Home / 2017 / October (page 32)

Monthly Archives: October 2017

Menteri Ketenagakerjaan Klaim Jumlah Pengangguran Turun

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri memastikan angka pengangguran di Indonesia mengalami penurunan menjadi 5,3 persen pada 2017 ini. Penurunan tersebut yang paling rendah dibandingkan pada tahun 2016 jumlah pengangguran mencapai 6,18 persen."Pengangguran kita turun dari dari 6,18 persen sekarang jadi 5,3 persen ini adalah angka pengangguran terendah sejak era reformasi," kata Hanif saat ditemui usai membuka acara talkshow 'Inspiring Leader' di Hotel Aryaduta, Jalan Sumatera, Kota Bandung, Rabu 11 Oktober 2017.Hanif mengaku, berkurangnya jumlah pengangguran di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. Termasuk hadirnya transportasi online berbasis aplikasi yang mulai menjadi magnet masyarakat untuk mencari nafkah."Ya sedikit banyaknya tentu ada, tapi saya belum cek datanya," lanjut Hanif.Namun Hanif mengaku, peran serta perusahaan diberbagai sektor dengan menghadirkan bursa kerja menjadi salah satu penyerapan tenaga kerja. Hal itu pun terus dikembangkan oleh Kemenaker agar setiap tahun penyerapan tenaga kerja terus meningkat guna menekan jumlah pengangguran."Pasti karena penciptaan lapangan kerja yang disebabkan oleh adanya investasi kemudian berkembang nya skema peningkatan keterampilan yang ada di masyarakat walaupun saat ini belum sangat Massive tapi setidaknya sudah ada perubahan," beber dia.Akan tetapi Hanif mengaku masih akan melakukan rvaluasi pada setiap perusahaan. Pasalnya mayoritas tenaga kerja tidak sesuai dengan bidangnya saat berkecimpung di salah satu perusahaan."Sekarang lebih dipersoalkan adalah pada kualitas pekerjaannya harus kita evaluasi lagi," pungkas dia. [metrotvnews.com]

Read More »

Jumat Ini Presiden Jokowi Resmikan 52 Km Jalan Tol Baru di Medan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan meresmikan dua ruas tol Trans Sumatera yang sudah selesai konstruksi pada Jumat, 13 Oktober 2017 mendatang.Dua ruas tersebut adalah Tol Medan-Binjai seksi 2 dan 3 (Helvetia-Binjai) sepanjang 10,46 km dan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi seksi 2-6 (Parbarakan-Sei Rampah) sepanjang 41,65 km."Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono akan meresmikan Jalan Tol Medan-Binjai dan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi pada hari Jumat, 13 Oktober 2017, pukul 15.00 WIB," tulis undangan yang diterima detikFinance seperti dikutip Rabu (11/10/2017).Total panjang tol sepanjang 52 km tersebut akan menjadi tol Trans Sumatera perdana yang diresmikan Jokowi. Kedua tol ini sendiri sudah sempat dibuka sebelumnya pada Juni lalu untuk mendukung arus lalu lintas mudik Lebaran 2017.Ruas Medan-Binjai dan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sendiri telah selesai diuji coba dan sertifikat laik fungsinya sudah dikeluarkan. Sebelum dikenakan tarif, jalan tol baru tersebut rencananya akan dibuka secara gratis terlebih dahulu.Dengan diresmikannya dua tol baru lagi ini, maka total panjang jalan tol yang sudah beroperasi di era Presiden Jokowi sudah mencapai 292 km. Sampai akhir tahun ini, ditargetkan panjang jalan tol yang beroperasi akan mencapai 555,2 km. [detik.com]

Read More »

Ekonomi dan Keamanan Membaik di Tangan Presiden Jokowi

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mencatat, keadaan ekonomi membaik di tangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, masyarakat memercayai keadaan ekonomi membaik dibanding tahun lalu."Sebanyak 43,3% menyatakan membaik, 34,1% menyebut tidak berubah, 18,4% memburuk, dan 4,1% tidak tahu atau tak menjawab," ucap dia di kantornya, Jakarta, Rabu (11/10/2017).Bahkan, keyakinan ini, kata Burhanuddin, membuat masyarakat percaya ekonomi ke depan semakin membaik di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla."Sebanyak 65% membaik, 18% tidak berubah, 5% memburuk, 12% tidak tahu atau jawab," kata dia.Kendati, kata Burhanuddin, masih ada yang menyebut banyak terjadi kemiskinan walaupun angkanya menurun dibandingan survei Agustus 2016.Hasil survei tercatat, 50% menyebut semakin banyak kemiskinan, 14% semakin berkurang, 31% sama saja, 5% tidak tahu atau tidak menjawab. "Survei hari ini 42% semakin banyak, 24% semakin berkurang, 31% sama saja, dan 2% tidak tahu atau tidak menjawab," papar Burhanuddin.Menurut Burhanuddin, membaiknya ekonomi didukung kepercayaan masyarakat bahwa keamanan semakin baik. Hampir 58% menyebut keamanan membaik."Sebanyak 58% baik, 4% sangat baik, 27% sedang, 10% buruk, 1% sangat buruk, dan 1% tidak tahu atau tidak jawab," Burhanuddin menandaskan.Survei yang dilakukan 17-24 September 2017 ini menggunakan multistage random sampling dengan 1.220 responden di seluruh wilayah Indonesia. Adapun margin of error +/- mencapai 2,9%.Bukti Jokowi BekerjaPolitikus PDIP Puti Guntur Sukarno mengatakan, survei ini menjadi indikator bahwa kerja Presiden Jokowi selama ini bukanlah pencitraan, tapi membuktikan bekerja dengan baik."Kita bisa melihat bahwa ini salah satu pembuktian dari beliau mulai maju di pemilu dengan janjinya, bukan hanya janji manis saja. Ini tanda Pak Jokowi mendapat keyakinan dari masyarakat," kata Puti.Menurut Puti, PDIP maupun partai koalisi pemerintahan menyabut baik hasil survei tersebut. Sebab masyarakat merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi."Ini hal yang menggembirakan bagi PDIP dan partai pendukung Jokowi-JK," Puti menandaskan. [liputan6.com]

Read More »

Tjahjo Kumolo: Penyerang Kemendagri Suruhan Kelompok yang Kalah di Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan ikhwal penyerangan Kantor Kemendagri yang dilakukan sekelompok orang dari Tolikara, Papua, Rabu 11 Oktober 2017. Mereka sudah diterima Tjahjo dua kali di Kemendagri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat."Kelompok mereka sudah dua kali saya terima. Pertama, saya terima di ruang kerja menteri dan semalam saya terima di depan Kantor Kemendagri," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis, Rabu 11 Oktober 2017. Mereka menyerang, kata Tjahjo, lantaran Mendagri menolak mengabulkan permintaan terkait hasil Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)."Mereka suruhan calon peserta Pilkada yang kalah pilkada dan sudah ada Keputusan MK. Mereka minta saya membatalkan keputusan MK dan melantik calon yang kalah," kata politikus PDI Perjuangan itu. Tjahjo juga sudah menerima kelompok yang menang di Pilkada Tolikara. Dia meminta menjaga situasi agar kondisi Tolikara tidak semakin panas."Yang menang Pilkada dengan keputusan MK juga sudah saya temui untuk membantu mendinginkan kondisi masyarakat, pendukung calon yang kalah," katanya.Selain di Tolikara, Tjahjo menyebutkan, bakal ada kasus serupa yakni di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Yapen. "Masih ada kasus sama di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Yapen, pra kondisi Pilgub Papua tahun depan," kata dia.Sejumlah orang dari Tolikara, Papua mengamuk di kantor Kemendagri. Akibat penyerangan, sejumlah fasilitas rusak.Bahkan sejumlah staf Kemendagri yang mencoba menenangkan mengalami luka-luka. Saat ini, para staf yang terluka sudah dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan perawatan. [metrotvnews.com]

Read More »

Jutaan Tanah Belum Bersertifikat, Presiden Jokowi Minta Kementerian ATR/BPN Kerja Keras

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 10.100 Sertifikat Tanah untuk rakyat di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, di Lapangan Bola Puspitek,Tangerang Selatan, Banten, Rabu (11/10) siang.Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, di seluruh Indonesia seharusnya ada 126 juta bidang yang harus disertifikatkan. Tetapi hingga tahun lalu baru 46 juta sertifikat bidang tanah yang diserahkan. Untuk itu, Presiden meminta tahun ini diselesaikan di seluruh tanah air 5 juta sertifikat. Tahun depan 7 juta sertifikat, dan tahun depannya lagi 9 juta harus selesai.Presiden Jokowi meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk bekerja keras dengan target tersebut. “Kalau enggak selesai menterinya sudah saya bilang, awas Pak Menteri..,” k Presiden diikuti tawa oleh Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil.Menurut Presiden, sampai saat ini dirinya sudah menyerahkan 38 kali sertipikat tanah di berbagai daerah. “Yang sudah saya serahkan langsung 147.813 sertifikat,” jelas Presiden.Lebih lanjut, Presiden kembali mengingatkan masyarakat yang telah menerima sertifikat hak tanah tersebut agar dijaga baik-baik, agar tidak rusak, serta benar-benar menghitung dan mengkalkulasi jika akan digunakan sebagai jaminan bank.Presiden terus mengingatkan agar sertifikat yang dijaminkan tidak hilang akibat disita oleh bank.Dalam penyerahan sertifikat tanah untuk masyarakat ini Presiden Joko Widodo didampingi oleh Ibu Negara Iriana, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. [setkab.go.id]

Read More »

Agar Tak Diblokir, Ini Cara Registrasi Kartu SIM Pakai KTP dan KK

Pelanggan kartu prabayar wajib melakukan registrasi kartu SIM dengan data kependudukan, dalam hal ini menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) KTP dan nomor Kartu Keluarga (KK).Jika sampai batas waktu yang ditentukan pelanggan yang bersangkutan tidak melakukan registrasi, kartu SIM pelanggan tersebut akan diblokir.Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo Ahmad M Ramli mengatakan tata cara registrasi ini berlaku untuk pelanggan seluler yang baru dan lama, termasuk pelanggan kategori pascabayar.Lantas bagaimana cara melakukan registrasi nomor ponsel prabayar?"Data yang harus dimasukkan adalah NIK pada KTP dan Nomor KK (Kartu Keluarga)," ujar Ahmad menjelaskan cara registrasi prabayar di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Rabu (11/10/2017).Ia menjelaskan, pengguna bisa melakukan registrasi kartu perdana secara mandiri, yakni dengan mengirimkan SMS ke 4444. Format pesan yang perlu dikirim adalah NIK#NomorKK#.Adapun NIK harus sesuai dengan nomor NIK yang tertera di KTP pelanggan, demikian juga dengan nomor kartu keluarga yang diregistrasikan. Tujuannya agar proses validasi ke database Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil dilakukan.Berbeda dengan Registrasi PerbankanAhmad menjelaskan, berbeda dengan registrasi perbankan yang membutuhkan nama ibu kandung, registrasi layanan prabayar tidak membutuhkan informasi tersebut."Nama ibu kandung tidak perlu karena itu kami anggap sebagai super password dan itu riskan untuk di-share," katanya.Dijelaskan Ahmad, jika proses registrasi secara mandiri tidak berhasil, pelanggan bisa langsung mendatangi gerai masing-masing operator. Terutama bagi mereka yang gagal dalam proses validasi data kependudukannya.Ahmad mengatakan, jika data yang dimasukkan pelanggan baru dan lama tidak dapat tervalidasi meskipun telah memasukkan data yang sesuai e-KTP dan KK, pelanggan wajib mengisi Surat Pernyataan.Surat tersebut menyatakan, seluruh data yang disampaikan adalah benar, sehingga calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dan secara berkala melakukan registrasi ulang sampai berhasil tervalidasi.Setelah proses validasi, penyelenggara jasa telekomunikasi mengaktifkan nomor pelanggan paling lambat 1x24 jam. [liputan6.com]

Read More »

Survei Indikator: 68,3 Persen Puas dengan Kinerja Jokowi-JK

Mayoritas publik merasa puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama tiga tahun terakhir. Hal ini terungkap berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017.Sebanyak 60,39 persen responden menyatakan cukup puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Sementara 7,95 persen responden menyatakan sangat puas."Kalau ditotal, 68,3 persen responden kita sangat puas atau cukup puas dengan kinerja Jokowi-JK," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat merilis hasil survei di kantornya, Jakarta, Rabu (11/10/2017).Sementara, responden yang menyatakan kurang puas dengan kinerja Jokowi-JK sebesar 27,23 persen. Adapun responden yang menyatakan tidak puas sama sekali 2,26 persen. Jika dijumlahkan, totalnya 29,5 persen responden.Kepuasan masyarakat ini sejalan dengan keyakinan bahwa Jokowi-JK bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik pada tahun mendatang.Sebanyak 72,6 persen masyarakat yakin Jokowi-JK akan memimpin Indonesia menjadi lebih baik. Hanya 22,6 persen yang menjawab tidak yakin.Burhanuddin mengatakan, kepuasan dan keyakinan masyarakat ini didasari oleh sejumlah hal.Misalnya, membangun jalan umum (72 persen), membuat layanan kesehatan terjangkau (65 persen), membangun sarana transportasi umum (60 persen) dan membangun jalan tol luar Jawa (56 persen).Namun, kepuasan masyarakat minim di sejumlah bidang, seperti membuat harga kebutuhan pokok terjangkau (34 persen), mengurangi jumlah orang miskin (32 persen), menyediakan lapangan kerja (30 persen), dan mengurangi pengangguran (27 persen).Adapun, survei ini menggunakan multistage random sampling dengan 1.220 responden di seluruh wilayah Indonesia. Margin of error sekitar 2,9 persen.Politisi PDI-P Puti Guntur Soekarno yang hadir sebagai penanggap, menyambut baik hasil survei ini. Ia menilai hasil ini merupakan kebanggaan bagi PDI-P atau pun partai pendukung pemerintahan lainnya."Kita bisa melihat bahwa ini salah satu pembuktian dari beliau mulai maju di Pemilu dengan janjinya, bukan hanya janji manis saja. Ini tanda Pak Jokowi mendapat keyakinan dari masyarakat," ucap Puti.Namun, politisi Partai Gerindra Nizar Zahro menyebut bahwa kepuasan masyarakat dalam survei ini hanya persepsi semata. Kenyataannya, masih banyak janji Jokowi-JK yang belum terwujud."Misalnya dulu Pak Jokowi berjanji membuka 10 juta lapangan pekerjaan. Namun itu belum terwujud," kata dia.Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo memuji tim yang berhasil memoles pencitraan Jokowi. Khususnya tim yang bekerja di media sosial."Buzzer-nya Pak Jokowi luar biasa, hebat," kata Roy. [kompas.com]

Read More »

Istri Jonru Ginting Temui Fadli Zon di DPR untuk Minta Bantuan

Istri tersangka ujaran kebencian Jonru Ginting, Hendra Yulianti, menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10/2017).Yulianti menemui Fadli untuk meminta bantuan mediasi terkait kasus ujaran kebencian yang saat ini menjerat suaminya."Sebagai rakyat biasa, memohon supaya kami bisa dibantu untuk meminta perlindungan untuk suami saya," kata Yulianti di ruangan Fadli, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.Menanggapi kasus Jonru, Fadli menilai ada upaya penyelewengan kekuasaan. Ia menilai ada perbedaan terkait kasus ujaran kebencian yang dilakukan pihak pendukung pemerintah dan oposisi.Menurut Fadli, polisi sangat cepat memproses kasus ujaran kebencian yang dilakukan pihak oposisi, dan jarang memproses bila dilakukan pihak pendukung pemerintah.Ia menilai, apa yang dilakukan Jonru di media sosial bukanlah ujaran kebencian, melainkan bagian dari kebebasan berpendapat.Ia pun berencana menjenguk Jonru di ruang tahanan Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (12/10/2017) besok."Yang dilakukan Jonru masih dalam batas wajar. Kalau mau kritik sampaikan pendapat, aspirasi, apalagi kita negara demokrasi, silakan. Jadi set back kalau diperlakukan pada orang yang punya daya kritis," ucap politisi Partai Gerindra itu. [kompas.com]

Read More »

Presiden Jokowi: Harusnya Kita Optimistis, Jangan Ada Pesimistis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, dibanding periode yang sama tahun 2016 lalu, nilai ekspor Indonesia periode Januari – Agustis 2017 mencapai 108,79 miliar dollar AS. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 17,58 persen. Sementara ekspor non migas Januari – Agustus 2017 mencapai 98,76 miliar dollar AS atau naik 17,73 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.“Naiknya lumayan tinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016,” kata Presiden Jokowi saat membuka Trade Expo Indonesia (TEI) ke-32 Tahun 2017 di Nusantara Hall Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (11/10) siang.Semua ini, lanjut Presiden, merupakan perpaduan kerja sama beriringan antara eksportir, swasta, dunia usaha dengan pemerintah, dan tentu saja juga karena adanya pembangunan infrastruktur konektivitas yang telah dipercepat pemerintah dalam 3 tahun terakhir ini.Presiden juga menunjukkan bukti dalam peringkat indeks persaingan global atau Global Competitiveness Index, dimana posisi Indonesia pada 2017 berada di peringkat ke-36 dari 137 negara atau naik 5 peringkat dibanding tahun 2016 lalu yang masih berada di peringkat 41.“Ya , cukup baik. Bahkan, menurut World Economic Forum, kondisi Indonesia ini sama seperti yang dialami Korea Selatan (Korsel) saat pertama bangkit menuju negara industri dunia,” ungkap Presiden Jokowi.Harusnya kalau mendengar peringkat-peringkat kita naik ini, menurut Presiden, harusnya kita percaya diri, harusnya optimistis. “Jangan ada pesimisme diantara kita,” ujarnya.Kalau ada masalah, Presiden mengajak untuk diselesaikan. Kalau masih ada yang harus diperbaiki ya harus kita perbaiki, dibenahi. Tetapi ia menegaskan, bahwa ke depan kita semuanya harus optimistis.“Momentum kuat ini harus kita maksimalkan agar perdagangan Indonesia benar-benar menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi kita,” tutur Presiden Jokowi.Kepala Negara mengingatkan, bahwa pertumbuhan ekonomi kuncinya saat ini hanya ada dua. Yang pertama ekspor, ini harus naik, ekspor harus naik. Kedua, investasi juga harus naik. Tanpa dua hal ini, menurut Kepala Negara. tidak mungkin perekonomian kita ikut meningkat.Untuk itu, Presiden menekankan para pejabat kementerian agar memperhatikan hal-hal berikut:Pertama, kualitas produksi dan pengiriman barang harus dijaga ditingkatkan.Presiden mengingatkan bahwa pembeli itu memperhatikan aspek; spesifikasi barang harus sesuai pesanan; on budget, artinya harga harus kompetitif dan cocok dengan anggaran dari pemesan; ontime, pengantaran barang harus tepat waktu,barang harus diantar tepat waktu.Kedua, Indonesia harus terus membuka dan tembus pasar-pasar non tradisional. Kawasan pasar baru yang harus dibuka, misalnya Afrika, Turki, Arab Saudi, Pakistan, India, dan lainnya. “Ini harus cepat sebelum didahului oleh negara lain,” ujar Presiden Jokowi.Terakhir ,Presiden mengingatkan agar trade expo dibuat semakin baik agar pembeli dari luar negeri semakin banyak yang datang. Presiden mengharapkan agar skala dan kualitasnya harus kelas- kelas dunia, tidak boleh lagi kecil-kecilan dengan kualitas ala kadarnya.“Saya melihat kualitasnya tahun ini semakin baik, dan tahun depan harusnya semakin baik lagi,” kaya presiden sebelum menutup sambutannya.Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf. [setkab.go.id]

Read More »

Akhir Oktober, Aktivasi Kartu SIM Prabayar Wajib Pakai KTP dan KK

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memperketat proses aktivasi kartu SIM prabayar milik operator telekomunikasi. Pelanggan baru maupun lama wajib mendaftarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP dan nomor kartu keluarga ( KK) miliknya.Data NIK dan nomor KK yang dicantumkan dalam proses aktivasi tersebut nantinya akan dicocokkan dengan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil (Dukcapil), sehingga pengguna tidak bisa lagi sembarangan memasukkan nomor."Soal registrasi prabayar ini sebenarnya kita terlambat, sudah sejak 2005 atau 12 tahun ada kebijakannya . Saat itu memang belum efektif karena esoksistemnya belum terbentuk," ujar Menkominfo Rudiantara saat bicara di hadapan wartawan, Rabu (11/10/2017)."Kalau sekarang sudah ada e-KTP, sudah ada ekosistemnya dan bisa dilakukan. Nanti mulai 31 Oktober 2017, semua wajib mendaftarkan nomor dengan cara ini," imbuhnya.Pendaftaran NIK dan KK bisa dilakukan oleh pelanggan sendiri setelah membeli kartu prabayar. Atau bisa juga dilakukan melalui gerai operator masing-masing.Untuk pendaftaran yang dilakukan sendiri, pengguna bakal dibatasi hanya bisa mendatarkan tiga nomor prabayar dari satu operator seluler. Sedangkan pendaftaran melalui gerai masing-masing operator, tidak dibatasi jumlahnya.Sementara itu, bagi pengguna lama, diharuskan untuk mendaftar ulang. Sistem nantinya akan mengirimkan notifikasi. Saat sudah mendapatkan notifikasi, pengguna diharuskan untuk memasukkan nomor KTP dan KK.Tidak bisa pakai KTP dan KK palsuDirjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrullah mengatakan bahwa pihaknya memastikan bahwa pelanggan tidak bisa lagi memakai NIK atau nomor KK palsu untuk mengaktifkan nomor prabayar. Pasalnya, Dukcapil telah memberi akses database kepada operator, sehingga bisa dipakai untuk mencocokkan NIK dan nomor KK yang didaftarkan pelanggan."Operator kami beri password untuk bisa mengakses dan mencocokkan data dengan kecepatan hingga 1 juta NIK per hari. Kalau sekarang dari enam operator rata-rata sudah mengakses 170.000 NIK per hari," ujar Zudan."Kami jamin operator hanya bisa melihat data saja, tidak mengubahnya. Karena akses yang diberikan kan berbeda. Data yang bisa dilihat nanti verifikasi NIK, nomor KK, nama, tempat tanggal lahir, serta alamat. Jadinya masing-masing nomor seluler, akan langsung terhubung ke NIK. Bisa diketahui data pemiliknya," imbuhnya. [kompas.com]

Read More »