Home / 2017 / October (page 4)

Monthly Archives: October 2017

Untuk Pengawasan, Menteri Desa: Satgas Dana Desa Bekerja Sama dengan Kepolisian dan KPK

Laporan yang disampaikan kepada Presiden yakni pencapaian dana desa selama dua setengah tahun ini dalam hal penggunaaan dana desa, tata kelolanya sudah lebih baik terlihat dari penyerapan naik dari 2015 hanya 82%, dan setelah dinaikkan dua kali lipat penyerapannya menjadi 97%.Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Eko Putro Sandjojo usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Optimalisasi Dana Desa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10). Menteri Desa PDTT juga menyampaikan bahwa tahun 2017 ini sampai dengan September lalu penyerapannya sudah hampir 90% yang menunjukkan masyarakat, perangkat desa mampu belajar dan tata kelolanya sudah lebih baik.“Tadi Bapak Presiden memberi arahan. Satu, supaya dana desa harus dipastikan bahwa 20% dari dana desa ini benar-benar dipakai kegunaannya untuk rakyat, dana desa harus dilakukas secara swakelola. Bapak Presiden memastikan tidak boleh menggunakan kontraktor, jadi harus dikerjakan oleh masyarakat, dan yang 20% dipakai untuk gaji masyarakat yang harus dibayar harian atau paling lama mingguan sehingga bisa meningkatkan daya beli dan konsumsi di desa-desa,” tambah Eko.Lebih lanjut, Eko juga menyampaikan bahwa untuk mengawasi dana desa ini telah dibentuk satgas yang baru sehingga tidak pasif lagi seperti dulu. Ia juga menyampaikan sekarang satgas dana desa bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, Kejaksaan, dan sebentar lagi kerja sama dengan KPK untuk melakukan secara aktif random audit. “Jadi, dengan random audit diharapkan adanya pengawasan yang lebih baik dan kesempatan untuk aparat desa dan aparat yang lainnya untuk melakukan perbuatan tercela bisa lebih dihindari,” tutur Eko.Hal ketiga, tambah Eko, disampaikan pula mengenai model produk unggulan kawasan pedesaan (prukades). Ia menambahkan bahwa prukades ini melibatkan bukan hanya Kementerian Desa saja dengan dana desanya tapi kementerian terkait, dunia usaha, perbankan, dan bupati untuk duduk bersama-sama melakukan program unggulannya.Ia mencontohkan program prukades di Pandeglang yang dapat memproduksi dalam setahun 2 kali panen sehingga menambah pendapatan sebesar satu setengah triliun dan diharapkan dengan contoh tersebut akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di desa-desa di seluruh Indonesia dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing wilayah.Untuk pendampingan, lanjut Eko, disamping pendamping desa yang ada, juga dilibatkan dunia usaha untuk mengadakan pendampingan. “Seperti di Sumba Timur ada 6.000 hektar 1 perusahaan membuat pabrik gula. Petani-petaninya dengan tanah-tanah nya menanam tebu dengan dibantu tripping seperti di Timur Tengah,” sambung Eko mencontohkan.Prukades, menurut Eko, bukan hanya memanfaatkan dana desa saja, tetapi bibit, traktor, pupuk dikasih gratis dari Jementerian Pertanian, jembatannya dibantu oleh Kementerian PUPR. “Cuma, tadi Presiden mengingatkan bantuan tersebut jangan menggunakan kontraktor, tapi dilakukan swakelola dilakukan oleh masyarakat, sehingga bisa meningkatkan daya beli di desa-desa,” tambah Eko.Yang paling penting dalam hal pengawasan, menurut Eko, adalah masyarakat. Ia menambahkan kalau ada penyelewengan dapat menghubungi lapor satgas dana desa ke 1500040 itu dalam waktu 3 x 24 jam akan dikirim pengawas. “Dan kita melakukan tindakan proaktif lagi yakni random audit desa ada ataupun tidak ada masalah sehingga kesempatan mereka melakukan penyelewengan menjadi lebih kecil,” pungkas Menteri Desa PDTT akhiri wawancaranya. [setkab.go.id]

