Home / 2017 / October (page 3)

Monthly Archives: October 2017

Didukung Mayoritas Mutlak, Presiden Jokowi: Perppu Ormas Untuk Jaga Persatuan dan Kebhinekaan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan atas keputusan rapat paripurna DPR-RI yang menyetujui Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi Undang-Undang, pada Selasa (24/10) lalu.Menurut Presiden, Perppu Ormas telah disahkan oleh DPR dengan mayoritas mutlak. Yang hadir 445, yang mendukung 314, yang tidak mendukung 131. “Artinya jelas, banyak yang mendukung, mayoritasnya mutlak,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Tahun 2017 di Hall B3, JIExpo Kemayoran Jakarta, Kamis (26/10) pagi.Presiden menegaskan, bahwa Perppu ormas ini dibuat jelas sekali untuk menjaga persatuan, untuk menjaga kebhinekaan, untuk ideologi negara kita Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia.“Ini menyangkut eksistensi negara di masa-masa yang akan datang. Supaya jangan sampai ada yang mencoba-coba untuk mengganti ideologi negara kita Pancasila. Jadi jelas tujuannya,” tegas Presiden Jokowi.Terkait adanya keinginan untuk merevisi Perppu Ormas yang sudah disetujui DPR-RI untuk jadi Undang-Undang, Presiden Jokowi , mempersilahkannya untuk dimasukkan dalam program legislasi nasional (prolegnas). “Ada yang belum baik, ada yang masih belum ditambah, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu direvisi. Silahkan,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai acara pembukaan Rakernas Walubi itu.Pemerintah, tegas Presiden, bersikap terbuka. Kalau masih ada yang belum baik ya harus diperbaiki.Apresiasi Keberanian Presiden JokowiSebelumnya, Ketua Dewan Pengawas Walubi Murdaya Poo dalam laporannya sempat menyinggung masalah disetujuinya Perppu Ormas menjadi Undang-Undang oleh DPR-RI itu. “Kami mengucapkan selamat atas pengesahan Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-undang. Dengan pengesahan Perppu menjadi Undang-Undang merupakan momentum besar yang penuh arti bagi bangsa Indonesia,” kata Murdaya.Walubi, kata Murdaya, sangat mengapresiasi sikap Presiden Jokowi begitu berani dan tegas mengeluarkan perppu Ormas yang sekarang telah disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang.“Presiden kita walaupun beliau sopan dan lemah lembut namun nyatanya kuat Presiden kita tabah, berani dan tegas luar biasa. Marilah kita syukuri dan doakan Indonesia yang dipimpin beliau selamat dan sukses, Indonesia maju dan sejahtera,” ucap Murdaya.Tampak hadir dalam kesempatan itu antara Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Ketua Rembug Nasional, Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, dan Duta Besar Negara Sahabat. [setkab.go.id]

Read More »

SBY Ancam Keluarkan Petisi Politik jika Pemerintah Tak Revisi UU Ormas

Partai Demokrat mengancam akan mengeluarkan petisi politik jika pemerintah tidak merevisi Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat.Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui video yang diunggahnya ke akun YouTube Demokrat TV.SBY menuturkan, pemerintah sudah berjanji untuk merevisi UU Ormas setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2 Tahun 2017 disahkan pada paripurna DPR beberapa waktu."Bagaimana kalau pemerintah ingkar janji, bagaimana kalau Demokrat sudah setuju tapi dengan catatan dilakukan revisi, tiba-tiba pemerintah tidak melakukan revisi, ingkar janji," ujar SBY, Rabu (25/10/2017)."Maka sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dengan tegas dan terang saya sampaikan kalau itu terjadi Partai Demokrat akan mengeluarkan petisi politik," kata dia.Petisi politik itu nantinya berisi pernyataan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah dianggap terlalu mudah mengingkari janjinya sehingga SBY menganggapnya tak bisa lagi dipercaya."Bagaimana mungkin kita percaya pada pemerintah kalau tidak jujur dan mudah sekali berbohong. Itu semua tidak jujur, mudah sekali berbohong, ingkar janji termasuk perbuatan tercela," tutur SBY.SBY menambahkan, menurut Undang-Undang Dasar 1945 jika pemerintah masih melakukan perbuatan tercela maka bisa mendapat sanksi yang berat.Namun, Presiden Keenam RI itu masih percaya bahwa pemerintah tidak akan mengingkari janji."Saya masih percaya akan ada perubahan dan revisi UU Ormas," kata dia.SBY juga menyampaikan empat pasal yang menurut dia perlu direvisi. Empat pasal tersebut berkaitan dengan paradigma hubungan pemerintah dan ormas, pemberian sanksi, penafsiran Pancasila, dan ancaman pidana.Itulah yang menurut SBY membuat Demokrat menyetujui Perppu Ormas. Sebab, jika Demokrat langsung menolak Perppu Ormas maka belum tentu ada revisi UU."Satu, dua, tiga, empat itulah yang oleh Partai Demokrat kalau masih menjadi Undang-Undang berbahaya," ujar politisi kelahiran Pacitan, Jawa Timur itu.Perppu 2/2017 tentang Ormas telah disahkan sebagai undang-undang melalui rapat paripurna DPR.Perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang melalui mekanisme voting. Sebab seluruh fraksi pada rapat paripurna gagal mencapai musyawarah mufakat meskipun telah dilakukan forum lobi selama dua jam.Tercatat, ada tujuh fraksi yang menerima perppu tersebut sebagai undang-undang yakni Fraksi PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura.Namun Fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi perppu yang baru saja diundangkan itu.Sementara itu, tiga fraksi lainnya yakni PKS, PAN, dan Gerindra menolak Perppu Ormas karena menganggap bertentangan dengan asas negara hukum karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas. [kompas.com]

Read More »

Presiden Jokowi Ingin Perhutanan Sosial Hadirkan Keadilan Ekonomi Rakyat

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo menegaskan kembali penyediaan alokasi 12,7 juta hektar lahan perhutanan sosial bagi kelompok-kelompok masyarakat marginal. Hal itu merupakan bagian dari program reforma agraria yang ditujukan untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan.Hal itu ia sampaikan saat membuka Konferensi Tenurial Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan Indonesia Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 25 Oktober 2017."Semangat reforma agraria dan perhutanan sosial adalah bagaimana lahan dan hutan yang merupakan bagian dari sumber daya alam Indonesia dapat diakses oleh rakyat dan dapat menghadirkan keadilan ekonomi dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat," ujarnya.Persoalan mengenai sengketa tanah sebagaimana yang sering Presiden ungkapkan sesungguhnya juga sering terjadi pada masyarakat-masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan adat. Oleh karenanya, sejak beberapa waktu lalu, program reforma agraria digulirkan oleh pemerintah."Pemerintah menargetkan alokasi untuk perhutanan sosial 12,7 juta hektar. Intinya adalah untuk kelompok-kelompok masyarakat marginal, kelompok-kelompok nonelit, dan mereka yang membutuhkan akses dan keadilan ekonomi sehingga ketimpangan dan kesenjangan bisa kita tekan," tegasnya.Melalui konferensi skala internasional yang diselenggarakan pada 25-27 Oktober 2017 ini, Presiden berharap lahirnya rumusan dan peta jalan yang dapat diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, masyarakat sipil, dan para pelaku usaha dalam rangka mempercepat program reforma agraria."Terutama peta jalan yang dapat menunjukkan arah yang pasti dan berkelanjutan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat," ia menjelaskan.Dalam acara tersebut, pemerintah turut menegaskan pengakuan hutan adat kepada 9 kelompok masyarakat hukum adat. Selain itu, turut diberikan pula hak pengelolaan hutan desa kepada 9 lembaga pengelola hutan desa."Hari ini kembali kita tegaskan pengakuan hutan adat yang secara keseluruhan ada 9 kelompok masyarakat hukum adat. Kita resmikan pengakuan hutan adatnya dengan area seluas 3.341 hektar. Sudah diserahkan tadi sekaligus pemberian secara langsung hak pengelolaan hutan desa kepada 9 lembaga pengelola hutan desa seluas 80.228 hektar. Ini bukan angka yang kecil dan akan kita teruskan," ucapnya.Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesannya kepada para penerima hak kelola hutan agar sesegera mungkin membuat perencanaan bisnis dan konservasi lahan hutan yang telah diterimanya. Tentunya Presiden tidak menginginkan lahan-lahan perhutanan sosial yang hak pengelolaannya telah diberikan menjadi percuma karena tidak digarap dengan produktif."Jangan sampai ini sudah diserahkan kemudian hutannya tidak produktif jadi percuma. Kita menyerahkan ini tujuannya jelas agar hutan ini produktif, entah untuk hutan wisata, pemanfaatan sumber daya alam, dan bisa memberikan pendapatan kepada masyarakat di sekitar hutan ini. Saya kira arahnya ke sana," tutur Presiden.Terakhir, Kepala Negara juga memberikan selamat kepada para penerima hak pengelola hutan desa yang telah mendapatkan akses legal perhutanan sosial. Ia juga mengajak para pemangku hutan adat untuk bekerja sama demi kesejahteraan rakyat."Kita semua harus bekerja sama mewujudkan hak-hak rakyat dalam pengelolaan hutan demi generasi masa kini dan masa datang," tutupnya.Dalam laporannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan bahwa target pemerintah dalam bentuk Perhutanan Sosial seluas 12,7 hektar dan Reforma Agraria seluas 9 juta hektar merupakan cita-cita dalam semangat Nawacita yang ditegaskan dalam RPJMN 2015-2019, guna dapat menjawab tantangan beragam pola penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam rakyat secara lestari di perdesaan seperti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah pertanian dan perkebunan, wanatani rakyat dan wilayah adat.Turut mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Presiden Jokowi Bertemu Gubernur dan Wagub DKI Jakarta

