Home / 2017 / September (page 20)

Monthly Archives: September 2017

Gerindra Dorong Presiden Jokowi ke Myanmar, Jusuf Kalla: Datang Sih Bisa, tetapi…

Partai Gerindra mendorong Presiden Joko Widodo berkunjung ke Myanmar terkait krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut Jokowi bisa saja datang, tapi yang terpenting adalah proses pengiriman bantuan."Datang sih bisa. Tapi sebagai negara yang bersangkutan belum tentu memberikan izin, walaupun dalam pidatonya Aung Saan Su Kyi kemarin itu dia membuka 'welcome'," kata JK di sela-sela kunjungannya di forum PBB, New York, Amerika Serikat (AS), Kamis (21/9/2017)."Jadi kita lihat nanti perkembangannya, yang paling penting pertama dulu, orang bebas mengirim bantuan," sambungnya.Menurut JK, selain ada permintaan dibukanya akses bantuan, ada seruan agar militer Myanmar berhenti membakar rumah. Berdasarkan pengalaman di Ambon, Poso, dan Aceh, masalah logistik adalah masalah pokok yang harus dilaksanakan."Kalau kita bicara dulu, tapi ini tidak dijalankan, ya sama saja orang bisa meninggal banyak karena kelaparan atau sakit," ucapnya.Karena itu, Indonesia meminta Myanmar membuka akses bantuan dari seluruh dunia."Jadi banyak negara di dunia menawarkan, tapi tidak mau diterima. Itu dulu dalam (formula) 4+1 memberikan akses," ujarnya.Sebelumnya, politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria berharap Presiden Jokowi dapat hadir langsung ke Myanmar untuk membantu krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya."Mungkin ada baiknya Pak Jokowi datang ke Rohingya, jangan kirim Menlu, lain, jangan kirim Wapres (JK) ke OKI, beda, harus Presiden. Pak Harto aja berani ke medan perang loh, kalau ke Myanmar tuh bukan medan perang itu, bukan pertempuran itu, itu pembasmian, datang," tegas Riza, Senin (18/9). [detik.com]

Read More »

Menlu RI jadi Panelis Simposium Kebebasan Beragama PBB

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menjadi salah satu panelis simposium mengenai kebebasan bersama di Sidang Majelis Umum PBB ke-72, bersama Norwegia."Saya sampaikan keberagaman Indonesia dalam beragama, suku, bahasa, ras, dan lain-lain. Saya juga jelaskan bahwa Indonesia sangat majemuk, maka sangat diperlukan sebuah toleransi yang menyatukan bangsa," kata Menlu Retno di New York, Kamis 21 September atau Jumat 22 September 2017."Indonesia juga menggunakan keberagaman ini untuk menghadapi tantangan bagaimana bisa mengelola perbedaan dan memeliharanya, bukan memecah belah," lanjut dia.Simposium soal kebebasan beragama ini juga dihadiri oleh Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB dan sejumlah negara lainnya.Hari ini, setidaknya 15 pertemuan sudah dilakukan Menlu Retno antara lain pertemuan bilateral dengan Serbia, Kuwait, Presiden ICRC, Nepal, dan Montenegro."Ada dua kesepakatan Memorandum of Understanding di mana kita bebas visa untuk paspor dinas dan paspor diplomatik," sebutnya.Selain itu, Menlu Retno juga berkesempatan untuk bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Presiden Sidang Majelis Umum PBB yang berasal dari Slovakia dan Menteri Luar Negeri Brasil."Fokusnya masih berkisar upaya Indonesia untuk menambah dukungan pencalonan Anggota Tidak Tetap PBB Periode 2019-2020," ujar Menlu Retno lagi.Malam nanti, waktu AS, Menlu Retno juga akan menjadi salah satu pembicara di UN Peace Cooperation di mana Finlandia, Uruguay dan Rwanda menjadi co-host-nya.Selama ini, Indonesia dianggap sebagai kontributor terbesar dalam operasi pasukan perdamaian dan Indonesia juga selalu mengutamakan perdamaian dan stabilitas di setiap konflik dunia. [metrotvnews.com]

Read More »

Saat Sri Mulyani Bertemu Istri Orang Terkaya Dunia

Pada saat mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ke Amerika Serikat, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memanfaatkan waktu bertemu dengan istri orang terkaya dunia, yakni Melinda Gates.Keberadaan Sri Mulyani di negeri paman sam ini, dalam rangka kunjungan kerja yakni menghadiri Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Melalui akun Instagramnya, yakni @smindrawati, Sri Mulyani menjelaskan mengenai pertemuannya dengan Melinda Gates. Berikut penjelasannya:Bersamaan dengan UN General Assembly di New York, saya melakukan pertemuan dengan Melinda Gates. Kami membahas mengenai inisiatif "Pathways for Prosperity", sebuah kemitraan global untuk mengembangkan ide-ide baru mengenai masa depan pembangunan yang inklusif di era teknologi.Melinda bersama suaminya, Bill Gates, merupakan filantrofis yang cukup peduli melihat peran dan pengaruh teknologi dalam upaya akselerasi pembangunan.Mewakili Indonesia, saya bersama Strive Masiyiwa dari Zimbabwe, dipilih menjadi co-chairs inisiatif global ini selama 2 tahun ke depan.Beberapa isu utama dalam pelaksanaan Pathways for Prosperity ini adalah yang pertama "Understanding Change" yaitu bagaimana memahami konteks perubahan dalam hubungan antara pertumbuhan inklusif dan perkembangan teknologi, khususnya bagi negara-negara late comer dalam pembangunan ekonomi.Yang kedua adalah "Policy Response" tentang bagaimana penentu kebijakan dan semua pemangku kepentingan bersinergi dalam menyumbangkan ide, mengembangkan debat publik, dan membawa hasil penelitian terkini untuk membantu pemecahan masalah perubahan.Yang terakhir adalah "Society Readiness" yaitu bagaimana menyiapkan masyarakat negara-negara berkembang untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.Sebagai seorang ekonom, dalam pertemuan tersebut saya berharap inisiatif ini bukan fokus untuk menghasilkan laporan saja tapi juga harus dapat membawa ide-ide baru, menyuburkan debat publik, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam kontek kebijakan ekonomi, perlu kejelasan dalam memformulasikan kebijakan yang tepat, misalnya keterkaitan antara kebijakan di bidang perpajakan, di bidang belanja negara (seperti mendorong pembangunan inklusif dalam hal cash transfer kepada rakyat miskin), bagaimana mendorong penciptaan tenaga kerja, dan lain-lain. Jadi perlu kolaborasi tingkat nasional dan internasional yang baik. Intinya bagaimana menciptakan nilai tambah yang nyata sebagai hasil dari kemitraan ini. [ Sumber : detik.com ]

Read More »

Sibuk Bekerja, Kenapa Presiden Jokowi Terus Dihujat dan Difitnah?

Foto : Agus Suparto/Fotografer KepresidenanPresiden Jokowi adalah sosok pemimpin yang tegas, berani dan konsisten, terutama saat akan mengambil keputusan yang berguna untuk masyarakat banyak. Terkadang sejumlah kebijakan yang di keluarkan oleh Presiden Jokowi menuai pro dan kontra di masyarakat. Tetapi itu hal yang biasa, dan pada akhirnya masyarakat pun merasakan manfaat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi tersebut.Salah satu contohnya adalah saat Presiden Jokowi menghapus subsidi BBM di awal masa pemeritahannya, dan salah satunya dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, berbagai komentar miring datang silih berganti. Namun seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat pun mulai mengerti dan melihat progres pembangunan yang dulu lebih banyak terpusat di Jawa, namun di era pemerintahannya saat ini adalah pembangunan Indonesia sentris, yaitu pembangunan yang merata di seluruh pelosok tanah air.Setelah menghapus subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, Presiden Jokowi pun menghapus subsidi listrik yang dinilainya banyak yang tidak tepat sasaran. Subsidi listrik yang seharusnya diberikan untuk masyarakat kurang mampu, tetapi banyak pula dinikmati masyarakat yang tergolong mampu. Seperti biasa, pro kontra pun muncul kembali.Melalui gaya kepemimpinannya yang pro rakyat, semua hal rumit dari warisan masalalu pun berhasil diurai. Sejumlah proyek mangkrak pun berhasil diurai dan dicari permasalahannya agar bisa dilanjutkan kembali dan berguna bagi masyarakat.Di saat Presiden Jokowi sedang sibuk bekerja, berbagai kritikan, hujatan, bahkan fitnah pun terus berdatangan silih berganti. Dari mulai isu yang dikaitkan dengan PKI, sampai bantuan Pemerintah Indonesia untuk pengungsi Rohinya pun 'digoreng'. Apapun yang dilakukan oleh presiden Jokowi sepertinya selalu salah di mata lawan politiknya.Dengan melihat kinerja Presiden Jokowi saat ini yang sudah terbukti, dan geliat pembangunan dimana-mana, tetapi kenapa Presiden Jokowi terus dihujat dan difitnah?.Oleh : Admin facebook Info Seputar Presiden

Read More »

Jawab Panglima TNI, Menko Polhukam Wiranto Sebut Sukhoi Dilengkapi Senjata

Menko Polhukam Wiranto mengatakan pembelian pesawat Sukhoi SU-35 bukan hanya mendatangkan unitnya, tetapi juga dilengkapi persenjataan lengkap. Selain itu, dia juga mengingatkan, pembelian Sukhoi ini menggunakan timbal dagang yang memiliki banyak keuntungan.Hal ini menjawab pernyataan dan sindiran Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang meminta untuk tak membeli pesawat tempur yang tak dilengkapi persenjataan canggih."Jadi, kita akan melengkapi Sukhoi untuk mengganti F5. Kan, sudah beli delapan, kita akan beli 11, cuma caranya beda. Kita beli dengan imbal dagang. Lima puluh persen kita akan bayar dengan komoditas yang ada di kita. Satu berarti kita bisa menjual komoditas ke luar negeri. Tambahannya dalam perjanjian pembelian nanti, maka persenjataan lengkap," ucap Wiranto di kantornya, Rabu, 20 November 2017.Mantan Menhankam itu mengingatkan, kerja sama ini akan ada alih teknologi, di mana kontennya dari dalam negeri dan berlangsung selama lima tahun."Yang kedua ada alih teknologi untuk berangsur-angsur. Kontennya nanti adalah 80 persen dari dalam negeri. Itu berangsur-angsur lima tahun. Nanti peningkatannya dari 30 persen meningkat 10 persen setiap tahun," jelas Wiranto.Selain itu, masih kata dia, Indonesia juga bisa mendirikan pabrik sparepart untuk Sukhoi. Sehingga semakin membuat teknologi Indonesia berkembang."Kita juga nanti akan membuat pabrik sparepart di Indonesia dalam rangka alih teknologi Sukhoi itu. Kita dapat satu kesempatan untuk mempelajari teknologi yang lebih maju tentang pesawat terbang," pungkas Wiranto.Pesawat Tanpa SenjataSebelumnya, Panglima TNI Gatot berharap pengadaan alutsista dengan kualitas terbaik segera direalisasikan. Apalagi, pengadaan alutsista itu, menurut dia, juga telah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo."Presiden sudah memerintahkan 18 bulan yang lalu, TNI hanya memberikan spek (spesifikasi) saja," kata dia.Pembelian pesawat TNI, menurut dia, harus dipastikan bisa digunakan untuk bertempur dan dilengkapi dengan senjata yang lengkap."Jangan kita membeli pesawat yang tidak ada senjata, senjatanya pura-pura. Jumlahnya (pesawat) seribu, tapi kalau tidak punya senjata, itu untuk demonstrasi saja," kata Gatot. [liputan6.com]

Read More »

Menteri PPPA akan Survei Besar-besaran soal Kekerasan Anak di 2018

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengatakan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan semakin meningkat. Masyarakat saat ini pun lebih sadar untuk melaporkan tindak kekerasan tersebut."Semakin hari semakin meningkat dan ini kami melihat masyarakat sudah sadar untuk melapor," kata Yohana di Ciputra Artpreneur Theater, Jakarta Selatan, Kamis (21/9/2017).Yohana menilai banyaknya pelaporan terkait kekerasan anak dan perempuan tersebut disebabkan pola pikir masyarakat yang sudah berubah. Menurutnya, dulu sebagian masyarakat menganggap kekerasan itu sebagai aib keluarga."Selama ini tidak pernah dilaporkan karena mereka menganggap itu aib keluarga. (Mereka pikir) Mengapa harus menyampaikan masalah-masalah keluarga, itu kan masalah internal. Namun sekarang masyarakat sudah mulai sadar terutama perempuan dan anak bahwa mereka itu dilindungi oleh negara. Undang-undang sudah ada," tuturnya.Sementara itu, Yohana menjelaskan angka kekerasan pada perempuan di 2016 mencapai 24 juta jiwa dari jumlah perempuan sekitar 123 juta. Ada pula di antaranya yang mengalami penderitaan batin hingga sekarang."Yang jelas saya dapati dari BPS sekitar 24 juta perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan itu masih merupakan on going penderitaan batin mereka sampai sekarang. 24 juta dari 123 juta perempuan yang ada di Indonesia," jelasnya.Sedangkan, masih kata Yohana, angka kekerasan terhadap anak masih belum tercatat secara detail. Pihaknya akan melakukan survei secara besar-besaran pada 2018."Kalau anak kami akan tahu pada saat kami lakukan survei pada tahun depan, tahun kelima di tahun 2018, ada observer besar-besaran yang saya mintakan untuk melihat sejauh mana kekerasan terhadap anak, kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan juga penelantaran terhadap anak. Kita akan dapati di tahun depan," imbuh Yohana. [detik.com]

Read More »

Presiden Jokowi Ingin Film G30S/PKI Dibuat Gaya Milenial, Amien Rais Curiga

Niat Presiden Joko Widodo yang ingin me-remake film G30S/PKI menjadi lebih disesuaikan dengan kaum milenial mendapat pertanyaan. Politikus senior PAN Amien Rais menaruh curiga kepada Jokowi terkait niatan tersebut."Sejarah tidak bisa diputarbalik, nggak boleh, itu sudah berdasarkan research," kata Amien Rais mengawali ungkapan curiganya kepada Jokowi di Hotel Mercure Ancol, Jalan Pantai Indah Ancol, Jakarta Utara, Kamis (21/9/2017)."Jadi (sutradara film G30S/PKI) Arifin Noer tidak main-main (membuat film itu). Jadi saya curiga kalau dia (Jokowi) mau buat film yang baru, saya curiga sekali," imbuh Amien tanpa menjelaskan lebih lanjut apa yang dicurigainya itu.Amien meminta Jokowi tak memberikan kesempatan kepada PKI untuk bangkit kembali di Indonesia. Amien pun menyinggung soal pernyataan Jokowi yang hendak menggebuk PKI jika muncul.Tokoh reformasi itu lalu bicara tentang seorang politikus yang bercokol di Senayan. Amien mengatakan politikus perempuan itu bicara soal kebangkitan PKI. Oleh karenanya, Amien ingin Jokowi bertindak."Anggota DPR yang perempuan itu sudah mengatakan sekarang 20 juta, PKI mau bangkit, itu diam saja. Sementara HTI dibubarkan. Itu Jokowi kayak gitu ya. Ini harus jalan, yang menentang (pemutaran film G30S/PKI) itu pasti PKI. Yang tidak setuju ini diputar, pasti PKI," ungkap Amien.Presiden Jokowi mengaku tak keberatan TNI dan masyarakat menggelar acara nonton bareng (nonbar) film G30S/PKI. Namun Presiden berharap ada film anyar yang dibuat untuk menyesuaikan dengan karakter generasi milenial."Untuk anak-anak milenial tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka," kata Jokowi saat ditemui di Desa Mangunsuko, Dukun, Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9). [detik.com]

Read More »

Mendagri Minta Hindari Sebar Berita Hoax

Banyaknya berita-berita yang beredar terindikasi hoax Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta kepada seluruh kader Rajatikam untuk berhati-hati. Karena resikonya bisa pidana jika ikut menyebar di media sosial.“Mencermati gerakan dinamika yang ada saat ini, saya minta kepada adik-adik di Rajatikam ini untuk hati-hati untuk menyebarkan berita-berita yang ada saat ini. Baca dulu apa isinya, siapa yang mengirim. Walaupun teman sendiri satu organisasi harus dicek,” kata Mendagri saat memberikan sambutan dalam acara kaderisasi dan pendalaman organisasi Rajatikam 2017 di Yogyakarta, Kamis (21/9).Dijelaskan Tjahjo, jika berita itu tujuannya benar bukan fitnah dan tidak ada unsure SARA, tidak ada unsure menebar kebenciannya baru boleh di share. “Saya mohon adek-adek ini digalang. Jangan sembarangan menyebar berita tidak jelas, karena sekarang jamannya fitnah, memutarbalikan fakta ini harus dihindari,” tegasnya.Tjahjo menjelaskan, orang boleh berpolitik, boleh beda pendapat, boleh beda partai dan mengkritik pun boleh, tapi jika sudah menghina dan mengujar kebencian ini yang harus dihindari. “Saya minta adik-adik minta lihat tv berita jangan banyak nonton sinetron. Ikuti perkembangan yang ada. Jangan sampai duduk di organisasi tidak tahu situasi dan kondisi bangsa saat ini,” ujarnya.Apalagi tahun depan sudah masuk tahun politik ada Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, para kader di Rajatikam Tjahjo meminta agar tidak mengurusi Pilkada, soal nanti memilih siapa calon terbaik dan ada garis dari organsiasi sebaiknya disampaikan saat-saat terkahir.“Setelah ini saya minta pengurus DPP nanti melakukan audensi dengan Kapolda dan Gubernur. Sampaikan apa yang bisa kita bantu, walaupun baru kecil tapi sudah punya impian dan ambisi untuk membangun bangsa,” ujarnya. [kemendagri.go.id]

Read More »

Pilgub Jatim 2018, Mensos Khofifah: Andai Saya Maju Harus Seizin Presiden

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tidak akan berani mencalonkan gubernur Jatim bila tanpa seizin Presiden Jokowi."Andai saya mau maju harus seizin beliau (presiden)," tegas Khofifah kepada wartawan di Ponpes Babussalam, Desa Banjarejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Kamis (21/9/2017).Sebab, Khofifah beralasan bahwa dirinya adalah saat ini seorang pembantu presiden dan masih ingin mengemban tugas yang diberikan memegang pucuk komando Kementerian Sosial. Sampai hari ini, Khofifah mengaku belum meminta izin presiden untuk maju Pilgub Jawa Timur 2018."Izin, saya belum. Tidak boleh kita tinggal glanggang, colong playu (lari dari tanggung jawab). Kalau misalnya, pada saatnya. Oh ya, Bismillah Insyaallah semua lini, frekuensinya sudah sama, modulasinya sama, saya akan matur (izin)," jelasnya."Saya akan menjaga mandat yang diberikan kepada saya gitu. Tidak ada faktor-faktoran," sambung Khofifah.Ketua PP Muslimat NU ini mengaku jika sekarang tetap membangun intensitas dan memaksimalkan kinerja Kementerian Sosial yang diamanatkan kepadanya."Sampai kemungkinan saat tepat, jikalau pada akhirnya mau maju. Bismillah," tandasnya.Apakah kegiatan di ponpes ini sebagai upaya menggalang dukungan? "Ini bukan upaya tetapi komunikasi terus terbangun, tapi kita juga melihat suasana, situasi dan seterusnya," jawab Khofifah. [detik.com]

Read More »

Tenda dari Indonesia Akhirnya Bisa Dinikmati Pengungsi Rohingya

Pengungsi Rohingya di Distrik Coxs Bazar akhirnya dapat memanfaatkan tenda bantuan dari pemerintah Indonesia pada Kamis."Hari ini tenda bantuan Indonesia telah dipasang di lokasi pengungsian. Bantuan Indonesia diharapkan dapat membantu meringankan beban para pengungsi yang telah sekian lama tidur beratapkan langit," kata Dubes RI untuk Bangladesh, Rina Soemarno dalam siaran pers diterima Antara di Jakarta.Lokasi pemasangan tenda berada di Thaingkali, Subdistrik Ukhiya yang ditempati oleh 60 ribu pengungsi yang baru datang dalam sepekan ini.Tenda yang dipasang adalah jenis refugee tent dari BNPB yang dapat menampung 50 orang. Tenda tersebut juga dilengkapi dengan ventilasi dan alas agar para pengungsi tidak tidur di atas tanah.Sebelumnya tenda tersebut direncanakan berdiri pada Rabu (20/9), namun tertunda karena hujan lebat menghambat perjalanan truk dan pendirian tenda.Barang bantuan yang terus didistribusikan yaitu makanan siap saji dan family kit. Pemerintah Daerah Coxs Bazar memprioritaskan wanita dan anak-anak dalam pendistribusian itu.Paket family kit tersebut berisi sabun, shampoo, sikat dan pasta gigi, dan kotak P3K.Sebanyak 74 ton bantuan kemanusiaan dari Indonesia telah sampai di Bangladesh dalam 8 kali pengiriman dengan pesawat C-130 TNI AU pada tanggal 14, 15, 16, dan 18 September 2017.Bantuan kemanusiaan tersebut berupa beras (30 ton), selimut (14.000), sarung (17.400) makanan siap saji (2490 paket), generator listrik (10 set) tenda besar (20 unit), tanki air fleksibel (10 unit), family kit (850 paket), pakaian (900 paket), gula pasir (1 ton), minyak goreng (325 boks), dan biskuit (2000 boks).Seluruh barang bantuan tersebut telah diserahkan secara simbolis kepada District Commisioner (DC) of Chittagong, Md. Zillur Rahman Chowdhury sebagai wakil Pemerintah Bangladesh pada tanggal 14 September 2017. Adapun pengiriman berikutnya di tanggal 15, 16, dan 18 September 2017 disambut oleh Additional District Commisioner of Chittagong, Habibur Rahman.Kerja sama KBRI Dhaka dengan Pemerintah Daerah setempat berjalan lancar, sehingga pemasangan tenda dan pendistribusian barang bantuan Indonesia dapat dipantau dengan baik.Pendistribusian bantuan dilakukan secara secara bertahap, berdasarkan pertimbangan Pemerintah Daerah mengenai area mana yang memerlukan barang-barang bantuan dari berbagai negara yang telah tiba di Bangladesh. [antaranews.com]

Read More »