Home / Uncategorized / Soal Program Tol Laut, Staf Khusus Presiden: Di Papua Telah Berjalan 80 Persen

Soal Program Tol Laut, Staf Khusus Presiden: Di Papua Telah Berjalan 80 Persen


Staf Khusus Presiden, Lennis Kagoya menyampaikan keterangan kepada pers terkait tol laut, Sembako, dan BBM satu harga, Jumat (13/10) sore di Jalan Veteran III, Gedung Kementerian Sekretariat Negara Sayap Timur Lantai I, Jakarta.
Di awal keterangan, Lennis menyampaikan bahwa usai berkeliling selama dua minggu di Papua, mulai dari Wamena, Jayapura, Nabire, Sorong, Manokwari, Raja Ampat, rakyat Papua sangat terima kasih kepada Presiden dan kementerian terkait mengenai program yang turun ke daerah terutama tol laut.
Lebih lanjut, Lennis berharap bahwa adanya bantuan pendampingan dari pemerintah untuk membuat Badan Usaha Milik Daerah agar barang yang datang ke Papua tidak ditangani langsung oleh swasta.
“Jadi, arahkan Pemerintah Papua punya kewajiban buka namanya BUMD. Jadi, barang subsidi pemerintah itu sama harga yang di Papua, jadi harganya sama. Jadi itulah yang namanya keadilan sila kelima,” ucap Lennis.
Mengenai pembangunan pelabuhan, Lennis menyampaikan bahwa perlunya keterlibatan dari masyarakat Papua untuk ikut serta dalam pembangunan. Sebagai staf khusus, Lennis mengaku terus memperjuangkan bagaimana caranya Papua harus damai dan papua harus Sejahtera.
“Kami mendatangkan kapal ro-ro yang kapal besar, kapal yang cepat. Kapal cepat ini akan masuk ke Papua, sampai di jadwalnya di Sorong, Manokwari, Jayapura, Nabire dia akan masuk semua,” kata Lennis seraya menyampaikan bahwa itu solusi agar harga sama dengan daerah lain.
Soal progres tol laut, menurut Lennis, kalau di Papua ini sudah mulai jalan, tinggal sedikit saja.
“Ya hampir 80%, sudah bagus. Sedikit lagi yang tadi kalau kita masukkan kapal ini, kapal cepat yang ini harganya turun, berarti kan sudah 90% bisa jalan ke depan. Jadi kepemimpinan Pak Jokowi saya sebagai staf khusus saya merasa bahagia harga sama dengan Jawa,” tutur Lennis.
Mengenai perbaikan di daerah Papua lain, Lennis sampaikan bahwa yang perlu diutamakan yakni Pelabuhan Nabire. Ia menambahkan bahwa infrastruktur jalan di Nabire sudah bagus.
“Trans Papua sudah masuk dari Kabupaten Deiyai, Paniai, Intan Jaya sudah masuk. Itu susah tapi sudah mulai masuk. Terus jalan dari Nduga, Wamena ke mana lagi itu sudah mulai masuk. Jadi jalan di papua untuk trans papua sudah bagus tinggal di Merauke dengan Boven Digul,” pungkas Lennis seraya menyampaikan agar para menteri terkait menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang belum selesai. [setkab.go.id]

About admin

Check Also

Menteri Pertanian: Kita Bisa Beri Makan Penduduk Kita Tanpa Impor

Menteri Pertanian Andi Amaran Sulaiman mengatakan, saat ini Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor pangan dari luar. Karena produksi pertanian bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri.Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan Hari Pangan Sedunia (HPN) ke-37 yang dipusatkan di Markas Kodam XII Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (19/10/2017)."Hari ini kita merasa bahagia, berbeda dengan sebelumnya. Khusus untuk Indonesia, kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa memberikan makan kepada penduduk kita sendiri tanpa impor," ujar Amran.Saat ini, sambung Amran, Indonesia sudah tidak lagi melakukan impor beras. Bahkan, Indonesia juga sudah mempersiapkan untuk melakukan ekspor ke luar negeri."Sekarang kita tidak impor lagi beras, tidak impor lagi jagung. Dulu kita impor 3,6 juta ton, sekarang hari ini kita tidak impor lagi bahkan persiapan ekspor," ungkap Amran.Selain persiapan ekspor beras, Indonesia mengekspor beberapa komoditas. Bahkan, dalam pertemuan Menteri Pertanian se-Asia beberapa waktu lalu, tiga menteri pertanian dari berbagai negara akan datang ke Indonesia."Bulan lalu empat atau lima menteri dari negara lain, bahkan salah satunya ada wakil perdana menteri datang dan mereka mengatakan langsung ingin berguru. Apa yang dilakukan Indonesia sehingga bisa stop impor jagung 3,6 juta ton, nilainya kurang lebih Rp 10 triliun," papar Amran.Keberhasilan Indonesia dalam bidang pertanian menurut Arman tak lepas dari pembenahan regulasi dan perubahan total terhadap regulasi yang menghambat sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo.Pemerintah, dalam bidang pertanian mempermudah masuknya investor serta memberikan garansi cepatnya pemberian izin."Kita memperbaiki regulasi selama ini. Dulu, semuanya tender. Benih tender, pupuk tender, padahal APBN turun itu pada bulan Januari bersamaan dengan musim hujan," ucapnya. [kompas.com]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *