Home / Uncategorized / Wiranto: UU Ormas Tak akan Dipakai Pemerintah Menghabisi Lawan Politik

Wiranto: UU Ormas Tak akan Dipakai Pemerintah Menghabisi Lawan Politik


0Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan sewenang-wenang dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas) yang telah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang.
Wiranto mengatakan, pemerintah telah menjamin peraturan tersebut tidak akan ditujukan untuk menghabisi lawan politik.
"Kan perppu sudah menjadi UU tinggal kita laksanakan, dengan jaminan yang sudah kita sampaikan. Pemerintah tidak sewenang-wenang, bukan menghabisi ormas Islam, bukan dipakai politik, bukan instrumen untuk menghabisi lawan politik," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2017).
Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu juga menyampaikan kesepakatan pemerintah terkait desakan sejumlah fraksi di DPR dan kalangan masyarakat sipil untuk merevisi UU.
Sejumlah fraksi di DPR menilai UU Ormas berpotensi melanggar hak asasi manusia atas kebebasan berkumpul dan berserikat. Salah satu ketentuan dalam UU tersebut yang diprotek terkait weweang pemerintah berhak membubarkan sebuah ormas tanpa melalui proses pengadilan lebih dulu.
"Sudah dicatat semua. Tidak hanya kemarin. Sebelumnya sudah dicatat semua yang diinginkan teman-teman parpol. Tapi intinya kemauan baik. Kita lepaskan atribut itu dengan yang positif untuk meyakinkan bahwa UU ini untuk menjaga tegaknya NKRI, terutama menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara," kata Wiranto.
Sebelumnya DPR telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) sebagai undang-undang melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Fraksi yang pro dan kontra terhadap penerbitan Perppu Ormas nampaknya tidak dapat mencapai kata sepakat meski proses lobi dilakukan selama dua jam, hingga akhirnya Rapat Paripurna menetapkan mekanisme voting.
Sebanyak tujuh fraksi menerima Perppu tersebut sebagai undang-undang yakni fraksi PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura.
Meski demikian, fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima Perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi Perppu yang baru saja diundangkan itu.
Sementara, tiga fraksi lainnya yakni PKS, PAN, dan Gerindra menolak Perppu Ormas karena menganggap bertentangan dengan asas negara hukum karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas. [kompas.com]

About admin

Check Also

Kahiyang Ayu Resmi Bergelar Adat Namora Pinayongan Kasayangan

Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution selesai menjalani prosesi marpangir atau meninggalkan masa lajang. Selanjutnya, gelar adat untuk mereka berdua ditabalkan.Prosesi penabalan gelar adat ini dilaksanakan di gelanggang adat di Bukit Hijau Regency Taman Setiabudi (BHR-Tasbi), Medan, Sumatera Utara, Sabtu (25/11/2017)."Kemarin dalam suatu kerapatan adat Ananda berdua telah diberi gelar adat. Ananada Bobby telah diberi gelar adat Sutan Porang Gunung Barining Naposo dan Ananda Kahiyang Ayu boru Siregar Namora Pinayongan Kasayangan," kata tetua adat.Tetua adat kemudian melemparkan beras kuning ke kepala Kahiyang dan Bobby sambil mengucapkan horas sebanyak tiga kali. Itu adalah tanda gelar adat mereka telah sah diterima. Mereka juga dipakaikan ulos. Gong dibunyikan sembilan kali diikuti pemukulan gordang sambilan."Saya harap Ananda berdua menjaga nama baik ini. Nama ini adalah nama orang yang bermartabat," ujar tetua adat. Kahiyang dan Bobby tampak tersenyum menerima gelar adat itu.Paman Bobby, Erwan Nasution, selaku suhut sebelumnya bicara soal makna gelar untuk Kahiyang dan Bobby itu."Untuk Bobby artinya panglima muda, ini kan gelar dari atas turun ke bawah. Untuk Kahiyang, artinya dia dipayungi," jelas Erwan. [detik.com]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *