Home / 2017 / September (page 2)

Monthly Archives: September 2017

Ini Alasan Polisi Menahan Jonru Ginting

Penulis Jonru Ginting mulai ditahan di Mapolda Metro Jaya pada Sabtu (30/9/2017), usai diperiksa sebagai tersangka.Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan, alasan penahanan terhadap Jonru Ginting merupakan subyektivitas penyidik.Argo pun mengungkap, penyidik setidaknya punya dua alasan untuk menahan pria bernama asli Jon Riah Ukur Ginting tersebut."Pertama, agar tersangka tidak mengulangi perbuatannya. Kedua, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak melarikan diri. Itu alasan penyidik untuk melakukan penahanan," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Sabtu.Ia menjelaskan, dalam kasus Jonru ada dua alat bukti yang cukup kuat. Kemudian, dikuatkan dengan keterangan saksi, saksi ahli, dan lainnya, sehingga penyidik kemudian menaikkan status dan menahan tersangka.Argo mengatakan, dari pemeriksaan kasus hate speech yang diduga dilakukan Jonru, diketahui bahwa Jonru sendiri yang melakukannya."Dia sendiri. Masih digali lagi motifnya dengan yang bersangkutan untuk mem-post itu. Dia mengatakan bahwa dia mem-post hal tersebut. Nanti kan ada saksi ahli yang mengatakan ini, ada ahli pidana, ahli agama, ahli bahasa," kata Argo.Sebelum ditahan, pada Kamis (28/9/2017) Jonru diperiksa sebagai terlapor. Kemudian, polisi melakukan gelar perkara dan hasilnya, Jonru ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (29/9/2017).Setelah itu dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, mulai Sabtu polisi pun menahan Jonru Ginting.Jonru Ginting dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Kamis (31/8/2017) oleh Muannas Al Aidid. Laporan ini diterima polisi dalam laporan bernomor: LP/4153/ VIII/2017/ PMJ/Dit Reskrimsus. Dalam laporan itu, polisi menyertakan Pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45 ayat 2 Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Muannas menilai, unggahan Jonru di media sosial sangat berbahaya dan jika dibiarkan dapat memecah belah bangsa Indonesia. [kompas.com]

Read More »

Inilah Daftar Lengkap Jalan Tol yang Bakal Beroperasi Hingga 2019

Total tambahan panjang jalan tol di Indonesia ditargetkan bakal bertambah 1.854 km dalam rentang 2014-2019. Dari total 1.854 km jalan tol yang ditargetkan beroperasi, sampai saat ini sudah ada 240 km jalan tol yang beroperasi.Diperkirakan akan bertambah menjadi 555,2 km menyusul beroperasinya sejumlah ruas tol hingga akhir tahun nanti. Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna mengatakan, ruas-ruas tersebut dipatok target beroperasi agar ada ukuran untuk mengejar target di lapangan.Namun, masalah cuaca dan pengadaan lahan menjadi tantangan dalam proses konstruksi nantinya."Itu proses kita coba buat target, walaupun target besarnya kan 1.000 km sampai 2019. Agar terukur, kita buat per tahunnya seperti apa. Jadi ada yang bisa kita monitor, kalau melencengnya terlalu besar, kan susah juga. Jadi sebetulnya yang kita lakukan memastikan semua bisa berjalan seperti yang direncanakan," tutur Herry saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (30/9/2017).Adapun di 2018, total panjang jalan tol yang dioperasikan diharapkan mencapai 728,94 km dan pada 2019 sepanjang 564,43 km. Jika semua target tersebut dapat dicapai sesuai jadwal, maka pada Desember 2019, total panjang jalan tol yang beroperasi dari 2014-2019 adalah 1.854,5 km.Berikut daftar lengkap target jadwal tol yang dioperasikan hingga tahun 2019:September 2017Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi seksi 2-6 (Parbarakan - Sei Rampah) 41,65 kmMedan-Binjai Seksi 2 dan 3 (Helvetia-Binjai) 10,45 kmPalembang-Indralaya Seksi 1 (Palembang - Pamulatan) 7,75 kmOktober 2017Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi IB-IC (segmen Pangkalan Jati-Jakasampurna) 8,24 kmSurabaya-Mojokerto Seksi lB-III (Sepanjang-Krian) 15,47 kmNovember 2017Soreang-Pasirkoja Seksi 1-2 8,15 kmBakauheni-Terbanggi Besar Paket 1 (segmen IC Pelabuhan Bakauheni-Bakauheni) 8,90 kmDesember 2017Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 (Segmen Kotabaru - Lematang ) 5,03 kmSolo-Mantingan-Ngawi 87,19 kmPejagan-Pemalang Seksi III-IV (Brebes Timur-Pemalang) 37,30 kmNgawi-Kertosono Seksi I-III (Ngawi-Wilangan) 52,57 kmBatang-Semarang Seksi I (Batang-Batang Timur) 3,20 kmPalembang-Indralaya Seksi 2-3 (Pamulatan-Simpang Indralaya) 14,18 kmCinere-Jagorawi Seksi 2 (Raya Bogor-Kukusan) 5,5 kmCiawi-Sukabumi Seksi I (Segmen Ciawi – Caringin) 7,3 kmPemalang-Batang (Sewaka-IC Pemalang) 6 kmJanuari 2018Gempol-Pasuruan Seksi 2 (Rembang-Pasuruan) 8,10 kmMaret 2018Depok-Antasari Seksi 1 (Antasari-Brigif / Cinere) 6,8 kmApril 2018Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi I A (Casablanca - Pangkalanjati) 3,19 kmMKTT Seksi 1 (Tj Morawa-Parbarakan) 10,75 kmBogor Ring Road Seksi 2B (Kd. Badak-Sp. Yasmin) 2,05 kmMei 2018Ciawi - Sukabumi Seksi I (Ciawi-Cigombong) Segmen Caringin-Cigombong 8,05 kmJuni 2018Bakauheni - Terbanggi Besar Paket 1, 2, 3 dan 4 126,78 kmKayu Agung-Palembang-Betung Seksi 1 (Kayuagung-Jakabaring) 33,5 kmCileunyi-Sumedang-Dawuan Seksi 2 (Tanjung Sari-Sumedang) - Pemerintah - APBN 19,10 kmPemalang-Batang Seksi 1 dan 2 33,2 kmDepok-Antasari Seksi 2A (Brigif - Krukut) 2,7 kmBatang-Semarang Seksi II-V (Batang Timur-Krapyak Semarang) 71,80 kmJuli 2018Pasuruan-Probolinggo Seksi 1-3 32,39 kmAgustus 2018Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung 185 kmSeptember 2018Semarang-Solo Seksi lV-V (Salatiga-Kartosuro) 32,54 kmPorong-Gempol Seksi Porong-Kejapanan 7,05 kmKayu Agung-Palembang-Betung Seksi 2 (Jakabaring - Musilandas) 33,90 kmOktober 2018Medan-Binjai Seksi 1 (Tanjung Mulia-Helvetia) 6,27 kmMKTT Seksi 7 (IC Sei Rampah – IC Tebing Tinggi) 9,3 kmDesember 2018Ngawi - Kertosono JBH Solo Kertosono (Pemerintah - Loan China) 37,51 kmPekanbaru-Dumai Seksi 1 dan 2 (Pekanbaru-Petapahan/Kandis Selatan) 32,80 kmDepok-Antasari Seksi 2B-3 (Krukut-Bojonggede) 13,10 kmKrian-Legundi-Bunder-Manyar 38,20 kmCielunyi-Sumedang-Dawuan Seksi 1 (Cileunyi-Tanjung Sari) - Pemerintah - APBN 12,20 kmJanuari 2019Gempol-Pasuruan Seksi 3 (Pasuruan-Grati) 12,15 kmFebruari 2019Pasuruan-Probolinggo Seksi 4 13,70 kmApril 2019Cimanggis-Cibitung 25,21 km6 Ruas Tol dalam Kota Jakarta Sunter-Pulo Gebang 9,44 kmCinere-Serpong 10,14 kmSerpong-Balaraja Seksi I BSD-Legok 9,3 kmJakarta-Cikampek II Elevated 36,36 kmMei 2019Ciawi-Sukabumi Seksi 2 (Cigombong – Cibadak) 12,2 kmJuni 2019Balikpapan-Samarinda Seksi 1-5 99,35 kmCinere-Jagorawi Seksi 3 (Kukusan-Cinere) 5,44 kmKunciran-Serpong Seksi 1-2 11,19 kmManado-Bitung Seksi 1-2 39,9 kmJuli 2019Pandaan-Malang Seksi 1-5 42,48 kmBogor Ring Road Seksi 3 (Yasmin-Salabenda) 4 kmSeptember 2019Cengkareng-Kunciran Seksi 1-4 14,19 kmCibitung-Cilincing Seksi 1-4 34,02 kmOktober 2019Ciawi-Sukabumi Seksi 3-4 (Cibadak-Sukabumi Timur) 27,08 kmDesember 2019Pekanbaru-Dumai Seksi 3-6 (Petapahan-Dumai) 98,68 kmCileunyi-Sumedang-Dawuan Seksi 3-6 (Sumedang-Dawuan) 28,20 km. [detik.com]

