Home / Uncategorized / Geliat Infrastruktur dari Presiden Jokowi, Semua Kembali untuk Rakyat!

Geliat Infrastruktur dari Presiden Jokowi, Semua Kembali untuk Rakyat!

Presiden Jokowi saat meninjau progres pembangunan jalan Trans Papua. (Foto : Biro Pers Setpres)

Gencarnya pembangunan infrastruktur menyuntikkan harapan bagi pertumbuhan ekonomi masa depan. Mengatasi ketertinggalan infrastruktur pun tak dapat ditawar-tawar lagi.
Seperti diketahui, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program besar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Komitmen itu sebagaimana terlihat melalui jumlah anggaran pembangunan infrastruktur pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Anggaran infrastruktur meningkat signifikan dari Rp 154,7 triliun pada 2014 menjadi Rp 269,1 triliun pada 2016 dan mencapai Rp 401,1 triliun pada APBN-P 2017.
Indonesia memang perlu mengejar negara-negara tetangga dalam hal infrastruktur. Dalam hal jalan tol, misalnya. Dengan negara tetangga, Malaysia, kita masih tertinggal dari segi panjang jalan tol.
Di negeri jiran itu, panjang tol telah mencapai 3.500 kilometer. Capaian tersebut masih di atas jalan tol Indonesia sepanjang 984 kilometer pada awal 2017 ini.
Karena itu, pemerintah menargetkan dapat membangun lebih dari 1.000 kilometer jalan tol hingga 2019 mendatang.
Salah satu penyebab tingginya biaya logistik adalah infrastruktur yang belum memadai. Menyadari kondisi itu, pemerintah terus memetakan sumbatan-sumbatan penghambat distribusi logistik, utamanya infrastruktur jalan.
Jika diibaratkan seperti pembuluh darah maka infrastruktur jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, bandara, waduk adalah sarana untuk melancarkan pasokan oksigen ke seluruh tubuh.
Dengan pembangunan yang masif, harapannya adalah distribusi logistik menjadi lancar pada masa mendatang serta menopang perekonomian nasional.
Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo pun meminta anggaran pendapatan dan belanja di tiap daerah difokuskan kepada satu sektor tertentu yang hendak ditonjolkan.
Jokowi meminta kepala daerah mencontoh pemerintah pusat, yang saat ini tancap gas menggenjot pembangunan infrastruktur.
"Sekarang ini APBN, Saya juga hanya ingin fokus saja ke infrastruktur. Karena ini menjadi hal yang sangat mendasar, sangat penting bagi kompetisi sebuah negara," kata Jokowi saat menutup rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Malang, Kamis (20/7/2017).
"Mulailah kita merancang anggaran itu fokus, konsentrasi ke satu hal. Sudah," tegas Jokowi, kepada para wali kota seluruh Indonesia yang hadir di acara itu.
Membangun infrastruktur memang krusial jika kita berkaca pada sejumlah tantangan bangsa Indonesia saat ini.
Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas per Maret 2017, angka kemiskinan masih berada di angka 10, 64 persen. Pemerintah sendiri telah menargetkan angka itu dapat turun menjadi 10 persen tahun depan.
Adapun tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,4 persen dan ditargetkan turun pada 2018 menjadi 5,0-5,3 persen.
Pada Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Jumat (8/9/2017), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah terus berupaya mengurai masalah ketimpangan di Indonesia saat ini. Infrastruktur menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan hal itu.
Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk membangun infrastruktur tentunya bertujuan memajukan suatu daerah dan lebih dari itu, diharapkan mampu menyejahterahkan segenap tumpah darah bangsa Indonesia. [kompas.com]

About admin

Check Also

Menteri Pertanian: Kita Bisa Beri Makan Penduduk Kita Tanpa Impor

Menteri Pertanian Andi Amaran Sulaiman mengatakan, saat ini Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor pangan dari luar. Karena produksi pertanian bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri.Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan Hari Pangan Sedunia (HPN) ke-37 yang dipusatkan di Markas Kodam XII Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (19/10/2017)."Hari ini kita merasa bahagia, berbeda dengan sebelumnya. Khusus untuk Indonesia, kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa memberikan makan kepada penduduk kita sendiri tanpa impor," ujar Amran.Saat ini, sambung Amran, Indonesia sudah tidak lagi melakukan impor beras. Bahkan, Indonesia juga sudah mempersiapkan untuk melakukan ekspor ke luar negeri."Sekarang kita tidak impor lagi beras, tidak impor lagi jagung. Dulu kita impor 3,6 juta ton, sekarang hari ini kita tidak impor lagi bahkan persiapan ekspor," ungkap Amran.Selain persiapan ekspor beras, Indonesia mengekspor beberapa komoditas. Bahkan, dalam pertemuan Menteri Pertanian se-Asia beberapa waktu lalu, tiga menteri pertanian dari berbagai negara akan datang ke Indonesia."Bulan lalu empat atau lima menteri dari negara lain, bahkan salah satunya ada wakil perdana menteri datang dan mereka mengatakan langsung ingin berguru. Apa yang dilakukan Indonesia sehingga bisa stop impor jagung 3,6 juta ton, nilainya kurang lebih Rp 10 triliun," papar Amran.Keberhasilan Indonesia dalam bidang pertanian menurut Arman tak lepas dari pembenahan regulasi dan perubahan total terhadap regulasi yang menghambat sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo.Pemerintah, dalam bidang pertanian mempermudah masuknya investor serta memberikan garansi cepatnya pemberian izin."Kita memperbaiki regulasi selama ini. Dulu, semuanya tender. Benih tender, pupuk tender, padahal APBN turun itu pada bulan Januari bersamaan dengan musim hujan," ucapnya. [kompas.com]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *