Home / 2017 / September (page 10)

Monthly Archives: September 2017

Presiden Jokowi Beri Bantuan Senilai Rp 7,2 M ke Pengungsi Gunung Agung

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya membagikan buku tulis dan pakaian kepada para pengungsi Gunung Agung. Ia juga memberikan bantuan logistik senilai Rp 7,2 miliar."Besarnya bantuan ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap para pengungsi terkait erupsi Gunung Agung. Bantuan ini didistribusikan ke kantong-kantong pengungsian, mendirikan dapur umum, serta menyiapkan tim layanan dukungan psikososial," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat di Bali, Selasa (26/9/2017).Harry menyampaikan hal ini saat mendampingi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, yang mendampingi Presiden Jokowi di Pos Pengungsian GOR Swacepura, Klungkung, Bali. Harry menjelaskan bantuan itu berupa matras sebanyak 18.230 lembar, masker 520.000 lembar, beras 12 ton, ember 2.000 buah, gayung 2.000 buah, dan kidsware 1.100 paket. "Kemensos juga sudah menyalurkan berbagai bantuan logistik untuk pengungsi terkait erupsi Gunung Agung senilai Rp 4,8 miliar, bantuan berupa bahan makanan, tenda, dan perlengkapan pengungsian," ujar Harry.Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Widodo mengunjungi 4 pos pengungsian Gunung Agung, yakni di Manggis, Ulakan, Tanah Ampo, dan Klungkung. Ia meminta masyarakat mengikuti terus arahan pemerintah daerah dan pemerintah pusat demi keselamatan semuanya."Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh warga di sekitar Gunung Agung untuk patuh kepada seluruh instruksi petugas gubernur, bupati, BNPB, agar kita semuanya sekuat tenaga bisa meminimalisir seluruh dampak yang ada dari Gunung Agung ini. Dan kita semua memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar meringankan cobaan ini," kata Jokowi. [detik.com]

Read More »

Soal Pernyataan Panglima TNI, Kata Menteri Pertahanan Ada Komunikasi yang “Enggak Nyambung”

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, ada miskomunikasi terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menimbulkan polemik dalam beberapa hari terakhir.Dalam rekaman yang beredar di media sosial, Panglima TNI menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata.Gatot juga mengungkapkan soal larangan bagi Kepolisian untuk memiliki senjata yang bisa menembak peralatan perang TNI."Yang jelas komunikasi enggak nyambung. Enggak nyambung ini saya tanya, ada apa nih kok enggak nyambung. Tinggal telepon doang kok enggak nyambung. Dari sini ke bulan saja bisa nyambung," ujar Ryamizard saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2017).Ryamizard menegaskan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) memang membeli 500 pucuk senjata api dari PT Pindad.Dia menunjukkan lampiran berkas dokumen izin pembelian senjata api yang dikirimkan ke Kementerian Pertahanan pada Mei 2017.Selain ditujukan kepada Menteri Pertahanan, surat permohonan itu juga dikirimkan kepada Panglima TNI."Pembelian ini sudah atas izin Menhan jadi tidak ada masalah. Tinggal masalah komunikasi saja," kata Ryamizard."Ini kan sudah ada. Mungkin tidak dilaporkan saja sama asisten Panglima. Mungkin," tambah dia.Ryamizard menjelaskan, keputusan untuk menunjukkan dokumen rahasia pembelian senjata itu bukan bermaksud untuk memanaskan situasi saat ini, melainkan memperjelas terkait ramainya polemik soal pembelian senjata.Sebagai Menteri Pertahanan, Ryamizard merasa bertanggung jawab agar tidak terjadi lagi kesalahan komunikasi antar-institusi negara."Saya sebenarnya sudah malas mau ngomong. Karena sudah terlalu banyak orang yang ngomong dari pemikirannya masing-masing. Padahal yang namanya senjata itu ada aturannya. Ada UU-nya," kata Ryamizard."Saya bukan memanas-manasi. Saya memperjelas agar tidak terjadi lagi yang seperti ini. Karena saya Menteri Pertahanan, maka saya harus ngomong. Menhan itu mengurusi pertahanan negara. Kalau pertahanan negara jelek, itu yang tanggung jawab saya, yang digantung saya kok. Bukan siapa-siapa," ucap Mantan Kasad itu.Sebelumnya, terkait rekaman yang beredar, Panglima TNI mengakui bahwa rekaman tersebut memang pernyataannya.Namun, Gatot menegaskan bahwa pernyataan itu bukan untuk publik. Ia tidak mau berkomentar lagi soal substansi pernyataan dalam rekaman itu.Menanggapi pernyataan Panglima TNI, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menjelaskan bahwa institusi non-militer yang berniat membeli senjata api adalah BIN untuk keperluan pendidikan.Jumlahnya tak mencapai 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk. BIN juga sudah meminta izin ke Mabes Polri untuk pembelian senjata itu.Izin tak diteruskan ke TNI lantaran spesifikasi senjata yang dibeli BIN dari Pindad itu berbeda dengan yang dimiliki militer. [kompas.com]

Read More »

Jusuf Kalla Sebut Setya Novanto Sepantasnya Mundur

Rapat Pleno DPP Partai Golkar merekomendasikan Setya Novanto mundur dari kursi ketua umum. Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menilai Novanto memang seharusnya meniggalkan kursi orang nomor satu di partai berlambang beringin itu."Sepantasnya begitu. Karena ini kita tidak bicara pribadi atau kita tidak hanya bicara legalitas," tegas Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 26 September 2017.Kalla menekankan citra Partai Golkar sangat bergantung pada masyarakat. Penilaian publik, tegas dia, merupakan tolak ukur berjayanya sebuah partai. Jika publik menilai pemimpin partai politik jelek, suara yang akan diperoleh pun tak akan maksimal. Celakanya, hal itu berpotensi menghalangi partai merajai pemilihan umum."Apalagi pimpinannya begitu (terkena kasus hukum) kan? Jadi memang keputusan itu seharusnya demikian," kata Kalla.Novanto tersangkut kasus dugaan korupsi KTP-el. KPK telah menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam kasus itu.Kalla menilai sosok pemimpin Golkar harus bersih dan berpengalaman. Kalla sempat membantah apakah sosok itu harus berasal dari kabinet. Namun, bukan tak mungkin keputusan itu diambil."Justru tidak boleh dari kabinet, artinya selama ini tidak. Bisa saja, itu tidak tertulis," kata Kalla.Airlangga Hartarto, politikus Golkar yang kini menjabat Menteri Perindustrian memang sempat disebut cocok mengisis posisi ketua umum. Ia bahkan sempat masuk bursa pemilihan ketua umum meski akhirnya menyatakan mundur.Kalla tak mau masuk ke wilayah itu. Ia ogah menjagokan siapa pun untuk menggantikan Novanto. Menurut dia, Golkar memiliki banyak kader berpengalaman. "Banyak yang pantas."DPP Partai Golkar mengadakan rapat harian dalam beberapa hari terakhir. Rapat merekomendasikan Ketua Umum Setya Novanto mundur. Desakan itu disampaikan melalui Sekretaris Jenderal Idrus Marham dan Ketua Harian Nurdin Halid.Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar Kahar Muzakir mengatakan, DPP segera menagih jawaban Novanto. "Jadi nanti rapat pleno akan digelar hari Kamis. Kemarin itu kan rapat pleno harian. Hari Kamis nanti rencananya kita mendengar jawaban pak Novanto. Ini menurut pak Nurdin," kata Kahar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. [metrotvnews.com]

Read More »

Pengungsi Gunung Agung: Saya Senang Ada Pak Jokowi, Sedihnya Hilang

Presiden Joko Widodo mengunjungi pos pengungsian warga Gunung Agung di GOR Swecapura, Klungkung, Bali, Selasa (26/9/2017). Jokowi datang bersama sejumlah menteri.Selain menyerahkan bantuan, Jokowi menyalami dan menyapa sejumlah pengungsi. "Kamu asalnya dari desa mana?" tanya Jokowi pada salah seorang pengungsi.Kepada pengungsi lain, Jokowi bertanya tentang kondisi selama di pengungsian.Komang Sudiana, warga Desa Sebudi, kecamatan Selat, Karangasem mengaku senang bisa bersalaman dengan Jokowi. Dia mengaku mengungsi bersama seluruh anggota keluarga karena letak desanya berada dalam radius 6 kilometer dari puncak Gunung Agung."Senang sekali, luar biasa senang, tadi tanya ternaknya bawa ke mana," kata Sudiana.Perasaan senang juga diutarakan Komang Dana. Warga Desa Sugra, Selat, Karangasem mengaku bahagia bisa bertegur sapa dengan Jokowi. Ia juga ditanya nasib ternaknya selama mengungsi. Kepada Jokowi, Dana mengatakan mengungsi bersama keluarganya. Begitupun dengan dua ekor sapinya, ikut mengungsi. "Saya jawab punya dua ekor diungsikan ke sini juga. Saya senang ada pak Jokowi, sedihnya hilang," kata Dana. [kompas.com]

