Home / 2017 / October (page 20)

Monthly Archives: October 2017

Presiden Jokowi Minta Pondok Pesantren Beri Pemahaman Soal Media Sosial ke Santri

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap informasi yang beredar di media sosial. Mengingat saat ini, informasi yang beredar sangatlah beragam, baik yang positif maupun negatif.Ajakan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pondok Pesantren Muhammadiyah di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa, 17 Oktober 2017.“Ini yang harus kita waspadai. Media sosial kalau tidak bisa kita screening akan mempengaruhi anak-anak kita,” ucap Presiden. Salah satunya adalah dengan membangun karakter dan menanamkan nilai agama sejak dini pada anak-anak. Meskipun sulit, namun Presiden yakin cara tersebut akan mempengaruhi perilaku, budaya, dan budi pekerti generasi penerus Indonesia di masa mendatang.“Ini bukan sesuatu yang gampang untuk diselesaikan,” ungkap Kepala Negara.Dalam kesempatan itu, Presiden menceritakan bahwa penyebaran kabar bohong dan fitnah di media sosial tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara lain, seorang kepala negara pun menyebutkan bahwa di negaranya media mainstream dapat dikuasai, namun media sosial tidak dapat dikendalikan.“Televisi dan koran bisa kita kuasai tapi media sosial tidak bisa,” ujar Presiden. Kepala negara tersebut pun bertanya kepada Presiden Jokowi tentang aktivitas media sosial di Indonesia.“Bertanya kepada saya, bagaimana di Indonesia? Kalau di Indonesia media sosial kejam banget,” kata Presiden. Presiden pun memberikan contoh bagaimana sebuah foto hasil rekayasa beredar di media sosial. Dalam foto itu, terpampang foto D.N. Aidit dan dirinya pada tahun 1955.“Saya tahun 1955 belum lahir. Kalau orang tidak bisa menyaring kan bisa percaya. Ini maunya apa? Maunya membangun informasi yang dikelirukan,” ujar Presiden. Oleh karenanya, Presiden mengingatkan agar pondok pesantren ikut serta bersama pemerintah memberikan pendidikan dan pemahaman dalam berperilaku positif di media sosial.“Mestinya pondok pesantren memberikan pemahaman yang benar kepada anak didik, santri,” kata Presiden. Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Bagikan 5.500 Sertifikat di Garut, Presiden Jokowi: Hak Atas Tanah itu Bernama Sertifikat

Foto : Biro Pers SetpresSuatu kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan sertifikat. Demikian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengamanatkan.Sertifikat itu menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum. Sayangnya masih banyak rakyat Indonesia yang belum memilikinya.Akibatnya bisa ditebak. Banyak sekali sengketa terkait pertanahan yang terjadi di kalangan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Hal ini pula yang terus mengusik Presiden Joko Widodo."Setiap saya ke desa, daerah, kabupaten, atau provinsi di seluruh Indonesia, urusan ribuan sengketa tanah sampai ke saya karena masyarakat tidak pegang sertifikat," ujar Presiden dalam acara penyerahan sertifikat di lapangan olahraga Kerkoff, Kabupaten Garut, Selasa, 17 Oktober 2017.Oleh karenanya, tidak ada jalan lain, penerbitan sertifikat harus dipercepat untuk sampai ke tangan masyarakat. Dalam acara penyerahan kali ini, sebanyak 5.500 sertifikat tanah telah diterima oleh masyarakat yang berhak."Sekarang kalau sudah pegang, ada yang mengaku-ngaku, bisa tunjukkan buktinya. Ada bukti hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat. Aman kalau pegang ini. Kita harapkan ke depan sudah tidak ada sengketa tanah di seluruh Tanah Air," ucapnya.Presiden berujar, masih banyak pekerjaan terkait hal ini harus diselesaikan oleh pihaknya. Tak tanggung-tanggung, ia pun memberikan target tinggi kepada jajaran terkait. Setidaknya, sebanyak 5 juta sertifikat sudah harus diterbitkan pada tahun ini. Jumlah tersebut tentu akan meningkat lagi di tahun-tahun berikutnya."Saya sudah ancam kepada Pak Menteri, awas kalau tidak selesai! Sertifikat mengurusnya harus cepat, langsung berikan kepada pemilik lahan dan tanah," tegasnya.Namun, setelah sertifikat itu diterima, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan masyarakat untuk berpikir matang sebelum mengagunkan sertifikat miliknya guna mendapatkan tambahan modal usaha."Bisa mencicil tidak tiap bulan? Kalau tidak jangan sekali-kali ambil yang namanya pinjaman. Sertifikat ini harus dipakai untuk menjadikan kita semua sejahtera. Kalau dipakai untuk tambahan modal kerja, pakai semuanya. Jangan dibelikan mobil!" kata Presiden yang tak lelah mengingatkan.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Di Depan Santri, Presiden Jokowi Cerita Jadi Korban Hoax Foto Bareng Aidit

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri rapat koordinasi pesantren Muhammadiyah se-Indonesia di Garut, Jawa Barat. Jokowi mengajak warga untuk bijak menggunakan dan menyaring informasi yang bertebaran di media sosial (medsos)."Betapa sangat beragam informasi yang beredar di medsos. Baik yang baik atau yang tidak baik. Medsos kan sulit disaring," kata Jokowi di lokasi acara di Pondok Pesantren Darul Arqam, Cilawu, Garut, Jawa Barat, Selasa (17/10/2017).Jokowi juga bercerita pengalamannya menjadi korban informasi tidak benar yang tersebar di medsos. Hoax yang dimaksud Jokowi terkait foto tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) DN Aidit."Bagaimana di Indonesia medsos kejam banget. Masak saya waktu Aidit ketua umum PKI pidato (tahun) 1955 saya (ada) di sampingnya. Saya tahun 1955 kan belum lahir," ujarnya."Ini maunya apa? Saring info yang dikeluarkan, kalau nggak disaring ya percaya saja bahwa foto itu benar. Tahun 65 saja saya masih balita, masa ada PKI balita. Nah ini kalau tidak dibentengi bahaya," ucap Jokowi menambahkan.Jokowi berharap seluruh santri dapat bijak memanfaatkan medsos. "Medsos kan sulit disaring, siapa yang bisa menyaring? Ya pembangunan karakter pesantren seperti inilah," kata Jokowi.Kehadiran Jokowi ke Ponpes Darul Arqam mendapat pengawalan ketat personel Paspampres. Jokowi didampingi Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pendidikan Muhajirin Effendi dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. [detik.com]

Read More »

Prabowo dan Jokowi tak Melulu Berseberangan

Foto : Biro Pers SetpresKetua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto disebut selalu memiliki komunikasi yang baik dengan Presiden Joko Widodo. Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu hadir dalam pelantikan Gubernur DKI Jakarta di Istana."Pak prabowo sama Jokowi komunikasinya masih baik sampai kapan pun. Bahkan pak Prabowo sudah mengumumkan selalu siap dipanggil setiap saat ke Istana apabila dibutuhkan," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 17 Oktober 2017.Edhy mengatakan, Prabowo tidak melulu berseberangan dengan Jokowi. Bahkan, pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan."Saya pikir gestur bahwa kepentingan nasional itu lebih besar daripada kepentingan pribadi. Jangan pernah menempatkan kepentingan pribadi atau perasaan atau ego pribadi kalau kita udah bicara kepentingan nasional dan tujuan nasional," kata Ketua Komisi IV DPR RI itu.Pertemuan Prabowo dan Jokowi tersebut tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Edhy menegaskan, Prabowo merupakan seorang negarawan yang punya pendirian."Jangan dipelintir jadi menteri lagi, enggak usah. Tidak harus duduk lagi dalam satu barisan. Tapi kita bicara dalam kepentingan nasional, kita berdiri satu badan, satu wilayah, satu wadah, Indonesia raya," ucap Edhy. [metrotvnews.com]

Read More »

Tiga Tahun Memimpin, Presiden Jokowi Bangun 2.710 Pasar

Foto : Dok. SetkabKementerian Perdagangan memastikan selama 3 tahun berjalannya pemerintahan kabinet kerja telah melakukan revitalisasi pasar rakyat, stabilisasi harga dan pasokan pangan, serta menjaga neraca perdagngan Indonesia.Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, dari tiga hal yang telah ditekankan Presiden Joko Widodo (Jokowi), setidaknya sudah memberikan hasil. Seperti revitalisasi yang sampai saat ini telah terbangun 2.710 unit pasar rakyat baik bangun baru maupun renovasi dari target 5.000 pasar hingga 2019."Dalam Nawa Cita 5.000 unit, baik revitalisasi maupun renovasi, kalau asumsi tiap tahun 1.000 unit, maka anggaran yang ada harus bisa. Tapi saya yakin tahun 2018 kita sudah bisa mengejar lebih dari 4.000 unit. Dengan demikian 2019 bisa lebih 5 ribu," kata Enggar di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Selasa (17/10/2017).Enggar menyebutkan, sejak 2015 telah terbangun 1.023 unit pasar rakyat, pada 2016 sebanyak 783 unit pasar rakyat, dan pada 2017 sebanyak 904 unit. Sehingga, totalnya ada 2.710 pasar rakyat yang sudah berdiri. Sedangkan sisanya masih ada 2.290 unit lagi yang akan dibangun.Dengan revitalisasi dan renovasi pasar yang dilakukan pemerintah, maka terjadi peningkatan omzet bagi para pedagang pasar. Enggar menyebutkan, terjadi peningkatan omzet sebesar 24,38% di 77 pasar yang telah dibangun sejak 2015."Setiap renovasi dan revitalisasi pasar, omzet pasti meningkat. Semula meningkat tajam Pasar Induk Denpasar Bali, itu diolah bersih, tidak bau dan koridor bisa duduk. Tetapi omset meningkat tajam di Bengkulu Utara dari renovasi dilakukan," tambah dia.Dengan adanya peningkatan omzet, maka tugas pemerintah adalah mengendalikan pasokan pangan dengan melakukan penyerapan setiap produk bahan pokok melalui Kementerian Pertanian."Kalau pengendalian harga kita dikeluarkan harga eceran tertinggi (HET)," jelas dia.Sedangkan yang berikutnya, yakni mengena neraca perdagangan. Menurut Enggar bahwa neraca perdagangan hingga September masih mengalami surplus sebesar US$ 1,76 miliar."Jadi 3 hal yang penting neraca perdgangan dalam dan segala dampaknya, industri dalam negeri untuk ekspor," kata dia. [detik.com]

Read More »

Tol Laut Turunkan 30% Harga Bahan Pokok di Papua dan NTT

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan trayek kapal tol laut pada tahun depan akan bertambah menjadi 15. Saat ini, ada 13 rute yang dilayani dan sebagian besar rutenya berada di Indonesia Timur.Inspektur Jenderal Kemenhub, Wahju Satrio Utomo, mengklaim operasional kapal tol laut telah berhasil menekan harga kebutuhan pokok, terutama sembako, hingga 30% di daerah yang dilayani."Ada penurunan bahan pokok 20% sampai dengan 30%, itu rata-rata penurunan yang terjadi, khususnya di Papua dan NTT. Harapannya meningkat terus (penurunan harga)," ungkap Wahju saat Rakornas Tol Laut di Hotel Crown, Jakarta, Selasa (17/10/2017).Dia berujar, sesuai rencana, hanya ada penambahan 2 rute baru kapal tol laut, mengingat adanya keterbatasan anggaran yang tahun depan dialokasikan Rp 447 miliar."Kita lihat perkembangannya saat ini sudah 13 trayek, ini menunjukkan bahwa ada perkembangan positif. Artinya barang yang diangkut ke daerah tujuan meningkat, sehingga ada perkembangan positif. Sementara dua (trayek) yang baru, dari 13 jadi 15," tutur Wahju.Lanjut dia, selain penurunan harga bahan pokok, tol laut memastikan ketersediaan barang. Lantaran jadwal kedatangannya yang pasti dan tak banyak terpengaruh cuaca."Yang jelas masyarakat di sana sudah memiliki waktu reguler kedatangan kapal yang pasti. Jadi tahu kapan kapal datang, kapasitasnya juga besar," ucap Wahju. [detik.com]

Read More »

Hadiahi Anies Baswedan Buku tentang Kota, Jusuf Kalla: Biar Dia Pelajari

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menginginkan Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dapat mengatasi masalah kemacetan dan banjir. Bahkan JK membelikan Anies buku agar dapat mengerti tentang permasalahan kota."Ya, DKI kan namanya saja DKI, Daerah Khusus Ibu Kota, jadi dia merepresentasikan pusat juga di situ. Maka itu harus dikelola dengan baik yang seperti itu. Kita ingin etalase Indonesia ini kan di Jakarta jadi semua harus lancar," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017)."Jangan kayak di Medan itu jalan lubang-lubang. Contohnya saja," sambungnya.JK memberi Anies buku berjudul 'The Cities Book: A Journey Through the Best City in the World'. Dalam buku itu, Jakarta tidak termasuk kota yang menarik."Seratus (kota), bukan 5 loh ya, Jakarta tidak ada. Yogya ada, Bangkok nomor 9, masak Jakarta nggak ada? 100 pun. Saya nggak tahu penilaiannya, tapi buku itu tidak ada Jakarta-nya. Berarti banyak hal yang perlu diperbaiki," ucapnya."Saya kasih Anies itu untuk dibaca untuk pelajari apa yang orang harapkan terhadap satu kota. Jadi begitulah yang kita harapkan kota yang bersih, lancar, tidak banjir, dan sebagainya dan ekonomi juga maju. Kita juga ingin menggeser industri-industri ke luar Jakarta, Pulau Jawa, jangan dipenuhi Jakarta ini dengan industri, apalagi yang berat-berat," sambungnya.JK menceritakan dirinya sempat bertemu dengan Fauzi Bowo (Foke) saat melakukan lawatan kerja di Brussel. JK sempat bercanda dengan Foke dengan menyebutnya awet muda."Wah you ini gemuk, sehat, kelihatan muda. (Dijawab) Iya Pak, saya di sini senang nggak stres lagi, banjir dan kemacetan,'" ujarnya.Karena itu, saat bertemu dengan Anies pada Sabtu (14/7) malam lalu, JK berpesan agar Anies-Sandi segera mengatasi kemacetan dan banjir."Karena itu, lanjutkan program yang seperti itu dan pusat membantu seperti MRT kan. Ini utang pusat, bukan DKI. Semua daerah kan bagian dari pusat juga. Jadi yang kita butuhkan betul-betul kota ini lancar, baik," terangnya. [detik.com]

Read More »

Soal Pidato ‘Pribumi’ Anies Baswedan, Wapres JK: Itu Konteksnya Sejarah

Foto : Biro Pers SetpresPidato perdana Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta mencantumkan kata 'pribumi' dan menuai kontroversi. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pidato Anies dalam konteks sejarah kolonialisme dan bukan terkait rasisme."Kita lihat konteksnya. Pidatonya bicara tentang kolonial, dalam jaman kolonial. Gini, konteksnya kan sejarah dia menceritakan. Jadi jangan hanya cut satu kata, dalam konteks apa dia bicara," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).Menurutnya, Anies berbicara dalam konteks kolonial. Karena itu, masyarakat diminta untuk bangkit dan tidak bersikap diskriminatif."Dia bicara dalam konteks sejarah. Kalian bisa dengan (dengar) ulang, pada zaman kolonial pribumi terpuruk sekarang jangan lagi harus maju," ucapnya."Jadi dia bicara konteks sejarah tidak bicara konteks diskriminatif. Dulu diskriminatif, sekarang jangan. Kalau kita mau balik dia punya perkataan kan," sambungnya.Sebelumnya, Anies menjelaskan konteks pidato yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial itu. Anies menyebut apa yang dia sampaikan itu terkait dengan masa penjajahan.Hal yang menjadi heboh di media sosial adalah bagian pernyataan Anies yang berbunyi "Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. Itik telor, ayam singerimi. Itik yang bertelor, ayam yang mengerami".Anies pun meluruskan konteks dalam pernyataan tersebut. "Itu pada konteks pada era penjajahan. Karena saya menulisnya juga pada zaman penjajahan dulu karena Jakarta itu kota yang paling merasakan," kata Anies.Anies tak bicara apakah pidato itu ditulisnya sendiri atau ada tim yang mempersiapkan. "Pokoknya itu digunakan untuk menjelaskan era kolonial Belanda. Jadi anda baca teks itu bicara era kolonial Belanda, " jelas Anies lagi. [detik.com]

Read More »

Ke Kantor PDI-P, Menteri Susi Bilang hanya Makan Siang Bersama Megawati

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti datang ke Kantor DPP PDI-P di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/10/2017) lalu. Pada saat bersamaan, jajaran pengurus PDI-P dikabarkan sedang mengadakan rapat untuk membahas persiapan pilkada serentak yang akan dihelat tahun 2018.Saat dikonfirmasi tentang kedatangannya itu, Susi mengatakan bahwa ia datang hanya untuk makan siang bersama dengan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri."Saya ketemu Bu Mega mau makan siang. Itu saja," ujar Susi saat ditemui di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Selasa (17/10/2017).Susi membatah spekulasi bahwa kedatangannya terkait dengan persiapan PDI-P menghadapi Pilkada Jabar 2018. Saat dikonfirmasi tentang isu tersebut, ia hanya menjawab singkat."Enggaklah," ujar perempuan asal Pangandaran, Jawa Barat itu.Sejauh ini, PDI-P belum menentukan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jabar 2018. Sekretaris DPD PDI-P Jawa Barat Abdy Yuhana menyatakan, pihaknya akan menggelar proses seleksi visi-misi bakal calon gubernur atau wakil gubernur yang akan diusung. Proses seleksi ini rencananya digelar pada 21 Oktober 2017."Yang diundang sementara ini ada sembilan. Ini bagian dari mekanisme penilaian karena Jawa Barat ini banyak tokoh yg berpotensi untuk membangun Jawa Barat yang lebih baik," kata Abdy seperti dikutip dari Tribunnews.com, Senin (16/10/2017).Menurut Abdy, proses seleksi tidak hanya akan diikuti kader internal, tapi juga tokoh-tokoh non-kader."Dari eksternal ada beberapa nama ada mantan Kapolda Jawa Barat Anton Charliyan, Susi Pudjiastuti, dan Netty Heryawan. Kami juga undang Deddy Mizwar tapi sayang beliau mau umrah," kata Abdy. [kompas.com]

Read More »

Sampaikan Orasi di Universitas Diponegoro, Presiden Jokowi Sebut Alasan Bangun Infrastruktur

Foto : Biro Pers SetpresBiaya transportasi logistik di Indonesia lebih mahal 2,5 kali lipat dibandingkan Malaysia dan Singapura. Artinya, untuk membawa barang dari satu tempat ke tempat lain itu 2-2,5 kali lipat lebih mahal. Akibatnya, barang yang dijual di Indonesia pun jatuhnya lebih mahal dibandingkan negara lain.Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memberikan orasi pada Dies Natalis ke-60 Universitas Diponegoro di Stadion Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa, 17 Oktober 2017.“Kenapa infrastruktur kita bangun? Jawabannya di situ. Kita ingin daya saing kita lebih baik dari negara lain. Global competitiveness kita harus diperbaiki, tahun ini cukup lumayan meloncat dari (peringkat) 41 ke 36 dari 137 negara,” ujar Presiden.Di awal sambutannya, Presiden menyebutkan bahwa pada tahun 1977 Indonesia telah membangun jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) dan selesai pembangunannya pada tahun 1981 sepanjang 60 kilometer.Saat itu, jalan tol tersebut menjadi perhatian banyak negara, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Tiongkok. Namun hingga tahun 2014, jalan tol yang dibangun di Tanah Air hanya mencapai 780 kilometer.“Hampir 35 tahun lebih, hanya 780 kilometer padahal (negara) yang dulu lihat ke kita, yang meniru kita, saya berikan contoh di China setahun bisa membangun empat ribu kilometer lebih. Sekarang sudah memiliki 220 ribu kilometer. Kita 780 kilometer,” kata Presiden.Oleh sebab itu, Presiden menjelaskan mengapa dirinya selalu berbicara mengenai infrastruktur dalam banyak kesempatan. Selain Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang fokus pada infrastruktur, alasan lainnya adalah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur.Bahkan, anggaran untuk infrastruktur pun sudah disiapkan dan ditingkatkan pemerintah dari Rp177 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp401 triliun pada tahun 2017.Dari sejumlah infrastruktur yang dibangun pemerintah, satunya adalah pelabuhan. Mulai dari Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Kuala Tanjung di Sumatra Utara, dan Makassar New Port di Sulawesi Selatan. Rencananya tahun depan pemerintah juga akan mulai pembangunan pelabuhan di Sorong, Papua.“Kenapa harus kita bangun? Karena negara kita negara kepulauan, (pelabuhan) basis pondasi kemaritiman merupakan sebuah keharusan,” katanya.Demikian pula dengan pembangunan bandar udara, Indonesia sebagai negara besar yang memiliki 17 ribu pulau, namun tidak semua pulaunya dapat disinggahi kapal.“Oleh sebab itu juga di pulau-pulau terpencil di Natuna, Miangas, kita bangun airport. Ini salah satu contoh saja karena banyak kita bangun airport kecil itu,” ujar Presiden.Pembangunan pembangkit listrik juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Meski banyak yang menganggap target pemerintah untuk membangun 35.000 MW terlalu ambisius, namun pemerintah tetap berupaya mewujudkannya. Apalagi selama 72 tahun Indonesia merdeka, pemerintah hanya bisa membangun 53.000 MW.“Tidak apa-apa, target harus besar, ambisi harus seperti itu. Kalau tidak, daya saing kita akan tertinggal. Sekali lagi ini menyangkut daya saing kita yang tertinggal dengan negara lain,” ucap Presiden.Ubah Metode PembelajaranPresiden Joko Widodo dalam banyak kesempatan menyampaikan tentang perubahan dunia yang sangat cepat, termasuk kecepatan lalu lintas informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan."Muncul inovasi-inovasi disruptif dalam hampir semua aspek kehidupan belakangan ini,” ucap Presiden.Hadirnya media sosial seperti facebook, twitter, dan instagram, tanpa disadari juga telah memengaruhi kehidupan masyarakat saat ini.“Oleh sebab itu perguruan tinggi harus mengantisipasi dan yang paling penting adalah memotori inovasi disruptif,” ungkapnya.Di samping itu, menurut Presiden perguruan tinggi juga harus dapat menjawab perubahan dan kebutuhan spesifik saat ini agar sesuai dengan inovasi-inovasi disruptif.Fakultas atau program studi misalnya, harus menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Fakultas ekonomi, Presiden memberikan contoh, sebaiknya tidak hanya memiliki jurusan akuntansi, manajemen, dan studi pembangunan. Namun dengan mendirikan jurusan logistik manajemen atau ritel manajemen.“Karena disitulah nanti ekonomi akan bergerak,” katanya.Terakhir, yang tak kalah pentingnya adalah perguruan tinggi harus berani mengubah metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter generasi muda.“Mendorong inovasi, memfasilitasi mahasiswa untuk menjadi pembelajar yang aktif, baik di dalam maupun di luar kelas,” ucap Kepala Negara. Semuanya itu perlu dilakukan agar Indonesia memiliki generasi muda yang berkarakter dan siap berkompetisi.“Etos kerja yang tinggi, memiliki kepemimpinan yang baik, memiliki jiwa antikorupsi, toleransi, inovatif, dan kreatif karena memang kompetisi antar negara begitu sangat ketat dan sengitnya,” tutur Presiden.Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Rektor Universitas Diponegoro Yos Johan Utama.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »