Home / 2017 / August (page 2)

Monthly Archives: August 2017

Sri Mulyani: Aset Negara Harus Bekerja, Tak Boleh Tidur

Foto : Dok. KemenkeuMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai masih ada aset kekayaan negara yang bersifat idle atau dibiarkan menganggur, tak digunakan untuk kegiatan produktif yang memiliki nilai tambah.Padahal, kata Ani, sapaan akrabnya, negara yang makin maju, tercermin dari bagaimana negara tersebut mengelola asetnya untuk bisa mensejahterakan rakyat. Jika negara yang belum maju, maka masih banyak aset yang bersifat idle."Di negara maju, aset menciptakan nilai ekonomi yang makin tinggi. Namun, secara singkat aset itu harus bekerja. aset itu tidak hanya masuk neraca negara tapi tidur," kata Ani dalam pencanangan revaluasi aset di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa 29 Agustus 2017.Oleh karena itu, untuk mendeteksi aset yang dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, serta mendata ulang jumlah aset, dirinya menugaskan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk melakukan revaluasi aset.Ani mengatakan, revaluasi aset pertama kali dicanangkan pada tahun 2007 sampai 2010 yang mana pada tahun 2007 aset negara baru sebesar Rp229 triliun sementara 2010 sebesar Rp1.244 triliun.Tentunya, posisi dari aset dalam neraca keuangan jika dihitung ulang akan jauh berbeda nilainya dibanding pada saat awal menghitung. Misalnya, saja kantor BPPT di Jalan MH Thamrin yang merupakan Jalan Protokol, yang harga tanahnya naik tinggi dibandingkan dengan 10 tahun lalu. "Makanya perlu diupdate untuk memberikan agar reliable dari sisi asetnya dari dari sisis liability utangnya," ujat dia.Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan revaluasi bersifat kontinyu, artinya bisa dilakukan lima tahun sekali, sepuluh tahun sekali. Dilihat dari berbagai negara, hal ini bisa membuat nilainya bisa lebih akurat dan kredibel. Lebih jauh, Ani menambahkan, pihaknya tidak membuat proyeksi atas target yang harus dicapai dalam revaluasi aset tersebut. "Kita enggak akan berspekulasi berapa nilainya. Nanti kita akan ketahui pada 2018, jadi tidak ada proyeksi hari ini dan tidak ada target harus berapa karena yang paling penting adalah kredibilitas dan metodenya," jelas Ani. [metrotvnews.com]

Read More »

Mendagri Pastikan Pemerintah Tolak Permintaan DPR soal Dana Rutin Parpol

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan pemerintah menolak permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) soal dana rutin untuk partai politik.Tjahjo mengatakan, permintaan soal dana rutin untuk parpol ini sebenarnya sudah dimunculkan sejak pembahasan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu antara pemerintah dan DPR, beberapa waktu lalu."Ini kan bagian dari pembahasan UU pemilu dulu. Dana saksi kita tolak, dana kampanye kita tolak, dana rutin kita tolak, munculnya ini," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).Tjahjo mengatakan, dana bantuan untuk parpol yang dinaikan pemerintah dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1000 per suara, dinilai sudah cukup untuk menunjang kebutuhan parpol.Dana tersebut juga dinilai lebih adil ketimbang dana rutin, karena diberikan berdasarkan perolehan suara di pemilu legislatif. Jadi, parpol yang bekerja lebih keras akan mendapatkan dana lebih besar. Oleh karena itu, tidak perlu lagi ada pembahasan soal dana rutin untuk parpol."Udah enggak mungkin, udah dibahas, udah diketok kok," kata dia. [kompas.com]

Read More »

Ignasius Jonan Butuh 20 Kali Rapat Sebelum Freeport Lepas 51% Saham

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyebutkan, pemerintah sudah berkali-kali melakukan diskusi internal agar PT Freeport menyepakati persyaratan yang diberikan pemerintah.Dalam negosiasi dengan Freeport, pemerintah melalui Tim Perundingan, yakni Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BKPM, Kejaksaan Agung hingga pemerintah daerah.Lalu berapa kali pemerintah rapat sebelum Freeport sepakat?"Ya kira-kira 20 kali, saya selalu laporkan ke presiden," kata Jonan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).Jonan menyebutkan, rapat sebanyak 20 kali ini terhitung sejak ditugasi oleh Presiden Jokowi terhitung pada Februari 2017."Semua ini adalah kegigihan presiden, kalau minta diperpanjang, harus divestasi 51%, harus bangun smelter, harus bayar pajak lebih besar," jelas dia.Sedangkan untuk penentuan harga saham yang akan dilepas oleh Freeport Indonesia, mantan menteri perhubungan ini memastikan akan sesuai dengan praktik yang berlaku. "Berdasarkan Common practice (praktik yang sering berlaku)," jelas dia.Dia memastikan, hitungan harga saham yang akan dilepas ini tanpa menghitung cadangan tambang yang ada sampai saat ini."Oh enggak, bukan cadangan, kesempatan berusaha ini dihitung bisnisnya nilainya berapa, bukan cadangan. Karena gini lho, cadangan itu akan lebih dari 2041, wong bukan punyanya kok dihitung," tambah dia.Meski demikian, Jonan menegaskan pengambil alihan 51% saham Freeport ini harus dibeli pemerintah. "Ini dibeli pemerintah, tergantung mau pakai alat apa, BUMN apakah, atau apakah," tukas dia. [detik.com]

Read More »

Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Dimulai 2018

Foto : Agus SupartoPembangunan jalan tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru yang dirancang sepanjang 240 kilometer ditargetkan dapat dimulai pada 2018.Pemerintah kini tengah menjajaki kerja sama dengan Jepang terkait rencana pembangunan tersebut.Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, nilai investasi yang dibutuhkan untuk membangun tol tersebut cukup besar, yaitu Rp 35 triliun.Selain menjajaki kerja sama dengan Jepang, pemerintah juga menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan tersebut."Saya sudah bicara dengan JICA Jepang dan Minggu lalu timnya sudah datang melakukan survei lokasi. Sementara, untuk opsi skema KPBU bisa melalui penugasan kepada PT Hutama Karya," kata Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Selasa (29/8/2017).Untuk menyingkat waktu tempuh, konstruksi yang akan digunakan yaitu dengan caran membuat terowongan yang menembus bukit. Konstruksi itu juga mengurangi luas lahan yang harus dibebaskan pemerintahn.Basuki menambahkan, jalan tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru bakal memiliki rute yang cukup panjang. Karena itu, pemerintah akan menyiapkan rest area dalam jumlah yang cukup banyak."Keberadaan rest area ini akan mengakomodir usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masyarakat. Sehingga kehadiran jalan tol meskipun penting untuk mempercepat mobilitas barang dan jasa, namun tidak mematikan ekonomi UMKM," ujarnya.Ruas tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru akan terhubung dengan Tol Trans Sumatera yang merupakan bagian dari ASEAN Highway. Tol ini akan memperpendek waktu tempuh dari antara 8-10 jam menjadi 3-4 jam. [kompas.com]

Read More »

Saat Gibran & Kaesang Angkat Bicara Soal Ikut Kunjungan Presiden Jokowi ke Luar Negeri

Gibran Rakabuming Raka serta Kaesang Pangarep akhirnya angkat bicara mengenai keikutsertaannya dalam kunjungan kerja sang ayah, Presiden Joko Widodo, ke Turki dan Jerman, Juli 2017.Tak hanya Gibran dan Kaesang, anak kedua Jokowi, Kahiyang Ayu, istri Gibran Selvi Ananda beserta sang anak Jan Ethes Sri Narendra juga diboyong dalam kunjungan ke dua negara tersebut.Keikutsertaan keluarga besar Jokowi kala itu menuai pro dan kontra di publik.Gibran dan Kaesang menegaskan bahwa mereka membayar sendiri biaya perjalanan itu ke kas negara.Namun, keduanya kompak memilih untuk tidak mengklarifikasi hal itu secara luas kepada publik."(Bayar sendiri) kan enggak perlu disebutkan," ujar Gibran ketika wawancara eksklusif dengan Kompas.com di Solo, Jawa Tengah, Minggu (27/8/2017).Gibran menilai, klarifikasi yang ia sampaikan akan berujung sia-sia. Keluarganya tetap akan dinilai tidak etis, tidak pantas, dan sebagainya."Orang yang sudah terlanjur benci, dikasih klarifikasi, percuma. Ya dijawab saja, iya (biaya perjalanan) dari APBN," lanjut dia, seraya tertawa.Kaesang menimpali senada. Bahkan, biaya perjalanannya ditanggung oleh Gibran."Aku enggak bayar. Aku ditraktir (Gibran)," ujar dia.Kaesang juga sepakat dengan sang kakak bahwa klarifikasi itu tidak perlu diumbar kepada publik.Ia yakin klarifikasi belum tentu diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat.Pasti akan ada yang tidak percaya dan menganggap klarifikasi itu bohong semata."Yang kayak gitu orang enggak usah tahu juga. Kalau kita kasih tahu (bahwa keluarga Jokowi membayar sendiri biaya perjalanan), pasti nanti (dibilang), oh enggak mungkin. Mau kami kasih bill-nya pun percuma," ujar Kaesang.Kaesang mengatakan, ada alasan di balik keikutsertaan keluarga Jokowi ke Jerman dan Turki. Mereka menjadikan momen itu sebagai ajang untuk kumpul-kumpul keluarga."Aku kan di Singapura, Mas Gibran di Solo. Waktunya jarang untuk bisa kumpul. Jadi ya itu sebenarnya untuk kumpul-kumpul," ujar Kaesang."Bukan temu kangen, ya. Wong kita enggak saling kangen kok," ujar Kaesang sembari tertawa. [kompas.com]

Read More »

Cara Santai Gibran Rakabuming Hadapi Hoaks

Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka memiliki cara untuk merespons hoaks yang seringkali menerpa dirinya atau keluarganya.Awalnya, Gibran memilih cuek. Lama kelamaan, ia menjadikan hoaks tersebut sebagai lelucon."Yang jelek-jelek kan biasanya kami retweet. Kami malah posting sendiri. Jadi ya biasa saja," ujar Gibran saat wawancara eksklusif dengan Kompas.com, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (27/8/2017).Selain menjadikan hoaks sebagai lelucon, Gibran juga menolak mengklarifikasinya.Bagi dia, hal itu percuma dilakukan karena tetap saja ada yang tidak percaya.Salah satu contoh yang paling menggelitik hatinya adalah ketika ia melangsungkan pernikahan dengan Selvi Ananda, Juni 2015.Belum sehari Gibran dan Selvi resmi menikah, muncul hoaks bernuansa mistis menerpa mereka.Gibran dan Selvi disebut melaksanakan ritual memanggil Nyi Roro Kidul."Waktu malam pernikaham, (dikabarkan) mandi kembang mengundang Nyi Roro Kidul. Padahal saya namatin FIFA di kamar," ujar Gibran."Tapi ya sudah saya iyain saja. Iya kemarin saya ketemu (Nyi Roro Kidul). Orang-orang kayak gitu dikasih argumentasi buang-buang waktu. Sudah dikasih klarifikasi buang-buang waktu juga," lanjut dia.Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, juga berpendapat sama.Daripada buang-buang waktu menanggapi hoaks, ia memilih untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat."Misalnya dilaporin (ke polisi), ngapain? Buang-buang waktu saja. Mending kita bisnis, kan lebih bermanfaat," ujar Kaesang. [kompas.com]

Read More »

Senyum Sumringah Menteri ESDM Ignasius Jonan Usai Freeport Sepakat Jual 51% Saham

Hari ini pemerintah Indonesia berhasil membuat PT Freeport Indonesia menyetujui kesepakatan menjual atau mendivestasikan 51% sahamnya kepada pihak nasional Indonesia.Pemerintah memang ingin pihak Indonesia memiliki saham mayoritas di Freeport Indonesia. Hasil kesepakatan ini membuat Menteri ESDM, Ignasius Jonan, senyum sumringah.Seperti diketahui, pengumuman kesepakatan ini disampaikan oleh Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson.Perjuangan untuk menghasilkan kesepakatan tersebut cukup sulit, karena kedua belah pihak sempat sama-sama keras. Namun negosiasi terus dilakukan dan ada 3 kesepakatan besar yang dihasilkan. Berikut kesepakatannya:1. Freeport Indonesia sepakat untuk melakukan divestasi 51% saham kepada pihak Indonesia 2. Freeport Indonesia berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun sampai Januari 2022, atau 5 tahun sejak Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) keluar. 3. Freeport Indonesia sepakat menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya (KK)Pemerintah juga menjanjikan perpanjangan izin tambang kepada Freeport selama 10 tahun, atau hingga 2031. Kontrak Freeport di Papua akan habis pada 2021. Perpanjangan izin ini diberikan dengan 4 syarat:1. Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK)2. Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia3. PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur4. Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport IndonesiaAdkerson memberikan catatan, keempat isu yang dirundingkan, yaitu stabilitas investasi jangka panjang, kelanjutan operasi Freeport hingga 2041, pembangunan smelter, dan divestasi saham adalah 1 paket. Semuanya harus disepakati sekaligus karena saling terkait, tidak bisa dipisah-pisahkan.Ia menambahkan, Freeport berkomitmen untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Adkerson juga mengatakan, Freeport membutuhkan stabilitas jangka panjang untuk menjamin investasinya 20 tahun ke depan. [detik.com]

Read More »

Cerita Gibran Belum Bisa Buka Markobar di Papua meski Sudah Coba Tol Laut

Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka ingin gerai Martabak Kota Baru alias Markobar hadir di seluruh kota di Indonesia, termasuk Papua.Markobar merupakan salah usaha kuliner milik Gibran.Namun, Gibran mengaku sulit untuk mewujudkan keinginannya tersebut."Target saya memang di seluruh Indonesia. Tapi ada beberapa tempat itu distribusi bahannya kurang. Kalau Papua agak susah," ujar Gibran saat wawancara eksklusif dengan Kompas.com, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (27/8/2017).Gibran mengaku, pernah mencoba distribusi bahan-bahan Markobar ke Papua menggunakan salah satu program pemerintah, yakni Tol Laut.Bahan-bahan makanan dikirim dari Pulau Jawa ke Papua melalui kapal besar.Akan tetapi, waktu tempuhnya terlalu lama untuk mengangkut bahan makanan."(Pakai Tol Laut) lama. Aku sudah pernah coba, lama. Nanti barang- barangnya keburu busuk," ujar dia.Oleh sebab itu, keinginannya untuk membuka gerai Markobar di penjuru Indonesia belum terwujud.Saat ini, Markobar sudah memiliki 29 gerai di sejumlah kota besar di Indonesia, di antaranya di Medan, Sumatera Utara, dan Manado, Sulawesi Utara."(Omzetnya) lumayanlah dikit-dikit. Meski dibandingkan Chili Pari, masih (lebih) tinggi Chili Pari. Tapi prospeknya luar biasa sih, kita bisa menyesuaikan dana untuk buka cabang," ujar Gibran."Dari awal kan sudah enggak ada suntikan dana. Jadi ya kalau mau buka (cabang di kota lain), ya buka saja. Dananya itu kita puter terus," lanjut dia. [kompas.com]

