Home / 2017 / September (page 4)

Monthly Archives: September 2017

Saat Presiden Jokowi Mendadak Naik Commuter Line Jakarta-Bekasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendadak naik Kereta Commuter Line jurusan Jakarta-Bekasi. Ada apa?Kegiatan itu dilakukan Jokowi pada Kamis (28/9) sekitar pukul pukul 13.00 WIB. Jokowi tiba-tiba menyambangi Stasiun Juanda, Jakarta Pusat.Deputi Bidang Protokol, Pers Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan kehadiran Presiden Jokowi tersebut dalam rangka HUT PT Kereta Api Indonesi (KAI). Jokowi ingin memberikan ucapan selamat langsung dari dalam commuter line."Presiden memutuskan untuk memberikan ucapannya di atas Commuter Line. Kegiatan ini tidak ada dalam agenda Presiden. Jadi ini mendadak," kata Bey kepada detikcom, Jumat (29/9/2017).Bey mengatakan kehadiran Jokowi di Stasiun Juanda saat itu hanya disambut oleh Kepala Stasiun Juanda Jakarta Rochman. Jokowi yang didampingi ajudan Presiden, Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono, Komandan Grup A Paspampres Kolonel Inf M Hasan dan Kepala Biro Protokol Ari Setiawan, berjalan ke arah pintu masuk stasiun dan melakukan tapping kartu memasuki peron stasiun."Presiden kemudian menaiki Commuter Line jurusan Jakarta-Bekasi yang berangkat dari peron 2. Di dalam gerbong kereta, Presiden menyalami para penumpang dan sesekali berdialog menanyakan tujuan mereka," kata Bey.Saat masuk ke dalam kereta, Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang itu menyalami beberapa penumpang yang terlihat kaget dengan kehadiran Presiden."Banyak penumpang yang kaget dengan kehadiran Presiden. Presiden malah menyapa beberapa penumpang dan menanyakan tujuan keberangkatan mereka," kata Bey.Di tengah perjalanan kereta tersebut, Jokowi mengucapkan selamat HUT ke-72 untuk PT KAI. Ucapan tersebut direkam untuk keperluan perayaan HUT PT KAI. Uniknya, Jokowi mengucapkan sambil berdiri dan berpegang ke gantungan pegangan tangan."Saya mengucapkan selamat ulang tahun PT Kereta Api Indonesia ke-72. Semoga PT KAI semakin maju dan maju, dan menjadi moda transportasi yang favorit, yang aman, yang cepat, dan tepat waktu. Ayo naik kereta api," kata Jokowi seperti disampaikan Bey.Proses rekaman berjalan singkat. Sekitar pukul 13.30 Jokowi tiba dan turun di Stasiun Cikini, Jakarta dan melanjutkan perjalanan dengan mobil untuk kembali ke Istana Merdeka Jakarta.Tak ada pengawalan ketat dalam perjalanan kereta tersebut. Paspampres yang mengawal Jokowi juga tampak membaur dengan penumpang. [detik.com]

Read More »

Mangkrak 22 Tahun, Tol Becakayu Bakal Beroperasi Bulan Depan

Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) seksi 1b dan 1c sepanjang 8 km segera beroperasi pada Oktober bulan depan. Saat ini progres konstruksi seksi 1b dan 1c yang menyambungkan Universitas Borobudur, Jakarta Timur hingga perempatan Jakasampurna itu telah mencapai 95,15% dengan pengadaan tanah 92,91%."Becakayu sekarang dalam penyelesaian. Konstruksinya sudah 95%. Kemarin saya cek, itu masih ada beberapa pier yang finalisasi. Jadi nanti akan operasi duluan seksi 1b dan 1c. Oktober mestinya selesai," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat (29/9/2017).Beberapa pekerjaan yang sedang dilaksanakan di lapangan saat ini di antaranya pekerjaan ramp, pierhead, erection girder, saluran, dan pengaspalan.Sementara untuk seksi 1a yang menyambungkan ke Bekasi, ditargetkan selesai pada Maret atau April 2018. Saat ini pengadaan tanah untuk seksi 1a sudah mencapai 74,48% sedangkan konstruksinya 55%."Jadi nanti sisanya Maret 2018 sampai Bekasi," ujar Herry.Tol Becakayu sendiri secara keseluruhan mencapai panjang 21,04 km. Ruas ini terdiri dari 2 seksi yakni seksi 1 yang menyambungkan Casablanca dengan Jakasampurna sejauh 11 km dan seksi 2 dari Jakasampurna ke Duren Jaya 10,04 km.Proyek tol ini sendiri sudah dimulai sejak tahun 1995 pada era Presiden Soeharto. Pembangunan Jalan Tol Becakayu kembali dilanjutkan pada Januari 2015 setelah mangkrak sejak 1998."(Mangkrak) 22 tahun, kemudian dimulai lagi Januari 2015 kemarin, kebut-kebutan," ungkap Presidan Joko Widodo (Jokowi) saat blusukan ke area pembangunan, Senin (7/11) tahun lalu.Rencana pembangunan jalan tol tersebut digulirkan dengan tujuan mengurangi kemacetan di jalur Bekasi-Jakarta. Pada 1996, PT Kresna Kusuma Dyandra Marga yang merupakan patungan empat perusahaan yang menjadi investor jalan tol Becakayu mendapatkan hak pengelolaan ruas tol ini.Dua tahun berselang atau pada 1998, Indonesia didera krisis moneter yang memporak-porandakan berbagai aspek ekonomi di tanah air. Proyek jalan tol ini pun ikut terkena imbasnya hingga akhirnya mangkrak.Pada tahun 2013 kementerian yang waktu itu masih bernama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), menggelontorkan dana Rp 350 miliar untuk membantu proses pembebasan lahan jalan tol ini.Tujuannya untuk menstimulus dilanjutkannya kembali pembangunan jalan tol ini. Tapi imbas krisis ekonomi 1998 ditambah krisis ekonomi 2008 ke Investor Jalan tol Becakayu masih terasa. Sehingga proses pembangunan masih tersendat.Akhirnya, baru pada Oktober 2014, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi PT Waskita Karya lewat anak usahanya PT Waskita Toll Road mengambil alih sebagian besar saham Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atau pengelola Jalan Tol Becakayu PT Kresna Kusuma Dyandra Marga.Lewat akuisisi saham dengan nilai transaksi mencapai Rp 240 miliar ini, Waskita Toll Road langsung menguasai kepemilikan sebesar 60% atas PT Kresna Kusuma Dyandra Marga. [detik.com]

Read More »

Tolak Kemerdekaan Papua, Alasan Indonesia Kerja Sama dengan Fiji

Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu menandatangani kesepakatan dengan Menteri Keamanan Nasional Republik Fiji, Ratu Inoke Kubuabola, Jumat (29/9/2017).Pertemuan kedua pihak digelar di Kementerian Pertahanan RI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.Ryamizard mengatakan, ada beberapa alasan hubungan kerja sama bidang pertahanan kedua negara ini bisa terjalin. Salah satunya terkait konsistensi Fiji yang tak mendukung kemerdekaan Papua."Indonesia memandang Fiji sebagai negara yang memiliki peran penting di kawasan Pasifik Selatan yang secara konsisten telah menunjukkan dukungannya terhadap kedaulatan negara RI," kata Ryamizard."Kemudian, kerja sama Indonesia-Fiji yang positif dapat dilihat dari kebijaksanaan Fiji yang selalu mendukung keutuhan wilayah kesatuan RI dan tidak mendukung upaya-upaya ke arah kemerdekaan dan pemisahan Papua dari wilayah Indonesia. Komitmen ini menjadikan Fiji sebagai mitra strategis RI di kawasan Pasifik," lanjut Ryamizard.Ia mengatakan, dengan adanya kerja sama tersebut pihaknya mendorong untuk segera ditempatkan atase bidang pertahanan di negara Fiji. Hal ini guna memudahkan koordinasi kerjasama pertahanan antara kedua negara.AdvertismentSementara itu, Ratu Inoke Kubuabola menjelaskan bahwa Fiji konsisten mendukung kedaulatan Indonesia sebagaimana diatur dalam Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang di dalamnya menyebutkan bahwa setiap negara harus menghormati kedaulatan negara lain."Sesuai dengan piagam PBB, yaitu integritas kedaulatan suatu negara, kami menghormati kedaulatan Indonesia di papua barat," kata dia.Oleh karena itu, Fiji sebagai salah satu negara anggota PBB juga mendorong agar negara lain menghormati Indonesia sebagai pemilik kedaulatan atas Papua."Kami mengungkapkan hal itu kepada teman-teman kami di pasifik di PBB untuk menyetujui piagam PBB tersebut, untuk konsisten sesuai dengan peraturan tersebut," ujarnya. [kompas.com]

Read More »

Survei SMRC: Mayoritas Masyarakat Tak Setuju Isu PKI Bangkit Lagi

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei ke masyarakat soal isu adanya kebangkitan PKI. Hasilnya sebanyak 86,8 persen masyarakat tidak setuju dengan isu PKI telah bangkit kembali.Survei ini dilakukan kepada 1.220 responden yang dipilih dengan cara random (multistage random sampling). Margin error 3,1 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka.Responden ditanya pendapatnya soal isu PKI telah bangkit lagi. Hasilnya sebanyak 86,8 persen mengaku tidak setuju soal adanya isu kebangkitan PKI. Sisanya 12,6 persen menjawab setuju isu PKI bangkit, dan 0,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab."Mayoritas warga tidak setuju bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI. Yang setuju hanya 12,6%," ujar peneliti SMRC Sirojudin Abbas dalam rilis survei 'Isu Kebangkitan PKI Penilaian Publik Nasional', di kantor SMRC Jalan Cisadane, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/20017).Dari 12,6 persen yang setuju adanya kebangkitan PKI, 39,9 persen di dalamnya mengatakan hal itu sudah menjadi ancaman bagi negara. Sementara 36,9 persen menjawab sedikit sudah menjadi ancaman, dan sisanya 15,5 persen memandang belum menjadi ancaman.Responden juga ditanyakan soal adanya ancaman kekuatan tertentu baik dari perseorangan maupun kelompok. Sebanyak 76,5 persen responden menjawab cukup aman, dan 12,3 persen menjawab sangat aman. Sisanya 5,4 persen menjawab kurang aman, dan 0,1 persen menyebut tidak aman sama sekali."Secara umum warga merasa sangat atau cukup aman dari beragai ancaman bagi keamanan," kata Sirojudin. [detik.com]

Read More »

Dapat Beasiswa dari Presiden Jokowi, 6 Mahasiswa Kembangkan Alat Pendeteksi TB

Sebanyak 6 mahasiswa pascasarjana mengembangkan alat baru pendeteksi tubercolosis (TB). Alat yang diberi nama Tuberculosis Detect and Care atau TBDe Care itu disebut lebih murah dengan tingkat akurasi tinggi yang mencapai 90 persen.Keenam mahasiswa yang menciptaka TBDe Care adalah mahasiswa yang memperoleh beasiswa khusus dari Presiden Joko Widodo untuk menempuh pendidikan di Skotlandia dan Inggris. Mereka menamakan diri sebagai Tim Garuda 45."TBDe Care dapat diintegrasikan dengan sistem teknologi informasi yang tersedia, sehingga teknik ini dapat dengan mudah diimplementasikan di negera-negara berkembang," kata Ketua Tim Garuda 45, Dewi Nur Aisyah, Jumat (29/9/2017).Alat tersebut mengedepankan prinsip diagnosis yang efektif, dan pendeteksi TB otomatis dengan menggunakan teknik pencitraan digital, sehingga mengurangi human error , dan meningkatkan sensitivitas dan spesifitas.Menurut Dewi, alat tersebut memiliki sistem pendukung terpadu untuk pasien TB, seperti pengingat otomatis untuk pengobatan dan waktu berobat, portal informasi, dan forum konsultasi.Advertisment"Perangkat sistemnya menyesuaikan dengan teknologi yang tersedia, seperti aplikasi android atau SMS," ucapnya.Teknologi yang dirancang bersama timnya melengkapi teknologi pendeteksi yang banyak dipakai di beberapa negara, seperti Sputum Smear Test yang memiliki sensivitas kurang dari 60 persen dan hasil tesnya yang inkonsisten, Molecular Diagnostic Platform yang memiliki akurasi yang tinggi namun mahal.Kamis sore, Tim Garuda 45 menggelar audensi dengan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Dalam pertemuan, Risma mendorong mereka segera melengkapi syarat administrasi untuk membuat hak paten temuan alat tersebut."Ini sangat bagus, dan saya yakin akan sangat bermanfaat sebagai alat kesehatan, karena itu harus segera dipatenkan," kata Risma. [kompas.com]

Read More »

Survei SMRC: Masyarakat Tak Setuju Presiden Jokowi Dikaitkan PKI

Foto : Biro Pers SetpresSurvei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan mayoritas masyarakat tak setuju Presiden Joko Widodo dikaitkan dengan isu PKI. Survei SMRC dilakukan terkait isu kebangkitan PKI.Survei dilakukan kepada 1.220 responden yang dipilih dengan cara random (multistage random sampling). Margin error 3,1 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka.Responden ditanya pendapatnya soal isu yang mengatakan Presiden Jokowi adalah orang PKI atau setidaknya terkait dengan PKI. Hasilnya sebanyak 75,1 persen responden tidak setuju dengan isu Jokowi terkait PKI. Sementara itu 5,1 persen menjawab setuju, dan 19.9 persen mengaku tidak tahu."Mayoritas warga (75,1%) tidak setuju dengan pendapat bahwa Presiden Jokowi adalah orang Partai Komunis Indonesia atau setidaknya terkait dengan PKI," peneliti SMRC Sirojudin Abbas dalam rilis survei 'Isu Kebangkitan PKI Penilaian Publik Nasional', di kantor SMRC Jalan Cisadane, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/20017).Survei SMRC juga menanyakan pendapat masyarakat soal isu PKI telah bangkit lagi. Hasilnya sebanyak 86,8 persen mengaku tidak setuju soal adanya isu kebangkitan PKI. Sisanya 12,6 persen menjawab setuju isu PKI bangkit, dan 0,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab."Mayoritas warga tidak setuju bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI. Yang setuju hanya 12,6%," sebut Sirojudin. [detik.com]

Read More »

Pertemuan Presiden-Panglima TNI, Wiranto: Bahas Negeri Tetap Aman

Menko Polhukam Wiranto mengatakan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membahas kondisi keamanan. Namun Wiranto tak membeberkan isi detail bahasan dalam pertemuan."Pertemuan Presiden dengan Panglima memang ada tapi tidak dipublikasikan. Tapi intinya pertemuan itu membahas, bagaimana supaya kondisi negeri ini tetap aman, tetap damai, tetap tentram," kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017).Pertemuan para menteri maupun pihak terkait intens dilakukan presiden. Tapi tidak semua isi pertemuan bisa menjadi konsumsi publik."Karena ada urusan-urusan yang tidak perlu dipublikasikan. Pertemuan antara para menteri, para pejabat tidak selamanya, tidak semuanya harus dibincangkan di publik. Jadi kalau ada satu pertemuan dengan presiden saya sering kali, sudah sangat sering bahkan. Tetapi tidak perlu kemudian saya sampaikan ke publik semuanya," jelas Wiranto.Sebelumnya Gatot mengatakan sudah menemui Presiden Jokowi untuk menjelaskan duduk permasalahan pembelian senjata. Namun, Gatot enggan membeberkan isi pertemuannya, termasuk respons Jokowi usai mendengar penjelasan soal pembelian 5.000 senjata itu."Tanggapan Presiden tidak boleh saya sampaikan dong," kata Gatot, Rabu (27/9). [detik.com]

Read More »

Wiranto: PKI Masih Dilarang, Sekarang yang Didemo Apalagi Sebenarnya?

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto angkat bicara terkait aksi unjuk rasa "299" yang digelar pada Jumat (29/9/2017).Aksi tersebut digelar untuk menolak penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) dan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).Wiranto mengaku bingung dengan adanya aksi unjuk rasa menolak PKI. Pasalnya, pemerintah secara jelas melarang ideologi komunisme dan ideologi radikal lainnya yang bertentangan dengan Pancasila."Kan PKI sudah dilarang memang. Ketetapan MPR kita masih melarang organisasi yang berafiliasi pada paham komunisme, marxisme, dan leninisme," ujar Wiranto usai pertemuan dengan Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) se-jabodetabek, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017)."Bahkan dalam perppu Ormas, kita tambah dengan ideologi radikal lainnya yang bertentangan dengan Pancasila," ucapnya.Wiranto menilai aksi unjuk rasa 299 tidak perlu dilakukan sebab pemerintah dengan tegas melarang seluruh ideologi yang bersifat radikal.Sementara terkait ketidaksetujuan masyarakat terhadap Perppu Ormas, seharusnya bisa disalurkan melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi."Artinya ekstrem kanan dan kiri yang mengganggu ideologi Pancasila sudah kita larang. Pemerintah sudah melarang, sekarang yang didemo apalagi sebenarnya. Saya tanya ke tokoh-tokohnya, yang didemo apalagi," kata Wiranto."Apalagi mendemo perppu ormas. Kan ada prosesnya. Kalau tidak setuju bisa di-judicial review lewat MK. Kan kita tunggu saja. Didemo juga tidak ada pengaruhnya. Justru membuat mencekam," tutur Mantan Panglima ABRI itu.Selain itu, Wiranto berharap masyarakat tidak mudah bereaksi dengan isu-isu yang tidak jelas, seperti mengenai kebangkitan PKI. Masyarakat juga diminta tidak membuat aksi unjuk rasa yang merusak, menimbulkan situasi mencekam dan kerusuhan."Kita harus berpikir jernih agar tidak diombang-ambing karena sesuatu yang tidak jelas. Demo ini membuat teman-teman pengusaha pada tanya ke saya. Ini bagaimana pak? Gawat atau enggak? Kita perlu ke luar negeri enggak," ujarnya. [kompas.com]

Read More »

Polisi: Jonru Masih Diperiksa Intensif di Polda Metro, Belum Ditahan

Jonru F Ginting ditetapkan sebagai tersangka terkait laporan Muannas Alaidid. Saat ini Jonru masih menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka di Polda Metro Jaya."Tadi malam kan ditingkatkan statusnya sebagai tersangka dan hari ini kembali diperiksa sebagai tersangka," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono kepada detikcom, Jumat (29/9/2017).Terkait masalah selanjutnya Jonru ditahan atau tidak, Argo belum bisa memastikannya. Penahanan adalah kewenangan penyidik. Yang jelas sejauh ini, Jonru belum ditahan. Penjelasan ini sekaligus meluruskan isu mengenai penahanan Jonru yang ramai di media sosial."Penahanan itu kan subjektifitas penyidik, kalau dianggap perlu ditahan ya ditahan, kalau tidak kan enggak (ditahan)," imbuhnya.Lebih jauh, Argo menjelaskan soal syarat subjektifitas penahanan yakni karena dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan menghilangkan barang bukti."Nanti lihat nanti lah, tergantung penyidik itu. Yang pasti sekarang masih diperiksa," cetusnya.Penyidik Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap Jonru, Kamis (28/9) kemarin. Pada malam harinya, status Jonru kemudian ditingkatkan sebagai tersangka.Peningkatan status tersangka itu dilakukan setelah penyidik menempuh proses gelar perkara. Dari hasil gelar itu disimpulkan bahwa perbuatan Jonru telah memenuhi unsur untuk ditingkatkan sebagai tersangka. [detik.com]

Read More »

Polisi Tetapkan Jonru Jadi Tersangka Ujaran Kebencian

Foto : FB Jonru GintingPenyidik Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya meningkatkan status tersangka terhadap Jonru F Ginting dalam kasus dugaan ujaran kebencian. Saat ini Jonru masih diperiksa polisi."Tadi malam yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono kepada detikcom, Jumat (29/9/2017).Argo menjekaskan, penyidik menetapkan Jonru sebagai tersangka setelah melalui proses gelar perkara. Penyidik sendiri telah memeriksa Jonru sebagai saksi pada Kamis (28/9) kemarin."Kemarin hari Senin kan kita panggil pertama sebagai saksi tidak datang, kemudian kemarin datang dan diperiksa sebagai saksi," imbuhnya.Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik kemudian melakukan gelar perkara malam tadi. Hasil gelar perkara disimpulkan Jonru memnuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka.Jonru diperiksa pada Kamis (28/9) sore kemarin. Kepada wartawan, Jonru mengatakan bahwa postingannya di Facebook soal Muannas Alaidid tidak mengandung ujaran kebencian.Dia bahkan tidak menyesali perbuatannya.Jonru tidak mau berspekulasi soal kemungkinan unsur politis terkait tuduhan yang dilayangkan kepadanya itu. "Saya gak tahu," ucapnya.Lebih jauh, Jonru mengaku siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Ia siap menghadapi proses hukum."Saya kan bukan Tuhan. Segala kemungkinan bisa terjadi, cuma apapun yang terjadi Insya Allah saya siap. Kalau kemarin mereka bilang Jonru gak berani datang, Ini buktinya saya berani," kata Jonru di Polda Metro, Kamis (28/9) kemarin.Jonru dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan dua aduan. Pertama terkait dengan status Facebook yang dianggap menghina Joko Widodo dan kedua posting Facebook yang disebut mempelesetkan nama Muannas Al Aidid.Melalui pengacaranya, Jonru menyatakan dia tidak mengina Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Presiden, karena status Facebook tersebut disampaikan saat masa kampanye calon Presiden. Sedangkan mengenai pemlesetan nama, Jonru menyatakan itu hanya dalam konteks bercanda. [detik.com]

Read More »