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo hari ini, Rabu, 25 Oktober 2017, menerima kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Istana Merdeka Jakarta.Dalam pertemuan yang dimulai pukul 11.10 WIB, Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.Usai pertemuan yang berlangsung selama satu jam, Anies menjelaskan kepada para jurnalis bahwa pertemuan dengan Kepala Negara membahas setidaknya enam topik, utamanya terkait persiapan Asian Games 2018.“Jakarta menjadi salah satu kota penyelenggara dan kita harus bersiap untuk itu. Detailnya kami bicarakan,” ujar Anies.Selain itu, pembangunan sejumlah proyek infrastruktur pendukung pelaksanaan Asian Games 2018 di DKI Jakarta juga turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Mulai dari Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), hingga trotoar.“Kami juga melaporkan ke Presiden bahwa kita sudah melihat proyek-proyek yang sudah berjalan. MRT. Dari awal kita memastikan proyek berjalan _on time_ dan kualitasnya baik,” kata Anies.Sejumlah permasalahan lain yang terjadi di Ibu Kota juga tak luput dari pembahasan. Secara mendalam, ketiganya membahas penanggulangan masalah banjir hingga sodetan Sungai Ciliwung."Diskusi agak detail, lalu tema lain soal penataan kampung. Kampung-kampung kumuh kita akan tata," tutur Anies.Bahkan, dalam pertemuan tersebut muncul gagasan untuk membangun stadion baru di DKI Jakarta yang bertaraf internasional."Bagaimana membangun stadion dengan bagus, kelasnya kelas dunia, di Jakarta stadionnya betul-betul bisa dijadikan rujukan internasional," ucap Anies.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Anies-Sandi Akan Bertemu Presiden Jokowi di Istana

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pernah menyatakan akan bertemu Presiden Jokowi beberapa hari setelah dilantik. Rupanya pertemuan itu akan berlangsung nanti siang di Istana.Anies akan didampingi Wagub DKI Sandiaga Uno dalam pertemuan itu. Menurut jadwal yang diberikan oleh Tim Komunikasi Anies-Sandi, pertemuan berlangsung di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, pukul 11.00 WIB, Rabu (25/10/2017)."Benar, ada agenda pertemuan itu," kata jubir presiden Johan Budi saat dikonfirmasi.Sementara itu belum ada keterangan resmi dari pihak Istana mengenai pertemuan ini. Biasanya, pertemuan akan bersifat internal apabila tak ada keterangan resmi.Sebelumnya Anies pun sudah bertandang ke Istana setelah dilantik. Namun kehadiran Anies dalam rangka Jokowi mengumpulkan para kepala daerah se-Indonesia pada Selasa 24 Oktober 2017."Presiden memaparkan soal efisiensi pengurusan izin-izin. Presiden memberikan arahan agar dunia usaha harus berkembang dan pemerintah harus memudahkan agar dunia usaha berjalan baik," kata Anies usai pertemuan dengan Jokowi dan kepala daerah se-Indonesia, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, kemarin.Tak ada arahan khusus untuk Anies dari Jokowi kemarin. Belum diketahui pula apa yang akan dibicarakan nanti siang.Sebelumnya Seskab Pramono Anung pernah menyebut apabila Jokowi memanggil Anies-Sandi, maka akan membicarakan program yang berurusan antara pemerintah pusat dengan DKI Jakarta. Salah satunya adalah proyek MRT dan LRT."Pada saat ratas terakhir membahas tentang LRT/MRT dan juga hal yang berkaitan lainnya memang pada waktu itu presiden memberikan arahan akan dibahas dengan pemerintahan yang baru. Artinya, dengan Gubernur Anies dan juga Wagub Sandi," kata Seskab Pramono Anung di Istana Bogor, Jl Ir H Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10). [detik.com]

Read More »

Tiga Tahun Jokowi-JK dan Percepatan Infrastruktur

Foto : Biro Pers SetpresTiga tahun pemerintahan Jokowi-JK telah mencatatkan prestasi dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Hal ini tampak dari pengeluaran untuk infrastruktur yang terus meningkat sejak pemerintahan ini berkuasa.Pada 2014 porsi anggaran infrastruktur semula hanya sebesar Rp155,9 triliun atau 9,5 persen dari total belanja negara, melonjak sebesar 14,2 persen pada 2015 menjadi Rp290,3 triliun. Anggaran negara 2016 semakin tinggi menjadi 15,2 persen atau Rp313,5 triliun. Dalam APBN-P 2016, angkanya bertambah lagi sebesar Rp16 triliun. Pada APBN-P 2017, total anggaran infrastruktur mencapai Rp388,3 triliun.Sementara dalam RAPBN-P 2018, anggaran untuk infrastruktur naik lagi menjadi Rp409 triliun atau 18,5 persen dari total nilai belanja negara. Berdasarkan RPJMN 2015-2019, biaya pembangunan infrastruktur hingga 2019 mencapai Rp5.519,4 triliun. Dari estimasi biaya itu, 40,1 persen atau sebesar Rp2.215,6 triliun berasal dari APBN. Jika dirata-ratakan per tahun, RI membutuhkan anggaran infrastruktur Rp1.100 triliun.Sementara itu, porsi yang dibiayai APBN hanya sekitar 30 persen atau Rp387,2 triliun, kemudian dari APBD sebesar 11 persen dan dari BUMN sebesar 22 persen. Sisanya dari pembiayaan swasta termasuk sektor keuangan seperti perbankan dan nonbank serta pasar modal. Investasi infrastruktur di RI tertinggal jauh jika dibandingkan dengan Tiongkok dan India.Sejak 2009, investasi infrastruktur di India sudah di atas tujuh persen PDB dan di Tiongkok sejak 2005 sudah mencapai 9-11 persen PDB. Sementara itu, di Indonesia baru mencapai 4,5-5 persen PDB. Berdasarkan rule of thumb investasi infrastruktur minimal lima persen dari PDB.Ketertinggalan Indonesia dalam pencapaian kemajuan infrastruktur tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan anggaran negara. Keterbatasan anggaran telah menghambat percepatan pembangunan infrastruktur, sedangkan pengeluaran pemerintah lebih banyak untuk pengeluaran anggaran rutin.Infrastruktur yang minim, menurut mantan Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick, merupakan salah satu dari tiga penyebab mengapa negara berpendapatan menengah terperangkap dan tidak mampu beranjak menjadi negara maju.Untuk itu, konsistensi pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi-JK harus bisa menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerataan dan menurunkan kemiskinan sekaligus upaya keluar dari middle income trap. Jika pemerintahan Jokowi-JK dalam lima tahun ini bisa terus menggenjot pembangunan infrastruktur, itu akan memberikan dampak positif pada periode kepresidenan berikutnya.Pada dasarnya benefit pembangunan infrastruktur bersifat jangka panjang. Kemajuan dalam pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Dorongan pemerintah untuk memacu infrastruktur memberikan efek positif terhadap upaya mendorong efisiensi dan daya saing perekonomian.Dalam laporan Bank Dunia (2011) juga disebutkan bahwa perbaikan infrastruktur memiliki korelasi positif terhadap peningkatan kualitas pembangunan dan pengurangan kemiskinan. Sementara itu, pembangunan infrastruktur di kawasan ASEAN, menurut studi Sun (2013), menghasilkan efek ganda penurunan kemiskinan dan pertumbuhan secara inklusif.Sejatinya, pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi positif terhadap kemakmuran. Keberadaan infrastruktur yang memadai dan berdaya saing memberikan kontribusi terhadap penurunan biaya operasional kegiatan ekonomi dan bisnis, meningkatnya volume kegiatan ekonomi, turunnya biaya input usaha produksi, dan meningkatnya modal manusia, terbukanya peluang kegiatan ekonomi baru, serta kesempatan berusaha dan bekerja.Alokasi infrastruktur juga harus memberikan efek positif terhadap konektivitas pembangunan antarwilayah sehingga menghasilkan pertumbuhan yang inklusif. Pembangunan infrastruktur provinsi dan kabupaten/kota harus dihubungkan