Home / 2017 / August (page 4)

Monthly Archives: August 2017

Presiden Jokowi Ingatkan BI dan OJK Soal Perang Bunga Deposito

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk tidak ada lagi perang bunga deposito di perbankan dalam negeri. Ini terkait dengan upaya pemerintah mendorong penurunan suku bunga kredit.Hal tersebut disampaikan Jokowi kepada Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/8/2017).Perang bunga deposito menjadi persoalan serius yang diangkat pada tahun lalu. Dicurigai, hal tersebut yang membuat bunga deposito sulit diturunkan. Sehingga bunga kredit masih tetap tinggi."Kita upayakan juga supaya tidak ada deposan-deposan yang saling bersaing minta supaya bunganya tinggi tinggi tinggi dan biasanya itu yang membuat bunga kredit juga susah turun. Jadi arahan-arahan yang umum. Tetapi OJK akan menindaklanjuti," kata Agus.Terjadinya perang bunga deposito tak terlepas dari kondisi likuiditas perbankan yang sempat seret. Sehingga untuk menampung dana, perbankan memberikan penawaran bunga tinggi kepada para deposan.Setahun berjalan, seiring dengan penurunan suku bunga acuan, suku bunga kredit sudah alami penurunan. Akan tetapi penurunannya sangat pelan, belum sampai di bawah 10% sesuai keinginan Presiden Jokowi. Maka dari itu, BI, OJK dan beberapa menteri ekonomi dipanggil Jokowi.Kepada Jokowi, Agus juga melaporkan pertumbuhan kredit perbankan hingga Juli 2017, di mana secara tahun kalender hanya tumbuh 3,1%."Tetapi pertumbuhan kredit year to date itu mungkin cuma 3,1%. Jadi year to date itu kok pelan, gitu loh," tambah dia.Dia menyebutkan, penyaluran kredit yang pelan dikarenakan perbankan cenderung melihat dari risiko meningkatnya kredit macet (Non Performing Loan/NPL). Pada awal 2017, kata Agus, tingkat NPL terus bergerak dari 2,4% naik ke 2,9%."Tetapi itu tadi kita dapat dilaporkan bahwa itu semua di dalam range yang tidak mengkhawatirkan. Tetapi kita juga tau bahwa pertumbuhan kredit yang pelan ini mungkin karena banyak dunia usaha yang masih ingin melihat bagaimana perkembangan harga komoditas," tutup dia. []detik.com

Read More »

BI: Cadangan Devisa RI US$ 127 Miliar, Tertinggi Sepanjang Sejarah

Posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia pada akhir Juli 2017 tercatat US$ 127,8 miliar. Ini merupakan cadangan devisa terbesar sepanjang sejarah Indonesia."Cadev kita di 2017 ini adalah yang tertingi selama sejarah ekonomi Indonesia mencapai US$ 127,8 miliar," kata Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, ditemui di Gedung DPR, Senin (28/8/2017).Posisi cadangan devisa pada akhir Juli 2017 itu cukup untuk membiayai 9,0 bulan impor atau 8,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.Cadangan devisa yang terus bertambah itu juga sejalan dengan nilai tukar rupiah yang lebih stabil terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tahun ini."Ini yang kami sampaikan, perencanaan 2018 sudah kami suguhkan dalam dokumen, kita harapkan nanti kalau anggaran ini bisa dibahas, disetujui, akan membuat lembaga negara BI bekerja dengan baik untuk menjalankan fungsi, moneter, makro prudensial, dan peredaran rupiah," jelasnya. [detik.com]

Read More »

Menteri PPN: Masyarakat Indonesia Terlalu Bergantung pada Subsidi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan kendala terbesar dalam mencapai target pembangunan terutama indeks pembangunan manusia.Bagi dirinya kendala terbesar datang dari kebiasaan masyarakat terhadap subsidi yang diberikan pemerintah. Menurut Bambang, kebiasaan tersebut membuat masyarakat terus menerus beergantung pada subsidi.Padahal, saat ini pemerintah tengah mengurangi subsidi yang dianggap tak tepat sasaran dan konsumtif untuk dialihkan pada kegiatan yang lebih produktif."Mungkin yang paling sulit adalah kita sudah terbiasa sangat lama dengan mengandalkan subsidi yang larinya hanya ke harga komoditas, apakah itu BBM atau pupuk," kata Bambang dalam wawancara khusus bersama Metrotvnews.com, di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat.Oleh karena itu, lanjut Bambang, pemerintah mencoba mmperbaiki kualitas pembangunan manusia dengan carabaru yakni bantuan tepat sasaran. Kendati demikian memang diakui dia, tantangannya yakni memastikan data yang kuat dan terus menerus diverifikasi."Pasti ada kesalahan sana sini yang harus terus diperbaiki,' tutur dia.Selain itu, Pemerintah juga melakukanya dengan memperbaiki mekanisme penyaluran dari dalam bentuk barang yang selama ini tak tepat sasaran menjadi bantuan nontunai. Namun tentu harus juga dipahami bahwa tidak semua masyarakat Indonesia siap dengan mekanisme seperti itu."Mekanisme model pembelian secara langsung masih terjadi, itu yang kadang-kadang enggak optimal," jelas dia. [metrotvnews.com]

Read More »

PLN Siap Tingkatkan Daya Listrik Jayapura

Manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Wilayah Papua mengungkapkan sistem kelistrikan Jayapura akan segera mendapatkan tambahan daya hingga 70 megawatt (MW) dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Holtekam dan PLTMG (mesin gas) Jayapura."Kami sekarang dalam tahap menyelesaikan pembangunan PLTU Holtekam 2x10 mw. Diperkirakan Oktober 2017 sudah beroperasi. Kemudian juga PLMG Jayapura 50 mw, kedua-duanya dalam tahap conditioning dan segera bisa dikomersilkan," ujar Manager Bidang Operasi Konstruksi PLN UIP Papua Tona Endora, seperti dikutip dari Antara, Senin 28 Agustus 2017.Ia menjelaskan kini daya mampu sistem Jayapura mencapai 75 mw dengan sumber dayanya berasala dari Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) Waena dan Yarmok, serta Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Orya. Sementara beban puncak paling tinggi di Sistem Jayapura mencapai 68 mw, sehingga kini daya lebih yang dimiliki tidak terlalu besar.Menurut dia, selain untuk menyediakan daya kepada pelanggan, pembangunan dua pembangkit tersebut juga ditujukan untuk menunjang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 2020 di Papua. Diyakininya kegiatan tersebut memerlukan listrik dalam jumlah besar untuk mengoperasionalkan venue PON yang kini sedang dalam tahap pembangunan.Sebelumnya general Manager PLN UIP Papua Hendrison Lumbanraja sempat mengungkapkan pihaknya menargetkan pembangunan empat proyek kelistrikan bakal rampung pada 2017."Pada 2017, ditargetkan ada empat proyek infrastruktur kelistrikan rampung yang mencakup dua pusat listrik tenaga mesin gas (PLTMG) jenis MPP (mobile power plant) yakni Jayapura berkapasitas 50 MW dan Nabire 20 MW serta dua GI (gardu induk) yaitu Holtekamp dan Jayapura," tutupnya. [metrotvnews.com]

Read More »

Kementerian PUPR Bentuk Tim Khusus Antisipasi Kekeringan

Kemarau berkepanjangan mulai membuat sejumlah wilayah di Indonesia mengalami kekeringan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) sudah menyiapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi kondisi ini.Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, telah membentuk tim khusus dari Dirjen Sumber Daya Alam dan Dirjen Cipta Karya untuk mengantisipasinya. Tim itu nanti akan bertugas membuka sumber air baru untuk wilayah yang mengalami kekeringan."Pertama kayak Sukabumi kita sedang mengebor di sana. Pengeboran air tanah karena itu kapasitasnya PDAM yang mengecil, kita akan bor," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/8/2017).Beberapa wilayah di Indonesia tercatat sudah mengalami kekeringan, seperti Sukabumi, Garut, Bandung, dan Kupang. Pemerintah langsung mencari titik-titik baru untuk memenuhi kebutuhan air bersih."Jadi daerah-daerah yang kekeringan pertama akan kita cari sumber airnya. Kalau enggak ada pakai pengeboran, kalau terakhir dengan tangki. Kalau tangki kan sudah siap terus," imbuh dia.Basuki memastikan kementeriannya tengah membuat daftar daerah yang mulai kekeringan dan diduga akan mengalami kekeringan. Hal ini dilakukan, lanjut dia, mengingat musim kemarau masih cukup panjang. [liputan6.com]

Read More »

Menteri Agama Tinjau Tempat Percontohan Penyembelihan Dam di Muashim

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meninjau tempat percontohan penyembelihan Dam di Muashim. Tempat penyembelihan resmi ini dikenal dengan Al Maslakh Al Muaishim An-Namudzajy. Di Saudi ada beberapa tempat pemotongan, misal Kakiyah, tapi Muashim yang ditetapkan sebagai salah satu percontohan.“Hari ini, saya bersama delegasi Amirul Hajj mengunjungi tempat pemotongan hewan di Muaishim. Ini tempat resmi yang ditunjuk Pemerintah Saudi untuk pemotongan hewan,” ujar Menag di Muaishim, Senin (28/08). “Dulu memang ada onta juga, tapi oleh pemerintah Saudi tahun ini dikecualikan sehingga hanya kambing saja yang dipotong di sini,” sambungnya.Menurut Menag, Maslakh Muaishim juga menjadi pilihan tempat pemotongan Dam bagi jemaah Indonesia, baik secara perorangan maupun kolektif melalui KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji). Tiba di Muaishim, Menag sempat berkeliling, mengamati, dan berdialog dengan sejumlah pihak, termasuk dengan penanggung jawab Maslakh Muaishim. “Saya menilai cara mereka menguliti, membersihkan daging yang sudah dipotong, juga proses pemotongannya, sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Saya melihat yang mengerjakan adalah mereka yang berseragam warna merah, dan itu merupakan petugas resmi yang memiliki izin untuk melakukan pemotongan,” ujarnya.“Pemerintah sangat mengimbau agar seluruh jemaah haji kita membayarkan dam-nya pada tempat resmi yang sistem pertanggungjawabannya bisa diandalkan,” sambungnya. Berdasarkan informasi dari penanggung jawab tempat pemotongan, harga pasar kambing di tempat ini berkisar 400 – 500 SAR. Di luar itu, ada tambahan biaya pemotongan antara 20 – 50 Riyal. “Jelang musim haji, harganya agak sedikit mahal,” kata Menag.Ditanya soal pengelolaan pembayaran Dam ke depan, Menag mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia sedang mengkaji dan mendalami Dam bisa dikelola lebih baik. Pendalaman dilakukan tidak hanya dari sisi ketentuan hukum agama, tapi juga bagaimana sistem pengelolaan pemotongan hewan dan distribusi daingnya. “Setelah dipotong, siapa yang akan memanfaatkan. Menurut ketentuan agama, mereka yang berhak adalah para masakin, fuqara, dan lainnya,” katanya.Selain ke tempat pemotongan kambing, Menag juga melihat langsung tempat penjualan kambing. Menag sempat menanyakan harga kambing dan umumnya berkisar SAR500. Menag juga sempat menanyakan usia kambing yang dijual, termasuk mengecek langsung kelayakannya dengan membuka mulut kambing untuk melihat giginya. [kemenag.go.id]

Read More »

Soal Kasus Saracen, Mendagri: Pemesan Konten SARA Harus Dilawan

Mendagri Tjahjo Kumolo mengapresiasi kepolisian yang mengungkap kasus sindikat penyebar isu SARA di media sosial, Saracen. Ia juga meminta pemesan konten SARA harus ditindak."Kami mengapresiasi Polri. Baik perorangan, dan lain-lain yang memesan konten SARA harus dilawan. Soal siapa orangnya, nanti pihak kepolisian yang menindak," ujar Tjahjo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2017).Kelompok sejenis Saracen diduga terlibat dalam ajang Pilkada atau Pemilu. Tjahjo meminta KPU dan Bawaslu untuk menerbitkan aturan."Mudah-mudahan PKPU Bawaslu dan KPU juga harus berani mencantumkan payung hukum. Kalau ada calon anggota DPR, DPD, pasangan capres-cawapres atau timses yang berkampanye tidak adu program, saya kira (Bawaslu) harus berani menindak," kata Tjahjo.Tjahjo memprediksi kelompok sejenis Saracen akan kembali muncul pada Pilkada serentak 2018. Menurutnya, ada saja pihak yang bertindak curang dengan memainkan isu SARA."Sangat berpotensi karena Pilkada serentak 2018 pemilih mencerminkan 67 persen Pileg dan Pilpres. Jadi Pilkada 2018 ini sudah aroma Pilpres. Untuk mempersiapkan koalisi, target pemenangan, saya kira wajar. Dalam politik melakukan jangka pendek itu wajar," tutur Tjahjo."Tapi kami mengingatkan bahwa Pilkada adu konsep. Jangan sampai memecah warga masyarakat dengan isu SARA, dan lain-lain," tambahnya.Sebelumnya diberitakan, Menkominfo Rudiantara mengatakan pemerintah dan kepolisian sudah lama mengendus pergerakan sindikat penyebar informasi palsu (hoax) dan SARA oleh kelompok Saracen. Dia mengatakan kelompok ini selalu membuat akun baru ketika akan ditindak."Bukan Kominfo, tapi pemerintah, dengan kepolisian juga. Ini seperti kejar-kejaran. Akun ini ditutup, bikin akun lain. Karenanya yang mengetahui akun ini siapa platform, maka dari itu kami kejar platform," ujar Rudiantara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/8). [detik.com]

Read More »

Lawan Saracen dengan Berita Positif yang Menginspirasi

Terbongkarnya industri hoaks kelompok Saracen hendaknya menjadi pelajaran penting agar bangsa ini dapat lebih dewasa menyikapi banjir informasi terutama di dunia digital. Pernyataan itu disampaikan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo saat menerima jurnalis dari Persatuan Wartawan Nasrani (Pewarna) Indonesia di Bina Graha, Senin, 28 Agustus 2017.“Saracen ini kasus kecil tapi mengerikan, kalau tak ditangani serius bisa membahayakan nilai-nilai persatuan,” kata Eko. Ia mencontohkan, pertikaian antara suku Tutsi dan Hutu di Rwanda pun dipicu melalui berita hoaks, yang persebarannya dilakukan melalui radio. Bukan tidak mungkin, menjelang momentum politik Pilkada serentak 2018 dan Pemilu Raya 2019, kabar-kabar bohong dan fitnah akan kembali bertebaran. Untuk itu, informasi palsu alias hoax harus dilawan dengan berita-berita positif yang mencerdaskan dan menginspirasi masyarakat.Eko menegaskan, pemerintah memiliki kewenangan menindak pembuat dan penyebar berita yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Ia memaparkan, Article 19 The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) memang memberikan ruang kebebasan berekspresi. ”Tapi, jangan lupa, Artikel 20 pada Perjanjian Hak Sipil dan Politik itu mengatur sanksi bagi penyebar hasutan dan kebencian,” tegasnya.Untuk itulah, Eko berharap agar jurnalis memegang mandat sosial menjaga persatuan bangsa. “Tetap boleh kritis pada pemerintah, tapi tugas utamanya menjaga agar Indonesia tak terpecah,” ungkapnya.Ketua Umum Pewarna Indonesia, Yusuf Mujiono menguraikan, organisasi profesi ini berdiri pada 10 Januari 2013 dan memiliki 12 dewan pimpinan daerah. “Kami sepakat menemani pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk menjaga kegairahan berkebangsaan yang berke-Bhineka Tunggal Ika-an, Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Yusuf didampingi Ketua Panitia Rakernas, Hotman J. Lumban Gaol.Pewarna berharap dapat bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga komitmen luhur berkebangsaan di negeri ini, demi menjaga keberagaman Indonesia. “Kami akan menggelar serangkaian pelatihan jurnalistik dan literasi cerdas berinternet di berbagai daerah,” paparnya. [ksp.go.id]

Read More »

Benteng Dunia Maya untuk Presiden Jokowi

Lima orang relawan Pro Jokowi (Projo) saban hari stand by di dunia maya. Sebagian berkumpul di markas Dewan Pimpinan Pusat Projo, organisasi kemasyarakatan pendukung Presiden Joko Widodo, Jalan Perdatam, Pancoran, Jakarta Selatan.Para relawan itu memantau aneka konten yang berseliweran di jaringan media sosial (medsos), terutama yang berkaitan dengan Jokowi. Bila menemukan konten yang berbau SARA, fitnah, dan menghina Jokowi, Projo tak segan melaporkannya kepada pihak berwajib.“Kita selalu melaporkan, memantau, dan melihat. Beberapa melakukan langkah hukum. Misalnya kasus penghinaan terhadap Presiden Jokowi,” ujar Ketua DPP Projo, Budi Arie Setiadi, kepada detikX, Sabtu, 26 Agustus 2017.Selain melapor ke polisi, Projo melakukan perlawanan terhadap serangan para haters Jokowi itu lewat akun Facebook Projo. Mereka menyebarkan meme tandingan untuk meluruskan isu tak benar guna menjatuhkan pamor Jokowi.“Misalnya soal utang negara. Kan nggak benar semuanya utang pemerintahan Pak Jokowi yang Rp 3.500 triliun. Kan ada utang pemerintah sebelumnya, tanpa menyalahkan pemerintah sebelumnya itu,” kata Budi.Selain itu, disebarluaskan meme yang berisi pesan-pesan damai dan persatuan bangsa. Projo menggelar lomba meme cinta Indonesia. Pemenang lomba akan diumumkan dalam Rakernas Projo, September nanti.Budi pun menyesalkan tindakan sekelompok aktivis di medsos yang menyebarkan isu-isu SARA, seperti Saracen, yang ditangkap Bareskrim Polri baru-baru ini. Isu SARA yang disebarkan di jagat medsos itu sangat berpotensi memecah belah bangsa Indonesia.“Kalau isu politik, nggak apa-apa, masih oke. Kritik kan boleh saja karena demokrasi itu memerlukan kritik. Tapi (Saracen) ini isinya fitnah karena bohong informasinya,” ujarnya.Menurut Budi, pasukan medsos Projo mungkin akan ditambah menjadi 50 orang menjelang Pemilihan Presiden 2019. Penambahan personel itu bukan tanpa alasan. Sebab, tugas pasukan medsos Projo menyambut pilpres akan sangat berat.“Akan kami tingkatkan menjadi 50 orang nanti menjelang Pilpres 2019. Tapi kan akun-akun Projo daerah banyak, karena Projo ini sudah tersebar. Projo ini sudah ada di seluruh provinsi,” kata Budi.Kiprah para relawan medsos yang berada di kubu Jokowi juga dibenarkan Michael Umbas, salah seorang relawan Jokowi. Para relawan Jokowi lainnya di medsos sampai sekarang juga masih aktif memonitor kegiatan Presiden dan kebijakan-kebijakannya sekaligus meng-counter isu-isu negatif maupun hoax.“Para relawan biasanya spontan saja. Kebetulan banyak relawan Jokowi yang passion-nya di dunia cyber,” tutur Umbas kepada detikX.Namun sikap berbeda diambil Jokowi Advanced Social Media Volunteers alias Jasmev. Jasmev adalah relawan medsos Jokowi ketika berlaga di Pilkada DKI Jakarta 2012 dan kemudian Pilpres 2014. Menurut Koordinator Jasmev, Kartika Djoemadi, Jasmev saat ini nonaktif.Dikatakan Kartika, Jasmev hanya wadah relawan digital untuk membantu Jokowi dalam perhelatan politik. Ketika perhelatan sudah selesai, Jasmev dinonaktifkan. Dia juga menegaskan Jasmev adalah relawan independen yang tidak dibiayai Istana maupun partai politik tertentu.Namun, setahun ke depan, sepertinya para relawan medsos Jokowi akan bekerja ekstrakeras menjelang Pilpres 2019, yang diprediksi bakal memanaskan dunia medsos.Apalagi melihat sejumlah bukti yang dikantongi polisi dalam penangkapan sindikat Saracen yang diduga menjadi produsen ujaran kebencian dan berita hoax. Sindikat Saracen melayani jasa kampanye di pilkada dengan bayaran tertentu. Pemesannya bisa siapa saja.Terkait bakal ramainya “perang” di medsos menjelang pilpres 2019, Dimas Okky Nugroho, seorang anggota staf di Kantor Staf Kepresidenan, tidak menampiknya. “Dulu relawan medsos Jokowi saat di Pilkada Jakarta (2012) dan Pilpres (2014) sangat mumpuni. Saat ini pihak oposisi dan yang tidak suka pada Jokowi punya kemampuan yang sama,” ujar Dimas.Bahkan dia melihat perang propaganda yang beredar di medsos saat ini terjadi bukan antara pendukung Jokowi dan lawannya (oposisi). “Bisa saja ada musuh dalam selimut atau pihak lain yang sengaja memperkeruh keadaan,” begitu kata Dimas.Dia kemudian mencontohkan isu PKI yang dikait-kaitkan dengan Jokowi selama ini di medsos. Padahal tokoh-tokoh politik yang ada di oposisi, seperti Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal itu.Lebih lanjut Dimas mengatakan tidak ada gagasan yang hendak diperjuangkan dalam “kritik” terhadap pemerintah yang beredar di medsos saat ini. Hampir semuanya berisi kebencian dan fitnah.Untuk mengatasi fitnah dan kebencian di medsos yang bermotif politik, Dimas berpendapat institusi demokrasi harus diperkuat sehingga perdebatan menjadi jelas dan tidak bias. Selain itu, penegakan hukum harus benar-benar dijalankan sehingga bisa menjadi efek jera bagi yang coba-coba ingin melanggarnya.Hal yang sama dikatakan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris. Menurutnya, kelompok-kelompok penyebar isu SARA dan ujaran kebencian, seperti Saracen, harus ditindak tegas polisi. Jika tidak, ancaman konflik horizontal akan membayangi Indonesia."Ya, jangan dibiarkan kelompok-kelompok itu. Jadi polisi mesti menindak tegas pelaku berikut pengguna sindikat ujaran kebencian itu. Intinya itu saja," kata Syamsuddin.Jokowi kabarnya memiliki tim medsos di Istana Negara, yang diurus oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki. Jokowi rajin mengunggah berbagai pandangan dan sikap terhadap sebuah masalah melalui akun Facebook Presiden Joko Widodo. Selain itu, Jokowi mengabarkan banyak kemajuan pembangunan infrastruktur selama menjabat.Pekan lalu ia bertemu dengan para pegiat medsos di Istana Negara, Jakarta. Terkait kelompok penebar kebencian seperti Saracen, Jokowi mengatakan organisasi itu harus diberantas karena mengancam persatuan bangsa.“Presiden sempat juga mengatakan, selain anggota dari jaringan ini, siapa saja penyewa jasa mereka, melalui siapa mereka menyewa, juga harus diusut dan dibawa ke ranah hukum agar menjalani proses hukum sesuai UU yang berlaku,” kata pegiat medsos Chico Hakim, yang ikut dalam pertemuan tersebut, kepada detikX. [detik.com]

Read More »

Presiden Jokowi Teken Perpres Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, pemerintah memandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 8 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.“Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018,” bunyi Pasal 1 ayat (1) Perpres tersebut.RKP Tahun 2018 sebagaimana dimaksud, memuat: a. Bab 1 Pendahuluan; Latar Belakang, Tujuan, dan Sistematika; b. Bab 2 Kerangka Ekonomi Makro, Arah Pengembangan Wilayah, dan Pendanaan Pembangunan; c. Bab 3 Tema dan Sasaran Pembangunan: Tema dan Pendekatan Penyusunan RKP Tahun 2018 yang dilengkapi dengan Strategi dan Sasaran; d. Bab 4 Prioritas Pembangunan Nasional: Arah Kebijakan dan Sasaran Umum, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas; e. Bab 5 Pembangunan Bidang: Program-program Pembangunan menurut Bidang-bidang Pembangunan yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019; f. Bab 6 Kaidah Pelaksanaan: Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan; dan g. Bab 7 Penutup.“Yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini,” bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres ini.Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud, dalam Perpres ini dijabarkan dalam Proyek Prioritas beserta Keluaran (Output), dan lokasi sampai dengan kabupaten/kota. Sementara Proyek Prioritas sebagaimana dimaksud disusun dalam Daftar Proyek Prioritas, dan ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.Ditegaskan dalam Perpres ini, bahwa RKP Tahun 2018 menjadi: a. pedoman bagi Pemerintah dalam menyusunvrancangan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan Tahun 2018; b. dasar dalam pemutakhiran rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2018; dan c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.Dalam rangka penyusunan rancangan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018, Perpres ini menegaskan, Kementerian/Lembaga menggunakan RKP Tahun 2018 sebagai acuan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 dengan Dewan Perwakilan Rakyat.Dalam hal terdapat perubahan pagu anggaran sesuai dengan hasil pembahasan dengan DPR, menurut Perpres ini, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan perubahan tersebut kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan untuk dibahas bersama.“Pembahasan sebagaimana dimaksud dilakukan guna menjamin kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018,” bunyi Pasal 3 ayat (2) Perpres tersebut.Selanjutnya hasil pembahasan sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal Presiden menyetujuinya, Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.Perpres ini juga mengamanatkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemutakhiran RKP Tahun 2018 berdasarkan Undang-Undang Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan dilaporkan kepada Presiden.Selanjutnya, Kementerian/Lembaga menyusun laporan triwulan atas pelaksanaan rencana program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan, melalui aplikasi e-monev.“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 18 Agustus 2017 itu. [setkab.go.id/]

Read More »