Home / 2017 / September (page 46)

Monthly Archives: September 2017

Sudah Digaji, Menhub Larang Porter Bandara Soetta Minta Tip

PT Angkasa Pura II (Persero) menggratiskan jasa tenaga angkut barang (porter) di Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) per 1 September. Nama porter pun diubah menjadi airport helper yang memang bertujuan untuk membantu penumpang dan bebas dari uang tip.Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengapresiasi langkah Angkasa Pura II dalam meningkatkan layanan ke penumpang. Apalagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu juga sudah menggaji airport helper sesuai standar Upah Minimum Regional (UMR)."Saya apresiasi langkah Angkasa Pura II menggratiskan uang tip dan membayar atau menggaji mereka (airport helper)," kata Budi Karya usai menggelar Video Conference di kantornya, Jakarta, Minggu (3/9/2017). Keberadaan airport helper di Bandara Soetta, diakui Budi Karya, sangat membantu para penumpang, terutama di saat peak season libur Lebaran Idul Adha seperti sekarang. Hal ini juga menjadi salah satu perhatian Menhub dalam rangka meningkatkan pelayanan."Pasti membantu penumpang, karena di Indonesia kan porter jadi satu kebutuhan. Biasanya barang bawaan penumpang banyak," ujar Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu.Ia meminta kepada manajemen Angkasa Pura II untuk terus mengawasi para airport helper, terutama soal uang tip. "Saya harap tidak ada tip. Teman-teman awasi porter jangan minta (tip) lagi," harap Budi Karya. [liputan6.com]

Read More »

Presiden Jokowi: Krisis Kekerasan Etnis Rohingya Harus Dihentikan!

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia berkomitmen membantu menyelesaikan permasalahan terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Jokowi meminta krisis Rohingya segera dituntaskan."Kita harapkan minggu ini kita kirim lagi bantuan obat-obatan. Sekali lagi, kekerasan krisis kemanusiaan ini harus dihentikan," ujar Jokowi saat jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017).Indonesia juga sudah mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Rohingnya. Selain itu, Jokowi sudah mengutus Menlu Retno LP Marsudi untuk berdiplomasi ke pemerintah Myanmar."Saya tugaskan Menlu untuk memberikan bantuan kemanusiaan," kata Jokowi.Sejauh ini dilaporkan sekitar 58.600 warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh, demi menghindari konflik yang kembali pecah di Rakhine, sejak pekan lalu. Konflik itu dipicu bentrokan militer Myanmar dengan militan lokal yang bernama Pasukan Penyelamat Arakan Rohingya (ARSA).Militer Myanmar menyebut ARSA mendalangi rentetan serangan terkoordinasi terhadap sejumlah pos keamanan di Rakhine. Militer Myanmar dalam pernyataannya juga menyebut, militan ARSA mendalangi sedikitnya 52 gelombang serangan terhadap pihaknya, dalam sepekan terakhir.Dalam pertempuran sengit di Rakhine yang berlangsung selama 8 hari terakhir, militer Myanmar menyebut 370 teroris tewas dan 9 orang lainnya ditangkap hidup-hidup. Sementara itu, 15 personel militer Myanmar dan 14 warga sipil tewas dalam pertempuran itu.Otoritas Myanmar menyalahkan ARSA atas serangkaian kekerasan, termasuk aksi pembakaran rumah-rumah warga sipil di Rakhine. Militer Myanmar menegaskan pihaknya menggelar operasi militer di Rakhine untuk memusnahkan ARSA. Namun warga Rohingya yang berhasil kabur ke Bangladesh menyebut militer Myanmar yang mendalangi kekerasan seperti pembakaran dan pembunuhan, untuk mengusir mereka keluar dari Rakhine. [detik.com]

Read More »