Read More »

Inilah 3 Kesepakatan Besar Ignasius Jonan, Sri Mulyani, dan Bos Besar Freeport

Pemerintah Indonesia diwakili Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengumumkan kesepakatannya terkait hasil negosiasi dengan PT Freeport Indonesia, yang diwakili langsung oleh CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, Richard Adkerson.Dalam pengumuman tersebut, dipaparkan tiga kesepakatan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Freeport. Berikut kesepakatannya:1. Freeport Indonesia sepakat untuk melakukan divestasi 51% saham kepada pihak Indonesia2. Freeport Indonesia berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun sampai Januari 2022, atau 5 tahun sejak Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) keluar.3. Freeport Indonesia sepakat menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya (KK)"Presiden menyetujui berdasarkan UU Minerba ada perpanjangan maksimum 2 x 10 tahun yang persyaratannya ditulis dalam IUPK. Perpanjangan bisa diajukan sejak sekarang. Kalau dipenuhi bisa diperpanjang. Hasil perundingan sesuai instruksi Presiden untuk mengedepankan kepentingan nasional namun tetap menjaga iklim investasi," tutur Jonan dalam pengumuman hasil kesepakatan di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8/2017).Sri Mulyani dalam kesempatan itu mengatakan, ketiga kesepakatan tersebut juga merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan tidak mudah untuk diselesaikan."Pemerintah akan mendorong lebih keras lagi supaya bisa disepakati lebih cepat," tegas Sri Mulyani."Kami optimis bisa menuangkan ini dalam waktu dekat. Perundingan ini tidak mudah, Presiden sangat tegas menjaga kepentingan Indonesia. Dengan 3 hal itu maka perpanjangan izin operasi bisa diberikan kepada Freeport Indonesia," imbuh Sri Mulyani. [detik.com]

Read More »

Presiden Jokowi Apresiasi Pameran Foto Infrastruktur Sebagai Penanda Perjalanan Proyek Pembangunan

Presiden Joko Widodo sore ini, Minggu, 27 Agustus 2017, meninjau pameran 'Infrastruktur Dalam Foto' yang digelar di Lapangan Silang Monas, Jakarta.Tiba di lokasi pameran, Presiden langsung melihat satu persatu foto-foto pembangunan infrastruktur Tanah Air yang sedang dipamerkan.Usai meninjau, Presiden pun mengapresiasi terselenggaranya pameran tersebut sebagai salah satu cara pemerintah untuk menunjukkan perkembangan pembangunan infrastruktur di Tanah Air."Ini menunjukkan bahwa pengerjan infrastruktur di lapangan sudah ada yang hampir selesai, ada yang masih proses, 30 persen, 60 persen, 70 persen, dan ada yang sudah selesai," ujar Presiden kepada para jurnalis.Meskipun masih terdapat sejumlah masalah di lapangan, Presiden tetap optimis bahwa program-program pembangunan infrastruktur di Tanah Air akan selesai pada tahun 2019 mendatang."Kendala di lapanga pasti ada. Kita tidak menutup itu, ada yang pembebasannya, satu, dua masih bermasalah sehingga konstruksi di lapangan tidak berjalan,"ungkapnya. Oleh sebab itu, pameran tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja bersama pemerintah dan rakyat Indonesia dalam membangun infrastruktur di Tanah Air. Mengingat pembangunan infrastruktur penting guna meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional."Saya kira dengan menunjukkan pengerjaan infrastruktur kita ini, kita ingin membangkitkan optimisme bahwa progress ini betul-betul ada dan clear ada di lapangan," ucap Presiden.Turut hadir mendampingi Presiden menyaksikan pameran foto ini, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.Untuk diketahui, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyelenggarakan lomba foto pembangunan infrastruktur dengan tema “Di Darat, Laut dan Udara Infrastruktur Kita Bangun”.Tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat agar lebih mengerti dan memahami pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. [ksp.go.id]

Read More »