dengan infrastruktur nasional dan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang dapat membuka akses pasar hasil produksi pertanian dan membuka akses wilayah terpencil/terisolasi.Untuk itu, pembangunan infrastruktur dasar harus mampu memetakan kebutuhan dalam mendorong kemajuan daerah dan masyarakat. Hal ini akan mendorong akses masyarakat terhadap fasilitas publik menjadi lebih baik.Dengan demikian, akselerasi pembangunan infrastruktur lebih terasa manfaatnya dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, memacu pertumbuhan, membuka lapangan usaha dan kesempatan kerja. Selain itu, pengembangan infrastruktur harus memperhatikan aspek kewilayahan dengan membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.Setiap daerah memiliki keunggulan berbasis kekayaan SDA, SDM, dan kapasitas kelembagaannya. Pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan karakteristik dan karakter daerah sehingga mampu memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas publik. Dengan cara ini, pembangunan tidak lagi bias ke arah perkotaan sehingga bisa mengurangi ketimpangan antarwilayah desa-kota dan Jawa-luar Jawa.Selama ini sekitar 82 persen PDRB masih berkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Program pengurangan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari pembangunan infrastruktur di perdesaan dan sektor-sektor yang menampung kehidupan masyarakat desa, seperti pertanian dan perikanan.Alokasi dana desa yang anggarannya terus naik diharapkan bisa menstimulasi perekonomian masyarakat bawah sehingga masyarakat bisa menikmati kemajuan pembangunan. Pengeluaran infrastruktur untuk sektor pertanian sangat penting karena berpengaruh positif terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga, kemandirian pangan, dan kesejahteraan petani.Pada sisi lain, pengeluaran infrastrukur untuk sektor pertanian memiliki keterkaitan dengan sektor lain baik yang di hulu maupun di hilir. Menurut hasil studi BI, setiap peningkatan pertumbuhan sektor pertanian satu persen akan menurunkan tingkat kemiskinan nasional 2,76 persen dan tingkat kemiskinan di sektor pertanian 7,34 persen, sedangkan di sektor industri hanya menurunkan kemiskinan nasional 0,11 persen dan kemiskinan di sektor industri 1,51 persen.Di samping itu, ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam menunjang pembangunan infrastruktur seperti memperbaiki kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintah. Penguatan kapasitas pemerintah diperlukan agar penyerapan anggaran bisa optimal sekaligus meminimalkan kebocoran anggaran.Kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintah juga diperlukan untuk mendorong efisiensi investasi karena Indonesia masih memiliki incremental capital output ratio (ICOR). Inilah yang menyebabkan investasi yang kita lakukan belum menghasilkan pertumbuhan PDB yang lebih kuat. BPS mencatat ICOR RI pada 2016 masih 6,46 persen.Artinya produktivitas belum cukup kuat yang mengindikasikan jumlah investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan USD1 dalam perekonomian karena memerlukan kurang lebih USD7 dalam investasi untuk bisa menghasilkan tambahan USD1.Harus diakui, meski ICOR masih cukup tinggi, angka ini sudah turun sedikit bila dibandingkan dengan 2015 yang masih 6,64 persen. Sejak 2011, ICOR terus meningkat dan pada 2016 baru kembali turun. ICOR digunakan sebagai alat untuk menghitung investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu output nasional.ICOR bisa menjadi panduan untuk menghitung efisiensi produksi nasional. Semakin kecil angka ICOR, semakin efisien produksinya. Pembangunan infrastruktur juga harus menunjang efisiensi dan daya saing perekonomian seperti efisiensi biaya logistik sehingga mendorong iklim investasi yang sehat dan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat dan investor dalam meningkatkan investasi guna mendukung kualitas pertumbuhan ekonomi. [metrotvnews.com]

Read More »

Perppu Ormas Penegasan Komitmen Pemerintah Pada Pancasila

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan akhirnya disahkan sebagai Undang-Undang di rapat paripurna DPR. Pengesahan Perppu dilakukan lewat mekanisme voting. Hasilnya tujuh fraksi menerima, sisanya tiga fraksi, yakni Gerindra, PKS dan PAN menolak.Usai menghadiri rapat paripurna, saat diwawancarai para wartawan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, ia sebagai wakil pemerintah menghormati proses yang terjadi dalam rapat paripurna DPR. Memang ada perbedaan sikap. Tapi menurutnya itu adalah hal yang wajar. Tapi yang perlu ditegaskan kata dia, Perppu Ormas adalah bentuk penegasan komitmen pemerintah dalam menjaga Pancasila dan NKRI."Perppu ini dalah penegasan komitmen Pemerintah, komitmen Pak Jokowi terhadap ideologi Pancasila yang harus kita pertahankan," ujar Tjahjo, di Jakarta, Selasa (24/10).Tapi Tjahjo terus terang merasa kecewa, ada anggota dewan mengatakan Presiden Jokowi telah melanggar UUD 1945. Justru lewat Perppu Ormas, pemerintah yang tentunya juga Presiden Jokowi, ingin menegaskan komitmennya pada amanat konstitusi dan juga Pancasila."Tadi cukup sedih kalau ada anggota dewan yang mengatakan Pak Jokowi melanggar UUD 45. Justru dengan Perppu ini beliau ingin menegaskan komitmennya pada Pancasila," katanya.Tjahjo mengingatkan, tugas menjaga Pancasila, adalah tugas semua warga negara. Bukan hanya pemerintah. Termasuk anggota DPR yang juga punya program empat pilar. Prinsipnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa harus menjadi komitmen bersama. Dan, Perppu bagian dari sebuah proses untuk penegasan itu.Terkait revisi UU Ormas, atau Perppu, menurut Tjahjo, pemerintah dalam posisi terbuka. Tapi Tjahjo menegaskan, revisi tak menyentuh posisi Pancasila dan UUD 1945. Itu sudah jadi prinsip. Sudah final. Tak bisa diganggu gugat lagi. Siapa pun tak boleh mengotak-atik itu."Jangan sampai revisinya Pancasila dan UUD 1945. Kalau itu sudah final. Sebagai ideologi ini harus final. Orang mau berhimpun, berserikat, berpartai, berkelompok dengan dasar agama, kepentingan, aspirasi, daerah, suku, agama, sah, " ujarnya.Namun Tjahjo menegaskan, sebagai ormas atau kelompok sekecil apapun, termasuk itu kelompok reuni atau organisasi wartawan tetap harus menempatkan Pancasila sebagai ideologi. Ditegaskannya juga Pancasila bukan alat politik. Pancasila itu ideologi."Apalagi tadi mengatakan dengan Perppu ini pemerintah mau seenaknya, bukan," katanya.Terkait poin-poin yang diminta untuk direvisi, kata Tjahjo, pemerintah akan melihat dulu. Prinsipnya, sepanjang yang penting ada revisi, tentu akan direvisi secara terbatas. Tjahjo juga bercerita, dulu zaman SBY ada dua Perppu yang dibahas sama-sama. Bahkan dirombak bersama - sama pula."Jadi enggak masalah. Kan apapun penyusun kan DPR bersama-sama dengan pemerintah. Jadi kami enggak ada masalah soal setuju dan enggak setuju ya kami memahami sebagai lembaga politik," ujarnya.Tapi kata dia yang harus diingat, Presiden mengeluarkan Perppu Ormas yang kemudian disampaikan ke DPR untuk dibahas serta disetujui karena yakin kalau parlemen juga punya komitmen sama. Komitmen untuk menjaga ideologi Pancasila. Kalau kemudian ada yang mengatakan, presiden atau pemerintah melanggar hukum, itu tidak tepat. Sebab, bagi yang tak setuju tetap diberi kesempatan menggugat itu secara hukum."Memberi kesempatan di MK, sekarang MK sedang sidang. Mau PTUN, silahkan PTUN, ada prosesnya," kata dia. [kemendagri.go.id]

Read More »

Menko Luhut Kaji Potensi Sampah Plastik Jadi BBM

Menteri Koordinator bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tengah mengkaji potensi sampah plastik untuk diubah menjadi bahan bakar minyak (BBM). Ia telah membentuk tim untuk mengkaji dan meninjau langsung proyek serupa di Australia."Kami punya tim di bawah Pak Ridwan (Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman) yang akan melihat ke sana minggu-minggu depan. Mereka akan lihat dan meninjau ke Australia," kata Luhut seperti dilansir Antara, di Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Selasa 24 Oktober 2017.Mantan Menko Polhukam itu mengakui belum tahu secara rinci teknologi untuk memanfaatkan potensi sampah plastik. Namun, ia meyakini sampah plastik dapat diubah menjadi solar dan bisa dapat digunakan sebagai alternatif BBM fosil."Itu plastik basah pun bisa, jadi bukan hanya plastik kering saja," kata dia.Pemerintah terus mencari solusi untuk menangani masalah sampah plastik. Sebab, Indonesia disebut sebagai negara kedua di dunia penghasil sampah plastik ke lautan.Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan uji coba mencampurkan kandungan plastik dari sampah dengan aspal jalan. Proyek percobaan itu telah dilakukan di Bali dan Bekasi.Ada pun untuk pengolahan sampah plastik menjadi BBM, sebuah perusahaan di Australia menggunakan teknis pemanasan hingga 400 derajat celcius di lingkungan rendah oksigen untuk menghasilkan bensin dan diesel.Namun, Luhut tidak memastikan apakah perusahaan Australia tersebut yang dimaksud akan menjadi contoh proyek penanganan sampah plastik menjadi BBM. [metrotvnews.com]

Read More »

Saat Menteri Susi Belajar Sejarah Pulau Run yang Dulu Dijarah Belanda

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph R. Donovan menghadiri acara Peringatan 350 Tahun Treaty of Breda (Perjanjian Breda), yaitu kesepakatan pertukaran Manhattan (sekarang New York) dengan Pulau Run, Kepulauan Banda di Kabupaten Maluku Tengah.Peringatan perjanjian antara Belanda dan Inggris tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti 350 tahun Treaty of Breda oleh Susi dan Donovan, di Pulau run, Minggu 22 Oktober 2017 lalu.Perjanjian Breda merupakan kesepakatan Belanda untuk melepaskan kekuasaannya di Manhattan yang kala itu dinamai Nieuw Amsterdam untuk ditukar dengan Pulau Run di Kepulauan Banda demi mempertahankan monopoli Belanda atas perdagangan rempah dunia pada abad ke-17.Dalam pidatonya pada acara tersebut, Susi menyampaikan kekagumannya akan pulau Run yang ditukar oleh Belanda (saat itu masih menjajah Indonesia) dengan Pulau Manhattan karena hasil perkebunannya berupa buah pala yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.Pulau Run yang saat itu dimiliki Belanda membuat negara tersebut sempat memegang peran penting dalam perekonomian dunia berkat hasil buah palanya."Saya sebetulnya tidak mengira bahwa ada pulau kecil jauh dari mana-mana, in the middle of nowhere, bisa menjadi bahan tukar guling antara dua pemerintah di dunia. Bahkan itu yang mengakhiri perang antara Belanda dan Inggris. Itu adalah salah satu hal yang luar biasa," kata Susi seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima detikFinance, Selasa (24/10/2017).Namun, selain terkenal dengan kekayaan rempah-rempahnya, Pulau Run juga terkenal dengan hasil lautnya. Untuk itu, Susi mengingatkan masyarakat agar turut mengembangkan potensi laut dengan optimal.Susi ingin agar masyarakat Pulau Run dan masyarakat Maluku pada umumnya menjaga lautnya dari 'penjarahan' negara asing, selayaknya mereka menjaga sumber daya rempah dari para penjajah."Kapal-kapal ikan besar besar yang selama ini mengambil ikan Bapak dan Ibu punya sudah pergi. Sekarang Tuna besar-besar Bapak nikmati dan tangkap. Saya yakin 3 tahun yang lalu tidak ada ikan tuna yang 90 kg di sini karena dari dulu lebih dari ribuan kapal asing di Provinsi Maluku yang menangkap ikan di tengah laut Bapak-bapak," tutur Susi.Sebagai tindak lanjut bersihnya laut dari pencuri, wanita asal Pangandaran itu meminta masyarakat setempat untuk ikut mengawasi kembalinya para pencuri ikan dan meninggalkan penggunaan alat tangkap dan bahan peledak yang dapat merusak lingkungan seperti trawl (pukat harimau), bom, dinamit, potasium, dan sebagainya.Dia juga mengimbau agar masyarakat tidak lagi memunggungi laut dengan mengubah beranda depan rumah menghadap ke laut. Hal ini dilakukan agar masyarakat tak lagi sembarangan membuang sampah ke laut."Sekarang dapurnya yang menghadap ke jalan, kamar dan ruang depannya yang menghadap ke laut. Betapa indahnya liat gelombang, riaknya air biru, bersih, cantik," lanjut Susi.Ia juga ingin masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga laut dari sampah plastik."Tolong bersihkan jangan sampai ramalan 2050 itu nanti terbukti. Nanti 2030 sampah dan ikan, plastik dan ikan sama jumlahnya di laut. Tahun 2050 lebih banyak plastik daripada ikan di laut," imbuhnya.Hal ini menjadi penting karena menurut Menteri Susi, jika dulu orang tertarik datang ke Maluku karena pala, lada, dan cengkehnya, sekarang laut, koral, dan ikannya yang menjadi daya Tarik."Kembalikan sejarah seperti 300 tahun yang lalu. Masyarakat dari seluruh dunia mencari Pulau Run karena kekayaannya yaitu ikan, koral yang bersih, dan air laut yang jernih," tutup Susi. [detik.com]

Read More »

Kok Bisa Tol Becakayu Mangkrak 22 Tahun Sejak Era Soeharto?

Proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) bisa jadi merupakan proyek yang sudah sangat lama dinanti-nanti penyelesaiannya oleh warga yang sering melintas di area Kalimalang, Jakarta Timur hingga Bekasi. Bagaimana tidak, proyek ini sudah dimulai sejak tahun 1995 pada era Presiden Soeharto.Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri saat meninjau proyek ini langsung pada tahun lalu."(Mangkrak) 22 tahun, kemudian dimulai lagi Januari 2015 kemarin, kebut-kebutan," ungkap Jokowi, Senin (7/11) tahun lalu.Berdasarkan informasi yang dihimpun detikFinance, Selasa (24/10/2017), rencana pembangunan jalan tol tersebut diinisiasi pada tahun 1995 dengan tujuan mengurangi kemacetan di jalur Bekasi-Jakarta. Setahun kemudian, PT Kresna Kusuma Dyandra Marga yang merupakan patungan empat perusahaan yang menjadi investor jalan tol Becakayu mendapatkan konsesi pengelolaan ruas tol ini.Dua tahun berselang atau pada 1998, Indonesia didera krisis moneter yang memporak-porandakan berbagai aspek ekonomi di tanah air. Proyek jalan tol ini menjadi salah satu yang terkena imbasnya hingga akhirnya mangkrak.Di tahun 2013 kementerian yang waktu itu masih bernama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), menggelontorkan dana Rp 350 miliar untuk membantu proses pembebasan lahan jalan tol ini. Tujuannya untuk menstimulus dilanjutkannya kembali pembangunan jalan tol ini.Tapi ternyata imbas krisis ekonomi 1998 ditambah krisis ekonomi 2008 ke Investor Jalan tol Becakayu masih terasa. Sehingga proses pembangunan pun masih tersendat.Akhirnya, pada Oktober 2014, PT Waskita Karya lewat anak usahanya PT Waskita Toll Road mengambil alih sebagian besar saham Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yakni, PT Kresna Kusuma Dyandra Marga.Lewat akuisisi saham dengan nilai transaksi mencapai Rp 240 miliar itu, BUMN konstruksi tersebut langsung menguasai kepemilikan sebesar 60% atas PT Kresna Kusuma Dyandra Marga.Surat Ijin Mulai Kerja (SIMK) pun dikeluarkan pada 5 Februari 2015 untuk pengerjaan seksi 1b dan 1c sepanjang 8 km. Secara keseluruhan, ruas yang mencapai panjang 21,04 km ditarget baru bisa beroperasi secara penuh pada 2021 nanti.Pengambilalihan tersebut berimbas pada perubahan struktur pemegang saham. PT Waskita Karya Tbk adalah pemegang 60% saham PT KKDM, sisanya badan usaha lainnya yakni PT Tirtobumi Prakarsatama sebesar 14,97%, PT Citra Mandiri Sukses Sejati sebesar 12%, PT Remaja Bangun Kencana sebesar 6%, PT Indad Utama sebesar 6% dan PT Jasa Marga sebesar 1,03%.Nah, jika tak ada halangan, Sebagian ruas tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) sepanjang 8 km, yang menyambungkan seksi 1B dan 1C (Cipinang Melayu-Pangkalan Jati-Jakasampurna), akan diresmikan dan beroperasi November tahun ini. [detik.com]

Read More »