Home / Uncategorized / Presiden Jokowi: Utang Kita Paling Kecil

Presiden Jokowi: Utang Kita Paling Kecil


Istana Bogor telah ‘berdenyut’ pada pagi yang sedikit mendung, Kamis, 12 Oktober 2017, itu. Sejumlah tamu undangan, dari dewasa hingga anak-anak, yang hendak mengikuti acara bersama Presiden Joko Widodo antre di gerbang masuk Istana.
Di salah satu ruang bangunan megah peninggalan Belanda tersebut, protokoler dan para pegawai hilir mudik mengatur jamuan bagi tamu negara. Hari itu Jokowi dijadwalkan menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Laos Thongloun Sisoulith pada pukul 10.00 WIB.
Sebelum memulai aktivitasnya yang padat, Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta, masih meluangkan waktu untuk melakukan wawancara khusus dengan media, termasuk detikcom. Kebetulan sebentar lagi, atau persisnya hari ini, Jumat, 20 Oktober 2017, adalah tutup tahun ketiga pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
“Banyak tantangan yang dihadapi dalam setiap program proyek yang ada. Pertama, banyaknya aturan-regulasi yang ada menyebabkan kita lamban memutuskan,” katanya.
Jokowi mengungkap pencapaian pembangunan infrastruktur dalam tiga tahun ini. Ia juga menjelaskan tentang meningkatnya daya saing Indonesia. Tak lupa Jokowi menanggapi aneka isu, seperti menurunnya daya beli, utang luar negeri Indonesia yang terus bertambah, hingga Pilpres 2019.
Berikut ini kutipan wawancara Fajar Pratama, Angga Aliya ZRF, dan Irwan Nugroho dari detikcom dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor selengkapnya.
Menjelang tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, apa yang menurut Anda menjadi pencapaian atau catatan khusus, entah itu yang positif entah negatif?
Banyak tantangan yang kita hadapi dalam menjalankan setiap program, proyek yang ada. Pertama, terlalu banyaknya aturan-regulasi yang ada. Ini menyebabkan kita lamban memutuskan. Kadang-kadang di lapangan tidak bisa putus karena terlalu banyak aturan dan regulasi. Ada 42 ribu aturan yang justru tidak mendorong kita untuk cepat, tapi menghambat. Dan inilah yang menyebabkan birokrasi kita tidak bisa cepat.
Kedua, yang berkaitan dengan lapangan, yakni pembebasan lahan. Ini awal-awal ada hambatan, tapi sekarang sudah nggak ada karena kita benar-benar menguasai lapangan. Setiap persoalan bisa diputuskan. Kemudian ada jalan keluar dan solusi. Dan, kalau kita lihat sekarang ini, misalnya infrastruktur, kayak bendungan, target kita 49. Saat ini dalam proses mungkin 80 persen selesai. Sudah 33 bendungan. Tahun depan akan dimulai lagi 11, sisanya 2019.
Kemudian jalan tol sudah selesai 580 kilometer. Kita harapkan pada 2019 itu 1.850 km. Target kita dulu hanya 1.100 km, tapi selesai 1.850 km. Listrik juga sama. Sudah separuh untuk proses yang 35 ribu megawatt, itu yang sudah berjalan. Kita harapkan juga bisa kita kerjakan sesuai dengan target yang telah kita berikan.
Kemudian di bidang non-infrastruktur. Misalnya Kartu Indonesia Sehat telah kita berikan kepada 92 juta warga, untuk yang PBI (Penerima Bantuan Iuran). Kemudian Kartu Indonesia Pintar 19 juta, Program Keluarga Harapan sebanyak 6 juta.
Pembangunan infrastruktur dipercaya bisa menumbuhkan ekonomi. Tahun lalu 5,01 persen. Kira-kira tahun depan sampai 2019 targetnya berapa?
Begini. Jadi memang kita inginnya, kan ekspektasi masyarakat tinggi, inginnya kita di atas 5 persen, 6 persen, atau 7 persen. Tapi, dengan ekonomi global yang melambat seperti sekarang ini, tidak mudah mencapai itu. Karena kunci pertumbuhan ekonomi sekarang ini hanya dua: ekspor naik dan investasi naik. Ekspor sulit naik karena pasarnya melemah. Investasi kita juga masih ada hambatan-hambatan di dalam yang perlu diperbaiki, meskipun daya saing, Global Competitiveness Index, sudah bisa kita perbaiki dari ranking 41 ke 36.
Tapi memang banyak hal yang harus kita perbaiki. Dan, ya, kita harapkan, dengan masih belum membaiknya ekonomi global ini, ekonomi kita bisa di atas 5 persen saya kira sudah sangat bagus. Di G-20, kita tiga besar terbaik.
Apa benar ada pelambatan di dalam negeri? Ada yang bilang daya beli lesu. Buktinya sudah ada di mana-mana, seperti ritel tutup, mal sepi, dan lain-lain. Menurut Anda bagaimana?
He-he-he…. Sekarang kita berbicara angka, ya. Saya berikan angka. PPN sampai akhir Agustus lalu naik 12,14 persen. PPN itu apa sih? Itu aktivitas ekonomi, jual-beli, yang dipotong, kan? Ada kenaikan 12,14 persen. Artinya apa? Ada aktivitas ekonomi, jual-beli, yang direkam oleh PPN ini. Kemudian jasa kurir. Ini ada pergeseran dari offline ke online. Jasa kurir setelah kita lihat naik 130 persen. JNE, Kantor Pos, DHL, kita cek, naik 130 persen. Ini memang ada shifting, pergeseran, dari offline ke online.
Jadi, kalau kita lihat, ada pola belanja yang berubah. Ada pergeseran pola belanja. Dan itu tidak hanya bicara toko online yang gede-gede, nggak. Sekarang rumah tangga individu bisa pajang produk di Instagram, di Facebook. Ini yang belum bisa terpantau, belum bisa terdeteksi. Jadi saya masih optimistis, yang namanya pertumbuhan ekonomi angkanya bisa di atas 5 persen.
Survei Indikator menyebut 63 persen masyarakat Indonesia cukup puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Bagaimana tanggapan Anda?
Ya, survei kita pakai untuk koreksi. Apa yang belum baik kita perbaiki. Apa yang masih kurang kita benahi. Karena di situ (survei) muncul angka-angka, keinginan masyarakat seperti apa. Saya kira setiap survei kita pakai untuk koreksi apa yang harus kita perbaiki dan benahi.
Bagaimana performa anggota kabinet? Juga soal Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang berencana maju dalam Pilgub Jawa Timur, apakah akan ada reshuffle?
Performa kabinet baik-baik saja. Sekarang target yang kita berikan juga rata-rata pada posisi yang bisa mereka penuhi. Mengenai Ibu Khofifah mau maju di Jatim, sampai detik ini suratnya secara resmi belum saya terima. Jadi saya mau komentar apa? He-he-he…. Kalau (surat pengunduran diri) sudah ada di meja saya, baru saya bisa komentar.
Kabarnya, per 1 November akan ada usulan nama Panglima TNI baru ke DPR?
Ya, yang namanya isu kan banyak. Ada Bu Khofifah, ada urusan Panglima, ada urusan yang lain. Tapi, yang jelas, di meja saya belum ada.
Kembali ke infrastruktur, beberapa ada yang pakai dana utang. Soal utang ini banyak yang salah persepsi bahwa zaman Jokowi-JK banyak utang. Bagaimana cara Anda menjelaskan kepada masyarakat mengenai utang ini?
Ya, yang pertama itu jangan sampai ada persepsi bahwa pinjaman kita ini besar. Angkanya kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita ini masih kecil, (rasionya) masih 27 persen dari PDB (produk domestik bruto) kita. Dan pinjaman-pinjaman yang dilakukan ini untuk pinjaman produktif, yang nantinya memberi return kepada masyarakat kembali. Jadi bukan untuk misalnya subsidi BBM atau untuk gaji pegawai. Untuk kegiatan produktif yang nanti memberi return ke negara dan masyarakat.
Tetapi juga perlu diketahui, akhir 2016 utang kita Rp 2.700 triliun, bunganya saja setiap tahun Rp 200-250 triliun. Jadi, yang paling penting, menurut saya, pinjam untuk apa? Utang untuk apa? Untuk kegiatan produktif atau konsumtif? Kalau untuk produktif, ya saya rasa nggak jadi masalah.
Tapi nggak takut nggak akan bisa bayar?
Sekali lagi, coba dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita ini paling kecil, (rasionya) hanya 27 persen. Tetangga kita 60 persen, 70 persen. Yang diperbolehkan oleh undang-undang itu maksimal 60 persen. Kita ini masih di bawah 30 persen.
Ekonomi ini kadang sering terganggu oleh isu-isu di media sosial. Isu-isu SARA misalnya. Dan diprediksi ini makin gencar menuju 2019. Tanggapan Anda?
Nah, itu yang harus dikurangi, harus dihilangkan masalah isu-isu yang ada di media sosial, yang berupa hoax, fitnah, saling menjelekkan. Apalagi yang berkaitan dengan SARA. Hati-hati. Kita kan negara majemuk, beda suku, agama, bahasa daerah. Jangan memanas-manasi masyarakat dengan hal yang berbau SARA.
Urusan politik kan lima tahun sekali. Pilihan bupati, wali kota, gubernur, pilihan presiden. Saya selalu bilang ke masyarakat, silakan pilih, dicoblos, setelah itu rukun kembali. Di antara tetangga, masyarakat, harus rukun kembali. Jangan sampai dipanas-panasi (gara-gara) pemilihan gubernur, wali kota, presiden. Bisa rugi besar kita.
Tapi sekarang saya lihat masyarakat semakin matang, semakin dewasa, semakin cerdas, makin pintar, karena sudah sering, berkali-kali, ikut pilkada-pilpres. Jadi ngerti. Ini akan mendewasakan masyarakat. Mana yang berita benar dan tidak benar, masyarakat mulai bisa menyaring secara alami. Nah, pemerintah tugasnya mendorong agar kohesivitas sosial itu betul-betul terjaga dengan baik.
Mengenai momen Pilpres 2019, banyak orang tanya persiapan Anda seperti apa?
Ya, biasa-biasa saja. Wong kita tugasnya masih kerja, ya, bekerja. Saya ini sudah mengalami pemilihan wali kota dua kali, gubernur sekali, presiden sekali. Yang belum pilihan bupati, he-he-he…. Saya sudah alami semuanya. Jadi, kalau tambah hangat, panas sedikit, ya biasa saja. Bagaimana sekarang ini mengajak masyarakat membiasakan diri dengan kontestasi politik lima tahunan itu. Akan semakin dewasa dan matang masyarakat. Termasuk nanti ke 2018, 2019, juga akan semakin matang dan dewasa. Sudah ada peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan pengalaman dan itu akan mendewasakan, mematangkan cara-cara berpolitik.
Kehidupan berdemokrasi di Indonesia selama tiga tahun ini menurut Anda seperti apa?
Ya, baik-baik saja. Menurut saya, semakin mendewasakan kita. Meski ada yang hangat sampai yang panas, itu akan mendewasakan. Ini kan proses. Negara lain punya proses yang sama. Semakin matang dan dewasa masyarakat, akan semakin kokoh dan kuat demokrasi kita. Nggak usahlah diungkit hal yang sudah-sudah. Paling penting, ke depan, masyarakat kita akan teredukasi, ada pembelajaran, sehingga ke depan tidak terjadi lagi.
Di bidang keamanan dan hukum, catatan Anda dalam tiga tahun ini bagaimana?
Kalau itu masyarakat yang menilai. Ada bidang hukum yang bisa dikerjakan, tetapi ada wilayah-wilayah hukum yang kita nggak bisa masuk, karena ada di wilayah yudikatif. Saya kira masyarakat juga harus bisa membedakan mana yang yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Tetapi bahwa penegakan hukum baik yang berkaitan dengan pungli, korupsi, itu jadi concern kita. Dan yang berkaitan dengan narkoba, saya juga tegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan di sisi-sisi itu.
Sudah lama belum ada terpidana mati narkoba lagi yang dieksekusi mati?
Ya, ditanyakan saja ke Jaksa Agung. Saya kira Jaksa Agung memiliki hitungan.
Golkar dan NasDem sudah menyatakan dukungan untuk Anda untuk 2019. Kalau PDIP bagaimana? Apakah sudah ada komunikasi?
Ya, komunikasi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan komunikasi dengan PDIP, NasDem, PKB, PPP, Hanura, PAN, Demokrat, PKS, Gerindra komunikasi terus, he-he-he…. Nggak ada masalah. Komunikasi dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan negara, persoalan-persoalan bangsa, bersama-sama.
Satu visinya sudah ketemu?
Semua visinya sama, kan ingin membawa negara kita ini pada negara yang sejahtera, adil, dan makmur. Visi besarnya kan sama, hanya lewat jalan yang berbeda-beda. Kita ketemu sering sekali. Ya memang pertemuan politik itu kan banyak tertutupnya.
Kembali ke tiga tahun pemerintahan. Tahun pertama adalah fondasi, tahun kedua mulai akselerasi. Nah, tahun ketiga ini narasi besar apa yang Anda sampaikan kepada masyarakat?
Jadi pekerjaan besarnya adalah sekarang ini fokus pada infrastruktur. Tahapan besar kedua kita akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Ini fondasi semuanya. Infrastruktur fondasi, pembangunan SDM, ini fondasi yang harus dikerjakan. Tapi kita ingin fokus-fokus saja. Saya nggak mau kerja itu banyak yang dikerjakan tapi manajemen organisasinya ruwet, pelaksanaan dan pengawasan nggak terkontrol dengan baik. Hasilnya jadinya nggak baik. Saya maunya kerja itu fokus, fokus, fokus. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi.
Jadi blusukan tetap akan dilakukan?
Itu manajemen kontrol yang harus kita lakukan terus. Dan itu memberikan semangat untuk yang bekerja di bawah. “Oh, saya bekerja itu diawasi. Saya bekerja itu dikunjungi dan dikontrol.” Saya datang ke sebuah lokasi proyek sekali, menterinya datang minim dua kali, dirjen empat kali, direkturnya delapan kali. Sehingga setiap pekerjaan itu progresnya akan selalu diikuti. Itu semangat manajemen.
Penguatan SDM tadi akan dilakukan dengan cara apa saja?
Kalau pembangunan SDM ini besar-besaran baru kita siapkan, baik merombak sekolah-sekolah vokasi, sekolah-sekolah kejuruan, pada jurusan yang diperlukan oleh dunia usaha, yang diperlukan oleh dunia industri. Kemudian juga training-training vokasi yang meng-upgrade SDM kita, tenaga kerja kita, sehingga levelnya naik 2 atau 3 tingkat. Sehingga yang namanya nanti sekolah vokasi, training vokasi, politeknik, itu akan kita galakkan besar-besaran.
Termasuk ada usulan untuk jurusan-jurusan baru di universitas?
Oh iya, disesuaikan dengan kebutuhan industri, disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha. Saya kira jurusan-jurusan yang berkaitan dengan digital economy, toko online, retail management, logistic management, ini memang mau tidak mau masuk ke sana. Jangan kita monoton, rutinitas, 30-40 tahun jurusannya sama, wong dunia sudah berubah.
Revolusi mental sepertinya jarang digaungkan lagi. Apakah masih jalan sekarang?
Oh, itu kita lakukan besar-besaran. Cuma saya sampaikan, jangan hanya jadi jargon lo, saya nggak mau. Memberikan contoh! Sekarang misalnya kayak untuk anak-anak umur 1-2 tahun. Karena di situlah sebetulnya umur emas membangun karakter. Kita lakukan training-training kepada guru-guru PAUD, guru-guru TK, guru-guru SD. Sebetulnya membangun sembilan pilar karakter yang baik itu dengan cara apa? Seperti apa?
Saya kira ke arah sana, sehingga nanti pada saat bonus demografi itu ada, karakter tenaga kerja, karakter generasi muda yang muncul itu ya generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang siap bersaing, dengan mentalitas yang memang sudah disiapkan sejak umur 1-12 tahun itu.
Memang masih ada satu-dua yang pakai jargon itu. Tapi bukan itu. Memberikan sebuah contoh, menyiapkan dari sisi sumber daya manusianya melalui tindakan-tindakan. Bagaimana bekerja di lapangan, bagaimana mengontrol sebuah proyek, itu kan mengubah mindset, mengubah pola pikir, pola tindak. Itu yang mau dicontohkan. [detik.com]

About admin

Check Also

Kahiyang Ayu Resmi Bergelar Adat Namora Pinayongan Kasayangan

Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution selesai menjalani prosesi marpangir atau meninggalkan masa lajang. Selanjutnya, gelar adat untuk mereka berdua ditabalkan.Prosesi penabalan gelar adat ini dilaksanakan di gelanggang adat di Bukit Hijau Regency Taman Setiabudi (BHR-Tasbi), Medan, Sumatera Utara, Sabtu (25/11/2017)."Kemarin dalam suatu kerapatan adat Ananda berdua telah diberi gelar adat. Ananada Bobby telah diberi gelar adat Sutan Porang Gunung Barining Naposo dan Ananda Kahiyang Ayu boru Siregar Namora Pinayongan Kasayangan," kata tetua adat.Tetua adat kemudian melemparkan beras kuning ke kepala Kahiyang dan Bobby sambil mengucapkan horas sebanyak tiga kali. Itu adalah tanda gelar adat mereka telah sah diterima. Mereka juga dipakaikan ulos. Gong dibunyikan sembilan kali diikuti pemukulan gordang sambilan."Saya harap Ananda berdua menjaga nama baik ini. Nama ini adalah nama orang yang bermartabat," ujar tetua adat. Kahiyang dan Bobby tampak tersenyum menerima gelar adat itu.Paman Bobby, Erwan Nasution, selaku suhut sebelumnya bicara soal makna gelar untuk Kahiyang dan Bobby itu."Untuk Bobby artinya panglima muda, ini kan gelar dari atas turun ke bawah. Untuk Kahiyang, artinya dia dipayungi," jelas Erwan. [detik.com]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *