Home / 2017 / September

Monthly Archives: September 2017

Sekjen: PDIP Optimistis Menangkan Jokowi di Pilpres 2019

Foto : Biro Pers SetpresPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar survei internal dalam rangka menghadapi pemilihan presiden (pilpres) 2019. PDIP optimistis bakal kembali menang di pilpres.Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya telah memastikan dukungannya kepada Joko Widodo atau Jokowi untuk kembali maju di pilpres."Survei terakhir, jika pemilu hari ini PDIP mendapat suara 34 persen. Dan yang lebih menggembirakan adalah 82,94 persen dari anggota dan simpatisan PDIP mendukung Pak Jokowi, dan ini terbesar dibandingkan partai yang lain," ujar Hasto saat Rakor PDIP di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2017).Dengan begitu, Hasto optimistis pihaknya punya modal baik untuk kembali merebut kursi RI 1 pada periode mendatang."Kita mendorong seluruh parpol pendukung pemerintah ikut mencapai hasil yang sama, karena pemerintah yang pro-rakyat," ucap dia. [liputan6.com]

Read More »

Dibangun di Era Presiden Jokowi, Saluran Irigasi Ini Aliri 3.273 Ha Sawah

Kementerian PUPR akan menyelesaikan pembangunan daerah rigasi Sawah Laweh Tarusan di Sumbar akhir 2017. Saluran irigasi ini akan mengaliri 3.273 hektar sawah. Pembangunan daerah irigasi ini dilakukan sejak 2015 dengan total anggaran sebesar Rp 104,4 miliar. Dengan dana tersebut dibangun saluran irigasi primer sepanjang 1 km, Bendung 1 buah, kantong lumpur, saluran pengelak, jalan akses dan 5 bangunan pelengkap. Daerah irigasi ini menambah luas areal pertanian yang bisa ditanami seluas 1.250 hektare (ha) dari yang sudah ada 2.023 ha atau totalnya menjadi 3.273 ha. Progres pembangunan saluran irigasi sudah mencapai 87% dan ditargetkan rampung akhir tahun ini. Pada awalnya, DI Sawah Laweh Tarusan dibangun dengan menggunakan sistem pompanisasi yang dibangun tahun 1982. Namun karena mahalnya biaya operasi dan pemeliharaan yang harus dikeluarkan petani, mengakibatkan pompa tidak lagi beroperasi dan berubah menjadi sawah tadah hujan. Nantinya air irigasi akan bisa mengaliri areal pertanian di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, dan Kecamatan Lunang Silaut.Pembangunan DI Sawah Laweh Tarusan akan memanfaatkan aliran Sungai Batang Tarusan yang dialirkan secara gravitasi dengan membangun bendung yang berjarak 9,3 km ke arah hulu dari lokasi pompa.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau proyek tersebut menggunakan motor. [detik.com]

Read More »

Cek Proyek PLTB Pertama di Indonesia, Menteri ESDM: Tarif Harus Terjangkau

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan melakukan kunjungan kerja ke lokasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap 75 MW di Desa Mattirotasi dan Lainungan, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Sabtu (30/9). Dalam kunjungannya ke lokasi tersebut, Jonan memantau kemajuan PLTB berskala utilitas pertama di Indonesia yang dikembangkan oleh PT UPC Sidrap Bayu Energi dengan investasi senilai USD 150 juta.Menteri ESDM mengapresiasi seluruh pihak terutama kepada Bupati Sidrap atas semua dukungan sehingga pembangunan proyek PLTB pertama di Indonesia ini sesuai rencana. Menjawab peluang pengembangan tahap selanjutnya, Jonan berpesan, "Pesan Pemerintah (Pusat) hanya satu, tarifnya harus terjangkau. Tahap 1 PLTB pertama ini tarifnya USD 11 sen per kWh flat, yang (tahap) kedua bagaimana? Kita nego lagi, kita akan akomodir, saya minta harganya bisa lebih rendah," ujarnya.Dalam konferensi pers di site Wind Turbin Generator (WTG) 6 lebih lanjut Jonan menegaskan kembali dukungannya untuk proyek fase II, "Pihak UPC akan melanjutkan untuk fase 2 dari proyek ini, tambahannya sekitar 50 MW, selama tarif cocok pasti jalan," tegas Jonan yang pada kesempatan tersebut turut didampingi Dirjen Ketenagalistrikan Andy Noorsaman Someng dan Dirjen EBTKE Rida Mulyana. Dari pihak UPC hadir CEO UPC Renewables, Brian Caffyn dan Direktur PT UPC Sidrap Bayu Energi, Erwin Jahja.PT UPC Sidrap Bayu Energi merupakan konsorsium UPC Renewables Asia I, UPC Renewables Asia III, Sunedison dan Binatek Energi Terbarukan, untuk membangun proyek PLTB Sidrap. Dengan fasilitas Maxpower yang menyediakan sebanyak 78,75MW, nantinya PLTB Sidrap pada kuartal pertama 2018 dapat mengirim 70-77MW pada titik interkoneksi.Jumlah turbin yang akan dibangun total sejumlah 30 turbin, dimana masing plat berkapasitas 2.5 MW WTG pada menara baja setinggi 80 meter. Turbin yang digunakan adalah turbin angin Kelas IIA dengan panjang (jari-jari) baling-baling 57 meter, sehingga total tinggi pembangkit mencapai 137 meter.Diungkapkan pihak UPC, kedatangan Menteri Jonan kali ini bertepatan dengan tonggak bersejarah dimana UPC Sidrap mulai mendirikan menara dan menaikkan komponen rumah dan bilah turbin menggunakan perangkat derek crawler crane LR 1600 berkapasitas angkat 600 ton yang sudah dimulai pertengahan September kemarin. Dengan mesin tersebut, UPC Sidrap dan para kontraktornya siap mempercepat pembangunan turbin-turbin angin dalam kurun waktu Oktober - Desember 2017, sehingga PLTB dapat mulai beroperasi sesuai target pada kuartal pertama 2018.Menurut CEO UPC Renewables, Brian Caffyn, membangun PLTB di Indonesia menjadi tantangan tersendiri. "Beberapa pihak menyangsikan ini dapat berjalan, tapi saya menyukai tantangan, menyukai tempat ini, juga menyukai orang-orang disini, itu yang selalu memotivasi saya untuk membuktikan kepada semua pihak bahwa kami bisa," ungkapnya. [esdm.go.id]

Read More »

‘Kebun Angin’ Pertama RI 75 MW, Bisa Listriki Puluhan Ribu Rumah

Listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang berlokasi Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan mampu melistriki hingga puluhan ribu, bahkan ratusan ribu rumah. Hal ini diungkapkan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, saat kunjungan kerja ke lokasi proyek PLTB Sidrap 75 MW di Desa Mattirotasi dan Lainungan, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Sabtu (30/9/2017).Jonan menyebutkan, PLTB berkapasitas 75 MW ini akan beroperasi pada 2018."Wah 75 MW ya kalau rumah gini saja, 75 MW itu sama dengan 75.000.000 watt. kalau satu rumah misalnya 900 VA, atau 1.000 VA berarti 75.000 rumah, kira-kira atau 80.000 rumah," jelas Jonan."Kalau rumah yang kapasitasnya 450 VA, ya berarti 150.000 rumah itu," sambung dia.Jonan mengungkapkan, jumlah rumah yang berada di Kabupaten Sidrap sampai saat ini sebanyak 54 ribu. Sehingga, terdapat kelebihan pasokan listrik, dan bisa dijual ke kabupaten lain.Jonan melanjutkan, proses penyelesaian proyek PLTB Sidrap ini nantinya akan terkoneksi dengan sistem atau jaringan listrik milik PLN. Bahkan, komitmen Pemda Sidrap akan kembali mengembangkan PLTB Sidrap tahap kedua.Foto : Dok. Kementerian ESDMPembangunan PLTB Sidrap ini juga menjadi yang pertama di Indonesia, dan akan membawa Indonesia sebagai negara yang memiliki PLTB secara komersil sama dengan beberapa negara lainnya, seperti Jepang, Filipina, China, India, Korea Selatan."Kebetulan kalau pertama ini adanya di kabupaten Sidrap," terang Jonan.Bupati Sidrap, Rusdi Masse mengatakan, pemerintah daerah Sidrap bersama dengan masyarakat akan terus mendukung terkait dengan investasi proyek di sektor energi baru terbarukan ini."Apa yang telah pengusulan atau permintaan dari pihak investor itu kami menjaga, mengawal terus baik mulai dari masalah administrasi sampai hari ini pemda dan masyarakat setempat mengawal terus pelaksanaan proyek ini," kata Rusdi.Sementara CEO UPC Renewables, Brian Caffyn mengaku tidak merasa khawatir sedikitpun untuk melakukan investasi PLTB pertama di Indonesia."Kami butuh Indonesia kami cinta indonesia, orang-orang dan tempat yang indah. kami sudah mulai di Filipina dan sekarang di sini kami punya banyak hal yang akan dilakukan, kita punya proyek dan negara ini memungkinkan untuk kami melakukannya," kata Brian.Menurut Brian, yang memotivasi UPC Renewables mengembangkan PLTB di Sidrap karena tantangannya."Motivasi saya adalah ini merupakan tantangan karena enam tahun yang lalu semua orang mengatakan bahwa saya bisa menemukan energi dari angin di Indonesia dan sekarang yang mewujudkan tantangan tersebut dimulai dari PLTB pertama ini," tutur Brian. [detik.com]

Read More »

Dukung Presiden Jokowi Remake Film G30S/PKI, Ini Pesan Pemeran Soeharto

Amoroso Katamsi pemeran tokoh Soeharto merespons positif usulan Presiden Jokowi untuk me-remake ulang film 'Penghianatan G30S/PKI' dengan gaya milenial. Hanya saja dia meminta agar pembuatan film disajikan dengan jujur."Saya tidak tahu yang dimaksud daur ulang, tapi kalau diputar ulang silakan. Kalau dibuat kembali buatlah dengan hati yang jujur," kata Amoroso kepada wartawan di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta, Sabtu (30/9/2017).Diusia senjanya, pemeran tokoh Soeharto muda itu meminta publik agar tidak mengaitkan film G30S/PKI dengan konflik politik saat ini. Karena menurutnya sudut pandang film tentu berbeda dengan peristiwa yang diangkat ke layar lebar."Ini film politik di mana setiap peristiwa politik itu selalu ada sudut pandang yang berbeda. Ada dua pihak yang saling berargumentasi, jadi iso(bisa) beda sekarang konflik politik juga begitu pasti beda. Pokoknya sepanjang ada konflik pasti beda," jelas Amoroso.Dalam perjalanan kariernya, sudah tiga kali aktor kelahiran 1940 itu memerankan Soeharto di layar lebar. Yang terbaru untuk film 'Di Balik 98' yang tayang 2015 lalu.Diakuinya film 'Penghianatan G30S/PKI'-lah yang paling berkesan baginya. Amoroso bahkan masih mengingat jelas kalimat khas dari sosok Presiden ke-2 RI Soeharto yang sering diucapkan."Semua film berkesan bagi saya, paling agak mendalam itu di penghianatan G30S/PKI itu," ucapnya."Semangkin hari semangkin susah saja," tutur Amoroso menirukan ucapan khas Pak Harto.Amoroso juga tak memikili kriteria khusus bagi aktor muda yang nantinya akan memerankan sosok Soeharto di remake film G30S/PKI nanti. Dia hanya berpesan agar membuat film dengan jujur."Kalau saya kembali berperan kan nggak mungkin, dalam film Pak Harto saat itu masih muda. Jadi silahkan itu kebebasan sutradara, remake seperti apa film kan bebas tapi dengan hati yang jujur," tutupnya.[detik.com]

Read More »

Janji Menpora: Bonus SEA Games 2017 Cair Sebelum Natal

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengaskan akan segera memproses bonus bagi atlet berprestasi di SEA Games 2017 Malaysia. Ia mengatakan bonus tersebut akan diberikan Desember mendatang, sebelum Natal.Bila sesuai arahan Presiden Joko Widodo, dalam pelepasan kontingen SEA Games dan ASEAN Paragames di Istana Negara lalu, para atlet peraih medali akan diberikan bonus uang tunai, serta jaminan untuk bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun fasilitas perumahan dari BUMN.Namun, Imam belum menyebut berapa besaran bonus yang akan diberikan pemerintah. Pihaknya masih mengkaji nominalnya meski dalam Peraturan Menteri (Permen), peraih emas SEA Games akan diberikan bonus senilai Rp200 juta."Masih menunggu laporan ASEAN Para Games dahulu. Bonus sebelum natal keluar, jadi bisa dipakai untuk yang merayakan Natal dan tahun baru," tegasnya di sela mengunjungi pengungsi erupsi Gunung Agung di GOR Swecapura, Klungkung, Bali, Sabtu (30/9/2017).Para atlet peraih medali SEA Games memang dijanjikan bonus oleh pemerintah. Namun, nominal bonus berupa uang tunai itu masih belum ditetapkan secara resmi, meski telah tertera Peraturan Menteri (Permen) peraih emas mendapat Rp200juta."Bonus sudah diatur dalam Permen bahwa tidak boleh dari Rp200 juta. Sudah saya putuskan, tinggal menunggu waktu bidding dan tinggal menunggu PON 2022. Nanti koni yang menentukan terkait bidding," sambungnya. [metrotvnews.com]

Read More »

Menteri ESDM Ajak PMKRI Membangun Bangsa dengan Semangat Pancasila

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan bahwa membangun indonesia harus melalui semangat persatuan dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.Hal tersebut dikatakan Jonan saat kegiatan Dialog Terbuka dalam acara Konferensi Studi Nasional (KSN) yang digelar oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ( PMKRI). Dialog terbuka tersebut mengusung tema " Radikalisme dan Kesenjangan Sosial dalam Dimensi Pembangunan Nasional" yang diadakan pada Sabtu (30/09/2017) di aula hotel Clarion di Makassar, Sulawesi Selatan.Menurut Jonan, PMKRI tidak boleh merasa sebagai kaum minoritas di tengah perbedaan, sebab membangun bangsa semangatnya adalah Pancasila.Jonan juga mengajak kepada semua angggota PMKRI agar bisa bersikap inklusif dalam melihat perbedaan yang ada di indonesia."PMKRI tidak boleh eksklusif dalam melihat perbedaan yang ada serta jangan merasa sebagai kaum minoritas" ungkap Jonan melalui rilis yang diterima Kompas.com. Dalam sesi diskusi selama 1 jam bersama peserta KSN PMKRI dari 33 cabang yang hadir, Jonan menjelaskan beberapa program yang sudah dijalankan maupun yang akan di jalankan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).Ketua PP PMKRI Angelo Wake Kako pada kesempatan yang sama mengatakan, Forum KSN menjadi forum strategis bagi PMKRI untuk mengkaji permasalahan actual bangsa, dan kali ini persoalan radikalisme dan kesenjangan sosial menjadi topik kajian PMKRI.Angelo menjelaskan bahwa dasar pijakan PMKRI mengusung tema radikalisme dan kesenjangan sosial adalah menguatnya paham fundamentalisme, yakni fundentalisme pasar dan fundamentalisme agama dalam konteks kebangsaan Indonesia saat Ini. Ketua PP PMKRI periode 2016 -2018 ini juga mengharapkan agar kiranya forum ilmiah KSN bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi strategis guna perbaikan bangsa kedepan. Selain itu, PMKRI akan ikut terlibat secara nyata melalui aksi-aksi nyata yang akan dijalankan di seluruh Indonesia. [kompas.com]

Read More »

Inilah Proyek Terowongan yang Hubungkan Purwokerto-Cilacap

BUMN Konstruksi PT PP (Persero) Tbk sedang menggarap proyek terowongan kereta api di Notog, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Yuk lihat proses pengerjaannya. Terowongan tersebut memiliki panjang 550 meter dengan diameter 9,3 meter.Pembangunan Terowongan Notog BH 1440 merupakan pionir bagi dunia konstruksi nasional, hal tersebut dikarenakan konstruksi terowongan jalur ganda (double track) pertama di Indonesia yang dibangun oleh Kementrian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian Republik Indonesia. Konstruksi Terowongan Notog BH 1440 dipercayakan kepada PT. PP (Persero) Tbk.Terowongan Notog akan menghubungkan Purwokerto-Cilacap. Targetnya, terowongan tersebut siap digunakan pada November 2018 nanti. (Dok PTPP).Sumber : detik.com

Read More »

Geliat Infrastruktur dari Presiden Jokowi, Semua Kembali untuk Rakyat!

Presiden Jokowi saat meninjau progres pembangunan jalan Trans Papua. (Foto : Biro Pers Setpres)Gencarnya pembangunan infrastruktur menyuntikkan harapan bagi pertumbuhan ekonomi masa depan. Mengatasi ketertinggalan infrastruktur pun tak dapat ditawar-tawar lagi.Seperti diketahui, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program besar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.Komitmen itu sebagaimana terlihat melalui jumlah anggaran pembangunan infrastruktur pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Anggaran infrastruktur meningkat signifikan dari Rp 154,7 triliun pada 2014 menjadi Rp 269,1 triliun pada 2016 dan mencapai Rp 401,1 triliun pada APBN-P 2017.Indonesia memang perlu mengejar negara-negara tetangga dalam hal infrastruktur. Dalam hal jalan tol, misalnya. Dengan negara tetangga, Malaysia, kita masih tertinggal dari segi panjang jalan tol.Di negeri jiran itu, panjang tol telah mencapai 3.500 kilometer. Capaian tersebut masih di atas jalan tol Indonesia sepanjang 984 kilometer pada awal 2017 ini.Karena itu, pemerintah menargetkan dapat membangun lebih dari 1.000 kilometer jalan tol hingga 2019 mendatang.Salah satu penyebab tingginya biaya logistik adalah infrastruktur yang belum memadai. Menyadari kondisi itu, pemerintah terus memetakan sumbatan-sumbatan penghambat distribusi logistik, utamanya infrastruktur jalan.Jika diibaratkan seperti pembuluh darah maka infrastruktur jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, bandara, waduk adalah sarana untuk melancarkan pasokan oksigen ke seluruh tubuh.Dengan pembangunan yang masif, harapannya adalah distribusi logistik menjadi lancar pada masa mendatang serta menopang perekonomian nasional.Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo pun meminta anggaran pendapatan dan belanja di tiap daerah difokuskan kepada satu sektor tertentu yang hendak ditonjolkan.Jokowi meminta kepala daerah mencontoh pemerintah pusat, yang saat ini tancap gas menggenjot pembangunan infrastruktur."Sekarang ini APBN, Saya juga hanya ingin fokus saja ke infrastruktur. Karena ini menjadi hal yang sangat mendasar, sangat penting bagi kompetisi sebuah negara," kata Jokowi saat menutup rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Malang, Kamis (20/7/2017)."Mulailah kita merancang anggaran itu fokus, konsentrasi ke satu hal. Sudah," tegas Jokowi, kepada para wali kota seluruh Indonesia yang hadir di acara itu.Membangun infrastruktur memang krusial jika kita berkaca pada sejumlah tantangan bangsa Indonesia saat ini.Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas per Maret 2017, angka kemiskinan masih berada di angka 10, 64 persen. Pemerintah sendiri telah menargetkan angka itu dapat turun menjadi 10 persen tahun depan.Adapun tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,4 persen dan ditargetkan turun pada 2018 menjadi 5,0-5,3 persen.Pada Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Jumat (8/9/2017), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah terus berupaya mengurai masalah ketimpangan di Indonesia saat ini. Infrastruktur menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan hal itu.Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk membangun infrastruktur tentunya bertujuan memajukan suatu daerah dan lebih dari itu, diharapkan mampu menyejahterahkan segenap tumpah darah bangsa Indonesia. [kompas.com]

Read More »

PDI-P: Isu PKI untuk Pisahkan Jokowi dan Mega

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) Hasto Kristiyanto merasa bahwa isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia yang dimunculkan belakangan ini bertujuan untuk menyerang partainya.Selama ini, memang kerap muncul tudingan yang mengaitkan PDI-P dengan PKI. "Karena survei PDI-P tinggi, itu bagian dari upaya-upaya, biasa lah. bagaian dari kompetisi politik. Itu wajar," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Diponegoro, Jakarta Pusat (30/9/2017).Hasto menilai, isu ini sengaja diciptakan untuk merusak elektabilitas PDI-P yang tinggi. Menurut Hasto, berdasarkan survei Center for Strategic and International Studies (CSIS), elektabilitas PDI-P mencapai 35 persen apabila pemilu legislatif digelar saat ini.Bahkan, Hasto menilai isu PKI ini diciptakan untuk memisahkan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. "Karena elektabilitas PDI-P tinggi, tentu saja ada yang ingin memisahkan pak Jokowi dengan PDI-P, Pak Jokowi dan Bu Mega dengan berbagai isu-isu," ucap Hasto.Namun, Hasto meyakini rakyat sudah cerdas dan tak akan termakan dengan isu yang dibuat-buat. Ia juga menegaskan bahwa PKI saat ini masih merupakan organisasi yang terlarang di Indonesia.Oleh karena itu, Hasto meminta masyarakat untuk tidak khawatir dan lebih menatap ke masa depan, bukan masa lalu. "Biarlah para sejarawan yang bicara untuk mengungkap dengan kebenaran akademis sehingga bukan aspek politik yang kita tonjolkan," ucapnya. [kompas.com]

Read More »