ingatkan Pemimpin Daerah untuk Tinggalkan Pola Lama Dalam Mengelola APBD

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo menegaskan kepada para kepala daerah untuk segera meninggalkan pola lama dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pola lama yang dimaksud adalah pembagian dana APBD ke sejumlah dinas sehingga menyebabkan pengelolaan yang tidak terfokus dan terarah."Pola lama yang saya pelajari dari Wali Kota, Gubernur, mirip-mirip. Artinya kalau ada anggaran Rp1 triliun di APBD, itu langsung dibagi ke dinas-dinas. Saya hanya ingatkan kepada kita semua bahwa politik anggaran perlu tapi pengelolaan APBD jangan lagi pakai pola lama,” ujar Presiden kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia, saat memberikan pengarahan di Istana Negara, pada Selasa, 24 Oktober 2017.Lebih lanjut Kepala Negara menilai bahwa penggunaan anggaran seharusnya dialokasikan kepada sesuatu yang memiliki nilai manfaat besar bagi masyarakat seperti halnya proyek infrastruktur.“Saya ingin infrastruktur saya dua tahun rampung. Oleh sebab itu, saya minta anggaran 60 persen di sini. Barangnya kelihatan kalau seperti itu. Misalnya anggarkan untuk pasar, saya minta pasar ini selesai dua tahun pasti barangnya jadi. Meninggalkan legacy yang baru. Tidak ada lagi barang yang nggak nongol,” ungkapnya.Oleh sebab itu, Presiden meminta para kepala daerah untuk menjalankan tugasnya melakukan pendekatan kepada DPRD agar menyetujui program-program yang diajukan.“Sering komisi ini diberi sekian miliar dan lain-lain. Itu tugas Saudara untuk kendalikan, kalau tidak bisa berarti nggak kuat, nggak strong. Bisa, saya yakin asal niat kita baik,” ucapnya.Peningkatan Daya Beli Masyarakat melalui Program Padat KaryaDalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengimbau pemimpin daerah untuk memperbanyak program padat karya yang dapat menghasilkan banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat.“Buka lapangan kerja, buka padat karya. Karena padat karya akan membuka lapangan kerja banyak. Kabupaten buka irigasi padat karya, buka jalan padat karya. Nanti daya beli di daerah akan kelihatan kalau ini dilakukan,” ungkap Presiden.Selain itu, Presiden juga berpesan agar para pemimpin daerah memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang ada di daerahnya masing-masing.Dalam kesempatan tersebut, Presiden memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Daerah-daerah itu antara lain Kabupaten Banggai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 37 persen, Kabupaten Blora sebesar 23,5 persen, Kabupaten Bojonegoro sebesar 21,9 persen. Ketiga kabupaten ini memiliki pertumbuhan ekonomi karena adanya gas. Sedangkan Kabupaten Morowali sebesar 13,18 persen, disebabkan nikel dan Kabupaten Mimika sebesar 12,8 persen.“Sering kepala daerah tidak melihat inflasi dari waktu ke waktu. Hati-hati masalah inflasi. Bapak, Ibu boleh senang di Kabupaten Mimika (pertumbuhan ekonomi) 12 persen, tapi kalau inflasinya 15 persen tidak ada artinya. Hati-hati dengan inflasi, terutama yang berkaitan dengan sembako,” terang Presiden.Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki tingkat inflasi di bawah 10 persen, antara lain Kota Tual sebesar 9,6 persen, Kota Watampone 5,3 persen, Kabupaten Bulukumba 4,6 persen, Kota Singkawang 4,54 persen, Kota Cilegon 4,3 persen. “Semuanya sudah di bawah 10, ini bagus,” ucap Presiden. Artinya kepala daerah sudah bisa mengendalikan harga-harga yang ada di daerah masing-masing.Semetara itu inflasi di Indonesia di tahun 2014 sebesar 8,3 persen, tahun 2015 sebesar 3,3 persen, tahun 2016 sebesar 3,02 persen, artinya terus turun. “Tahun 2017 perkiraan kita mungkin 3,7-3,8 persen, artinya masih di bawah 4 persen,” ucap Presiden.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Presiden Jokowi: Ke Depan Butuh Pemimpin Reformis, Senang Inovasi, dan Melayani Masyarakat

Ke depan dibutuhkan pemimpin-pemimpin, baik pusat maupun daerah, yang reformis, senang dengan pembaharuan-pembaharuan, senang dengan inovasi-inovasi, jangan rutinitas. Membuat terobosan yang baru, mempercepat, dan melayani masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan arahan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang hadir dalam acara Rapat Kerja Pemerintah (RKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10).“Berkaitan dengan ekonomi yaitu ekspor. Saya hanya titip, kunci pertumbuhan ekonomi negara sekarang ini bukan di APBN, APBN itu menstimulasi. Kuncinya hanya ada dua sekarang ini, yang pertama ekspor, yang kedua investasi. Ekspor kita ini memiliki kesempatan yang baik, tapi memang pasarnya masih melemah,” tambah Presiden.lebih lanjut, Presiden menyampaikan komoditas-komoditas Indonesia ini mulai banyak diterima di negara-negara non tradisional. Sekarang kita lihat pertumbuhan ekspor di negara-negara Afrika, di Asia Tengah, di Eropa Timur mulai masuk barang-barang kita. Ini terus dorong ekspor-ekspor seperti itu Kopi misalnya, lanjut Presiden, naik 20 persen pertumbuhannya, ini bagus sekali. Ia juga menambahkan bahwa kakao yang di dalam negeri saja kurang, sehingga daerah-daerah yang memiliki kebun-kebun kakao tahun depan perlu dilakukan peremajaan.“Tolong hubungi nanti Menteri Pertanian. Kopi juga, hubungi Menteri Pertanian. Yang berkaitan dengan kelapa, ini sekarang sedang laku-lakunya. Eropa, Amerika sekarang kegemaran mereka adalah minum kelapa yang fresh. Saya juga ikut minum sekarang, Bapak/Ibu bisa ikut juga, seminggu 3 kali saja jangan banyak-banyak,” tandas Presiden seraya menyampaikan bahwa ini kesempatan bangsa Indonesia.Dulu kelapa di Indonesia, menurut Presiden, hampir di semua pantai itu ada, tapi karena tidak ada peremajaan sekarang tinggi-tinggi sekali, ada yang 20 meter, 30 meter. Secara bergurau Presiden menyampaikan bagaimana mau manjat untuk mengambil kelapanya. Ia juga menambahkan bahwa hal ini kesempatan bagi kabupaten-kabupaten yang memiliki ruang-ruang untuk menanam dan nanti di Kementerian Pertanian juga minta nantinya disediakan mengenai ini.“Hal-hal yang berkaitan dengan pala, rempah-rempah ini sedang ramai-ramainya. Orang kembali lagi ke alam, enggak senang hal-hal yang buatan, yang mengandung kimia. Ini kesempatan kita. Sagu sekarang ini sangat banyak sekali permintaannya, karena tepung sagu gluten free. Hal-hal seperti ini semua kepala daerah harus mengerti, di mana ada peluang segera diambil, karena inilah yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah, baik di kabupaten, baik di provinsi,” tambah Presiden.Hal yang kedua, menurut Presiden, kuncinya investasi. Ia mengingatkan untuk hati-hati dengan investasi, terutama industri dan manufaktur. “Berilah peluang yang sebesar-besarnya pada dua investasi ini. Kalau orang mau investasi ke manufaktur, ke industri, buka lebar-lebar, ini akan menjadikan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat kita. Kalau perlu enggak usah mikir, kalau mereka datang izin, beri detik itu juga, jangan berbelit-belit lagi kita urusan izin,” tegas Presiden Jokowi.Jangan lagi ada, tambah Presiden, perizinan yang urusannya sampai minggu, sampai bulan, sampai tahun. Hal ini menurut Presiden membuat malu Bangsa Indonesia karena masyarakat terutama umur-umur produktif membutuhkan lapangan pekerjaan. Ia menambahkan bahwa sekarang ini perlu didorong agar investasi terutama yang padat karya.“Pemerintah pusat sekarang ini izin sudah bisa 3 jam untuk 9 izin, rampung. Di daerah semestinya 1 menit, 2 menit lah, jangan sampai berjam-jam. Nanti saya akan datangi daerah-daerah yang masih lama perizinannya. Saya mau lihat karena banyak keluhan-keluhan yang masuk ke saya. Beli aplikasi sistem, murah sekali, 25 juta saja dapat,” tambah Presiden seraya menyampaikan bahwa awal tahun depan Indonesia akan punya single submission, izin dari daerah sampai pusat bisa dilacak nanti, mana yang lambat akan ketahuan. [setkab.go.id]

Read More »

Ingatkan Kepala Daerah, Presiden Jokowi: Jangan Ada yang Main Uang Apalagi APBD

Berkaitan dengan korupsi, takut semua pada Operasi Tangkap Tangan (OTT), ya jangan ambil uang. Tidak perlu takut kalau tidak melakukan apa-apa.Penegasan tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan arahan kepada para kepala daerah dalam acara Rapat Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10). “Nanti akan keluar Perpres untuk membangun sistem, baik yang namanya e-planning, e-budgeting, e-procurement. Sistem itu akan mengurangi, menghilangkan OTT. Kalau sistem ini berjalan, tidak ada yang namanya OTT,” tutur Presiden Jokowi.Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada kepala daerah untuk lebih hati-hati dalam pengelolaan anggaran. “Hati-hati, jangan ada yang main-main lagi masalah uang, apalagi APBD. Saya tidak bisa bilang jangan kepada KPK. Saya bantu hanya dengan cara ini, membangun sistem ini, kita bangun bersama-sama,” urai Presiden.Yang keempat, Presiden juga menyampaikan berkaitan dengan inovasi pembiayaan. Ia menambahkan bahwa kalau di daerah ada yang ingin membangun rumah sakit, ingin membangun pasar, income-nya dari situ jelas, itu bisa pinjam ke PT SMI ( PT Sarana Multi Infrastruktur).“Bunganya kurang lebih 6,9 persen. Tapi ini juga tetap dilihat di lapangan, dilihat juga business plan-nya seperti apa, dilihat semuanya. Ini adalah sebuah alternatif pembiayaan, nanti dicicil lewat APBD tiap tahun,” tandas Kepala Negara. [setkab.go.id]

Read More »

Presiden Jokowi ke Pemda: Duit Ditransfer Jangan Cuma Parkir di Bank!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada kepala daerah menggunakan dana semaksimal mungkin untuk mendorong perekonomian. Bukan hanya disimpan alias diparkir di bank daerah.Hal ini disampaikan langsung Jokowi kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia di Komplek Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017)"Saya tahu masih banyak dana APBD yang parkir di Bank Pembangunan Daerah (BPD)," tegas Jokowi.Jokowi mengingatkan kepada kepala daerah, dana yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah berasal dari penerimaan pajak."Seperti ini kita ikuti terus, jangan sampai kita cari penerimaan dari pajak sulit. Kita transfer ke daerah duitnya malah tidak digunakan tapi diparkir di bank," jelasnya.Jokowi mengharapkan kepala daerah mengajar setiap dinas agar segera merealisasikan belanja. Khususnya belanja yang berkaitan dengan masyarakat umum."Saya minta kejar dinas-dinas itu biar langsung dipakai," ujarnya.Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengumumkan pemda dengan dana parkir di perbankan daerah:*Kab. Tangerang 38%*Jember 36%*Kota Tangerang Selatan 32%*Sidoarjo 31%. [detik.com]

Read More »

Perppu Ormas Disahkan, Pemerintah Kini Bisa Bubarkan Ormas

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas akhirnya disahkan oleh DPR sebagai undang-undang melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).Perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang melalui mekanisme voting sebab seluruh fraksi pada Rapat Paripurna gagal mencapai musyawarah mufakat meskipun telah dilakukan forum lobi selama dua jam.Tercatat tujuh fraksi yang menerima Perppu tersebut sebagai undang-undang yakni fraksi PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura.Namun Fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima Perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi Perppu yang baru saja diundangkan itu.Sementara itu tiga fraksi lainnya yakni PKS, PAN, dan Gerindra menolak Perppu Ormas karena menganggap bertentangan dengan asas negara hukum karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas."Kita telah mendapatkan hasil, dengan total 445 anggota, sebanyak 314 anggota menerima dan 131 menolak. Dengan demikian dengan mempertimbangkan catatan yang telah dipertimbangkan maka paripurna menyetujui Perppu No. 2 tahun 2017 menjadi undang-undang," lanjut Fadli.Dengan disahkannya Perppu Ormas menjadi Undang-undang, maka pemerintah melalui regulasi ini memiliki wewenang untuk membubarkan sebuah ormas yang mengancam NKRI dan bertentangan dengan Pancasila.Pembubaran ormas merupakan tahapan sanksi terakhir yang akan dijatuhkan kepada ormas yang melanggar. Sebelumnya, pemerintah melalui menteri terkait akan memberikan peringatan tertulis hingga penghentian kegiatan.Jika sanksi penghentian kegiatan tak digubris, pemerintah baru akan menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum alias pembubaran. [kompas.com]

Read More »

Presiden Jokowi: Kalau Saya Tegur Kepala Daerah, Itu Memang Tugas Saya

Presiden Joko Widodo menegaskan, ia bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung di daerah.Hal ini ditegaskan Jokowi saat ia mengundang sekitar 500 bupati, wali kota, dan gubernur ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017).Saat menyampaikan ini, Jokowi menampilkan sebuah bagan di layar besar. Bagan tersebut menunjukkan bahwa posisi Presiden berada di atas pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.Ada tulisan bahwa Presiden berwenang menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah daerah, dan memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan baik pusat dan daerah."Ini jelas sekali posisi Presiden ada di mana dan Pemda di mana, jelas. Jadi kalau Saudara saya cek, saya tegur, itu memang tugas saya," kata Jokowi.Jokowi meminta kepala daerah yang hadir untuk melihat lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.UU ini jelas mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah."Jangan berpikir karena ada otonomi daerah jadi lepas penuh. Tidak seperti itu," ujar Jokowi.Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memang sempat menegur gubernur, bupati, dan wali kota yang daerahnya memiliki pertumbuhan ekonomi hingga serapan anggaran yang rendah. [kompas.com]

Read More »

Sah! Perppu Ormas Resmi Jadi UU

DPR mengesahkan Perppu Nomor 2/2017 menjadi UU. Kini Perppu tentang ormas resmi menjadi undang-undang menggantikan UU nomor 17 tahun 2013.Pengambilan keputusan pengesahan Perppu Ormas menjadi UU dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Rapat sempat berjalan alot karena sikap fraksi mengenai Perppu ini terbelah.Ada 3 peta kekuatan terkait sikap fraksi dalam Perppu Ormas. PDIP, Hanura, NasDem, dan Golkar telah menyatakan mendukung perppu itu disahkan menjadi undang-undang pengganti UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas.Kemudian 3 fraksi yaitu PKB, Demokrat, dan PPP juga mengatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi UU namun dengan catatan. Mereka meminta dilakukan revisi bila UU itu disahkan menjadi UU. Sementara itu Gerindra, PKS, dan PAN masih tegas konsisten sejak awal menyatakan menolak Perppu Ormas.Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon ini, sejumlah anggota dewan menyampaikan pandangan. Sikapnya sama seperti dengan sikap resmi masing-masing fraksi.Rapat sidang paripurna juga sempat diskors untuk lobi-lobi. Hadir dalam sidang Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan Menkominfo Rudiantara.Hasilnya, 7 fraksi sepakat dengan Perppu Ormas namun dengan catatan akan ada revisi setelah disahkan menjadi UU. Namun 3 fraksi yakni PAN, Gerindra, dan PAN tetap tegas menolak.Voting pun kemudian dilakukan. Dengan 7 fraksi melawan 3 fraksi, Perppu Ormas akhirnya disepakati untuk menjadi UU."Dari total 445 yang hadir, setuju 314, 131 (anggota) tidak setuju . Maka rapat paripurna menyetujui Perppu nomor 2/2017 tentang ormas menjadi UU," kata Fadli sambil mengetuk palu tanda pengesahan.Perppu ini mengatur soal ormas. Salah satu aturan yang mencolok dalam perppu ini adalah soal pembubaran ormas yang dianggap radikal atau bertentangan dengan ideologi Pancasila tanpa melalui jalur pengadilan. Sejak bergulir atau diterbitkan pemerintah pada Juli 2017, Perppu Ormas memang telah menuai banyak pertentangan, terutama dari ormas yang berbasis agama Islam.Satu ormas telah dibubarkan dengan dasar Perppu itu yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Perppu Ormas dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh HTI dalam rangka judicial review. Selain itu, HTI juga melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dicabutnya status badan hukum HTI melalui Perppu Ormas.Dalam upaya pengesahan Perppu Ormas menjadi UU, lobi-lobi telah dilakukan antar-fraksi dan juga oleh pemerintah kepada DPR. Pemerintah sendiri masih membuka pintu dengan berbagai masukan selama poin soal ideologi Pancasila tidak diganggu gugat, termasuk soal revisi bila perppu disahkan menjadi undang-undang."Kami dari pemerintah yang penting musyawarah mufakat dulu, apa pun ini menyangkut ideologi Pancasila, negara punya aturan, dan Pancasila itu komitmen bukan hanya pemerintah, tapi juga anggota DPR, seluruh fraksi-fraksi seluruh partai politik saya kira sudah komitmen dengan namanya Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," tegas Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (23/10)."Soal mau revisi oke, tapi apa dulu dong revisinya? Oke saja kalau misalnya mengenai hukuman oke. Tapi yang sudah final ya Pancasila. Jangan ada agenda lain di luar Pancasila, harus dicantumkan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI itu prinsip sudah final," imbuh dia. [detik.com]

Read More »