Home / 2017 / September (page 3)

Monthly Archives: September 2017

Diresmikan Presiden Jokowi, 3 Tol di Sumatera Ini Bakal Dibuka Gratis Seminggu

Foto : Agus SupartoPresiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan untuk meresmikan pengoperasian 3 ruas tol Trans Sumatera yang pengerjaannya sudah rampung saat ini.Ketiga ruas tersebut adalah Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi seksi 2-6 (Parbarakan-Sei Rampah) 41,65 km, Medan-Binjai Seksi 2 dan 3 (Helvetia-Binjai) 10,46 km dan Palembang-Indralaya Seksi 1 (Palembang-Pamulutan) 7,75 km.Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, peresmian ketiga tol itu tinggal menunggu kesediaan waktu dari Presiden Jokowi."Jadi kemarin pak Setneg (Praktikno) sudah telpon. Beliau (Jokowi) ingin meresmikan Medan-Binjai dan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Palindra (Palembang-Indralaya) juga. Tinggal nunggu tanggalnya Beliau, karena laik fungsinya sudah ada, clear semua," katanya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (29/9/2017).Ruas Medan-Binjai dan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sendiri telah selesai diuji coba dan sertifikat laik fungsinya sudah dikeluarkan. Sementara ruas Palembang-Indralaya masih dalam proses.Basuki menuturkan, sebelum dikenakan tarif, ketiga ruas tersebut nantinya akan dibuka secara gratis terlebih dahulu. Kemungkinan tarif gratis akan dikenakan khusus untuk kendaraan golongan I seperti pada ruas tol Bawen-Salatiga."Iya (gratis). Paling tidak seminggu. Sosialisasikan dulu, jadi gratis. Baru nanti keluar SK tarif," tukasnya. [detik.com]

Read More »

Ditanya soal Pansus Angket, Istana Tegaskan Lagi Dukungan ke KPK

Pihak Istana kembali menegaskan komitmen pemerintah memperkuat KPK. Keberadaan KPK masih dibutuhkan."Kalau dari sisi pemerintah tegaslah. Pak Presiden menyampaikan berkali-kali kita masih membutuhkan KPK. KPK harus terus diperkuat, dan ini saya kira untuk kepentingan bangsa," ujar Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di kantor Staf Kepresidenan, gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017).Karena itu, Teten menyebut Presiden Joko Widodo menolak upaya pelemahan KPK."Apalagi kita lihat ini OTT, OTT terus berlangsung. Ini menunjukkan korupsi masih menjadi satu pemandangan sehari-hari di pemerintahan. Karena itu, kita butuh KPK," tegas Teten.Menurut Teten, upaya pencegahan korupsi masih harus dilakukan. Namun upaya penindakan dinilai masih sangat dibutuhkan."Ya itu bisa dilihat seperti itu. Tapi juga bisa dilihat sebagai suatu keberhasilan. Pada zaman Orba tidak ada yang ditangkap, bukan berarti pada saat itu korupsi tidak ada. Tapi justru kita lihat dari sisi bahwa penegakan hukum, dalam hal ini KPK, cukup efektif," katanya. [detik.com]

Read More »

Siap-siap, “Sticker Jokowi” Bakal Hadir di Line!

Foto : Biro Pers SetpresBagi para pengguna aplikasi komunikasi asal Korea, Line, siap-siap untuk mengunduh sticker ikon Presiden Joko Widodo pada pertengahan Oktober 2017.Sticker itu dapat diunduh secara gratis. Line bekerjasama dengan Kantor Staf Presiden (KSP) serta perusahaan komunikasi digital, yakni Kaskus dan Opini.id, menggelar kompetisi pembuatan sticker ikon Jokowi.Secara resmi, kompetisi dibuka pada hari ini, Jumat (29/9/2017).Line mengumpulkan lima kreator digitalnya yang selama ini mempunyai pencapaian tinggi dalam bidangnya.Lima kreator digital itu diminta membuat sticker Jokowi dalam berbagai karakter untuk dipilih pemenangnya."Pada tanggal 5 Oktober, lima hasil terbaik akan disosialisasikan ke masyarakat untuk divoting. Nah, tiga sticker yang mendapat vote terbanyak akan masuk top 3 dan pada akhirnya akan dipilih satu oleh Presiden Jokowi sendiri pemenangnya," ujar Business Development Director Line Indonesia Revie Sylviana dalam konferensi pers, Jumat (29/9/2017) di Kantor KSP, Jakarta.Presiden Jokowi akan menentukan siapa pemenangnya pada pekan kedua bulan Oktober 2017."Sticker Jokowi" pilihan Jokowi itu sendiri bakal diluncurkan pada 28 Oktober 2017, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.Revie mengatakan, sticker Jokowi yang dibuat para kreator digital akan menggambarkan ekspresi sehari-hari Presiden.Misalnya, gaya Jokowi tertawa yang menunjukkan gigi dan bahu berguncang, pose Presiden saat sedang mengacungkan jari telunjuknya hingga pose Presiden saat sedang berkata 'Sana, ambil sepedanya'.Revie memperkirakan, sticker Jokowi akan digemari para pengguna Line."Sebanyak 42 juta sticker itu dikirim setiap harinya. Yang seperti ini akan sangat viral, apalagi menggunakan karakter yang sangat dicintai masyarakat," ujar Revie.Selain sticker Jokowi, Line juga meluncurkan webtoon edisi spesial Sumpah Pemuda.Melalui platform komik digital Line Webtoon, Line memilih komik digital bertema 'Magang di Istana' hasil kreasi Koi, Dan dan Jui.Komik bercerita tentang kegiatan magang di KSP dan ikut memonitor pembangunan di penjuru Indonesia. [kompas.com]

Read More »

Presiden Jokowi Nobar Film G-30-S/PKI di Bogor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) nonton bareng (nobar) film G-30-S/PKI di lapangan tenis indor, Komando Resor Militer (Korem) 061/Suryakancana, Kota Bogor. Presiden hadir sekitar pukul 20.0 WIB, Jumat (29/9). Mengenakan pakaian traning berwarna merah, bercelana hitam, Presiden tiba seorang diri dari Istana Kepresidenan Bogor.Dari pantauan Beritasatu.com, kegiatan nonton bareng ini diiringi hujan deras. Meski demikian, tidak menyurutkan antusias masyarakat yang ingin nonton film percobaan kudeta di Indonesia ini. Luas lapangan tenis diisi penuh warga, termasuk anak-anak yang didampingi orangtuanya.Komandan Korem 061/Suryakancana, Kolonel Mirza Agus saat memberikan pengarahan kepada warga menuturkan, film yang diputar berdurasi sekitar empat jam.Sementara, warga sekitar Omer Ritonga (26) yang ikut menonton sangat antusias menonton film yang sempat menghilang di televisi nasional ini. "Dulu setiap 30 September selalu ada di TVRI, lalu hilang. Baguslah, film ini diputar serempak seperti ini. Khususnya buat generasi muda saat ini agar mengerti sejarah Indonesia," katanya.Yayat (43) yang menonton membawa dua anaknya menambahkan, dirinya sudah beberapa kali menonton film G-30-S/PKI. Saat ini ia sengaja mendampingi dua anaknya untuk menonton bersama. "Saya harus temenin anak saya nonton, agar tidak keliru nantinya," tambah dia. [beritasatu.com]

Read More »

SMRC: Isu PKI Dimobilisasi Kekuatan Tertentu, Terutama Pro-Prabowo

Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) lewat surveinya mengungkap bahwa opini kebangkitan PKI tidak terjadi secara alamiah. Siapa yang memobilisasi?Dalam survei SMRC, responden ditanyai pendapatnya soal isu PKI telah bangkit lagi. Hasilnya, 86,8 persen mengaku tidak setuju soal adanya isu kebangkitan PKI. Sisanya, 12,6 persen, menjawab setuju isu PKI bangkit, dan 0,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab.Pendukung PKS, Gerindra, dan Prabowo Subianto saat Pemilu 2014 adalah yang paling banyak meyakini PKI bangkit lagi. Opini tentang kebangkitan PKI cenderung lebih banyak di kalangan muda, perkotaan, terpelajar, dan sejumlah daerah tertentu, terutama Banten, Sumatera, dan Jawa Barat."Semua demografi ini beririsan dengan pendukung Prabowo," demikian kesimpulan dari survei SMRC yang dirilis pada Jumat (29/9/2017).SMRC menganggap keyakinan bahwa bila keyakinan adanya kebangkitan PKI itu alamiah, keyakinan bahwa PKI bangkit akan ditemukan secara proporsional pada pendukung Prabowo dan Jokowi, di PKS, Gerinda, dan partai-partai lain."Ini menunjukkan bahwa opini kebangkitan PKI di masyarakat tidak terjadi secara alamiah, melainkan hasil mobilisasi opini kekuatan politik tertentu, terutama pendukung Prabowo, mesin politik PKS dan Gerindra," demikian bunyi lanjutan kesimpulan survei SMRC.Survei ini sendiri dilakukan kepada 1.220 responden yang dipilih dengan cara random (multistage random sampling). Margin of error 3,1 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka."Isu kebangkitan PKI yang ditujukan untuk memperlemah dukungan rakyat pada Jokowi nampaknya bukan pilihan isu strategis yang berpengaruh," tutur SMRC. [detik.com]

Read More »

Jonru Ditahan, Istana Sebut Penyebar Kebencian dan Hoaks Memang Harus Ditertibkan

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki mengatakan, penyebar ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah di media sosial memang selayaknya diproses hukum.Pernyataan Teten ini menanggapi penetapan tersangka dan penahanan pegiat media sosial Jonru Ginting oleh penyidik Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial."Memang harus terus ditertibkan. Penyebar hate speech, hoax, info-info yang menyesatkan dan mengadu domba masyarakat. Itu memang tugas polisi," ujar Teten, di Kompleks Istana Presiden, Jumat (29/9/2017) sore.Teten mengatakan, seringkali mendapatkan desakan dari publik untuk menertibkan akun media sosial yang memiliki konten demikian.Tujuannya, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.Teten menegaskan, penegakan hukum terhadap penyebar hate speech, hoaks, dan sebagainya jangan diinterpretasikan sebagai penyalahgunaan wewenang.Sebab, penetapan tersangka penyebar konten negatif diyakini telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia."Kalau polisi melakukan penindakan, itu murni proses hukum. Bukan kesewenang-wenangan," ujar Teten.Publik dapat menguji apakah penegakan hukum yang dilakukan Polri itu benar atau tidak, melalui proses hukum yang lainnya, yakni praperadilan.Dengan demikian, dapat diketahui apakah penegakan hukum Polri terhadap penyebar konten negatif sesuai prosedur atau tidak.Diberitakan, pegiat media sosial Jonru Ginting, ditetapkan sebagai tersangka sekaligus ditahan polisi pada Jumat ini.Ia ditahan atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian dengan pelapor Muannas Al Aidid. Laporan Muannas sendiri dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Kamis (31/9/2017) lalu. Laporan diterima polisi dengan Laporan Polisi (LP) bernomor LP/4153/VII/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus.Muannas melaporkan Jonru atas Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). [kompas.com]

Read More »

Setya Novanto Menang Praperadilan, Status Tersangka Dinyatakan Tak Sah

Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan permohonan praperadilan Setya Novanto. Status tersangka yang disandang Novanto di KPK pun digugurkan."Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ucap hakim Cepi membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2017).Cepi menilai penetapan tersangka harus dilakukan pada akhir tahap penyidikan suatu perkara. Hal itu harus dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat seseorang."Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut, hakim berpendapat bahwa proses penetapan tersangka di akhir penyidikan, maka hak-hak tersangka bisa dilindungi," ucap Cepi.Cepi pun menyebut surat perintah penyidikan dengan nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 tidak sah. Selain itu, Cepi mengatakan bukti yang digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya."Menimbang setelah diperiksa bukti-bukti merupakan hasil pengembangan dari perkara orang lain, yaitu Irman dan Sugiharto," ucap Cepi. [detik.com]

Read More »

Habib Rizieq ke Massa 299: Perppu Ormas Jadi Gerbang Kediktatoran

Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab memberikan orasi ke massa aksi 299. Melalui sambungan telepon dari Arab Saudi, Habib Rizieq berterima kasih kepada massa yang datang mengikuti aksi."Kepada segenap para mujahid, pejuang. Alhamdulillah dengan izin Allah pada kesempatan hari Jumat saya dari kota suci Mekkah, mendapat kesempatan untuk menyapa pejuang yang diridoi Allah," ujar Habib Rizieq.Hal itu disampaikan Habib Rizieq melalui sambungan telepon yang dihubungkan ke speaker besar yang ada di depan gedung DPR, Jumat (29//9/2017). Massa pun menyimak."Keikutsertaan saudara semua pada aksi 299 merupakan bukti cinta anda pada agama dan negara. Menjadi bukti pada urusan, dan menjadi bukti keistikomahan anda di dalam menegakkan kalimat Allah SWT," kata Habib Rizieq.Habib Rizieq lantas menyinggung mengenai substansi aksi 299. Dia mendukung aksi ini dengan menyebut Perppu Ormas adalah gerbang untuk munculnya kediktatoran."Perppu tersebut bertujuan untuk penghapusan ormas. Tidak sampe situ Perpu menjadi gerbang kediktatoran karena itu Anda tepat ke DPR/MPR karena fungsi DPR untuk mengontrol peraturan negara dengan cara konstitusional," kata Habib Rizieq."Kita minta agar Perppu ormas ini dicabut dan dibatalkan dan DPR harus membantu warga indonesia menghapus kediktatoran," sambungnya. [detik.com]

Read More »

Orasi di Aksi 299, Amien Rais Sebut Perppu Ormas Berisi Kebencian

Mantan Ketua MPR Amien Rais ikut dalam Aksi 299 di depan gedung DPR, Jakarta. Dia sempat orasi dan meminta Perppu 2/2017 tentang Ormas ditolak.Amien yang pernah menjadi Ketua Umum PAN ini menyebut Perppu Ormas sebagai perppu kebencian. Tanpa penjelasan lebih, Amien lalu menyinggung soal sifat komunisme."Keputusan kita ada dua yaitu supaya Perppu yang isinya kebencian tidak disahkan dan ditolak. Saya mengatakan kalau ada ujaran kebencian, Perppu yang kita lawan itu Perppu kebencian, di mana sejak dari sananya komunisme selalu biadab, bengis, dan brutal," kata Amien di lokasi, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (29/9/2017).Amin mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla memberi angin pada kebangkitan PKI. Dia meminta pemerintah tak melakukan diskriminasi kepada ulama."Masalahnya pemerintah sekarang memberikan angin kuat untuk membangkitkan kepada PKI. Dan kami mengingatkan Pak Jokowi supaya adil, umat Islam jangan didiskriminasi. Kalau nonmuslim dilindungi tapi umat Islam langsung dihakimi," tuturnya."Umat Islam itu lembut, sejuk, damai tapi jangan dirajah selalu. Jadi sampai sekarang tidak ada opsi. Insyaallah kekuatan PKI dapat kita hilangkan," sambung Amien.Berdasarkan pantauan detikcom, Amien meninggal lokasi sekitar pukul 15.45 WIB. Dia berjalan dan dikawal dari arah depan Gedung DPR/MPR RI menuju flyover yang mengarah ke Slipi, Jakarta Barat.Sebelum sampai di flyover, Amien langsung menaiki mobil yang sudah terparkir di pinggir jalan Gatot Subroto. Usai orasi, Amien Rais langsung meninggalkan lokasi aksi.Dalam aksi ini, perwakilan massa Aksi 299 tengah bertemu dengan pimpinan DPR. Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Agus Hermanto. [detik.com]

Read More »

Dari 1.850 Km, Berapa Panjang Tol yang Sudah Dioperasikan Presiden Jokowi?

Foto : Agus SupartoPresiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pembangunan jalan tol hingga 2019 mencapai 1.000 km. Target ini bahkan dipasang lebih tinggi di pertengahan kabinet kerja menjadi 1.850 km karena progres pengadaan tanah di lapangan yang dirasa cukup cepat.Lantas, sudah berapa panjang jalan tol yang beroperasi dari total target tersebut hingga saat ini?Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), sejak Oktober 2014 hingga saat ini sudah ada 240 km jalan tol yang beroperasi. Rinciannya per akhir tahun 2016 ada 174 km ditambah 65 km lagi yang sudah beroperasi sepanjang tahun ini."Dari targetnya, sampai saat ini ada sekitar 240 km jalan tol yang sudah beroperasi. Sepanjang tahun ini saja sekarang 65 km," kata Kepala BPJT, Herry Trisaputra Zuna saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (29/9/2017).Herry menuturkan, panjang jalan tol yang beroperasi akan terus bertambah hingga akhir tahun ini menjadi total 555,2 km. Pasalnya, akan ada sejumlah ruas yang dijadwalkan beroperasi dalam waktu 3 bulan ke depan yang total panjang keseluruhannya sekitar 314 km lagi.Di antaranya pada bulan September ini ada Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi 2-6 (Parbarakan-Sei Rampah) 41,65 km, Medan-Binjai Seksi 2 dan 3 (Helvetia-Binjai) 10,46 km, Palembang-Indralaya Seksi 1 (Palembang-Pamulutan) 7,75 km. Sedangkan sisanya masing-masing pada bulan Oktober, November dan Desember.Adapun pada tahun depan, total panjang jalan tol yang dioperasikan diharapkan mencapai 728,94 km dan pada tahun 2019 sepanjang 564,43 km. Jika semua target tersebut dapat dicapai sesuai jadwal, maka pada Desember 2019, total panjang jalan tol yang beroperasi dari 2014-2019 adalah 1.854,5 km. [detik.com]

Read More »