Home / 2017 / October

Monthly Archives: October 2017

Revolusi Putih Usulan Prabowo yang Ditentang Menteri Kesehatan

Revolusi Putih menjadi salah satu program unggulan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sejak 2009. Program itu kini kembali digaungkan dan diusulkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.Usulan itu disampaikan oleh Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang mendatangi langsung Anies di Balai Kota pada Kamis 26 Oktober 2017. Dia menyebut Anies bahkan sudah setuju dengan program tersebut."Kami tadi sempat ketemu Pak Anies. Kami bicara cukup lama. Saya sampaikan beberapa hal dan beliau sudah setuju. Pertama adalah program tambahan makanan untuk pelajar sekolah," kata Hashim setelah bertemu dengan Anies.Ia menjelaskan semua pelajar di DKI Jakarta baik dari sekolah negeri maupun swasta yang tidak mampu akan dapat makanan gratis melalui gerakan Revolusi Putih ini."Pada semua murid dan pelajar di DKI dari sekolah negeri dan sekolah swasta yang tidak mampu akan dapat makanan gratis berupa susu, kacang hijau, dan telur rebus. Itu nanti setiap hari sekolah," ujarnya.Revolusi Putih muncul sejak Pemilihan Presiden 2009 lalu saat Prabowo menjadi calon wakil presiden. Prabowo tak hanya memberikan susu kambing gratis, tapi juga biaya pendidikan.Anies Baswedan juga pernah menerapkan Revolusi Putih saat dirinya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Program itu kini hendak dibawa lagi ke Jakarta. Anies pun setuju karena menurutnya Revolusi Putih sesuai dengan slogan 'Maju Kotanya, Bahagia Warganya'."Itu pernah jadi program di pemerintah pusat, waktu saya jadi Menteri Pendidikan, salah satunya program kami membuat yang namanya program makanan sehat untuk anak-anak. Ada yang bentuknya sarapan. Itu tadi usulan. Kita terima usulannya. Nanti kita lihat di Jakarta implementasinya seperti apa, bertahap," kata Anies di Balai Kota.Rupanya program Revolusi Putih gagasan Prabowo tersebut mendapat pertentangan dari Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. "Saya agak enggak setuju. Susu kalian tahu dapat dari mana? Dari sapi. Cukup enggak sapi kita? 250 juta penduduk mesti dapat dari mana?" kata Menkes di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, pada Kamis 26 Oktober 2017.Menurut Nila, susu bisa digantikan dengan ikan yang juga kaya akan protein. Jumlah ikan di Indonesia lebih banyak ketimbang sapi perah. "Jadi kalian harus mau makan ikan. Bu Susi (Menteri Perikanan dan Kelautan) sudah capek-capek nenggelamin kapal (pencuri ikan), masa kalian tidak mau makan ikan?" ujar Nila. [detik.com]

Read More »

Bertemu Pengurus Kadin, Presiden Jokowi Dengar Masukan dan Kendala Pengusaha

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo menerima jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang dipimpin Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani di Istana Merdeka, Kamis 26 Oktober 2017. Pertemuan itu berlangsung selama 3,5 jam. Saat bertemu Kadin, Presiden didampingi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Lalu ada Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.Usai pertemuan, Rosan menyampaikan kepada wartawan bahwa Kadin ingin berperan serta dan aktif untuk menciptakan lapangan pekerjaan. "Yang kami sampaikan adalah lebih bersifat konkrit. Ini masalahnya perlu dorongan pemerintah. Ini perlu sinergi antara pemerintah dan swasta," kata Rosan. Lebih lanjut Rosan mengapresiasi sikap Presiden yang meminta para pengusaha untuk menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan. "Dari awal menyampaikan buka-bukaan saja, terang-terangan saja, sehingga hasil keputusannya nanti rekomendasinya tepat sasaran. Kita diminta buka kendalanya di pemda maupun provinsi maupun pemeritah pusat," ujar Rosan.Presiden, ucap Rosan, juga mendukung pengusaha nasional untuk berkembang. "Kalau negara ini mau maju, ya pengusaha nasionalnya mesti berkembang, maju, porsinya dunia usaha harus bertumbuh, dengan tidak melupakan pertumbuhan manusianya. Kalau kita ingin pertumbuhan berkualitas, ya manusianya juga harus bertumbuh. Itu yang penting," ucap Rosan menyampaikan pesan Presiden.Hal lain yang disampaikan Kadin adalah mensinergikan BUMN dengan swasta dan usulan mengakselerasi pembangunan infrastruktur, serta memberikan peran kepada pengusaha daerah dan tidak bersinggungan dengan BUMN. Usulan mengenai percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan melalui pengelolaan aset produktif di anak perusahan BUMN dan anak perusahaan BUMN tersebut dilepas sehingga BUMN dapat fokus pada core bisnisnya. "Usulan BUMN melepas anak perusahaannya ini kita sanggup karena perusaahan ini sudah jadi sehingga cash flow-nya sudah jelas dan dari segi financing lebih terbuka," kata Rosan. Dalam pertemuan itu, Rosan mengapresiasi Menteri BUMN Rini Soemarno. “Saya apresiasi ibu menteri yang terbuka. Pengusaha nasional kami punya banyak kekurangan tapi di sinilah letak sinerginya. Kami akan tindaklanjuti segera," ucapnya. Jajaran pengurus Kadin yang hadir mendampingi Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Maruarar Sirait, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Raden Pardede, WKU Bidang Pendidikan dan Kesehatan James Riady, serta WKU Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pemberdayaan Daerah Anindya Bakrie. Kemudian ada WKU Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto, WKU Bidang Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Suryani Motik, WKU Bidang Tenaga Kerja Anton Supit, WKU Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Franky Oesman Widjaja, Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Tengah Kukrit Suryo Wicaksono, Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Tengah Tugiyo Wiroatmodjo, dan Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatera Utara Ivan Batubara. Pertemuan di Istana Merdeka ini merupakan realisasi dari janji Presiden ketika menghadiri Penutupan Rapat Koordinasi Kadin 2017 pada Senin, 3 Oktober 2017. "Saya akan menyediakan waktu saya. Saya akan atur waktunya untuk lebih mendetailkan apa yang disampaikan ketua umum dan para wakil ketua umum,” ujar Presiden saat itu.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Kepada Presiden Jokowi, Kadin Minta Proyek di Bawah Rp 100 Miliar Diberikan ke Pengusaha Daerah

Presiden Joko Widodo menerima jajaran pengurus Kamar Dagang Indonesia ( Kadin) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/10/2017).Dalam pertemuan selama 3,5 jam itu, Kadin memberikan banyak masukan kepada Presiden Jokowi.Salah satunya soal bagaimana mempercepat pembangunan infrastruktur dengan berbasis pada sinergi BUMN dan pengusaha nasional.Ketua Kadin Roslan Roeslani mengatakan, pengusaha nasional seharusnya diberikan peran dalam sebuah proyek infrastruktur."Kami beri masukan, bagaimana mengakselerasi percepatan pembangunan infrastruktur. Bagaimana kita memberi peran kepada pengusaha daerah bisa berinvestasi dan tidak bersinggungan dengan BUMN dan BUMD," ujar Roslan, seusai bertemu Jokowi."Salah satunya adalah pekerjaan di bawah Rp 50 atau 100 miliar untuk diberikan kepada pengusaha daerah dan itu bentuknya tidak di-bundle," lanjut dia.Roslan yakin dengan kebijakan demikian, pengusaha daerah bisa lebih meningkatkan kapasitas.Hal itu diyakini akan berimbas besar pada terbukanya lapangan pekerjaan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.Menurut Roslan, Presiden Jokowi merespons positif masukan tersebut. Jokowi mendukung majunya pengusaha nasional."Respons Presiden sangat positif. Presiden menyampaikan kalau negara ini mau berkembang dan maju, pengusaha nasionalnya mesti berkembang dan mesti maju. Kadin sangat sangat mengapresiasi Presiden," ujar Roslan.Dalam pertemuan itu, Menteri BUMN Rini Soemarno turut hadir bersama delapan menteri bidang ekonomi lainnya. Kadin sangat mengapresiasi keterbukaan Rini dalam pertemuan itu."Saya mengapresiasi Ibu Rini yang sangat terbuka dengan masukan kami. Kami pun menyadari pengusaha nasional punya banyak kekurangan sehingga di sinilah harusnya letak sinergi antara BUMN dan pengusaha nasional menjadi sangat penting," ujar Roslan.Kadin akan segera menindaklanjuti masukan-masukan itu dengan kementerian terkait. [kompas.com]

Read More »

Nekat, Sudah Dinasihati Presiden Jokowi, Bupati Nganjuk Tetap Terima Suap

Presiden Joko Widodo telah menasihati sejumlah kepala daerah agar tidak sampai terkena operasi tangkap tangan. Namun Bupati Nganjuk Taufiqurrahman tetap nekat menerima suap hingga diciduk KPK."Kalau ditanya siapa yang salah, yang pasti sudah tersangkanya, nggak mungkin Presiden yang salah," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017)."Sudah diingatkan juga nekat. Itu juga, jangankan teman-teman (wartawan), kita sendiri juga bingung, nekat banget," lanjutnya.Basaria kemudian mengungkit status Taufiq yang baru saja lolos dari jerat tersangka oleh KPK karena memenangi praperadilan. Berkas perkara Taufiq soal dugaan korupsi dan gratifikasi juga sudah diserahkan kembali ke Kejaksaan Negeri Nganjuk."Posisi di sana sedang dilakukan penyelidikan, tapi masih nekat juga, ya," tutur Basaria.Taufiq sebenarnya dicokok KPK di Jakarta setelah menghadiri acara Pengarahan Presiden Joko Widodo untuk Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Istana Negara pada Selasa (24/10). Dia diamankan saat berada di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, tempatnya menginap, kemarin (26/10).Presiden Jokowi dalam arahannya mengingatkan para kepala daerah agar tidak menyalahgunakan anggaran. Jokowi menegaskan konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang melakukan penyimpangan."Hati-hati…. Jangan ada yang main-main lagi masalah uang, apalagi APBD. Hati-hati," kata Jokowi mengingatkan kepala daerah di Istana Negara, Selasa (24/10/2017).Pesan dengan kata 'hati-hati' diulang Jokowi tiga kali dalam pernyataannya. Jokowi mengaku tidak bisa menahan gerak penegak hukum bila menemukan indikasi penyimpangan."Saya nggak bisa bilang jangan kepada KPK, itu nggak bisa. Hati-hati, saya bantunya hanya ini, membangun sistem. Ini kita bangun bersama-sama," imbuhnya. [detik.com]

Read More »

Resmikan SPBU Vivo Cilangkap, Ignasius Jonan: Harga BBM Makin Terjangkau

Hari Kamis, (26/10), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Vivo yang berlokasi di Cilangkap, Jakarta Timur. Per hari ini, SPBU Vivo Cilangkap akan menyalurkan BBM jenis bensin (RON 89, 90, dan 92) dengan merk Revvo.Peresmian SPBU yang dibangun penyalur PT Vivo Energy SPBU Indonesia ini merupakan wujud dukungan Pemerintah dalam memperlancar pendistribusan Bahan Bakar Minyak (BBM), yang salah satunya dilakukan dengan memperbanyak pembangunan infrastruktur, khususnya penyaluran BBM.Menteri ESDM menyampaikan bahwa dengan beroperasinya penyalur PT Vivo Energy SPBU Indonesia ini, diharapkan masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta Timur akan lebih banyak akses untuk mendapatkan BBM dengan harga yang terjangkau."Pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk menyalurkan BBM dengan mengikuti peraturan. Revvo ini menjual RON 89, 90 dan 92. RON 89 hari ini dijual Rp 6.100. RON nya sedikit lebih tinggi, harganya juga bersaing, sehingga masyarakat juga punya pilihan," ujar Jonan usai meresmikan SPBU tersebut. Di SPBU Vivo Cilangkap, Revvo RON 89 hari ini dijual dengan harga Rp 6.100, RON 90 harga Rp 7.500, RON 92 Rp 8.250.Menurut Jonan, hal ini sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo. "Jadi (dengan diresmikannya SPBU Vivo ini) masyarakat memiliki lebih banyak pilihan sehingga BBM tetap terjangkau oleh masyarakat," lanjutnya.Pihak Vivo sendiri mengaku tidak rugi dengan dijualnya bahan bakar Revvo dibawah harga BBM Jenis Penugasan (RON 88, harga Rp 6.450) "Ini masih dalam keekonomian," ungkap Corporate Communication PT Vivo Indonesia, Maldi Aljufrie.PT Vivo Energi Indonesia berencana akan membangun 6-7 titik lagi di Jabodetabek hingga akhir tahun ini. Selain itu, sebanyak tiga titik tengah disiapkan infrastrukturnya di luar Jawa (Maluku).Turut hadir pada kesempatan tersebut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Ego Syahrial, Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Fanshurullah Asa, Walikota Jakarta Timur Bambang Musyawardana, Anggota Dewan Energi Nasional, Kepala BPH Migas dan pejabat di lingkungan Kementerian ESDM, serta aparat Kepolisian setempat. [esdm.go.id]

Read More »

Menteri Pertahanan Sebut Sukhoi dari Rusia Bersenjata Lengkap

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudi menyebut 11 unit pesawat tempur Sukhoi Su-35 Flanker E yang akan dibeli dari Rusia memiliki senjata lengkap. Hal itu didapatkan setelah diberikan tambahan oleh Rusia."(Senjatanya) lebih, lebih dari lengkap, jadi ada tambahannya," kata Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 26 Oktober 2017.Menurut dia, pemerintah sudah sepakat untuk pembelian Su-35. Penandatanganan pembelian pesawat akan dilakukan pada November 2018."Sudah tinggal tanda tangan, November. Semuanya Rp16 triliun," ucap dia.Pemerintah Indonesia dan Rusia sepakat melakukan imbal beli dalam membeli 11 pesawat Sukhoi SU-35 dengan sejumlah komoditas nasional.Barter terealisasi setelah ditandatangainya nota kesepahaman (MoU) antara BUMN Rusia, Rostec, dengan BUMN Indonesia, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. [metrotvnews.com]

Read More »

Bertemu Presiden Jokowi, Jimly Usul Setiap Provinsi Punya Jalan Bung Karno dan Bung Hatta

Wakil Ketua Dewan Gelar Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar setiap provinsi memiliki jalan Bung Karno dan Bung Hatta.Usul ini disampaikan Jimly saat bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/10/2017).Kedatangan Jimly ke Istana untuk melapor dan meminta masukan terkait tokoh yang akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun ini.Namun, pembicaraan berkembang sampai mendiskusikan penamaan jalan."Saat Beliau jadi gubernur (Gubernur DKI) saya usulkan ada jalan Bung Karno dan Bung Hatta di Jakarta. Tapi ada ribut-ribut dan ini saya tunggu pas Pak Jokowi jadi Presiden," kata Jimly, usai pertemuan dengan Jokowi.Jimly mengatakan, saat ini jalan Soekarno-Hatta memang sudah ada di berbagai daerah di Indonesia.Namun, ia menilai, penamaan itu membuat kebesaran Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia itu menjadi melebur."Sudah saatnya nama jalan Bung Karno dan Bung Hatta di setiap provinsi harus ada," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.Jimly menambahkan, setelah nama jalan Bung Karno dan Bung Hatta terwujud, maka bisa dilanjutkan dengan pahlawan nasional lainnya.Menurut Jimly, Presiden menyambut baik usulnya ini. Namun, belum diketahui kapan usul ini akan direalisasikan. [kompas.com]

Read More »

Try Sutrisno: Kalau Anti-Pancasila, Jangan Hidup di Indonesia

Wakil Presiden keenam RI Try Sutrisno mengatakan, disahkannya Perppu Nomor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi UU, menegaskan bahwa tak boleh ada ormas yang bertentangan den gan Pancasila."Organisasi anti-Pancasila kok hidup di Indonesia. Kalau kamu anti-Pancasila, jangan hidup di sini," ujar Try saat ditemui usai diskusi, di KantorPara Syndicate, Jakarta, Kamis (26/10/2017).Try mengatakan, ideologi selain Pancasila yang tumbuh di Indonesia akan membahayakan sendi-sendi negara.Ideologi tersebut secara perlahan menggerogoti Pancasila yang merupakan warisan founding fathers."Kita juga orang Islam. Tapi kalau ditarik jadi politik, negara harus menjadi negara Islam, no! Tidak ada," kata Try.Try menilai, disahkannya Perppu tersebut menjawab permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini. Persoalan itu terutama mengenai keberadaan ormas yang landasan acuannya menyimpang dari Pancasila.Bahkan, hendak membentuk negara Islam di Indonesia yang memegang teguh keberagaman."Induknya semua harus NKRI dan Pancasila. Tidak boleh ada lagi ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI," kata dia.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas akhirnya disahkan oleh DPR sebagai undang-undang melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).Tercatat tujuh fraksi yang menerima Perppu tersebut sebagai undang-undang yakni fraksi PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura.Namun Fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima Perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi Perppu yang baru saja diundangkan itu.Sementara itu, tiga fraksi lainnya yakni PKS, PAN, dan Gerindra menolak Perppu Ormas karena menganggap bertentangan dengan asas negara hukum karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas.Dengan disahkannya Perppu Ormas menjadi UU, maka pemerintah memiliki wewenang untuk membubarkan sebuah ormas yang mengancam NKRI dan bertentangan dengan Pancasila. [kompas.com]

Read More »

Mendagri: Bela Negara Bukan Pegang Senjata, tetapi Wawasan Kebangsaan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan pentingnya membangun wawasan kebangsaan, salah satunya dengan membangkitkan kembali gerakan bela negara.Menurut Tjahjo, bela negara bukan soal bagaimana memegang senjata. Contoh nyata yang bisa dilakukan adalah dengan menghormati lambang-lambang negara dan memahami ideologi bangsa."Saya kira itu (bela negara) penting. Bukan pegang senjata, tetapi membangun wawasan kebangsaan," ucap Tjahjo dalam kuliah umumnya di Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/10/2017).Tjahjo menambahkan, sejak dirinya menjabat sebagai Mendagri, dirinya selalu memerintahkan kepada anak buahnya untuk melaksanakan upacara pengibaran bendera Merah Putih.Kata dia, hal itu, dapat memupuk rasa kecintaan terhadap tanah air serta menumbuhkan semangat nasionalis."Mengorganisir masyarakat untuk bela negara di manapun berada, bahkan sampai ke desa-desa," katanya.Sementara itu, Rektor Universitas Pertahanan Letjen I Wayan Midhio mengatakan, konsep bela negara penting untuk diterapkan di setiap perguruan tinggi untuk menangkal paham-paham radikal yang diindikasikan sebagai akar persoalan terosisme."Kita perlu menghasilkan kader intelektual bela negara sehingga tercapai tujuan nasional melalui sistem pertahanan negara yang kuat," tutur Wayan. [kompas.com]

Read More »

Wiranto: UU Ormas Tak akan Dipakai Pemerintah Menghabisi Lawan Politik

0Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan sewenang-wenang dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas) yang telah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang.Wiranto mengatakan, pemerintah telah menjamin peraturan tersebut tidak akan ditujukan untuk menghabisi lawan politik."Kan perppu sudah menjadi UU tinggal kita laksanakan, dengan jaminan yang sudah kita sampaikan. Pemerintah tidak sewenang-wenang, bukan menghabisi ormas Islam, bukan dipakai politik, bukan instrumen untuk menghabisi lawan politik," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2017).Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu juga menyampaikan kesepakatan pemerintah terkait desakan sejumlah fraksi di DPR dan kalangan masyarakat sipil untuk merevisi UU.Sejumlah fraksi di DPR menilai UU Ormas berpotensi melanggar hak asasi manusia atas kebebasan berkumpul dan berserikat. Salah satu ketentuan dalam UU tersebut yang diprotek terkait weweang pemerintah berhak membubarkan sebuah ormas tanpa melalui proses pengadilan lebih dulu."Sudah dicatat semua. Tidak hanya kemarin. Sebelumnya sudah dicatat semua yang diinginkan teman-teman parpol. Tapi intinya kemauan baik. Kita lepaskan atribut itu dengan yang positif untuk meyakinkan bahwa UU ini untuk menjaga tegaknya NKRI, terutama menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara," kata Wiranto.Sebelumnya DPR telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) sebagai undang-undang melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).Fraksi yang pro dan kontra terhadap penerbitan Perppu Ormas nampaknya tidak dapat mencapai kata sepakat meski proses lobi dilakukan selama dua jam, hingga akhirnya Rapat Paripurna menetapkan mekanisme voting.Sebanyak tujuh fraksi menerima Perppu tersebut sebagai undang-undang yakni fraksi PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura.Meski demikian, fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima Perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi Perppu yang baru saja diundangkan itu.Sementara, tiga fraksi lainnya yakni PKS, PAN, dan Gerindra menolak Perppu Ormas karena menganggap bertentangan dengan asas negara hukum karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas. [kompas.com]

Read More »