Inilah Pernyataan Lengkap Presiden Jokowi Soal Krisis Kemanusiaan Rohingya

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Jokowi menegaskan sikap Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan itu bukan hanya kecaman tetapi juga dengan aksi nyata."Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi Rakhine State, Myanmar, perlu aksi nyata bukan hanya pernyatan kecaman-kecaman, dan pemerintah berkomitmen terus untuk membantu krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil Indonesia dan juga masyarakat internasional," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Minggu (3/9/2017).Jokowi lantas memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Upaya diplomasi hingga bantuan kemanusiaan telah diberikan oleh Indonesia kepada korban di Rakhine, Myanmar.Tak hanya itu, pemerintah juga mengutus Menlu Retno LP Marsudi ke Myanmar dan Bangladesh untuk menyelesaikan konflik terhadap etnis Rohingya. Jokowi berharap kekerasan tersebut segera dihentikan.Berikut ini merupakan pernyataan Jokowi menyikapi kekerasan dan krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar:Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi Rakhine State, Myanmar, perlu aksi nyata bukan hanya pernyatan kecaman-kecaman, dan pemerintah berkomitmen terus untuk membantu kriris kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil Indonesia dan juga masyarakat internasional.Saya telah menugaskan Menlu dan duta besar Indonesia menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk dengan sekjen PBB Antonio Guterres dan komisi penasihat khusus untuk Rakhine State, Kofi Annan dan sore tadi Menlu telah berangkat ke Myanmar utk meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan, agar memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk muslim di Myanmar dan agar memberikan akses bantuan kemanusiaan.Untuk penanganan kemanusiaan dan bantuan tersebut, pemerintah telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan, di bulan Januari dan Februari sebanyak 10 kontainer juga telah membangun sekolah di Rakhine State dan juga segera akan membangun rumah sakit yang dimulai Oktober yang akan datang di Rakhine State.Indonesia juga telah menampung pengungsi dan memberikan bantuan yang terbaik, saya juga menugaskan Menlu untuk terbang ke Dakha di Bangladesh dalam rangka menyiapkan bantuan kemanusiaan pengungsi-pengungsi yang ada di Bangladesh.Kita harapkan minggu ini, kita akan mengirim lagi bantuan makanan dan obat-obatan. Sekali lagi kekerasan dan krisis kemanusiaan ini harus segera dihentikan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Terima Kasih. Wassalamualaikum wr wb.Sumber : [detik.com]

Read More »

Tengah Malam, Menlu Retno Tiba di Myanmar untuk Bahas Rohingya

Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi telah tiba di Myanmar tengah malam ini. Retno dikirim oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Myanmar untuk meminta agar aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine dihentikan.Retno tiba di Yangon, Myanmar, sesaat sebelum tengah malam, Minggu (3/9). Dia disambut oleh Dubes RI di Yangon, Ito Sumardi beserta dua pejabat tinggi Myanmar, yakni Deputy Direktur Jenderal Protokol, U Zaw Thomas O serta Dirjen Strategic Study Kemlu Myanmar, Daw Khay Thi."Menlu RI telah mendarat di Yangon hampir tengah malam tanggal 3 Agustus 2017," ujar jur bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir kepada detikcom, Senin (4/9/2017) dini hari. Menurut pria yang akrab disapa Tata ini, pagi hari nanti pukul 07.00 waktu setempat, Retno akan melanjutkan perjalana ke ibu kota Myanmar, Naypyidaw. Retno akan melakukan pertemuan dengan State Counsellor, Daw Aung San Suu Kyi, dilanjutkan dengan pertemuan dengan beberapa menteri lain Myanmar lainnya."Pertemuan akan dilakukan seharian. Sore hari, Menlu RI akan kembali ke Yangon," kata Tata.Kemudian pada Selasa (5/9), Retno aka melanjutkan perjalanan ke Bangladesh. Pertemuan untuk membahas soal pengungsi etnis Rohingya yang pergi ke Bangladesh karena kekerasan dari militer Myanmar."Pagi hari, 5 September, Menlu RI akan menuju ke Dhaka, Bangladesh, untuk melakukan Pertemuan dengan Menlu Bangladesh guna membahas isu pengungsi," terang Tata.Seperti diketahui, sejauh ini dilaporkan sekitar 58.600 warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh, demi menghindari konflik yang kembali pecah di Rakhine, sejak pekan lalu. Konflik itu dipicu bentrokan militer Myanmar dengan militan lokal yang bernama Pasukan Penyelamat Arakan Rohingya (ARSA).Kepergian Menlu Retno ke Myanmar dan Bangladesh atas perintah Presiden Jokowi. Jokowi sudah memberi pernyataan resmi mengecam terjadinya krisis kemanusiaan di Myanmar itu."Siang tadi Menlu telah berangkat ke Myanmar untuk meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan, agar memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk muslim di Myanmar dan agar memberikan akses bantuan kemanusiaan," ujar Jokowi, Minggu (3/9)."Saya juga menugaskan Menlu terbang ke Dhaka Bangladesh dalam rangka menyiapkan bantuan kemanusian yang diperlukan pengungsi berada di Bangladesh," imbuhnya. [detik.com]

Read More »

Cerita Pengawal Presiden Jokowi Tendang Motor Jambret di Jakarta Barat

Pasukan Pengawal Presiden (Paspampres) biasanya melekat di setiap aktivitas kepala negara. Tapi ada kalanya seorang pengawal Presiden Jokowi pulang dinas dan kembali ke rumah.Adalah Pratu Ilham Aziz, seorang anggota Paspampres, pada Sabtu malam, 2 September 2017, hendak pulang ke rumah. Dalam perjalanan di Jl Daan Mogot, Jakarta Barat, dia melihat ada 2 orang penjambret bermotor sedang beraksi."Saya dengar dari sebelah kiri saya ada yang berteriak, 'jambret, jambret!', kemudian ada motor melaju cepat di samping saya," tutur Aziz saat berbincang dengan detikcom, Minggu malam (3/9/2017).Tanpa pikir panjang, pria yang sudah 2 tahun mengawal Jokowi ini langsung mengejar motor bernopol B 6968 WCK yang diduga jambret itu. Kebetulan, sehari-harinya Ilham bertugas sebagai motoris atau pengawal yang menggunakan motor dalam setiap rangkaian presiden. Namun saat itu dia tak sedang mengendarai motor 1.800 cc yang biasa dipakai dalam tugas, tetapi dirinya tengah naik motor biasa."Jarak 10 meter motor pelaku melaju kencang sampai ke arah Cengkareng, kemudian dia masuk busway. Karena busway berhenti di putaran arah, dia juga putar arah. Saya kejar dia sampai masuk gang sempit," kata Aziz.Aziz juga sempat memberi tahu warga bahwa dirinya mengejar jambret. Saat di gang sempit dan belum ada warga yang datang, Ilham langsung menghentikan pelarian si jambret."Saya tendang motornya, 2 orang itu jatuh. Mereka dua orang boncengan. Di gang sempit itu langsung kita amankan," ujar dia.Aziz sempat terlibat kontak fisik dengan kedua jambret. Pelaku kemudian merasa terpojok, mereka mencoba kabur.Saat Aziz menangkap 1 pelaku, rupanya pelaku lainnya sempat kabur. Warga yang tak lama setelah itu datang pun tak sempat mengejarnya.Akhirnya Aziz meminta warga memanggil korban. Aziz membawa pelaku ke Kelurahan Kedaung Kaliangke sambil menunggu polisi datang.Polisi lalu membawa pelaku, korban, dan beberapa saksi untuk pengembangan lebih lanjut. Aziz pun melanjutkan perjalanan pulangnya yang sempat tertunda.Sebelum peristiwa tersebut, Aziz baru saja mendapat tugas dadakan. Dia memang biasa mengawal agenda resmi Jokowi, namun pada hari itu ada agenda di luar jadwal yang mengharuskannya langsung bertugas.Mendengar kabar kesigapan anggotanya, Komandan Batalyon Pengawal Protokoler Negara (Danyon Walprotneg) Letkol Sutrisno langsung memberi apresiasi. Menurutnya tindakan Aziz ini bentuk kedekatan Paspampres dengan masyarakat. [detik.com]

Read More »

Menteri Agama Ajak Jemaah Haji Doakan Muslim Rohingya

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengajak jemaah haji, khususnya jemaah Indonesia, untuk mendoakan masyarakat muslim Rohingya agar segera terbebas penderitaannya. Saat ini etnis Rohingya di Rakhine tengah menghadapi tekanan berupa aksi kekerasan militer oleh rezim berkuasa Myanmar.Menurut Menag, doa adalah salah satu cara umat Islam untuk membantu sesamanya yang sedang mengalami cobaan atau masalah. Bagi para jemaah haji, berdoa jauh lebih baik ketimbang melakukan hal lain yang tak lebih produktif. "Tanah Suci memiliki arti yang istimewa terutama di musim haji. Ada sejumlah tempat dan waktu yang mustajabah. Jika jemaah haji yang hakikatnya adalah tamu-tamu Allah berdoa di tempat tersebut di waktu yang tepat, insya Allah doanya akan dikabulkan," terang Menag usai menggelar Doa Bersama untuk Rohingya di Daker Mekkah, Minggu (03/09).Doa bersama ini diikuti oleh delegasi Amirul Hajj dan para petugas Daker Makkah. Acara yang diawali Magrib berjamaah disertai pembacaan Qunut Nazilah ini diisi dengan pembacaan Ratib Al-Attas yang dipimpin oleh Naib Amirul Hajj KH Musthafa Aqil Siradj. Adapun pembacaan doa dipimpin oleh KH Harits Sodaqah.Selain doa yang dikhususkan bagi keselamatan masyarakat Rohingya, Menag berharap jemaah haji juga mendoakan pemerintah agar lancar dan berhasil dalam menjalankan skenario mengatasi krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Saat ini pemerintah RI telah melakukan berbagai langkah konkret terkait krisis tersebut. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, hari ini Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi bertolak ke Myanmar untuk melakukan lobi politik. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi dengan sejumlah pihak terkait di luar negeri, termasuk PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa). Komunikasi intensif ditempuh untuk mempermudah upaya penghentian kekerasan, perlindungan warga, akses bantuan keselamatan, rekonsiliasi demokratisasi dan pembangunan inklusif, hingga tercapainya solusi final atas krisis.Sebelumnya, pemerintah telah memfasilitasi pembentukan aliansi kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar yang beranggotakan 11 ormas Islam dan lembaga sosial. Pemerintah juga telah membangun rumah sakit dan fasilitas pendidikan di Rakhine. Langkah ini merupakan bentuk sinergitas pemerintah dengan masyarakat dalam mengatasi krisis dengan cara konkret."Pemerintah jelas tidak tinggal diam terhadap masalah ini. Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan secara konkret. Marilah bahu membahu membantu Rohingya dengan cara yang produktif," kata Menag.Menag juga mengajak jemaah untuk mendoakan Pemerintah Myanmar agar diberi kesadaran untuk lebih mengedepankan sisi kemanusiaan. Untuk alasan apa pun, Pemerintah Myanmar wajib melindungi harkat dan martabat kemanusiaan masyarakat Rohingya.“Saya juga minta Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk menyampaikan kepada seluruh kloter dan pembimbing ibadah agar mengajak jemaah haji mendoakan saudara kita di Rohingya saat berada di tempat mustajabah,” tandasnya. [kemenag.go.id]

Read More »

Konsep Baru Presiden Jokowi Bangun Infrastruktur Diminati Investor Asing

Foto : Biro Pers SetpresKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengarahkan sejumlah proyek dibangun menggunakan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Dengan kata lain, proyek-proyek tersebut dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Skema PINA dilakukan dengan cara penyertaan saham kepada badan usaha pelaksana pembangunan oleh lembaga-lembaga keuangan jangka panjang, seperti asuransi dan dana pensiun. Selain itu, investor asing juga bisa berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan menyertakan modal mereka.Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan investor asing menyambut baik skema PINA tersebut. Dengan demikian, instrumen investasi mereka bertambah, dan tidak hanya terbatas pada surat utang atau pasar modal saja."Kalau saya bicara kepada investor asing mereka tunggu di Indonesia. Mereka menjadi investor equity, enggak hanya investor surat utang atau bond," ujar Bambang saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Minggu (3/9/2017).Namun, saat ini investor asing masih mempelajari lebih jauh mengenai konsep PINA. Sehingga bisa lebih yakin menaruh modalnya di skema baru tersebut. "Begitu mereka yakin, mereka akan mudah masuk ke Indonesia," tutur Bambang.Sedikitnya, ada 7 proyek infrastruktur lagi yang akan didorong menggunakan skema PINA. Sehingga hingga akhir tahun ini ada 10 proyek infrastruktur yang tidak membebani APBN. "Kami targetkan 7 lagi, jadi ada 10 tahun ini," kata Bambang.Skema pembiayaan ini ternyata sudah umum digunakan di banyak negara maju di dunia, misalnya, Australia dan Malaysia. Kedua negara tersebut, menggunakan skema PINA dengan cara penyertaan saham kepada badan usaha pelaksana pembangunan oleh lembaga-lembaga keuangan jangka panjang seperti dana pensiun untuk membangun bandara, pembangkit listrik, hingga jalan tol."Hampir semua negara maju mereka sudah lakukan ini, contohnya Australia bandaranya menggunakan dana pensiun mereka. Malaysia bandaranya sudah dimasuki dana jangka panjang. Ada bandara, power plant, ataupun toll road (jalan tol)," jelas Bambang.Lewat skema pembiayaan ini, Bambang berharap pembangunan infrastruktur di dalam negeri bisa terus dikebut. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur tidak terlalu banyak membebani APBN. "Intinya berusaha memenuhi target RPJM," tutup Bambang.Keberadaan PINA Center dibentuk sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 58 tahun 2017 mengenai Program Strategis Nasional mendapatkan tugas mengkoordinasikan pembiayaan investasi non anggaran pemerintah dan berfungsi melaksanakan kegiatan fasilitasi creative financing untuk proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, membantu pemilik proyek baik pihak swasta maupun BUMN dan investor mendapatkan solusi dan percepatan proses tercapainya kesepakatan."Sesuai perintah Presiden agar bekerja cepat, kami berupaya keras untuk memfasilitasi berbagai hal di PINA Center termasuk de-bottlenecking hambatan dan isu terkait pembiayaan ekuitas non anggaran pemerintah untuk mempercepat terjadinya financial closed," jelas Bambang. [detik.com]

Read More »

Proyek Bandara Hingga Tol Ini Dibangun Tanpa Kuras APBN

Sebanyak tiga proyek infrastruktur yang meliputi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, jalan tol, dan pembangkit listrik akan didukung oleh skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).Ketiga proyek infrastruktur yang menggunakan skema PINA adalah Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dengan total nilai proyek Rp 2,1 triliun, dan PT Waskita Toll Road yang akan melepas sebagian kepemilikannya di sembilan ruas jalan tol untuk total proyek Rp 69,74 triliun.Selanjutnya proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Meulaboh, Aceh, oleh PT PP Energi dengan total nilai proyek Rp 7,1 triliun.Total nilai investasi ketiga proyek tersebut sekitar Rp 79 triliun. Ketiga proyek tersebut memiliki ekuitas Rp 10 triliun dan diharapkan bisa disepakati pembiayaan kekurangannya pada bulan ini, dengan penyertaan ekuitas dari PT Taspen dan PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur)."PINA kita cari investor untuk menutupi kekurangan modal dari pemegang konsesi," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro, saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Minggu (3/9/2017).BIJB Kertajati yang didukung penuh Pemprov Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan, tengah dalam proses penerbitan reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) dengan nilai Rp 950 miliar, yang dibantu penasihat keuangan PT SMI dan manajer investasi PT Danareksa Investment Management."Bandara Kertajati, mereka juga butuh modal dan sudah ada skema reksa dana penyertaan terbatas atau RDPT. Sudah punya komitmen dari calon-calon investor dan Insya Allah sebentar lagi sudah deal," ujar Bambang.Selanjutnya, PT Waskita Toll Road akan mendapatkan pembiayaan untuk pembangunan ruas tol dengan melepas sebagian kepemilikan saham di sembilan perusahaan pengelola jalan tol yang diestimasi sekitar Rp 8 triliun. Divestasi tersebut dibantu oleh PT Danareksa Securities, PT CIMB Securities, PT BNI Securities, serta pihak lain seperti LMAN, PT PII, dan BNI."Waskita Toll Road karena banyak ruas dipegang, ada Trans Jawa, Jabodetabek, dan Sumatera dalam tahap finalisasi dapatkan investor strategis ada 3 investor Insya Allah segera ditentukan siapa yang akan jadi kontraktor strategisnya," kata Bambang.Proyek lainnya adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga uap dengan kapasitas sebesar 2 x 200 MW di Meulaboh, Aceh, milik PT PP Energi, melalui penerbitan perpetuity notes maupun RDPT Rp 1 triliun. Pemenuhan ekuitas pembiayaan tersebut dibantu oleh PT Danareksa Capital."Mereka butuh modal, mereka terbitkan perpetuity notes atau bond," ujar Bambang.Selain itu, dana jangka panjang seperti dana pensiun juga bisa mendapatkan imbal hasil atau return yang lebih tinggi dibandingkan instrumen lainnya, yaitu mencapai 13%."Return untuk setiap project kita pasang minimal IRR 13% tapi dalam angka rupiah tentu," ujar Bambang.Keberadaan PINA Center yang dibentuk sesuai Perpres No 58 tahun 2017 mengenai Program Strategis Nasional mendapatkan tugas mengoordinasikan pembiayaan investasi non anggaran pemerintah dan berfungsi melaksanakan kegiatan fasilitasi creative financing untuk proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, membantu pemilik proyek baik pihak swasta maupun BUMN dan investor mendapatkan solusi dan percepatan proses tercapainya kesepakatan."Sesuai perintah Presiden agar bekerja cepat, kami berupaya keras untuk memfasilitasi berbagai hal di PINA Center termasuk de-bottlenecking hambatan dan isu terkait pembiayaan ekuitas non anggaran pemerintah untuk mempercepat terjadinya financial closed," jelas Bambang.Beberapa instrumen baru untuk percepatan proyek infrastruktur dan creative financing adalah RDPT infrastruktur, perpetuity notes, IDR global bonds, dan infrastructure project bonds. Perpetuity notes adalah surat berharga yang diterbitkan tanpa ada masa pelunasan dan pembayaran kuponnya dilakukan secara periodik untuk selamanya, sehingga dana yang masuk bisa digunakan memperkuat ekuitas jangka panjang perusahaan dalam membangun proyek-proyek infrastruktur."Kami memberikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang telah mendukung terciptanya instrumen baru pembiayaan infrastruktur seperti perpetuity notes," jelas Bambang. [detik.com]

Read More »

Ini Alasan Kenapa Presiden Jokowi Mau Bangun Double Track Bogor-Sukabumi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pembangunan rel ganda kereta api (double track) Bogor-Sukabumi akan dimulai tahun ini. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, membeberkan alasan mengapa Jokowi ingin membangun proyek ini.Menurut Budi Karya, latar belakang mengapa Jokowi ingin ada double track Bogor-Sukabumi karena faktor lalu lintas. Sebab dari catatannya, perjalanan Bogor-Sukabumi dengan mobil bisa memakan waktu 4-5 jam."Kita lihat background traffic Sukabumi-Bogor sangat padat, sehingga di beberapa tempat terjadi kemacetan. Waktu tempuh kan 4-5 jam padahal cuma 50 kilometer. Ini unbelievable (tidak dapat dipercaya)," ujar Budi Karya di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017).Faktor lain adalah kurangnya sarana dan pra sarana. Budi Karya menilai Sukabumi adalah kota industri, namun memiliki moda transportasi yang terbatas."Memang kekurangan sarana pra sarana dan banyak industri tapi moda angkutan terbatas," ucapnya.Selain itu, Budi Karya juga sudah memperhitungkan jumlah perjalanan dan peningkatan jumlah penumpang yang bisa diangkut dari adanya double track Bogor-Sukabumi. Dari hitung-hitungannya, dalam sehari akan ada 10 kali perjalanan kereta. Sementara untuk jumlah penumpang bisa naik 8% dari saat ini yang hanya 5 persen penumpang yang menggunakan kereta Bogor-Sukabumi."Sekarang ini yang gunakan kereta hanya 5 persen. Kalau bisa tingkatkan penggunakan kereta, sampai 6-8 kali lipat, bisa 40 persen," tutupnya. [detik.com]

Read More »

Sri Mulyani Tetapkan Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Pinjaman Daerah Tahun 2018

Foto : Dok. KemenkeuDengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Menteri Keuangan menetapkan Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun, pada 25 Agustus 2017, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 117/PMK.07/2017 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjam Daerah Tahun Anggaran 2018.Menurut PMK ini, Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2018. Defisit APBD sebagaimana dimaksud merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah. Sementara proyeksi PDB sebagaimana dimaksud merupakan proyeksi yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2018.Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, PMK ini menyebutkan, bahwa Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2018 masing-masing Daerah ditetapkan berdasarkan Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:1. sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk kategori sangat tinggi;2. sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk kategori tinggi;3. sebesar 4% (empat persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk kategori sedang;4. sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk kategori rendah; dan5. sebesar 3% (tiga persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk kategori sangat rendah.“Defisit APBD sebagaimana dimaksud merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah, Kategori Kapasitas Fiskal ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah untuk Tahun Anggaran 2018,” bunyi Pasal 3 ayat (2,3) PMK ini.Adapun Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018, menurut PMK ini, ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2018. Sedangkan Pinjaman Daerah sebagaimana termasuk pinjaman yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan.Persetujuan MenkeuDitegaskan dalam PMK ini, pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD dimana rencana Defisit APBD lebih besar dari Batas Maksimal Defisit APBD yang ditetapkan dalam PMK ini, harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.Persetujuan sebagaimana dimaksud, diberikan berdasarkan penilaian: a. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD yang dibiayai dari pinjaman sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB tidak terlampaui; b. Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB tidak terlampaui; c. Pinjaman Daerah yang telah disetujui, untuk Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat; dan d. Rencana Pinjaman Daerah yang telah mendapat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri, untuk Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.“Persetujuan atau penolakan terhadap pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud menjadi pertimbangan dalam proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD,” bunyi Pasal 9 PMK ini.Disebutkan dalam PMK ini, Pemerintah Daerah wajib melaporkan rencana Defisit APBD Tahun Anggaran 2018 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum APBD ditetapkan.Dalam hal rencana Defisit APBD melebihi Batas Maksimal Defisit APBD dan Pemerintah Daerah belum menyampaikan surat permohonan, menurut PMK ini, Pemerintah Daerah melampirkan permohonan persetujuan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD dan ringkasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 dalam laporan rencana Defisit APBD.Ditegaskan juga dalam PMK ini, bahwa Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif Pinjaman Daerah dan kewajiban Pinjaman Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan, dan disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah semester berkenaan berakhir.“Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan posisi kumulatif Pinjaman Daerah dan kewajiban Pinjaman Daerah, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan,” bunyi Pasal 12 ayat (1) PMK ini.Menurut PMK ini, Menteri Keuangan Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan terhadap Pemerintah Daerah yang menganggarkan penerimaan Pinjaman Daerah untuk membiayai Defisit APBN dan/atau untuk membiayai pengeluaran pembiayaan.“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 16 Nomor: 117/PMK.07/2017, yang telah diundangkan oleh Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana pada 28 Agustus 2017 itu. [setkab.go.id]

Read More »