Home / Uncategorized / Tjahjo Kumolo: Semua Parpol Pendukung Ingin Posisi Cawapres Jokowi

Tjahjo Kumolo: Semua Parpol Pendukung Ingin Posisi Cawapres Jokowi

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, saat ini partai politik pendukung pemerintah ingin mengusung kadernya sebagai calon wakil presiden untuk berpasangan dengan Presiden Joko Widodo dalam pemilu presiden 2019.

"Mohon maaf, semua partai pendukung itu kan bargaining-nya bagaimana bisa dapat Wapres. Kan wapresnya hanya satu, tapi pendukungnya banyak, rebutan di situ," kata Tjahjo usai rapat kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Saat ini, Jokowi yang merupakan kader PDI-P didukung juga oleh Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB, PAN dan PPP.

Tjahjo tidak bisa menjamin apakah seluruh partai itu akan solid mendukung Jokowi dalam pilpres 2019 nanti apabila keinginan mendapat kursi wapres tidak terpenuhi.

"Apakah yang sekarang ini akan mendukung Pak Jokowi, bisa iya bisa tidak," kata Politisi PDI-P ini.

Tjahjo mengatakan, secara etis, harusnya semua partai tersebut kompak mendukung Jokowi dalam pilpres 2019.

Apalagi, kader mereka sudah ditunjuk sebagai menteri oleh Jokowi.

Namun, memang tidak ada keharusan bagi parpol pendukung pemerintah untuk kembali mendukung Jokowi maju dalam Pilpres.

"Dengan tidak mendapatkan (cawapres), apakah dia berpotensi tetap mendukung, mungkin bargaining-nya di anggota kabinet atau bisa membangun koalisi baru, sah sah saja wong tidak ada pendukung Pak Jokowi, tidak ada akte notaris, tidak ada kok," ucap Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, secara prinsip pemerintahan Jokowi-JK tinggal berjalan 11 bulan lagi.

Sebab pada Agustus 2018, sudah dimulai tahapan untuk pengumuman calon legislatif hingga calon presiden dan wakil presiden.

Presiden Jokowi sebelumnya juga menyinggung tahun politik yang semakin dekat dalam sidang kabinet paripurna siang ini.

Presiden Jokowi meminta menteri memperhatikan betul kebijakan yang diambilnya agar tidak membuat kegaduhan di publik.

"Saya harapkan menteri tidak membuat kebijakan baru yang belum dikonsultasikan kepada publik pada masyarakat, belum melalui kajian dan perhitungan perhitungan mendalam, sehinga justru bisa membikin hal-hal yang tidak diingini masyarakat dan membuat masyarakat kecewa," ujar Jokowi. [kompas.com]

Tweet

About admin

Check Also

Menteri Pertanian: Kita Bisa Beri Makan Penduduk Kita Tanpa Impor

Menteri Pertanian Andi Amaran Sulaiman mengatakan, saat ini Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor pangan dari luar. Karena produksi pertanian bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri.Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan Hari Pangan Sedunia (HPN) ke-37 yang dipusatkan di Markas Kodam XII Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (19/10/2017)."Hari ini kita merasa bahagia, berbeda dengan sebelumnya. Khusus untuk Indonesia, kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa memberikan makan kepada penduduk kita sendiri tanpa impor," ujar Amran.Saat ini, sambung Amran, Indonesia sudah tidak lagi melakukan impor beras. Bahkan, Indonesia juga sudah mempersiapkan untuk melakukan ekspor ke luar negeri."Sekarang kita tidak impor lagi beras, tidak impor lagi jagung. Dulu kita impor 3,6 juta ton, sekarang hari ini kita tidak impor lagi bahkan persiapan ekspor," ungkap Amran.Selain persiapan ekspor beras, Indonesia mengekspor beberapa komoditas. Bahkan, dalam pertemuan Menteri Pertanian se-Asia beberapa waktu lalu, tiga menteri pertanian dari berbagai negara akan datang ke Indonesia."Bulan lalu empat atau lima menteri dari negara lain, bahkan salah satunya ada wakil perdana menteri datang dan mereka mengatakan langsung ingin berguru. Apa yang dilakukan Indonesia sehingga bisa stop impor jagung 3,6 juta ton, nilainya kurang lebih Rp 10 triliun," papar Amran.Keberhasilan Indonesia dalam bidang pertanian menurut Arman tak lepas dari pembenahan regulasi dan perubahan total terhadap regulasi yang menghambat sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo.Pemerintah, dalam bidang pertanian mempermudah masuknya investor serta memberikan garansi cepatnya pemberian izin."Kita memperbaiki regulasi selama ini. Dulu, semuanya tender. Benih tender, pupuk tender, padahal APBN turun itu pada bulan Januari bersamaan dengan musim hujan," ucapnya. [kompas.com]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *