Home / 2017 / October (page 3)

Monthly Archives: October 2017

Luhut: Tak Ada Cerita Tiongkok Invasi Indonesia

Menteri Koordiantor Kemaritiman Luhut Panjaitan menjamin isu tentang Tiongkok yang menginvasi Indonesia adalah kebohongan. Dia memastikan hal itu tak terjadi. "Tiongkok invasi Indonesia kampungan itu. Jangan nyebar berita yang enggak benar," kata Luhut di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu 18 Oktober 2017.Isu ini ramai berembus karena banyaknya tenaga kerja 'Negeri Tirai Bambu' masuk ke Tanah Air. Kalau itu yang menjadi penilaian bila invasi terjadi, Luhut menampik mentah-mentah. Dia menjelaskan, kehadiran tenaga kerja Tiongkok ke sini untuk mengawal investasi mereka. "Kalau ada buruh Tiongkok yang masuk, memang harus masuk. Dia taruh duit dia," imbuh Luhut.Tiongkok, kata dia, mau berinvestasi cukup besar ke Indonesia. Otoritas negara itu harus yakin pengelolaan modal selesai tepat waktu. Salah satunya dengan mengerahkan tenaga kerjanya ke Indonesia.Luhut memberi contoh pembangunan pembangkit 200 megawatt di Konawe, Sulawesi Tenggara. Dalam waktu 24 bulan, investor dari Tiongkok berhasil menuntaskannya. Keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia pun dipastikan hanya sementara. Setelah tiga hingga lima tahun, jumlah mereka akan turun drastis. Dia menjelaskan, saat ini di Konawe jumlah tenaga asing asing dari Tiongkok sekitar 20.000 orang. "Mungkin 1.500 pegawai Tiongkok bertahap akan keluar," kata Luhut.Kendati demikian, kata dia, Indonesia juga tak berarti membebaskan penanam modal berlaku seenaknya. "Kita bilang ke mereka, kamu harus jamin siapin sekolah politeknik," kata Luhut.Dia pun menampik jika Tiongkok dianggap menjadi investor nomor 1 di Indonesia. "Kalau enggak keliru Singapura 25 persen (investor nomor satu), Tiongkok itu nomur enam," pungkas dia. [metrotvnews.com]

Read More »

Menteri Pertahanan: Tahun Depan Indonesia Buat Kapal Selam Sendiri

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan Indonesia bisa membuat kapal selam sendiri pada 2018. Hal itu merupakan salah satu pencapaian Ryamizard selama menjabat Menteri Pertahanan selama hampir tiga tahun."Kapal selam tahun depan kita buat sendiri," kata Ryamizard saat ditemui selepas acara Malam Bahasa dan Budaya Internasional di Pusdiklat Badiklat Kementerian Pertahanan, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Rabu (18/10/2017).Selain kapal selam, Ryamizard mengatakan, selama masa jabatannya, sudah banyak alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru bagi pertahanan Indonesia, seperti pesawat tempur Sukhoi dan kapal selam."Ada Sukhoi, kapal selam, tank yang kita buat bersama Turki, banyak," ucapnya.Sementara itu, Ryamizard gerah soal adanya sejumlah dokumen kabel diplomatik Amerika soal tragedi 1965 yang kembali dibuka ke publik. Menurutnya, Indonesia tidak perlu 'kebakaran jenggot' soal dokumen tersebut."Seharusnya biasa saja, kita kadang-kadang kebakaran jenggot, nggak perlu gitu loh. Saya biasa saja, aman-aman saja," ucap Menhan.Terkait hal itu, Ryamizard berencana menanyakan langsung kepada Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Rencananya, Ryamizard akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat di Filipina."Sudah, nggak usah dihitung lagi. Kebetulan saya nanti ketemu dengan Menhan Amerika di Filipina, saya nanti tanya benar nggak, tuh," ujarnya. [detik.com]

Read More »

Dana Desa Capai Puluhan Triliun, Sri Mulyani: Hasilnya Belum Maksimal

Foto : Instagram Sri MulyaniMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, anggaran dana desa yang sudah dimulai sejak tiga tahun yang lalu belum optimal dalam mengentaskan kemiskinan.Pada 2015 dana desa disalurkan Rp 20,76 triliun, lalu meningkat di 2016 menjadi Rp 46,98 triliun, dan 2017 sebesar Rp 60 triliun."Kalau dilihat dari 3 tahun ini fokus kemampuan mengurangi jumlah miskin dan daerah tertinggal itu belum maksimal, jadi walaupun anggaran desa meningkat tapi mengurangi jumlah masyarakat miskin dan jumlah desa tertinggal belum optimal, jadi masih perlu diperbaiki," kata Sri Mulyani di Istana Bogor, Jakarta, Rabu (18/10/2017).Tahun depan dana desa dialokasikan juga sebesar Rp 60 triliun. Dari anggaran yang besarannya Rp 60 triliun akan dialokasikan kepada 74.958 desa dan 8.430 kelurahan yang semuanya perlu dibangun melalui dana desa.Pengalokasian dana desa di tahun depan, kata Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan adanya perbaikan sistem pengalokasian agar tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap perekonomian di masing-masing desa."2018 memang kita menggunakan jumlah yang sama namun presiden menginstruksikan bahwa sistemnya diperbaiki, akuntabilitas disederhanakan namun diefektifkan, sehingga kita semakin yakin dana desa yang meningkat ini bisa mengurangi kemiskinan," ungkap dia.Mengenai pengawasannya, Mantan Direktur Bank Dunia ini mengungkapkan bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan telah membuat sistem akuntansi pedesaan bersama Kementerian Dalam Negeri, sehingga bisa langsung melakukan audit atas penggunaan dana desa."Kita akan lakukan agar di satu sisi tidak complicated, namun hasil untuk monitor penggunaan dana desa itu sesuai tujuan," tukas dia. [detik.com]

Read More »

Kalahkan Soeharto, Presiden Jokowi Jadi Presiden Paling Banyak Bangun Tol

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar merealisasikan target untuk membangun konektivitas dan infrastruktur di Indonesia dalam masa tiga tahun kepemimpinanya. Salah satu proyek infrastruktur yang terbangun adalah jalan tol.Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Rabu (18/102017), mengatakan saat ini jalan tol yang dibangun pemerintah sudah banyak. Bahkan, panjang jalan tol yang dibangun di masa pemerintahan Joko Widodo telah memecahkan rekor."Jadi jalan tol yang sudah dibangun di pemerintahan Pak Jokoiwi-JK itu paling banyak dari sebelum-sebelumnya, panjangnya 568 kilometer (km)," kata Luhut.Dari data yang Luhut paparkan, dalam kepemimpinan Presiden Soeharto selama 32 tahun, hanya 490 km jalan tol yang berhasil terbangun. Sementara di era kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono total jalan tol yang dibangun sepanjang 212 km.Beberapa presiden lainnya nampaknya tak mampu berbuat banyak dalam membangun infrastruktur jalan tol ini. Terbukti di era Presiden Megawati Soekarno Putri, hanya 34 km yang terbangun, di era Presiden Presiden BJ Habibie hanya 7,2 km, dan bahkan saat Indonesia dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid hanya 5,5 km jalan tol yang terbangun."Saya suka kinerja Pak Basuki itu, tidak banyak omong tapi jalan terus pembangunan," tegas Luhut.Target Proyek Jalan TolSebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimistis pembangunan jalan tol baru akan mencapai panjang 1.852 kilometer (km). Proyeksi ini melampaui target pembangunan tol yang sudah ditetapkan sebelumnya sepanjang 1.000 km hingga 2019.Kepala Badan Litbang Kementerian PUPR, Danis H Sumadilaga, mengungkapkan, pemerintah telah membangun tol baru sepanjang 568 km dalam kurun waktu tiga tahun (2015-2017). Pada 2015, realisasi pembangunan tol baru sepanjang 132 km dan 44 km pada 2016."Targetnya di tahun ini 392 km karena sampai hingga Oktober ini sudah 300 km. Jadi, total dari 2015-2017, mencapai 568 km tol baru terbangun," ujar Danis.Sementara itu, Danis mengatakan, penambahan pembangunan tol baru ditargetkan sepanjang 615 km, sehingga menjadi 1.182 km pada 2018. Selanjutnya, dibangun tol lagi sepanjang 669 km sampai dengan 2019."Jadi kita akan melebihi target jalan tol 1.000 km dengan prediksi 1.852 km sampai dengan 2019. Ini setara dengan 180 persen dari target sebelumnya 1.000 km. Sepanjang 1,852 km ini beroperasi atau selesai di 2019," terangnya.Setelah tuntas masa konstruksi, sambung Danis, akan dilakukan uji kelayakan operasi dan uji kelayakan fungsi. Jika lulus tahapan itu, barulah jalan tol baru dapat beroperasi melayani pengendara."Sebelum Lebaran kan tol sampai Semarang tersambung. Tapi begitu akhir 2018, akan sampai Surabaya, dan nanti akan kita lanjutkan lagi pembangunannya," tandas Danis. [liputan6.com]

Read More »

Disebut ‘Kaya Drama Queen’ oleh Sandiaga, Ini Tanggapan Menko Luhut

Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno menilai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bak ratu drama (drama queen). Luhut santai menanggapi."Ya kalian (wartawan) itu yang nanya-nanya, ya jadi drama queen," tanggap Luhut di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10/2017).Tema yang melingkupi penilaian Sandiaga adalah tentang reklamasi. Anies Baswedan dan Sandiaga selaku Pasangan Kepala Daerah menolak reklamasi. Sedangkan pemerintah pusat malah mencabut moratorium proyek reklamasi Teluk Jakarta itu. Disebut sebagai 'drama queen', Luhut tak sakit hati."Kenapa mesti tersinggung? Semua kalau diniati baik, nggak perlu ada yang tersinggung," kata Luhut.Pembicaraan antara Luhut dengan Sandiaga coba dijalin, namun belum berhasil. Bahkan kata Luhut sebelumnya, dua kali janji bertemu dengan Sandiaga selalu batal. Karena Luhut mengungkit soal dua janji bertemu yang batal ini, Sandiaga berkomentar."Kayak drama queen yah," kata Sandiaga kepada wartawan usai mengunjungi SDN 07 Pagi Cawang, Jakarta Timur, pagi tadi.Luhut tak masalah bila Pemprov DKI menolak reklamasi. Itu juga masih bisa dibicarakan di pertemuan berikutnya antara dirinya dengan Anies-Sandiaga."Kalau ditolak ya silakan. Kan itu hanya pemerintah daerah. Kalau dia menolak, ya kita jangan andai-andai. Nanti biar ketemu saja, diomongin," kata Luhut.Belum ada waktu khusus yang direncanakan sebagai momentum pertemuan membahas kelanjutan reklamasi. "Nanti kalau mereka (Anies-Sandiaga) sudah konsolidasi, ya tentu akan bertemu," kata Luhut.Luhut sebelumnya mengatakan pernah bertemu Sandiaga sebelum pelantikan. Namun pertemuan lanjutan, menurut Luhut, dibatalkan Sandiaga. [detik.com]

Read More »

Kalau Ada Penyelewengan Dana Desa, Lapor ke Sini!

Dana desa tak boleh diselewengkan. Maka itu, pemerintah telah membentuk Satgas Dana Desa yang diketuai mantan pimpinan KPK Bibid Samad Rianto."Kalau ada indikasi penyelewengan atau kriminalisasi kepala desa, laporkan ke satgas dana desa di nomor 1500040, itu dalam waktu 3x24 jam kita pasti kirim," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di Istana Bogor, Jl Ir H Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10/2017).Ada sekitar 74 ribuan desa yang mendapatkan dana itu. Tentu tak efektif jika diawasi satu per satu."Kita nggak mungkin semuanya. Dengan random kan, kita nggak tahu siapa yang mau diawasi, semuanya jadi hati-hati," ujar Eko.Satgas Dana Desa, kata Eko, juga bekerja sama dengan LSM anti-korupsi di daerah. Sehingga lebih efektif karena banyak yang mengawasi."Sekarang kan kita lihat Bhabinkamtibmas mengadakan penyuluhan-penyuluhan di desa. Dari Jaksa Agung juga, dapat komitmen jaksa di daerah-daerah juga melakukan penyuluhan. Dengan adanya pengawasan yang bersama-sama ini, pengawasan ujung-ujungnya dari orangnya sendiri kan," kata dia. [detik.com]

Read More »

Mendagri: Masih Ada Ormas dan Perorangan yang Ingin Ganti Pancasila

Pemerintah menyebut bahwa sampai saat ini masih ada kelompok organisasi kemasyarakatan ( ormas) dan perorangan yang terang-terangan ingin mengganti ideologi bangsa.Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo dalam acara Rakornas Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (17/10/2017)."Orang boleh berdalih apapun juga, tapi bukti menyatakan bahwa masih ada kelompok, perorangan yang terang-terangan terbuka, ingin mengganti Pancasila," kata Tjahjo.Menurut Tjahjo, kelompok ormas dan perorangan tersebut membela diri mati-matian tak ingin dicap anti-Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Namun, Tjahjo tidak menyebut siapa kelompok ormas dan perorangan yang dimaksud anti-Pancasila itu. "Orang itu terang-terangan membela diri dengan mati-matian, padahal pidatonya jelas," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.Tjahjo menganggap bahwa kelompok ormas dan perorangan tersebut merupakan ancaman nyata terhadap keberlangsungan bangsa. "Itu contoh kecil, masuk ke perguruan tinggi, baiat mahasiswa kita, 10 tahun dibiarkan, ini ancaman bangsa ini," ujar dia.Menurut Tjahjo, pemerintah memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk membentuk organisasi kemasyarakatan (ormas).Dengan catatan, ideologi dan kegiatannya tidak menyimpang dari ideologi yang dianut oleh negara."Silakan ormas yang mau dakwah ya harus sesuai Al-Quran, yang Kristen, Hindu Budha silakan. Tapi jangan menyimpang dari aqidah yang ada, apalagi sampai mengubah Pancasila. Ini terang-terangan kita hadapi," kata politisi senior PDI Perjuangan ini. Tjahjo menambahkan, ancaman tersebut menjadi kewenangan semua pihak untuk menghadapinya, bukan hanya kewajiban TNI dan Polri."Ini bukan tanggung jawab TNI-Polri, tapi kita bersama. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945 sudah final dan mati. UU beri kebebasan berhimpun berserikat, buat ormas apapun juga, tapi harus terikat dengan itu," kata dia.Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Ormas)."Terpaksa pemerintah keluarkan Perppu. Ini bukan untuk menekan kelompok, tapi negara wajib buat aturan yang tegas untuk melindungi Indonesia. Jadi kita tidak dadakan buat Perppu tapi ini antispasi bersama," kata dia. [kompas.com]

Read More »

Menteri Susi Tuding Aparat di Balik Lolosnya 60 Juta Bibit Lobster

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menuding ada pihak-pihak yang sengaja membiarkan lolosnya 60 juta bibit lobster ke Vietnam.“Sekarang masalahnya, pengepul biasa berhenti bermain, aparatnya yang ikut bermain karena keuntunganya sangat besar,” ujarnya di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (18/10/2017).Dalam kesempatan itu, Susi tidak menunjukan bukti-bukti adanya keterlibatan aparat dalam penyelundupan bibit lobster ke Vietnam.Hanya saja, menteri asal Pangandaran, Jawa Barat itu menilai upaya menggagalkan penyelundpan bibit lobster lebih sulit bila aparat ikut bermain.“Jadi dulu saya minta aparat menertibkan, sekarang justru ada oknum-okum aparat yang malah berbisnis. Ini persoalan yang kita hadapi,” kata Susi.Susi menduga, keterlibatan aparat dalam penyelundupan bibit lobster disebabkan faktor tingginya nilai jual lobster di pasar internasional.Biasanya, bibit lobster diselundupkan ke luar negeri melalui jalur udara. Caranya, bibit lobster di masukan ke dalam botol-botol kecil dan disimpan di koper.Menurut Susi, nilai bibit lobster dalam satu koper ditaksir mencapai Rp 1,5 miliar. Bila lobster itu dibesarkan, maka nilainya akan mencapai Rp 15 miliar.Dari data Kementerian dan Kelautan (KKP), sebanyak 3.730.779 ekor dan 33.708 kg penyelundupan lobster, kepiting, dan rajungan berhasil digagalkan dari 2016-Juli 2017. Nilainya ditaksir mencapai Rp 509,6 miliar. [kompas.com]

Read More »

Daripada Pertumbuhan Ekonomi 6%, Presiden Jokowi Lebih Pilih Pemerataan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap konsisten mendorong pemerataan ekonomi di setiap daerah di Indonesia meskipun kebijakan tersebut membuat pertumbuhan ekonomi belum bisa melaju seperti harapan.Demikian disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Panjaitan dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Gedung Bina Graha, Kantor Kepala Staf Presiden (KSP), Jakarta, Rabu (18/10/2017).Menurut luhut, pertumbuhan ekonomi 6% bukan hal yang sulit dicapai bila pemerintah hanya fokus pada pembangunan di Pulau Jawa. Namun, hal tersebut tak sejalan dengan Nawa Cita Jokowi yang ingin pembangunan merata tak hanya di jawa."Sebenarnya, kita bisa saja tumbuh 6,1% itu kalau kita hanya memperhatikan pembangunan Jawa Sentris. Tapi, Presiden Jokowi memilih untuk menjalankan Program Indonesia Sentris, pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, pembangunan di daerah pinggiran," tegas Luhut dalam kesempatan tersebut.Meski demikian, Luhut menegaskan, Indonesia masih punya peluang mancatat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi saat ini yang berada di kisaran 5%.Menurut Luhut, bila seluruh pembangunan di daerah rampung, maka dampakanya pada pertumbuhan ekonomi bisa mulai dirasakan. Di sektor yang dipimpinnya, dampak pembangunan yang merata sudah bisa dirasakan masyarakat. Contohnya seperti penyedian tol laut yang bisa menurunkan harga-harga di Indonesia Timur."Sektor Maritim sudah jalan dengan baik. Banyak hal sudah kita jalankan, penyelesaian pembangunan bandara, pelabuhan, destinasi wisata, dan lain-lain," katanya. [detik.com]

Read More »

Tiga Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi, Menteri Susi Sudah Tenggelamkan 317 Kapal Maling Ikan

Selama 3 tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa terobosan sudah dilakukan di sektor kelautan dan perikanan. Lewat tangan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing diberantas dengan tegas.Tak tanggung-tanggung, hingga tahun ketiga kepemimpinan Jokowi-JK, Susi telah menenggelamkan 317 kapal. Sebanyak 317 kapal ditenggelamkan karena terbukti melakukan IUU Fishing di laut Indonesia."Ini perlawanan terhadap IUU Fishing," ujar Susi di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).Selain itu Produksi perikanan juga tercatat naik dari 20,84 juta ton di 2014 menjadi 23,51 juta ton di 2016. Konsumsi ikan juga mengalami peningkatan, yaitu pada 2014 sebesar 38,14 kilogram per kapita per tahun menjadi 43,94 kilogram per kapita per tahun di 2016."Produksi ikan meningkat dari 20,84 juta ton, jadi 23,51 juta ton. Saya ingin supaya bisa menilai value dari (kenaikan) 2 juta, kalau dihitung harga ikan termurah Rp 13.000-14.000, 1 juta ton setara US$ 1 miliar, kalau 2 juta ton itu US$ 2 miliar. Kalau US$ 1 miliar ya Rp 1.000 triliun, kalau US$ 2 miliar Rp 2 triliun," kata Susi.Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya (SDA) Perikanan juga mengalami kenaikan dari Rp 77,47 miliar di 2015 menjadi Rp 386,1 miliar. Daya beli masyarakat perikanan juga mengalami kenaikan dari 102,73 ke 103,79."Penerimaan PNBP juga naik dari Rp 77 miliar menjadi Rp 386 miliar di 2016. PNBP ini kita pungut dari kapal 30 GT ke atas. Sementara 10-30 GT itu dipungut di provinsi," tutur Susi. [detik.com]

Read More »