Read More »

Cerita Presiden Jokowi Dijemput dan Disopiri Putra Mahkota Uni Emirat Arab

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo bercerita tentang pengalamannya sewaktu berkunjung ke Uni Emirat Arab tiga tahun lalu. Saat itu, Jokowi mendapat sambutan istimewa. Bahkan, dia sempat berkeliling berdua dengan Putra Mahkota Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan menggunakan mobil mewah tanpa pengawalan.Hal itu disampaikan Jokowi saat bersilaturahim bersama keluarga besar Persatuan Islam (Persis) di Masjid PP Persis, Jalan Perintis Kemerdekaan, Bandung, Selasa (17/10/2017) malam."Saat saya ke UEA turun di Abu Dhabi disetirin oleh Sheikh Mohammed yang merek mobilnya saya tidak tahu. Kalau Mercy saya masih tahu, BMW saya tahu, itu mereknya enggak jelas. Disetirin sendiri, berdua tidak boleh ada pengawal," sebut Jokowi.Saat itu, sambung dia, Syeikh Mohammed mengajaknya makan di sebuah restoran. Dua jam waktu dihabiskan untuk berbincang."Saya ditanya, 'Presiden Jokowi ndak usah ke Istana yah'. Saya diajak makan, tahu-tahu dibelokkan ke restoran, kaget saya juga. Beliau sangat kaya raya sekali. Tapi begitu sangat sederhana, mau menjemput, diajak makan di restoran, berbincang lebih dua jam di sana. Ditanya enak enggak makannya, setelah itu baru ditanya kebutuhanmu apa, kan enak sekali sudah diberi makan," tuturnya.Jokowi memetik pelajaran berharga dari pertemuan itu. Menurut dia, gaya pendekatan sederhana para kepala negara di Timur Tengah perlu dicontoh. Sebab itu, dia pun selalu menyempatkan menjemput langsung para tamu negara di tangga pesawat untuk lebih mengakrabkan diri."Raja Salman kami jemput di tangga pesawat. Besok Syeikh Tamim juga dijemput di pintu pesawat. Nanti bulan Desember Sheikh Mohammed dari UEA, karena saya ke sana dijemput di depan pesawat juga," katanya."Beliau-beliau tahu kita adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tetapi penjelasan soal investasi dan peluang usaha beliau tidak tahu. Itu cara beliau agar dekat dengan kita, tetapi kita sendiri perlu menjelaskan apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan ternyata mereka sangat tidak formal sekali," tambahnya.Negara Timur Tengah, kata Jokowi, menjadi sumber datangnya investasi untuk Indonesia. Namun, lanjut Jokowi, pola pendekatan yang baik perlu diperhatikan untuk memikat para petinggi negara agar mau menggelontorkan investasi.Pendekatan yang intensif terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah sekaligus membantah soal anggapan bahwa investor di Indonesia dikuasai negara barat, Jepang dan China."Tadi sudah saya sampaikan kepada ketua dan jajaran pengurus bahwa pemerintah sekarang ini baru berusaha untuk menyeimbangkan agar semua kepentingan yang ada untuk negara bisa dalam posisi seimbang. Karena ada suara-suara bahwa investasi yang banyak dari barat, investasi dari Jepang, Korea Selatan atau Tiongkok," ungkapnya."Yang benar adalah bahwa kita sekarang ini dan saya mulai tiga tahun lalu berkunjung melakukan pendekatan dengan negara Timur Tengah. Saya bertemu Sri Baginda Raja Salman, muter bertemu Sheikh Tamim dari Qatar, bertemu lagi dengan Sheikh Mohammed di UEA untuk memberikan keyakinan kepada beliau di sana bahwa negara kita butuh investasi," tambah dia. [kompas.com]

Read More »

Soal Investasi Qatar, Menlu Retno Tegaskan Komitmen Presiden Jokowi Promosi “10 New Bali”

Foto : Biro Pers SetpresKunjungan Emir Qatar merupakan balasan dari kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua tahun yang lalu dan hal ini bagian dari rangkaian agenda ke beberapa negara Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi usai mendampingi Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10).“Pembicaraan tadi dengan Presiden fokusnya adalah kerja sama di bidang kerja sama ekonomi. Presiden membahas secara khusus dua hal. Yang pertama mengenai masalah infrastruktur. Yang kedua adalah mengenai masalah turisme. Sementara itu ada kerja sama yang sudah berjalan cukup lama adalah kerja sama di bidang gas, di bidang energi, tapi khususnya adalah di bidang gas. Jadi intinya untuk infrastruktur,” tutur Menlu.Dalam pertemuan bilateral tersebut, Menlu menyampaikan bahwa Presiden Jokowi menceritakan mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia, kemudian apa saja yang sedang diprioritaskan. Ia menambahkan bahwa Emir Qatar tertarik untuk berinvestasi, hanya harus didetailkan, misal terkait pembangunan pelabuhan apa yang dapat dipertimbangkan untuk investasi bagi Qatar.“Demikian juga mengenai turisme, turisme ini kan sebenarnya masalah 10 new bali. Ini kan sudah terus disampaikan oleh Presiden ke berbagai pihak. Ini juga diulang oleh Presiden,” tambah Menlu. Khusus mengenai energi, Menlu menyampaikan bahwa fokusnya pada pembangunan pembangkit tenaga listrik sebagai follow up dari kunjungan Presiden Jokowi dua tahun yang lalu.“Waktu itu kita menandatangani head of agreement. Nah sekarang tindak lanjutnya sudah mengarah kepada penandatanganan share holder agreement. Dalam share holder agrement ini akan ada dua komponen. Komponen pertama adalah untuk PLTGU di Sumbagut (Sumatera Bagian Utara) 134, bloknya 134 dan satu lagi adalah floating storage regasification unit. Ini yang sudah mengarah kepada sekali lagi penandatanganan share holder agreement,” tambah Menlu menjelaskan bahwa Qatar memang banyak bermain di investasi dalam bentuk portofolio dan sudah cukup lama sekali bergerak di situ.Pemerintah Indonesia, lanjut Menlu, mencoba untuk mengajak Qatar bekerja sama di dalam bentuk proyek-proyek tersebut. Ia mengambil contoh bahwa dirinya menandatangani joint commission. Selanjutnya, joint commission akan immediately bekerja untuk menindaklanjuti pembicaraan dia antara kedua kepala negara tadi yang juga disepakati yakni menegosiasikan Bilateral Investment Treaty (BIT).Saat ditanya wartawan mengenai krisis di negara teluk, Menlu menyampaikan bahwa posisi Indonesia sangat konsisten dalam artian sejak ada krisis dari hari pertama sudah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. “Tadi Menlu-nya juga mengatakan dia berkomunikasi dengan saya, saya juga berkomunikasi dengan Arab Saudi, dengan UAE, dan sebagainya. Jadi intinya kita mengatakan bahwa peaceful solution itu adalah yang terbaik,” tambah Menlu Retno.Konflik apalagi perang, lanjut Menlu, itu tidak akan mendatangkan manfaat bagi siapapun. Ia menambahkan bahwa Presiden Jokowi selalu menyampaikan pentingnya kesatuan umat. “Kita tadi menyampaikan bahwa kita juga berkomunikasi dengan Kuwait karena Emir Kuwait juga mencoba menjalankan mediasinya. Jadi posisi kita konsisten dari sejak hari pertama sampai tadi kita sampaikan posisi kita konsisten,” pungkas Menlu akhiri wawancara dengan wartawan. [setkab.go.id]

Read More »

Menurut Yusril, Presiden Jokowi Semestinya Ajukan Revisi UU Ormas

Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra menilai, semestinya pemerintah tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017.Ia mengatakan, sebaiknya pemerintah langsung mengajukan revisi UU Ormas No. 17 Tahun 2013."Kesimpulannya saya sarankan ditolak. Saya lebih baik sebaiknya pemerintah ajukan revisi undang-undang agar paham bertentangan Pancasila supaya tak multitafsir," ujar Yusril di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/10/2017).Hal itu, kata dia, agar pemerintah dan DPR bisa saling berdiskusi terkait dua hal tersebut sehingga pemerintah tak sewenang-wenang dalam menentukan organisasi mana yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.Apalagi, lanjut Yusril, sanksi pidana yang dikenakan kepada anggota organisasi yang dianggap bertentangan paham dengan Pancasila sangat berat, yakni bisa dihukum penjara paling berat seumur hidup."Ini yang ditangkap pasal 82, sanksi bukan saja pengurus, tapi juga anggota. Seumur hidup, teringan lima tahun. Penjajah Belanda saja enggak pernah buat seperti ini, Orde Baru enggak pernah," lanjut dia.Pascapenerbitan Perppu Ormas, pemerintah mencabut status bahan hukum HTI karena dianggap anti-Pancasila.Komisi II DPR tengah membahas Perppu Ormas dengan meminta pandangan berbagai ormas. Nantinya, DPR akan memutuskan apakah menerima atau menolak Perppu itu.Sementara itu, Mahkamah Konstitusi juga tengah melakukan uji materi Perppu Ormas. [kompas.com]

Read More »

Bahas Optimalisasi Dana Desa, Presiden Jokowi Minta Ada Pendampingan, Dikawal, dan Diawasi

Usai menerima Emir Qatar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10) membahas mengenai Optimalisasi Dana Desa. Mengawali pengantarnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia memiliki 74.958 desa dan 8.430 kelurahan yang semuanya perlu untuk dibangun.“Kita ingin perekonomiam di desa bisa bergerak tidak kalah cepatnya dengan pergerakan ekonomi yang ada di kota. 2015 telah kita berikan 20,76 triliun, tahun 2016 diberikan 46,98 triliun, tahun 2017 sebesar 60 triliun. Ini adalah jumlah yang sangat besar dan yang perlu kita pastikan adalah dana itu berjalan optimal di lapangan,” tutur Presiden.Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa hal-hal produktif yang bisa langsung membuka lapangan pekerjaan. Ia juga berharap agar semua yang dikerjakan dilakukan dengan warga melalui musyawarah perencanaan pembangunan di desa.“Dan yang kedua saya minta penggunaan dana desa ini betul-betul ada pendampingan, didampingi dengan baik terkait jenis proyeknya, waktu pengerjaan dikawal dan juga manajemen lapangannya diawasi semuanya,” pungkas Presiden di akhir pengantar.Menteri yang hadir pada Ratas tersebut diantaranya Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menhub Budi Karya, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menkes Nila Moeloek, Menkominfo Rudiantara, Kemendes PDT Eko Putro Sandjojo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mentan Amran Sulaiman, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana. [setkab.go.id]

Read More »

Terima Emir Qatar, Presiden Jokowi: Untuk Tingkatkan Kerja Sama Infrastruktur dan Pariwisata

Kunjungan kali ini sangat penting karena bertepatan dengan 41 tahun hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Qatar. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima kunjungan kenegaraan dari Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10).Dalam kesempatan tersebut, Emir Qatar membawa serta delegasi bisnis yang besar. “Kunjungan Emir Al Thani juga disertai dengan delegasi bisnis yang sangat besar dan Paduka Yang Mulia Emir Al Thani dan saya tadi telah membahas upaya memperkuat kerja sama di bidang infrastruktur dan tourism,” tutur Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan dalam jumpa pers bersama.Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah Republik Indonesia dan Qatar telah bersepakat untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah dibicarakan sebelumnya dalam pertemuan bilateral.“Indonesia akan terus mengajak Qatar untuk berinvestasi, mengundang Qatar untuk menginvestasikannya di Indonesia. Dan kerja sama investasi yang tengah berjalan termasuk proyek Nitrus Power di PT Paiton Energy senilai 1,3 miliar US dollar dan dengan PT Pembangkit Jawa Bali membangun PLTGU Sumbagut senilai 1 miliar US dollar,” tambah Presiden Jokowi.Soal warga negara Indonesia, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa ada sekitar 30 ribu orang yang turut berkontribusi bagi pembangunan di Qatar. Ia juga menambahkan bahwa kedua negara telah sepakat memperkuat kerja sama dan menjaga persatuan umat guna menghadapi berbagai tantangan yang ada secara bersama sama.“Seperti yang telah kita saksikan penandatanganan 5 nota kesepahaman di bidang pembentukan sidang komisi bersama, transportasi udara, pendidikan, pemuda dan olahraga serta kesehatan,” pungkas Presiden akhiri pernyataannya.Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam agenda tersebut yakni diantaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menlu Retno LP Marsudi, Mendag Engartiasto Lukita, Menkes Nila Moeloek, Menhub Budi Karya, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. [setkab.go.id]

Read More »

Bertemu Presiden Jokowi, Emir Qatar: Kami Siap Berdamai Akhiri Blokade

Foto : Dok. SetkabEmir Qatar, Syekh Tamim bin Hamad Al Thani, menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka membahas berbagai isu, salah satunya soal sanksi pemutusan hubungan diplomatik dari Arab Saudi dan negara koalisinya terhadap Qatar."Kami juga membahas blokade yang menimpa Qatar dan efek kemanusiaan terhadap bangsa Qatar secara khusus, maupun bangsa-bangsa di negara-negara Teluk secara umum," kata Syekh Tamim dalam jumpa pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10/2017).Sebagaimana diketahui, Qatar disanksi oleh Saudi Cs karena dugaan bahwa Qatar mendanai terorisme. Pemutusan hubungan diplomatik terjadi pada 5 Juni 2017."Kami juga menyampaikan kabar bahwa kami sangat siap dan bersedia melakukan pembahasan, mencari solusi damai atas permasalahan ini," kata Syekh Tamim.Pihaknya membuka ruang negosiasi dengan semua pihak. Qatar juga menyatakan menghormati kedaulatan semua negara."Kami mengharap semoga Indonesia selalu mendapat bimbingan dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan hubungan kedua negara bisa lebih maju," kata Syekh Tamim. [detik.com]

Read More »

Dikritik Presiden Jokowi, Jalan Rusak di Medan Mulus Desember 2017

Presiden Joko Widodo mengkritik jalan yang rusak saat blusukan di Medan, Sumatera Utara. Jalan yang rusak itu kini sudah diperbaiki dan ditargetkan selesai pada Desember 2017."(Target) selesai pertengahan Desember tahun ini," kata Wali Kota Medan Dzulmi Eldin kepada wartawan, Rabu (18/10/2017).Hal itu disampaikan Eldin saat meninjau pembenahan jalan di Jalan Bilal, Kota Medan, siang ini. Jalan Bilal merupakan salah satu jalan yang kini sedang dibenahi pemerintah kota.Dia mengatakan percepatan pembenahan jalan yang rusak kini tengah dikebut. Percepatan pengerjaan itu dilakukan sejak siang hingga malam. Atas hal tersebut, Eldin meminta masyarakat bersabar karena kemacetan terjadi pada siang hari."Kita percepat pelayanan. Memang mengganggu masyarakat, saya harap kesabaran dari masyarakat, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan itu," sambung Eldin.Tak hanya perbaikan jalan, Pemkot Medan kini juga tengah fokus pada pengerjaan drainase. Pengerjaan drainase itu juga ditargetkan selesai pada Desember 2017."Drainase jalan terus (pengerjaannya). Target Desember 2017 selesai," imbuh Eldin.Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Medan pada Sabtu (14/10). Saat itu, dia melintas di Jalan Glugur-Gatot Subroto-Nibung Raya-Ibus Raya.Jalan tersebut tidak begitu mulus. Kemudian, Presiden melintas di Pasar Petisah. Kondisi jalan saat dilaluinya rusak berat, berlubang, dan becek. Lalu, Presiden juga melintas di Jalan Mahkamah. Jalan tersebut pun saat itu rusak dan berlubang. [detik.com]

Read More »

Menko Luhut Klaim Pembangunan Tol di Era Jokowi Lampaui SBY hingga Soeharto

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla baru berjalan selama 3 tahun.Namun, pembangunan jalan tol selama pemerintahan Jokowi-JK diklaim sudah jauh melebihi pembangunan tol selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.Angka mengenai perbandingan jalan tol di era Jokowi dan SBY ditampilkan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers 3 tahun Jokowi-JK di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/10/2017).Dalam presentasi yang ditampilkan, pemerintahan Jokowi-JK diklaim telah membangun 568 kilometer jalan tol selama 3 tahun terakhir.Sementara, 10 tahun era SBY, hanya 212 kilometer jalan tol yang dibangun.Luhut memuji Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono atas capaian ini."Ini Pak Menteri PU-Pera paten, enggak banyak omong tau-tau sudah jadi," ujar Luhut.Dalam presentasi yang ditampilkan Luhut, ada juga pembangunan jalan tol di era Megawati Soekarnoputri sepanjang 34 kilometer, Abdurrahman Wahid 5,5 kilometer, dan Bacharudin Jusuf Habibie 7,2 kilometer. Namun, ketiga pemimpin tersebut menjabat tidak genap 5 tahun.Sementara, pembangunan jalan tol era Soeharto sepanjang 490 kilometer. Meski menjabat selama 32 tahun, namun panjang jalan tol yang dibangun Soeharto masih kalah dari tol yang telah dibangun Jokowi selama 3 tahun. [kompas.com]

Read More »

Kemendagri Kaji Ucapan Anies Baswedan soal “Pribumi”

Pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyinggung kata " pribumi" menjadi polemik di publik.Anies dianggap tak melek aturan. Terkait itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Kemendagri akan mengkaji dengan seksama pernyataan mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut.Ia tidak ingin terburu-buru memberikan komentar apakah pernyataan Anies itu patut atau tidak diucapkan oleh seorang kepala daerah, atau memanggil Anies untuk menjelaskan pernyataannya."Kami ingin melihat secara jernih dulu. Bagaimana isi rekamannya, teksnya bagaimana dulu. Pelan-pelan dulu," ujar Tjahjo, di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (18/10/2017).Selanjutnya, Tjahjo menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai pernyataan kepala daerah yang diusung Partai Gerinda dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu."Saya enggak komentar dulu, biarkan masyarakat yang menilainya," tutup politisi PDI Perjuangan tersebut.Sebagaimana diketahui, penghentian penggunaan kata "pribumi" diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. Larangan itu juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.Pada saat menyampaikan pidato politik, Senin (16/10/2017) malam, Anies menceritakan sejarah panjang Republik Indonesia yang terjadi di Jakarta, seperti Sumpah Pemuda, perumusan garis besar Republik Indonesia, hingga proklamasi kemerdekaan.Anies mengatakan, setiap sudut di Jakarta menyimpan sejarah, sejak era Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, hingga Jakarta yang merupakan kisah pergerakan peradaban manusia.Menurut Anies, berakhirnya penjajahan yang pernah terjadi di Jakarta selama ratusan tahun harus dijadikan momentum bagi pribumi melakukan pembangunan dan menjadi tuan rumah yang baik."Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan (dijajah). Kini telah merdeka, saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujar Anies.Kemerdekaan Indonesia, kata Anies, direbut dengan usaha sangat keras sehingga alam kemerdekaan harus dirasakan semua warga.Imbas pernyataannya itu, Anies dilaporkan Bareskrim Mabes Polri oleh Inisiator Gerakan Pancasila Jack Boyd Lapian, Selasa (17/10/2017). Boyd menilai, pernyataan Anies telah memecah belah Pancasila. Karena dalam lima sila Pancasila tidak dibedakan baik ras, agama, etnis, maupun golongan. Tak hanya Boyd, organisasi Banteng Muda Indonesia (BMI) juga melaporkan Anies ke Bareskrim Polri setelah laporannya ditolak Polda Metro Jaya. Boyd mengatakan, dua laporan itu kemudian dijadikan satu laporan polisi. Laporan tersebut diterima dengan laporan polisi nomor LP/1072/X/2017/Bareskrim. Anies dilaporkan dengan dugaan tindak pidana diskriminatif ras dan etnis sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf B ke-1 dan 2 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. [kompas.com]

Read More »