Read More »

Presiden Jokowi Berikan Bantuan Untuk Pengungsi Gunung Agung di Karangasem dan Klungkung

Mengakhiri kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi oleh Ibu Iriana Joko Widodo meninjau Pos Koordinasi (Posko) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta lokasi pengungsian erupsi Gunung Agung, di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung, Bali, Selasa (26/9) sore.Saat meninjau Posko BNPB, Presiden mendapatkan penjelasan dari Kepala BNPB, Willem Rampangilei, tentang langkah-langkah yang saat ini dilakukan.Selanjutnya, Presiden mengunjungi lokasi pengungsian Erupsi Gunung Agung di Lapangan Desa Ulakan, Kabupaten Karangasem, Bali.Di lokasi pengungsian pertama ini, Presiden Jokowi disambut oleh anak-anak yang bernyanyi, “Pak Jokowi siapa yang punya,…yang punya kita semua”. Bersama Ibu Negara Iriana dan Menteri Kabinet Kerja, Presiden Jokowi memberikan buku tulis kepada anak-anak di lokasi pengungsian.Presiden Jokowi kemudian melanjutkan peninjauan ke lokasi pengungsian di Stadion Soecapura, Kabupaten Klungkung. Di lokasi ini, Presiden Jokowi meninjau dan memberikan bantuan secara langsung kepada para pengungsi yang berada di tempat tersebut.Saat memberikan bantuan, Ibu Negara Iriana dan Menteri Kabinet Kerja juga turut serta memberikan bantuan kepada para pengungsi di Stadion Soecapura.Dalam peninjauan ke Posko BNPB dan lokasi pengungsi di Kabupaten Karangasem dan Klungkung itu, selain Ibu Negara Iriana, Presiden Joko width juga turut didampingi oleh Seskab Pramono Anung, Menkes Nila Moeloek, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Kepala BNPB Willem Rampangilei. [setkab.go.id]

Read More »

Meski Tak Jelas Kapan Gunung Agung Meletus, Pemerintah Akan Minimalkan Kerugian Masyarakat

Tidak adanya kepastian kapan Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali, akan meletus dan belum adanya prediksi yang akurat kapan persisnya serta seberapa besar intensitasnya, maka pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten akan terus berupaya sekuat tenaga agar kerugian masyarakat dapat diminimalkan sekecil mungkin.Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengawali konferensi pers usai meninjau lokasi pengungsian erupsi Gunung Agung di Stadion Soecapura, Kabupaten Klungkung, Bali, Selasa (26/9) petang. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengemukakan bahwa hal ini termasuk kerugian ekonomi pasca pengungsian ini. “Tetapi tentu saja prioritas yang terpenting adalah keselamatan warga. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh warga di sekitar Gunung Agung untuk patuh,” tegas Kepala Negara. Kepatuhan warga tersebut, menurut Presiden, ditujukan kepada seluruh petugas, gubernur, bupati, BNPB, agar semua tenaga bisa meminimalkan dampak yang ada dari Gunung Agung ini.“Dan kita semua memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widi Wase agar meringankan cobaan ini,” pungkas Presiden Jokowi.Usai memberikan keterangan pers, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama rombongan kembali ke Jakarta melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.Dalam peninjauan ke Posko BNPB dan lokasi pengungsi di Kabupaten Karangasem dan Klungkung itu, selain Ibu Negara Iriana, Presiden Jokowi juga turut didampingi oleh Seskab Pramono Anung, Menkes Nila Moeloek, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Kepala BNPB Willem Rampangilei. [setkab.go.id]

Read More »

Gibran Rakabuming Ungkap Rencana Pemasangan Dekorasi Pernikahan Kahiyang Ayu

Putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu akan menikah pada 8 November 2017 di Solo. Sang kakak, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan rencana pemasangan dekorasi untuk pernikahan Kahiyang."Sabtu Minggunya (5-6 November 2017), (gedung) masih dipakai. Dekorasi baru bisa (dipasang) hari Minggu (6/11) malam habis resepsi (pemakai gedung sebelumnya). Tengah malam baru mulai persiapan," ujar Gibran yang juga berperan sebagai juru bicara keluarga kepada wartawan di Graha Saba Buana, Selasa (26/9/2017).Menurutnya, waktu tersebut cukup untuk mempersiapkan dekorasi meskipun terhitung cukup singkat."Mungkin pas hari Minggu itu sudah kita mulai, tapi hanya dekorasi bagian luar saja. Yang dalam tetap setelah dipakai resepsi (pengguna gedung sebelumnya)," katanya.Gibran sebelumnya juga telah menjelaskan konsep pernikahan adiknya."Konsepnya hampir sama seperti dua tahun lalu, tradisional saja," Gibran.Dikatakan Gibran, konsep pernikahan itu akan menggunakan adat Jawa secara lengkap. Namun, dia tak menjamin akan ada iring-iringan kereta kencana seperti yang dikakukan pada pernikahannya dulu."Ada kirab belum tahu. Nanti kita jalan aja," katanya. [detik.com]

Read More »

Presiden Jokowi: Tahun 2019 Tanah di Bali Sudah Sepenuhnya Bersertifikat

Foto : Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo kembali menerbitkan sertifikat tanah kepada masyarakat sebagai pengakuan atas tanah yang dimiliki masyarakat. Kali ini sebanyak 6.000 sertifikat diberikan kepada masyarakat khusus di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penyerahan dilakukan di Taman Kota, Kabupaten Buleleng, pada Selasa siang, 26 September 2017.Dalam penyerahan kali ini, Presiden Joko Widodo mengabarkan bahwa provinsi Bali kemungkinan besar akan menjadi provinsi pertama yang mana pada tahun 2019 mendatang seluruh masyarakatnya telah memiliki sertifikat tanah. Ia sekaligus mengapresiasi kerja keras Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bali sembari mengingatkan untuk terus mengupayakan target tersebut."Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan, di seluruh Bali nanti tahun 2019 sertifikat semuanya sudah diserahkan kepada rakyat. Ini nanti mungkin provinsi pertama di Indonesia yang sertifikatnya sudah diserahkan semua kepada masyarakat," ujarnya yang disambut riuh tepuk tangan masyarakat.Di Indonesia sendiri, dari sekira 126 juta sertifikat yang semestinya telah diberikan kepada rakyat, baru 46 juta yang mampu terpenuhi. Maka itu, Kepala Negara menargetkan percepatan penerbitan sertifikat tersebut kepada rakyat di seluruh Indonesia."Tahun ini saya memberikan target kepada menteri sebanyak 5 juta harus diberikan. Tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta. Karena memang rakyat harus menerima ini," ia menegaskan.Dengan sertifikat tanah yang dipegang sendiri oleh masyarakat, Presiden berharap kasus sengketa antarindividu maupun antara individu dengan perusahaan maupun pemerintah tak lagi kembali terulang. "Karena tidak memiliki yang namanya tanda bukti hak atas tanah ini. Sekarang Bapak/Ibu semua sudah pegang ini. Sudah enak sekarang," ucapnya.Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan, bila masyarakat ingin menggunakan sertifikat tersebut sebagai agunan di bank untuk mendapatkan bantuan dana, ia berharap masyarakat dapat lebih bijak menggunakan bantuan pinjaman dana tersebut. Secara khusus, Presiden meminta agar dana yang didapatkan itu digunakan untuk hal-hal produktif seperti untuk modal usaha."Ini barang yang sangat berharga karena merupakan tanda hak hukum atas tanah. Kalau mau pinjam di bank itu dikalkulasi, bisa mencicil tidak? Kalau tidak jangan pinjam," kata Presiden.Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Presiden Jokowi Membagikan 1.000 KIP dan 1.000 PKH di Buleleng

Foto : Biro Pers SetpresDalam kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Presiden Joko Widodo membagikan 1.000 Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan 1.000 Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat Kabupaten Buleleng di Gedung Kesenian Gde Manik, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Selasa 26 September 2017.Besaran bantuan yang didapatkan para pelajar penerima bantuan ialah sebesar Rp450 ribu per tahun untuk yang berada di tingkat SD, Rp750 ribu bagi yang berada di tingkat SMP, dan Rp1 juta bagi pelajar SMA atau SMK. Sementara bagi penerima PKH, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp1.890.000 bagi tiap penerima. Dana total yang tersedia dalam kartu PKH itu dapat diambil sebanyak empat kali melalui bank yang telah ditunjuk pemerintah. Presiden mengingatkan bahwa bantuan yang didapat dari KIS dan PKH hanya untuk keperluan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan gizi. "Untuk beli pulsa tidak boleh, beli rokok juga tidak boleh. Kalau dilanggar kartunya dicabut," ucap Presiden.Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika.Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Read More »

Menteri Pertahanan RI Ungkap Dokumen Rahasia Terkait Pembelian 500 Senjata dari BIN

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) memang membeli 500 pucuk senjata api dari PT Pindad.Ryamizard pun menunjukkan lampiran berkas dokumen izin pembelian senjata api yang dikirimkan ke Kementerian Pertahanan pada Mei 2017."Ini ada soal pembeliannya. Mei 2017 yang tanda tangan Wakil Kepala BIN. Pembelian ini sudah atas izin menhan jadi tidak ada masalah. Tinggal masalah komunikasi saja," ujar Ryamizard saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2017)."Soal senjata saya rasa itu tidak ada masalah karena berdasarkan UU, pembelian senjata atau menjual senjata ataupun alat pertahanan keamanan itu harus disetujui oleh Menhan. TNI, Polisi, Bakamla, Kemenkumhan dan Bea Cukai, bahkan Kementerian Kehutanan itu harus mintanya ke Menteri Pertahanan," tambah Ryamizard.Dalam surat berkop resmi Badan Intelijen Negara dan berklasifikasi rahasia tersebut, Ryamizard menunjukkan permohonan izin pembelian senjata SS2-V2 kaliber 5,56 x 45 mm sebanyak 521 pucuk buatan PT Pindad.Selain itu, BIN juga mengajukan permohonan pembelian amunisi tajam sebanyak 72.750 butir.Dalam keterangannya, pihak BIN menyebut seluruh senjata akan digunakan dalam mendukung kegiatan latihan taruna dan taruni Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).Selain ditujukan kepada Menteri Pertahanan, surat permohonan itu juga dikirimkan kepada Panglima TNI.Ryamizard menjelaskan bahwa keputusan untuk menunjukkan dokumen rahasia pembelian senjata itu bukan bermaksud untuk memanaskan situasi saat ini, melainkan memperjelas terkait ramainya polemik soal pembelian senjata.Sebagai Menteri Pertahanan, Ryamizard merasa bertanggungjawab agar tidak terjadi lagi kesalahan komunikasi antarinstitusi negara."Saya sebenarnya sudah malas mau ngomong. Karena sudah terlalu banyak orang yang ngomong dari pemikirannya masing-masing. Padahal yang namanya senjata itu ada aturannya. Ada UU-nya," kata Ryamizard."Saya bukan memanas-manasi. Saya memperjelas agar tidak terjadi lagi yang seperti ini. Karena saya menteri pertahanan, maka saya harus ngomong. Menhan itu mengurusi pertahanan negara. Kalau pertahanan negara jelek, itu yang tanggung jawab saya, yang digantung saya kok. Bukan siapa-siapa," ucap Mantan Kasad itu.Sebelumnya, beredar rekaman suara Panglima TNI di media sosial saat berbicara dalam acara silaturahim Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).Dalam rekaman itu, Panglima TNI menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata.Panglima TNI juga bicara soal larangan bagi Kepolisian untuk memiliki senjata yang bisa menembak peralatan perang TNI.Belakangan, Panglima TNI mengakui bahwa rekaman tersebut memang pernyataannya. Namun, Gatot menegaskan bahwa pernyataan itu bukan untuk publik.Sehingga, ia tidak mau berkomentar lagi soal substansi pernyataan dalam rekaman itu.Menanggapi pernyataan Panglima TNI, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menjelaskan bahwa institusi non-militer yang berniat membeli senjata api adalah BIN untuk keperluan pendidikan.Jumlahnya tak mencapai 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk. BIN juga sudah meminta izin ke Mabes Polri untuk pembelian senjata itu.Izin tak diteruskan ke TNI lantaran spesifikasi senjata yang dibeli BIN dari Pindad itu berbeda dengan yang dimiliki militer. [kompas.com]

Read More »