Read More »

Polisi: Mulai Hari ini Jonru Ditahan

Jonru Ginting sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian, mulai hari ini, Sabtu (30/9/2017) sudah ditahan di Polda Metro Jaya.Penahanan tersebut dilakukan usai dilakukan pemeriksaan Jonru sebagai tersangka."Iya sudah ditahan. Mulai hari ini ditahan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada Kompas.com, Sabtu.Argo menjelaskan pada Jumat kemarin, Jonru selesai diperiksa dan mengakui bahwa dia menulis ujaran kebencian di media sosial. Sementara itu, kata Argo, saat ini sedang dilakukan pemberkasan terhadap kasus tersebut.Advertisment"Kami mulai pemberkasan, setelah kita meriksa semua saksi selesai, kita kirim ke jaksa," kata Argo.Jonru Ginting dilaporkan oleh Muannas Al Aidid ke Polda Metro Jaya pada Kamis (31/8/2017). Laporan ini diterima polisi dalam laporan bernomor: LP/4153/ VIII/2017/ PMJ/Dit. Reskrimsus.Dalam laporan itu, polisi menyertakan Pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45 ayat 2 Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Muannas menilai, unggahan Jonru di media sosial sangat berbahaya dan jika dibiarkan dapat memecah belah bangsa Indonesia. [kompas.com]

Read More »

Tugu Tani Bukan Simbol Komunis Tapi Perjuangan Irian Barat

Tugu Tani di Menteng didemo massa karena dianggap sebagai simbol komunis. Namun, menurut sejarawan LIPI, Asvi Marwan Adam, patung tersebut tak ada kaitannya sama sekali dengan komunis.Patung yang berdiri di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat ini ternyata bercerita tentang pembebasan Irian Barat. Patung ini adalah sosok perjuangan militer dan rakyat dalam mempertahankan Irian Barat atau yang sekarang kita kenal dengan Provinsi Papua dan Papua Barat."Jadi pada Tahun 1960-an itu, Pak Adam Malik jadi Dubes RI di Moskow dan pada tahun 60-an itu Pak Sukarno akan ke sana (Moskow). Pak Sukarno menanyakan pematung Rusia yang terkenal untuk membuat patung dengan tema pembebasan Irian Barat," ujar Asvi saat diwawancara detikcom, Sabtu (30/9/2017).Kemudian Asvi menjelaskan, Adam Malik menemukan pematung terkenal Rusia Matvei Manizer dan ditawarkan ke Presiden Sukarno untuk membuat patung. Dia mengatakan, Presiden Sukarno menyetujui dan meminta pematung tersebut untuk membuat patung di Jakarta."Jadi Tugu Tani itu tentang perjuangan Irian Barat," imbuhnya.Dia mengatakan, patung ini menggambarkan seorang ibu melepas anaknya berjuang ke medan perang dan diberikan bekal. Arti dari patung ini adalah perjuangan rakyat bersama militer dalam mempertahankan Irian Barat dari Belanda."Pesannya itu perjuangan Irian Barat itu tidak hanya dilakukan militer tapi juga rakyat," ucapnya.Dia juga heran mengapa patung itu dianggap berhubungan dengan PKI. Padahal patung itu menceritakan sejarah bangsa melawan penjajah."Mungkin yang mau demo itu tidak setuju dengan pembebasan Irian Barat dari Belanda," pungkas Asvi tersenyum. [detik.com]

Read More »

Menggoreng Isu PKI Jelang 2019, Masih Laku?

Presiden Jokowi meninjau tempat penyiksaan korban G30S/PKI, di Lubang Buaya, Jakarta, (1/10/2015). (Dok. Setkab)Sebagian besar rakyat Indonesia saat ini ternyata tidak percaya dengan isu kebangkitan PKI. Kenyataan itu tercermin dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).Dalam rilis survei SMRC yang disampaikan Jumat 29 September 2017, 86,8 persen responden tidak setuju anggapan PKI tengah bangkit. Hanya 12,6 persen responden yang setuju."Dari 12,6 persen rakyat yang setuju bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI, sekitar 39,9 persen yang merasa kebangkitan itu sudah menjadi ancaman terhadap negara ini," ungkap Direktur Program SMRC, Sirojuddin Abbas, di Kantor SMRC, Jakarta Pusat.Abbas memaparkan, opini kebangkitan PKI cenderung banyak ditemukan di daerah Banten, Sumatera, dan Jawa Barat. Karakteristik penduduk yang mempercayai isu ini terutama dari kalangan muda, terpelajar, dan hidup di perkotaan.Temuan ini menunjukkan ada mobilisasi dalam isu kebangkitan PKI. Sebab, menurut Abbas, bila proses ini berlangsung alamiah, kesadaran akan kebangkitan PKI seharusnya banyak muncul di kalangan warga yang lebih tua."Mereka lebih dekat masanya dengan masa PKI hadir di pentas politik nasional dibanding warga yang lebih junior," kata Abbas.Riset SMRC juga menyoroti pandangan publik terhadap kaitan Jokowi dengan isu PKI. Menurut Abbas, isu kebangkitan PKI kerap digunakan untuk memperlemah dukungan rakyat pada JokowiNamun, isu yang diembuskan rupanya kurang efektif. Riset SMRC memperlihatkan hanya 5,1 persen responden percaya keterkaitan Jokowi dengan PKI. Sementara, mayoritas publik tidak percaya Jokowi merupakan bagian atau terkait dengan PKI."Nampaknya bukan pilihan isu strategis yang berpengaruh," terang Abbas.Uniknya, menurut Sirojuddin, ketidaksetujuan itu tergambar pada pendukung Prabowo maupun Jokowi. Keduanya sempat bertarung sengit pada Pemilihan Presiden 2014.Namun, dia menyebut pendukung Prabowo memiliki porsi setuju lebih banyak tentang isu tersebut, dibanding pendukung Jokowi."Sebanyak 19 persen pendukung Prabowo yang setuju isu tersebut. Sementara dari pendukung Jokowi hanya 10 persen," jelas dia.Survei tersebut dilakukan dalam rentang 3-10 September 2017. SMRC melibatkan 1.220 responden. Mereka dipilih dengan menggunakan metode multistage random sampling untuk seluruh populasi Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah.Response rate atau responden yang berhasil diwawancarai 87 persen. Survei ini memiliki margin of error sekitar 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno menanggapi santai hasil riset SMRC."Survei Saiful Mujani kok didenger, eong survei di Jakarta saja salah," katanya.Ia membantah Gerindra percaya pada kebangkitan PKI. Sebab, PKI sebagai partai telah mati.Menurut Arief yang perlu diwaspadai adalah komunisme sebagai ideologi. Ia mengatakan semua orang bisa mengakses ajarannya dari mana pun dengan perkembangan internet.Yang jelas, Arief membantah ada mobilisasi isu PKI dari Gerindra.Ekskalasi Isu PKIOpini kebangkitan PKI masih kerap hadir meski partai tersebut telah dilarang 41 tahun silam. Yang terbaru adalah peristiwa penyerangan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta.Pada Minggu 17 September 2017, YLBHI menggelar acara berjudul "Asik Asik Aksi" yang diisi musik, pembacaan puisi, dan pemutaran film. Acara itu digelar sebagai keprihatinan atas batalnya seminar terkait peristiwa 1965 yang sedianya digelar sehari sebelumnya.Tiba-tiba muncul massa berdemonstrasi menyebut YLBHI menyelenggarakan kegiatan untuk membangkitkan PKI.Massa pun terus mendesak untuk memasuki gedung yayasan. Padahal, aparat Polres Metro Jakarta Pusat menjamin aktivitas di YLBHI tidak ada kaitan dengan PKI.Massa yang terlanjur percaya isu itu ngotot. Polisi akhirnya membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata, setelah negosiasi menemui jalan buntu.Massa yang berjumlah ribuan melawan. Mereka melempari polisi di ujung Jalan Diponegoro, atau persisnya di samping RS Cipto Mangunkusumo.Kabar soal kegiatan PKI itu beredar di media sosial. Ketua YLBHI Bidang Advokasi, Muhammad Isnur, meminta kepolisian menangkap pelaku penyebar berita bohong."Mereka menyebarkan berita bohong dan memprovokasi warga lain," kata Isnur.Ia mengaku menemukan sejumlah berita bohong di media sosial yang menyebut kegiatan di YLBHI adalah acara kebangkitan PKI. Isnur menduga berita bohong sengaja disebar pihak yang tidak bertanggung-jawab.Tak Pengaruhi Elektabilitas JokowiSenada dengan temuan SMRC, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menilai isu kebangkitan PKI tidak mempengaruhi elektabilitas Jokowi di 2019."Kalau kinerja Pak Jokowi konsisten sebagaimana yang kita saksikan, potensi terpilih kembali itu masih besar," ujar Syamsuddin.Kebangkitan PKI, menurut dia, merupakan fenomena dunia maya. Kenyataannya tidak demikian."Survei SMRC ini mengkonfirmasi isu kebangkitan PKI itu memang sesuatu yang diciptakan, bukan sesuatu yang nyata," Syamsuddin menegaskan.Mobilisasi dilakukan untuk tujuan tertentu. Ia mensinyalir ada pihak-pihak yang sengaja memainkan isu kebangkitan PKI menjelang Pilpres 2019. Belum lagi ada momentum jangka pendek di Pilkada 2018.Beberapa kalangan pun dinilai menunggangi isu itu. Karena, mobilisasinya bersifat elitis."Ada yang anti Jokowi, ada kaum radikalis agama, ada pengusaha hitam macam-macam di dalam dan itu memanfaatkan isu kebangkitan PKI," papar Syamsuddin.Sosiolog Thamrin Amal Tomagola pun setuju dengan temuan SMRC. Dalam situasi sosial, isu kebangkitan PKI tidak relevan.Thamrin menyebut suatu ideologi baru bisa bangkit bila situasi mendukung. Terlebih, nurani politik masyarakat Indonesia mengutamakan kerukunan dan religiusitas. Sementara, pendekatan Jokowi membangun dimulai dari pinggir."Jadi tidak ada lahan subur di Indonesia untuk pikiran (komunis) radikal di indonesia," ucapnya.Sementara, pengamat politik dan pertahanan Salim Said memberi catatan lebih kritis. ia mempersoalkan rumusan 'kebangkitan PKI' dalam penelitian SMRC.Salim menilai persepsi tentang hal itu bisa berbeda dari pandangan peneliti atau responden. Ia pun menilai mobilisasi politik sebagai sesuatu yang lumrah."Tidak ada perubahan sosial politik tanpa mobilisasi. Contohnya saja Jepang dan Belanda yang mendidik pemuda sesuai ideologi mereka," kata Salim.Karena itu, ia menilai memasukkan faktor mobilisasi sebagai penentu harus dilakukan hati-hati. [liputan6.com]

Read More »

Menurut PKS, Jenderal Gatot Nurmantyo Capres Potensial 2019

Sepak terjang Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, diamati dan menjadi perhatian partai politik. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahkan sudah menyatakan bahwa Gatot berpotensi untuk didukung dalam Pilpres 2019 mendatang.Presiden PKS, Sohibul Iman, mengatakan meski Jenderal Gatot telah memberikan penilaian dan pujian kepada PKS sebagai partai yang konsisten menjaga kesatuan bangsa dan negara, namun partainya menilai Gatot bukan atas dasar pujian itu."Pak Gatot bagi PKS salah satu calon (capres) potensial. Bahkan ada daerah yang sudah meminta," kata Sohibul Iman di Yogyakarta, Jumat (29/9/2017).Ia mengatakan, wilayah yang sudah meminta untuk mendukung Gatot adalah dari Nusa Tenggara Barat (NTB).Secara umum, lanjut Sohibul Iman, PKS belum memikirkan untuk persiapan khusus Pilpres 2019. Namun demikian, tahun 2018 mendatang harus disebut sebagai baginya adalah bagian dari proses menghadapi 2019.Yang paling krusial pada tahun-tahun tersebut, kata dia, tentunya adalah masalah calon. Bahkan pada bulan Agustus 2018 parpol harus sudah mempunyai capres yang akan didukung. [detik.com]

Read More »

Menpora: PON Akan Digelar Dua Tahun Sekali

Foto : Dok. KemenporaMenpora Imam Nahrawi mengemukakan perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) digelar dua tahun sekali. Hal itu diungkapkan di Tabanan, Bali, Jumat (29/9/2017).Usulan mengenai penyelenggaraan menjadi ajang dua tahunan sudah muncul sejak bulan Februari lalu. Hal itu dilakukan agar PON bisa menjadi sarana untuk mencari bibit atlet dari daerah agar Indonesia bisa berprestasi di ajang internasional.Dalam acara penutupan Kejuaraan Nasional Petanque 2017 di GOR Debes, Imam mengungkapkan mengenai penyelenggaraan yang akan berlangsung dua tahun sekali."Kejurnas ini penting karena petanque ini akan dipertandingkan PON 2020 di Papua. Jadi saya harap dari Kejurnas ini bisa muncul atlet berprestasi," kata Imam dalam sambutannya."Perlu diketahui juga kami sudah mengambil kebijakan bahwa PON akan digelar per dua tahun, bukan lagi empat tahun. Jadi nanti Papua yang pertama, berikutnya PON digelar dua tahun kemudian," ujar dia kemudian."Jadi jika Bali ingin menjadi tuan rumah PON berikutnya. Silakan ajukan," ajak dia.Mengenai tradisi pembajakan atlet demi gengsi daerah, Imam mengungkapkan sedang mengambil langkah antisipasi. "Ini makanya kebijakannya sedang kami proses," kata dia. [detik.com]

Read More »

Usai Nonton Wayang, Panglima TNI Nobar G30S/PKI Bersama Presiden Jokowi

Presiden Jokowi melaksanakan nonton bareng film penghianatan PKI bersama warga dan TNI di Markas Korem 061/Suryakancana Bogor. Selang beberapa jam film diputar, Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo datang ikut nobar bersama Presiden.Jenderal Gatot bergabung bersama Presiden Jokowi, yang datang lebih awal, berlesehan menyaksikan film pengkhianatan PKI.Pantauan detikcom, Sabtu (30/9/2017), pukul 00.00 WIB, Presiden Jokowi dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo masih bertahan menyaksikan pemutaran film G30S/PKI, yang dimulai sejak pukul 20.15 WIB. Jokowi dan Gatot duduk di barisan paling depan.Bergabung di tengah warga, Jokowi melepas sepasang sepatunya dan duduk santai ditemani Panglima Gatot dan Danrem 0601/Suryakancana Bogor Kolonel Inf Mirza Agus.Menjelang tengah malam, puluhan warga juga masih terus bertahan menyaksikan pemutaran film pengkhianatan PKI.Sebelumnya, Jenderal Gatot dan kepala stafnya menonton wayang di kawasan Museum Fatahillah. Lakon wayang yang dimainkan dalam pergelaran Jumat malam ini adalah 'Parikesit Jumeneng Noto' atau Parikesit Menjadi Pemimpin. [detik.com]

Read More »

Sosiolog UI: Jokowi Bukan Komunis, Melainkan “State-Capitalist”

Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Tamrin Amal Tomagola sependapat dengan mayoritas responden dalam survei opini publik yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait isu komunisme di Indonesia.Mayoritas responden (75,1 persen) tidak setuju dengan isu bahwa Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi) adalah seorang kader atau simpatisan Partai Komunis Indonesia ( PKI), atau terkait dengan PKI."Saya sepakat dengan para responden, bahwa tuduhan Jokowi seorang PKI itu tidak berdasar," kata Tamrin dalam paparan hasil survei di Kantor SMRC, Jakarta, Jumat (29/9/2017).Tamrin menuturkan, ada banyak syarat untuk menyebut atau mengidentifikasi seseorang berpaham komunisme atau marxisme. Kadang kala, orang mencampuradukkan antara keduanya. Padahal, tidak semua marxisme itu adalah komunisme."Kemudian kalau kita menuduh orang marxis juga repot. Karena saya melihat banyak orang yang berpikir ke 'kiri-kirian', tetapi bukan (berpaham) marxisme, apalagi komunisme," kata Tamrin.Dia melanjutkan, malah kebanyakan orang yang bicara terkesan ke "kiri", berjalannya justru ke "kanan". Oleh karena itu, dia pun tidak percaya apabila ada seseorang yang bisa sangat konsisten sebagai marxis atau seorang komunis.Pada akhirnya, kata dia, susah sekali memberikan cap kepada seseorang sebagai orang yang memiliki karakter atau paham tertentu.Akan tetapi, kata Tamrin, kalau ingin menilai Jokowi maka nilailah dari kebijakannya."Kalau saya nilai sejauh ini, dari kebijakannya itu jelas bukan seorang komunis, jelas bukan marxis, tetapi seorang kapitalis negara, istilahnya state-capitalism," ucap Tamrin.Seorang kapitalis negara ingin memperbesar kapital atau daya yang dimiliki negara lewat korporasi yang dimiliki, dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN)."Jadi, mengatakan Jokowi seorang komunis itu sama sekali salah. Dia seorang state-capitalist," tutur Tamrin.Berdasarkan survei yang dilakukan SMRC, sebanyak 75,1 persen menyatakan tidak setuju Jokowi orang atau terkait dengan PKI. Adapun yang mengatakan setuju hanya 5,1 persen dan yang tidak tahu 19,9 persen.Selain itu, survei juga mengungkap bahwa 86,8 persen responden tidak percaya mengenai isu kebangkitan PKI. Adapun yang menyatakan setuju bahwa saat ini sedang terjadi kebangkitan PKI hanya 12,6 persen.Survei opini publik ini merupakan CSR dari SMRC. Survei dilakukan terhadap 1.057 responden, dari 1.220 sampel, dengan margin error 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Profil demografi sampel mencerminkan populasi nasional Indonesia dan proporsional berdasarkan karakter demografi dan sebaran wilayahnya. [kompas.com]

Read More »